Bangsa yang baik adalah bangsa yg mengenang jasa para pahlawannya, hal itulah yg tertulis dari setiap ingatan kita pada acara untuk memperingati jasa-jasa para pejuang kemerdekaan masa lalu. Namun ada satu hal yang lebih penting dari itu semua, jika kita kaitkan kepada keberlangsungan eksistensi kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan ini, maka pertanyaannya, kemudian adalah, siapa yang akan melanjutkan perjuangan mereka demi tumbuh kembangnya pembangunan untuk mengisi kemerdekaan ini dalam segala bidang guna meraih kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tentu berbagai pertanyaan itu harus kita jawab, apakah peran serta masyarakat mutlak menjadi faktor terpenting guna menentukan nasib bangsa ini, atau Bagaimana para pemimpin bangsa yang justru memberi ruang berkiprahnya rakyat kecil agar turut serta berpartisipasi untuk mencapai tujuan tersebut. sehingga peluang sekecil apapun itu dapat menunjang dan melebarkan kiprah anak bangsa yang pada akhirnya menggunakan segala komponen sebagai kekuatan dalam mengolah resources sebagai penunjang pembangunan itu sendiri sebagai generasi pemegang amanat hati nurani rakyat.
Disadari atau tidak, bangsa ini memang sedang membutuhkan keterbukaan dan transparansi politik dan ekonomi, bukan saja sebagai instrumen yang menentukan skala kedudukan tapi sekaligus juga sebagai pijakan, bahwa informasi itu sekecil apapun itu akan berguna sekaligus menjadi pertimbangan dalam menetapkan suatu keputusan serta sekaligus untuk memberikan arah dan ruang evaluasi yang normatif dan objektif. Tentu saja, kebebasan dan keterbukaan itu sangat diperlukan dalam strategi tata kelola dalam bentuk apapun. Bahwa kebebasan berekspresi akan menimbulkan dampak positif walau kritik dan perbedaan atas suatu kebijakan menjadi bagian yang lumrah serta menjadi kewajaran yang harus mereka hadapi.
Kita pun berharap agar segala bentuk ketidak sesuaian terhadap kebijakan dari mereka yang tidak ikut menjadi faktor pengambil keputusan suatu kebijakan pemerintah, hendaklah dapat disampaikan melalui cara-cara yang elegan dan dengan pendekatan yang sepantasnya serta merujuk pada koridor apa yang diperbolehkan serta mana yang harus dicegah, termasuk penyampaian aspirasi serta kritik membangun yang disampaikan masyarakat, sehingga siapapun yang melakukan penolakan atas suatu kebijakan itu dapat dimaknai sebagai sosok atau kelompok yang sama pentingnya untuk didengar, sebagai cara dari sisi lain atas perjuangan dalam mengisi kemerdekaan ini. Termasuk pada upaya fungsi kontrol terhadap kelangsungan suatu kebijakan agar menyesuaikannya dengan segenap harapan rakyat sehingga tegak lurus serta penuh konsistensi yang tinggi.
Pola transparansi yang bersifat terbuka sehingga segalanya bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan informasi, serta akuntabilitas yang bermakna dimana setiap proses yang di hasilkan melalui pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, serta sifat partisipatif yang berarti suatu pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada keikutsertaan publik. Merupakan strategi yang tidak lagi terelakkan di era digitalisasi saat ini. Terlebih lagi semua media sosial yang memaksa kehadiran negara dalam suply informasi yang dibutuhkan masyarakatnya. Dari cara inilah yang membedakan Jokowi dari para Presiden sebelumnya. Sehingga apresiasi rakyat pun semakin tinggi dan mempercayai kepemimpinan beliau sepenuhnya.
Walau dirinya bukan dari kalangan ningrat, apalagi keluarganya sering berpindah-pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lain. Termasuk diawal pernikahannya yang pernah tinggal di hutan pedalaman Aceh selama 2,5 tahun bersama iriana. Hal ini menampakkan bahwa dirinya nyata selaku orang yang menyandang status kelas bawahan atau biasa kita sebut dengan panggilan wong cilik. Tentu saja menjadi hal yang biasa kita temui bahwa orang dengan level strata bawahan itu selalu terbiasa dengan keterbukaan. Sebab tidak ada yang perlu ditutupi atau disembunyikan. Apalagi bagi kalangan bawah, keterbukaan sering diartikan sebagai kejujuran yang tidak risih terhadap penilaian orang lain. Sehingga karakteristik mereka yang disebut wong cilik justru senang dengan sifat keterbukaan dalam bentuk apapun kecuali hanya sebatas wilayah privasi semata.
Maka tak heran jika banyak masyarakat menemui dirinya yang gemar mendengarkan, mengamati serta tergerak untuk membantu rakyat kecil sebagai sesamanya. Baginya, setiap orang akan mampu mengembangkan dirinya serta mendorong penyesuaian pada keadaan disekitarnya jika berbagai peluang telah tersedia, kebijakan semacam itu hanya bisa dijalankan bila masyarakat diberikan ruang berekspresi secara bebas memilih caranya dalam mengaktualisasikan dirinya. Oleh karenanya, setiap pesan yang beliau sampaikan agar siapapun mampu melayani rakyat. sekalipun adanya terpaan kritik yang disampaikan sering menyudutkan dirinya pula. Hal itu disadari bahwa masyarakat ingin mendapatkan akses jalan bagi terbukanya ruang partisipasi mereka baik secara politik maupun ekonomi walau pada setiap ekspresinya tersebut boleh jadi melibatkan massa pendukung yang berjumlah besar.
Kita membutuhkan karakteristik pemimpin yang sangat kokoh sekaligus mengakar pada realitas kehidupan rakyat sepenuhnya. Selain penerapan kebijakannya yang sering berlandaskan pada sisi kebutuhan masyarakat yang kongkrit, para pemimpin yang berasal dari kalangan wong cilik ini pun acapkali memahami suasana kebathinan rakyat. Apalagi adanya tekanan intoleransi seperti Kelompok Khilafah yang memiliki 400 cabang jaringan di Indonesia. tak heran jika pilpres 2024 Indonesia dikhawatirkan akan mengalami "Darurat Presiden Pejuang" bagi rakyatnya. Apalagi yang akan terpilih justru dari kelompok mereka. Disadari bahwa negara memang tidak bisa dilawan oleh karena memiliki personil militer yang dapat dikerahkannya. Namun bukan berarti kekuasaannya tidak dapat disusupi, termasuk direbut oleh pera Intoleran tersebut.
Jika anda suka dengan tulisan ini mohon dishare
Ayo bergabung pd Toleransi Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar