BAGAIMANA MENGEMBANGKAN ORGANISASI YANG BERBASIS DIGITAL

BAGAIMANA MENGEMBANGKAN ORGANISASI YANG BERBASIS DIGITAL

Penulis : Andi Salim

Tanggal : 2 Juni 2023

Bagaimana membangun sebuah organisasi tentu harus melihat apa dan bagaimana karakteristik organisasi itu yang akan digerakkan. Sebab tidak sama antara aktifitas organisasi yang satu dengan lainnya, apalagi program dan visi misinya pun berbeda pula. Ada yang menekankan pada pergerakan serta gelombang massa yang besar, namun ada pula yang menggapai upayanya melalui penyebaran suatu informasi guna mendapat respon publik secara kuat. 

Adanya study banding dan skala tanding, membuat berbagai organisasi harus berupaya agar lembaga atau organisasinya memiliki eksistensi dan apresiasi yang tinggi di mata publik. Pada kerangka inilah penulis atau saya selaku penggagas Gerakan Toleransi Indonesia ingin mengkonfirmasi tentang bagaimana membangun sekaligus mengembangkan Gerakan Toleransi Indonesia agar diminati masyarakat luas. Paling sedikit terdapat 8 aktifitas yang menjadi fokus GTI saat ini, diantaranya :

1. Pemantapan organisasi yang lebih fokus pada rekrutmen keanggotaan dengan sasaran pada The Right Man on the right Place sekaligus membangun struktur organisasi baik pusat mau pun daerah dalam upaya kelembagaan yang menjangkau kawasan intoleransi demi mendapatkan keseimbangan baru dikawasan tersebut.

2. Penajaman pada visi dan misi hingga menyesuaikannya pada program-program kerja yang telah direncanakan agar lebih fokus terhadap edukasi dan wawasan serta literasi toleransi yang akan dikembangkan melalui ruang-ruang publik sebagai area kebhinekaan sekaligus merupakan ruang otorisasi negara. Tentu upaya ini harus dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif pula.

3. Penerbitan sertifikasi Toleransi Indonesia guna mengangkat duta-duta toleransi di tingkat nasional dan daerah, termasuk kepala daerah, legislatif dan tokoh-tokoh masyarakat serta komponen lain yang bersedia untuk ikut mengembangkan sikap bertoleransi sebagai kultur pluralisme atas kebangsaan dan nasionalisme yang berkebhinnekaan.

4. Menciptakan media penulisan pada ruang-ruang publik demi mengarahkan peran serta masyarakat dalam menaikkan animo sikap bertoleransi di segala aspek kehidupan masyarakat melalui media sosial, Blokspot.com, Wordpress.com dan Googlenews.com, dsb, termasuk pencetakan buku-buku bagi formalitas gerakan Toleransi Indonesia.

5. Memproduksi video content guna dishare ke Tiktok dan youtube dimana materinya diambil dari berbagai penulisan yang tersedia untuk mempermudah pemahaman serta akses masyarakat dalam mendalami pengertian toleransi sekaligus mengilhami dan menginspirasi berbagai pihak demi penerapan sikap bertoleransi sebagai upaya kebersamaan dalam menerima kekayaan perbedaan yang ada.

6. Menyediakan sarana Podcast yang dishare di youtube guna melakukan dialog interaktif demi mendapatkan perspektif posisi toleransi yang ideal sekaligus mendapatkan khasanah informasi yang searah dengan persatuan dan kesatuan di tengah keragaman suku, agama dan budaya yang terkait dengan penegakkan sikap toleransi yang tinggi (Podcast : Dedi Corbuzer).

7. Memproduksi drama-drama melalui skenario yang bernafaskan pergaulan yang toleran dari kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat untuk menjadi sumber-sumber penggalian baru serta korelasi yang terkait bagi upaya penyebaran budaya nasional yang dapat di akses oleh publik di berbagai wilayah atas tersedianya konten tersebut. Sebagai contoh: Film Cemara yang dahulu pernah ada.

8. Melakukan upaya kemandirian ekonomi bagi eksistensi organisasi toleransi indonesia yang semata-mata bertujuan sosial untuk selanjutnya membangun skala usaha mandiri di tingkat internal ( ke dalam ) dan eksternal ( organisasi mitra ) guna selanjutnya menciptakan peluang keseimbangan dalam kontinuitas pembiayaan organisasi dimasa-masa yang akan datang, hingga tidak lagi membutuhkan donasi secara terus menerus.

Memahami sulitnya merealisasikan target-target diatas khususnya bagi eksistensi GTI, oleh karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka kepada siapa saja atau pihak manapun yang mau dan bersedia melakukan pengembangan organisasi yang digelutinya, penulis berharap mudah-mudahan melalui penulisan ini para pembaca sekalian dapat mengambil sedikit hikmah dibalik manfaat apa yang bisa diperoleh dari apa yang penulis sampaikan. Sebab membangun bangsa ini memang tidak bisa hanya melalui upaya segelintir orang saja, melainkan kolektifitas kemauan dari berbagai pihak tentunya.

Semoga tulisan ini bermanfaat.

RISALAH SAMBUTAN PERINGATAN PANCASILA PADA ACARA LEMBAGA ADAT KABUYUTAN LEMBANG

RISALAH SAMBUTAN PERINGATAN PANCASILA PADA ACARA LEMBAGA ADAT KABUYUTAN LEMBANG

Penulis : Andi Salim

02/06/2023

Sebagaimana tahun lalu, peringatan acara di Lembang begitu meriah oleh banyaknya antusias budayawan yang masih tersisa di republik ini yang tidak ingin warisan leluhurnya punah atau di punahkan. Berbagai partisipasi digelar demi menyemarakkan acara peringatan ke 78 tahun atas lahirnya Pancasila itu yang diyakini sebagai ideologi negara, dimana mereka sebutkan bukan bahwa Pancasila bukanlah sebagai pilar bangsa, namun merupakan azas atau pondasi negara ini. Sehingga pengertian pilar yang diartikan sebagai tiang ditolak oleh karena memiliki perbedaan dengan keyakinan yang sejak dahulu dikumandangkan Soekarno yaitu azas bangsa ini. 

Perayaan yang bertepatan dengan 10 tahun berdirinya Lembaga Adat Kabuyutan Lambang selaku lembaga budaya dari sedikit kawasan Jawa Barat yang hingga kini ikut mempertahankan Pancasila itu ditengah guncangan dari masuknya ideologi transnasional, tentu membanggakan kita semua. Sebab masih ada jejak-jejak generasi muda indonesia yang masih perduli pada keadaan ini ditengah surutnya Pancasila itu yang disinyalir tidak lagi berdiri kokoh sekaligus bukan lagi satu-satunya ideologi yang menjadi azas atas dari berdirinya organisasi nasional. Inilah yang menjadi pokok permasalahan keresahan generasi bangsa saat ini.

Kehadiran perwakilan Gerakan Toleransi Indonesia melalui legal standing keormasan dari Sarana Kebangsaan Indonesia tentu mengambil kesempatan itu demi menyuarakan sekaligus dukungan atas upaya yang dilakukan berbagai reaksi budayawan termasuk uluran tangannya kepada Lembaga Adat Kabuyutan Lembang guna ikut memberikan dorongan bagi kembali kokohnya ideologi bangsa ini demi berkontribusi atas tegak ideologi Pancasila termasuk ikut menjauhkan tangan-tangan gangguan terhadap eksistensinya. Maka melalui point-point penting yang disampaikan, serta kehadiran perwakilan Gerakan Toleransi Indonesia yang ke dua kali disana beberapa hal itu disampaikan.

Point pertama, Bagaimanapun Gerakan Toleransi Indonesia memberikan penghormatan tertinggi kepada tokoh adat kabuyutan sejawa barat dalam upaya menciptakan dampak perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah guna mengangkat sisi seni dan budaya agar terus mendapatkan porsi eksistensi budayanya dari serbuan budaya asing ditengah era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Khususnya kepada Lembaga Adat Kabuyutan Lembang yang telah berinisiatif secara terus-menerus mengupayakan hal ini demi meneruskannya kepada generasi muda yang akan datang. Sebab bagaimana pun kehadiran Lembaga Adat Kabuyutan Lembang sejak 10 tahun silam yang menjaga Pancasila ini, semestinya menjadi contoh atas gerakan yang sama bagi gerakan organisasi lainnya.

Point kedua, Perayaan hari lahir pancasila harus menjadi momentum guna mengiringi atau mengimbangi aspek peningkatan ritual dan spiritual yang berkembang ditengah masyarakat sekarang ini, Sehingga keberadaan budaya yang didalamnya terdapat seni, adat istiadat dan tradisi benar-benar menjadi pertahanan bagi khasanah bangsa yang harus tetap melekat bagi kalangan generasi muda Indonesia. Sehingga, masyarakat adat yang didalamnya terdapat pegiat adat dan pekerja adat tidak perlu beralih profesi kepada sektor lainnya, sebagaimana terjadinya pengalihan dari profesi petani yang berpindah menjadi buruh atau tenaga kerja pabrik diberbagai daerah. Sebab jika hal ini terjadi, tentu menjadi ancaman bagi goyahnya manifestasi ideologi yang tidak lagi menjadi kepedulian bagi masyarakat Indonesia untuk mempertahankannya.

Point ketiga, Berdirinya Lembaga adat kabuyutan Lembang sejak 2013 lalu, tentu harus ditindak lanjuti dengan upaya study banding terhadap lembaga adat nusantara lain yang telah eksis diberbagai daerah seperti Sumatera Barat dengan Wali Nagari yang mereka miliki, serta eksistensi lembaga adat Dayak dari Kalimantan, adat Jawa, adat Batak, adat Melayu, adat Bali dan lainnya diberbagai daerah yang pada akhirnya memiliki apresiasi yang sama di mata pemerintah. Hal ini demi mengadministrasi potensi dan kekayaan tradisi serta budaya sebagai khasanah wilayah masing-masing. Sebab, segala hal apapun masih bisa ditiru oleh kalangan atau golongan manapun, kecuali adat dan budaya yang melekat ditengah masyarakatnya.

Point ke empat. Skala banding terhadap apresiasi seni dan budaya tentu harus dicermati pada sisi anggaran sekaligus dukungan yang tersedia demi aktifitas dan perkembangannya. Hal ini demi suburnya warisan dari leluhur bangsa ini yang terus mampu dipertahankan. Apalagi terdapat banyak negara yang bisa di rujuk mengenai hal ini, seperti bagaimana jepang yang hingga sekarang demikian mampu menjaga eksistensi budayanya, serta korea Selatan yang begitu berkembang pada sektor ini bahkan mampu berkontribusi atas sumbangannya terhadap pendapatan nasional mereka. Tentu ini menjadi aspek strategis guna dijadikan sumber pendapatan lain, dimana pemerintah tidak sekedar mengolah kekayaan alam Indonesia atas proses penerapan hilirisasi tambang semata.

Point kelima. Pada akhirnya harapan tertinggi kepada segenap pegiat budaya nusantara khususnya terhadap Lembaga Adat Kabuyutan Lembang demi ikut menimbulkan dampak perhatian pemerintah agar menyisihkan kepeduliannya terhadap jati diri bangsa ini. Sehingga keberadaan budayawan dan pegiat seni dan tradisi tidak dipandang sebelah mata. Sehingga dari berbagai kebijakan hendaknya didasari atas pertimbangan atas dan dari kelompok ini demi menimbulkan efek kecintaan masyarakat terhadap nusantara yang mengakar sejak mereka dilahirkan. Maka, segala pertimbangan dan kebijakan itu agar tidak lagi sekedar mengambil pertimbangan agama tertentu sebagai instrumen kelayakan yang ditempuh kecuali mengadopsi budaya bangsa selaki warisan nenek moyang kita semua.

Pada akhirnya, sebagai penutup. Gerakan Toleransi Indonesia berpesan agar Lembaga adat kabuyutan Lembang dapat menerapkan sikap toleransi yang tinggi ditengah berbagai aspek perbedaan hingga tidak saja mampu menerima kenyataan perbedaan terhadap aspek keyakinan dan agama, namun mampu pula menerima perbedaan atas tradisi serta adat istiadat ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau yang tentu saja tidak ada negara lain yang sekaya Indonesia. Namun dibalik itu, banyaknya perbedaan ini pun bisa mendatangkan perpecahan dari potensi perbedaan itu sendiri dengan cara meninggikan ego sektoral atau fanatisme beragama yang radikal dan ekstrem sebagaimana yang nampak sekarang ini. Demikian penyampaian saya selaku Ketua Umum Gerakan Toleransi Indonesia. Terima kasih.

Semoga tulisan ini bermanfaat.

SETIAP MANUSIA ITU INDEPENDEN DALAM MENENTUKAN SIKAP DAN PILIHANNYA

SETIAP MANUSIA ITU INDEPENDEN DALAM MENENTUKAN SIKAP DAN PILIHANNYA

Penulis : Andi Salim

07/05/2023

Istilah teologi yang merupakan keilmuan menyangkut ketuhanan, walau istilah ini tidak begitu populer dikalangan umat Islam, sebab islam mempunyai istilah sendiri dalam hal ilmu ketuhanan itu yaitu ilmu tauhid, atau didapatnya istilah lain yang menyebutkan berbagai macam nama Tuhan dari berbagai keyakinan sehingga memiliki perbedaan tata cara dan aturan dalam melakukan penyembahan terhadap Tuhannya. Banyak di antara kita sering mengaku sudah mengenal Tuhan, namun tanpa disadari kita sering lengah dan tidak memahami untuk apa kita diciptakan dan siapa tuhan sesungguhnya.

Sehingga acapkali kita malah mendekatinya hanya menggunakan kekuatan intelektual semata, dan tidak mengasah pendekatan itu melalui unsur spiritual sebagaimana mestinya. Tuhan mengenalkan tatacara bagi manusia untuk dapat menyembahnya, maka bagi setiap keyakinan diajarkannya tatacara dan hukum untuk digunakan sebagai ketentuan yang harus dipatuhi dan sekaligus sebagai sarana bagi umat manusia agar bisa mendekatkan diri serta memenuhi aspek kejiwaannya secara baik. Dari cara inilah manusia akan menyesuaikan hati dan perbuatan, serta ucapannya untuk selaras dengan keinginan Tuhannya.

Namun sejauh ini masih saja terjadi antara perbuatan dan prilaku serta ucapan yang tidak singkron bahkan cenderung bertolak belakang dari apa yang menjadi keyakinannya. Kesadaran untuk menyesuaikan diri terhadap perintah dan larangan serta gangguan syetan yang selalu menerkam, tentu menjadi dampak tersendiri dalam proses perjalanan umat manusia. Manusia bahkan semakin sering menuruti hawa nafsunya sehingga cenderung kepada perbuatan yang melampaui batas untuk melampiaskan nafsu seksual, mencuri atau korupsi, serta menyakiti dan melakukan pembunuhan atau hal lainnya.

Agama hanya dijadikan tekstual semata, bukan pada konteks untuk disesuaikan pada prinsip dan prilaku dalam menuntun dan mengendalikan diri sehingga menjadi guidance bagi kehidupan yang dijalaninya. Jika demikian, maka sulit bagi seseorang untuk mendapati dirinya yang sesuai dengan perintah dan larangan Tuhan, sebab tidak tertanamnya pemahaman yang utuh bagaimana Tuhan itu berkehendak, menetapkan dan melakukan tindakannya sebagai pencipta alam semesta dan maha mengatur segalanya. Walau pada diri manusia itu dibebaskan untuk memilih apakah menginginkan surga atau neraka sekalipun.

Bahkan ada sebagian orang yang berkhayal atau berhalusinasi bahwa Tuhan akan memaklumi dirinya yang terjebak pada kekeliruan dan kesalahan dalam memilih dan menentukan prilakunya. Hal ini sama sekali tidak beralasan dan semakin jauh pada kesesatan, sebab dibalik maha kasih sayangnya yang diharapkan manusia, Tuhan pun memiliki sifat kekejaman yang tiada taranya dari perbandingan apapun didunia ini, oleh karenanya dia menciptakan api neraka sebagai sikapnya yang tegas setelah berbagai hidayah yang diturunkannya sebagai ajakan, dan peringatan yang berulangkali diberikannya pula.

Tidak ada kata friendly dalam konteks antara Tuhan dan manusia untuk dijadikan alasan permakluman dari kesalahan, atau menukarkannya dengan perbuatan lain agar mengurangi atau meringankan hukuman dari ketentuan yang telah ditetapkannya. Hanya manusia yang sok paham dan mengerti bahwa kejahatan dan perbuatan salah dapat ditangguhkan atau dirubah begitu saja. Walau pada konteks itu Tuhan pun memberikan kelonggaran bagi siapapun untuk bertaubat, akan tetapi masih terdapat syarat-syarat untuk memenuhi ampunannya, sebab dia pun menguasai setiap hati manusia dari kepura-puraan dan rasa takut yang semu.

Sejatinya pertobatan adalah aktivitas meninjau atau menelaah tindakan-tindakan yang pernah diperbuat atau menyesali kesalahan-kesalahan pada masa lampau, yang disertai dengan komitmen sungguh-sungguh untuk merubah diri menjadi lebih baik. Kesalahan dan dosa memang tempatnya manusia, didalam ajaran islam, selalu ada Allah Yang Maha Pengampun dari setiap dosa yang dilakukan dan Tuhan pun senantiasa menanti pertaubatan dari semua hamba-Nya. Maka tetaplah berkhusnudzan akan kebaikan dan rahmatnya, sehingga Tuhan sendiri yang akan mengalihkan murka-Nya. Allahu a’lam, semoga demikian harapan kita semua.

PASAR DIGITAL MERUPAKAN SOLUSI KEBANGKITAN UMKM INDONESIA YANG MEMILIKI KEUNGGULAN TERSENDIRI

PASAR DIGITAL MERUPAKAN SOLUSI KEBANGKITAN UMKM INDONESIA YANG MEMILIKI KEUNGGULAN TERSENDIRI

Penulis : Andi Salim
08/05/2023

Pedagang Eceran atau disebut Bisnis ritel adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir khusus untuk penggunaan pribadi / user dan bukan untuk dijual kembali sebagai bisnis oleh pihak ke tiga / pembeli. Organisasi perusahaan ataupun perseorangan yang menjalankan bisnis ini disebut pula sebagai pengecer. Terdapat perlakuan berbeda antara pengecer dengan pihak yang menjual kembali terhadap suatu produk.Hal itu terlihat baik kwantity atau volume transaksi maupun ketentuan harga yang ditetapkannya.

Bagi golongan atau pihak yang menjual kembali, maka mereka biasanya berstatus sebagai agen reseller. reseller adalah menjual kembali sebuah barang dari supplier tanpa adanya stok barang dengan komisi yang telah ditentukan sendiri atau ditetapkan oleh supplier. Dimana agen Penjualan adalah agen yang berhubungan dengan beberapa perusahaan manufaktur yang memproduksi barang dari beberapa jenis komoditas dagangannya. Badan usaha berfungsi menjualkan seluruh hasil produk suatu perusahaan yang mempunyai hubungan secara terus-menerus dan sebagai upahnya badan ini menerima komisi.

Jika sistem perdagangan masa lalu seorang pelaku usaha harus menyediakan tempat, pola display dan modal yang cukup untuk menyediakan komoditi dagangannya, saat ini pola transaksi antara pedagang dan pembeli terus mengalami perubahan sehingga perlu disikapi dengan cepat oleh para pelaku usaha. terjadi pergeseran yang begitu cepat baik di sisi pembeli maupun pedagang yang menggunakan technology digital semakin merebak dimana-mana, yang menyebabkan perusahaan Pedagang Eceran Besar, baik Super Market atau pun Super Store bertekuk lutut dan terguling atau menutup cabang atau perusahaannya.

Hal itu disebabkan dari maraknya penggunaan pasar digital dan bertumbuhnya market place yang menjadi pusat transaksi dari pebisnis online saat ini. Tanpa kemampuan digital, seseorang atau pelaku usaha akan sulit bertahan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya. Pelaku usaha harus cepat memiliki kemampuan menyesuaikan keadaan ini. Hadirnya toko online merupakan salah satu peluang yang memungkinkan untuk menjadi peluang usaha. Selain modal yang kecil, bisnis ini bisa dilakukan sebagai usaha sampingan, tanpa harus meninggalkan rutinitas keseharian dari statusnya sebagai pegawai atau karyawan.

Secara Ideal, minimal jumlah pelaku usaha di sebuah negara adalah 3% dari total jumlah penduduk. Namun di Indonesia saat ini, jumlah pengusaha baru mencapai angka 1,65% saja. Masih tertinggal dari Malaysia, Singapura, atau negara lain yang bahkan sudah berada di atas 5%. Namun saat ini target 2 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang digagas oleh pemerintah telah melampaui target. Tercatat, per akhir Desember 2020, jumlah UMKM yang memasuki ekosistem digital mencapai 3,8 juta. Bahkan, per Maret 2021, jumlah UMKM semakin melonjak menjadi 4,8 juta. Akan tetapi hal itu belum menampakkan hasil dari kinerja aktifitas usahanya masing-masing.

Telah banyak perusahaan yang mengalihkan proses bisnis mereka ke media internet atau website. Maka memunculkan istilah E-Commerce yaitu proses pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan komputer atau handphone. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat silang pendapat mengenai UU Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik ini, hanya beberapa pasal saja yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik. Hal tersebut masih menjadi kendala perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik ini.

Kebutuhan uang elektronik semakin tak terelakkan sebagai alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Transaksinya membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer, oleh karenanya, saat ini Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, bahwa saat ini BI sedang merumuskan pembentukan Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk membendung maraknya pengunaan mata uang digital yakni kripto seperti bitcoin. Hal ini tentu memudahkan bagi segala macam transaksi baik di dalam negri atau pun perdagangan lintas negara didunia.

Pencemaran alam berdampak pada makanan dan hasil bumi. Penggunaan alat-alat produksi modern mengakibatkan terjadinya pencemaran. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi tatanan kehidupan dunia, sehingga gagasan hidup untuk kembali mencintai alam atau disebut "Back to nature” merupakan ajakan, sekaligus tantangan dalam menjaga kelestarian alam. Faktanya diluar hasil pertanian dan perkebunan, konsumen keatas produk fashion saat ini lebih memilih produksi handmade / buatan tangan, dari pada produksi pabrikan meskipun seringkali harganya sedikit lebih mahal. Namun tetap diminati konsumen pasar domestik maupun internasional, sehingga UMKM kita memang memiliki kekuatan pada sisi seperti ini.

Dalam banyak hal, kita harus optimis dari serangkaian upaya pemerintah serta realitas naiknya peserta UMKM Indonesia saat ini, walau saya dan anda sekalian mungkin bukan pesertanya oleh karena sesuatu hal, namun semangat untuk mendorong dan memberikan dukungan penuh bagi upaya ini tentu menjadi bagian keharusan oleh karena kemajuan yang akan dicapainya kelak juga termasuk hal yang berdampak signifikan dari kebangkitan Indonesia secara keseluruhan. Dibalik itu, revitalisasi sentra ekonomi seperti pasar tradisional daerah saat ini pun harus dijaga dan tetap dalam pengelolaan yang baik pula, agar pergeseran dari pola tradisional kepada sistem digital ini menjadi smooth change dan tidak mengalami turbulency ekonomi yang dikhawatirkan banyak pihak.

JANGAN MEMILIH PARTAI YANG TIDAK BERJUANG PADA SIKAP TOLERANSI BERBANGSA

JANGAN MEMILIH PARTAI YANG TIDAK BERJUANG PADA SIKAP TOLERANSI BERBANGSA

Penulis : Andi Salim

08/05/2023

Bangsa Kita telah merdeka sejak 77 tahun silam, perjuangan itu dibayar dengan keringat, air mata dan kucuran darah yang semestinya tidak boleh disia-siakan. Apalagi korban jiwa yang tak terhitung serta pelecehan dan perkosaan terhadap kaum perempuan bangsa ini pun hanya menyisakan luka yang mendalam. Harapan akan kesejahteraan dan perubahan nasib terhadap anak cucu dari siapapun rakyat dan bangsa indonesia harus dituntaskan untuk benar-benar terealisasi, bukan malah dibajak olehjip bajingan politik dengan ala KOBOI mereka untuk menikmati karpet merah dari hasil pasca kemerdekaan ini serta hidup layaknya para konglomerat yang merintis usahanya dengan perjuangan yang perih dan pedih.

Jika anda pernah tertipu dan masih ingin tertipu, itu bukan urusan kita, sebab kebodohan semestinya tidak perlu dipelihara bahkan harus ditumpas lebih dari penjajahan itu sendiri. Seyogyanya pembangunan ini diisi oleh berbagai apresiasi anak bangsa tanpa kecuali siapa pun anda dan status yang melatar belakanginya. Sebab potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sesungguhnya kita miliki, tidak ada kata yang mustahil bagi bangkitnya seseorang dari keterpurukan, kecuali mereka yang membiarkan dirinya terjebak oleh ajakan lain yang menjerumuskan dirinya kepada lubang yang dalam. Maka cermatilah setiap langkah anda apakah sudah on the track pada tujuan kemerdekaan itu.

Berkiprah dalam dunia politik sesungguhnya sah-sah saja, akan tetapi kita tidak boleh menukarnya dengan ideologi lain selain Pancasila. Elektabilitas memang menjadi penting dan sebagai faktor utama dalam sebuah kontestasi politik. Namun jika demi itu, anda menukarnya dengan melakukan bargaining politik untuk saling mendukung kepada kelompok Intoleran, maka sesungguhnya anda telah menggadaikan kemerdekaan ini kepada pihak lain. Sadar atau tidak, sebenarnya inilah proses pengkhianatan yang lebih sulit diberantas, oleh karena para penjajah yang datangnya dari bangsa lain lebih mudah untuk dikenali. Namun anda telah membangun musuh negeri ini dari bangsa kita sendiri.

Betapa sulitnya menumpas mereka oleh karena kita tidur bersama, dan dibawah naungan atap yang sama pula. Mungkin anda tidak merasa ini beban perjuangan yang akan mengorbankan apapun, dan dalam kesempatan dimana pun, bahkan perlawanan terhadap pengkhianatan semacam ini lebih parah / berat dari perang candu sekalipun. Tak terkecuali partai politik, apalagi merasukinya dengan politik identitas yang semakin memecahbelah persendian dari kokohnya kaki kebhinekaan kita yang sejak dahulu telah ditegakkan oleh putra-putri Indonesia. Demi rupiah yang tak seberapa, kenapa kita menjual atau menggadaikan kepada pihak lain.

Partai politik itu sebenarnya hanya sekedar sarana untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas. Sementara partai politik sendiri pun bukanlah forum Proklamator Kemerdekaan. Mereka hanya sebagai infrastruktur dari sebuah sistem demokrasi. Dimana para pengurus dan pimpinannya sekalipun bukanlah orang yang dapat kita percaya hingga seratus persen. Bahkan mereka cenderung hanya memanfaatkan masyarakat untuk memilihnya dan setelah itu praktis melupakannya begitu saja. Hal ini perlu disadari, bahwa kecermatan memilih merupakan bagian dari eksistensi mempertahankan kemerdekaan bangsa kita. Sehingga anda tidak perlu terseret pada ajakan haluan politik yang menciderai bangsa ini.

Partai-partai itu bahkan membiarkan limbah politiknya terserak dimana-mana tanpa pernah ingin mendaur ulang atau membersihkannya dari dampak perpecahan ditengah masyarakat saat ini, sekalipun mereka telah berkuasa. Apalagi gelagat yang ditampakkan justru mereka malah mendatangkan kerusakan baru dari residu Intoleransi yang malah memperparah keadaan bangsa ini yang terlanjur coreng moreng. Upaya jalinan kebangsaan dan merajut sikap Nasionalisme kembali itu justru datang dari mereka yang tidak memiliki kepentingan pada kekuasaan bahkan jauh dari jangkauan penguasa itu sendiri. Sehingga perjuangan kearah itu nyaris hanya sebatas kemampuan yang seadanya.

Mereka bak lintah darat yang menyedot darah bangsa ini melebihi rentenir yang secara lembut menguras kemampuan kita. Tentu saja ini harus disikapi pada kemampuan memilah dari partai mana dan sosok siapa yang pantas kita serahkan kewenangan dari kekuasaan yang menentukan nasib kita semua. Faktanya hanya sebagian dari 34 Gubernur dan 514 kepala daerah yang memiliki prestasi baik, sisanya hanya gerombolan yang memanfaatkan fasilitas negara, bahkan tak sedikit dari mereka yang semula dicitrakan sebagai sosok yang amanah, justru terjerat korupsi sehingga ditangkap KPK. Hal itu terlihat dari laman kpk.go.id, bahwa sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2023 tak kurang dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak oleh KPK.

Tidak ada yang dapat menyudahi proses pembodohan ini kecuali kita sendiri, jangan menarik, mengajak, dan menyerukan untuk berpijak kepada partai dan tokoh mana pun tanpa menjelaskan dan mengajak masyarakat untuk mengetahui secara dekat dan rekam jejak yang pasti dari upaya untuk mendukungnya. Sehingga masyarakat tidak lagi perlu tutup mata dan tutup telinga untuk mendukung apapun yang pada akhirnya merugikan mereka sendiri. Pesta demokrasi memang hanya sebuah perhelatan politik, namun dibalik itu terdapat bibit, bebet dan bobot dalam upaya mempertahankan kelangsungan berbangsa dan bernegara. Maka pertahankanlah hal itu, sebab itu amanat bagi kita semua tanpa kecuali.

Semoga tulisan ini bermanfaat.

SIAPAKAH RAKYAT INDONESIA YANG BERHAK MENENTUKAN NASIBNYA SENDIRI

SIAPAKAH RAKYAT INDONESIA YANG BERHAK MENENTUKAN NASIBNYA SENDIRI

Penulis : Andi Salim

09/05/2023

Seluruh elemen bangsa akan mengetahui jika bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkebhinekaan. Oleh karena itu, kebudayaan nasional harus dapat menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Kita pun telah melakukan pemetakaan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut belum termasuk secara keseluruhan dari pulau terpencil yang bahkan belum memiliki penamaan atas pulau tersebut.

Wilayah indonesia yang sedemikian luasnya, sehingga harus dibagi pada beberapa pengelompokan dengan tujuan demi pemerataan pembangunanya, adalah merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota atau 7.024 daerah setingkat kecamatan, serta 81.626 setingkat desa. Selain tentang teritori, Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa di setiap daerah yang tersebar di 17.504 pulau. Adapun total luas wilayah Indonesia saat ini adalah 5.180.083 km2 yang mencakup daratan dan lautan yang tersebar dari Sabang sampai meraoke.

Keadaan ini menjadikan pemerintahan Indonesia dengan sistem konstitusi sampai taraf tertentu, harus terpusat, dalam arti bahwa negara yang secara teoritis memberikan otoritas atau hak prerogatif di luar bagian konstituennya. Sehingga satuan unit dasar masyarakat atau biasa disebut warga negara memberikan wewenang pada unit yang lebih besar, seperti negara atau komunitas lokal, berarti kekuasaan itu menjadi terpusat. Perkembangan dan proses pemerintahan terpusat menjadi bagian dari teori kontrak sosial.

Terdapat konsekuensi utama dari pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pembagian urusan pemerintahan akan memunculkan perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi pijakan bagi keberlangsungan kewenangan daerah itu untuk dijalankan.

Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dinilai belum sepenuhnya transformatif bagi hak-hak rakyat. Konstitusi ini masih bersifat parsial, bahkan lebih terfokus pada aspek restriktif atau tindakan pembatasan dari negara dan aspek protektif atau pembatasan individu dalam hak asasi manusia. Masih terdapat beberapa hal yang belum disentuh dari amandemen UUD 1945 yaitu bagaimana cara rakyat memperoleh kedaulatannya, penegasan atas wilayah supremasi otoritas sipil atas militer, serta penegasan dan jaminan otonomi khusus dalam konstitusi.

Sebagai penyelenggaraan sebuah sistem bernegara, demokrasi menempatkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya sebagai pemilik kekuasaan tertinggi yang memberikan legitimasi kepada seorang pemimpin melalui mekanisme pemilihan yang terbuka, adil, dan jujur. Namun, apabila prinsip demokrasi tidak diimbangi oleh literasi politik dan pengetahuan yang baik, kebebasan berpendapat bisa disalahgunakan sehingga berpotensi memicu konflik sosial-politik di kalangan masyarakat. Disamping itu, setiap orang yang memenuhi syarat memiliki hak dalam mengisi suatu jabatan politik untuk dipilih rakyat.

Dari fakta itu, Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilannya. Perimbangan kekuatan itu sebenarnya telah dinyatakan bahkan ditetapkan pada aturan penyelenggaraan sistem demokrasi kita, namun sikap mengambil sisi parsial dan mengklaim pengatasnamaan rakyat acapkali terus didengungkan. Sehingga kelompok tertentu baik BEM, Ormas atau partai politik seakan mengabaikan siapa sesungguhnya yang memiliki legitimasi terkuat dan terbanyak.

Pasal 6A ayat (3) ini berbunyi, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum. Belum lagi ketentuan pengajuan atas pemberhentian presiden melalui permohonan yang disampaikan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR pula.

Hal tersebut pun harus berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 dengan dua alasan Presiden tersebut dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu:
1. Melakukan pelanggaran hukum berupa: Penghianatan terhadap negara , melakukan tindak pidana Korupsi, melakukan praktek penyuapan, melakukan tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela.
2. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

Sehingga, siapa pun yang sekarang mengatasnamakan rakyat, dimana sesungguhnya mereka hanya segelintir pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah selaku penyandang kekuasaan tertinggi yang telah didelegasikan melalui proses pemilihan dari legitimasi yang kuat, sehingga sering menyuarakan untuk melemahkan, bahkan ingin menurunkan Presiden dalam tindakan memaksakan kehendaknya, semestinya dapat dianggap sebagai tindakan makar, sebab rakyat sesungguhnya adalah mereka yang saat ini diam namun tetap mengamati keadaan.

JANGAN MENYUNTIKKAN KEKHAWATIRAN DITENGAH PERHITUNGAN YANG DANGKAL

JANGAN MENYUNTIKKAN KEKHAWATIRAN DITENGAH PERHITUNGAN YANG DANGKAL

Penulis : Andi Salim
13/05/2023

Bagaimana memecah belah suara rakyat adalah menjadi persoalan tersendiri ditengah kekhawatiran terhadap politik identitas yang ingin mendapatkan opsi kemenangan dibalik kontestasi pilpres 2024 yang akan datang. Para pengusung konsep ego sektoral ini pun langsung tancap gas sekaligus hadir diberbagai wilayah sekali pun legitimasi terhadap keberadaan mereka belum menampakkan kejelasannya, oleh karena posisi mereka dirasakan masih samar, apakah mereka datang sebagai representasi umat islam atau merupakan gerakan campuran dari ideologi konservatif yang berhaluan moderat. Sebab faktanya mereka tidak didukung secara formal, baik oleh organisasi islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, apalagi oleh partai berbasis islam lain yang saat ini biasa dikenal publik seperti PAN, PPP dan PKB atau pun PBB dalam menunjang aksinya.

Hanya PKS yang berkemungkinan besar dibelakang sosok Anis Baswedan selaku mesin politik yang saat ini telah menyatakan kesiapannya guna menunjang sarana kampanye Anis sebagai capres walau dibalik sosoknya yang dikenal publik identik sebagai figur tokoh politik identitas. Tentu saja publik tak lupa dengan sikap Nasdem yang telah lebih awal mendeklarasikan dukungannya terhadap Anis, ditambah lagi prediksi publik terhadap posisi partai Demokrat yang mau tidak mau harus ikut didalam gerbong barisan ini. Sebab partai Demokrat seakan tidak memiliki tawaran lain kecuali ikut berpartisipasi pada koalisi Perubahan demi menggenapi ambang batas pencapresan Anis dari tergabungnya 3 partai yang sebenarnya memiliki perbedaan ideologi yang tajam. Sebab ideologi PKS yang merupakan partai berbasis agama, memang tidak sama dengan Nasdem dan Demokrat yang merupakan partai nasionalis.

Jika sebuah negara yang diasumsikan sebagai instrumen dari banyaknya lembaga yang mengelilinginya, maka peranan masing-masing pihak tentu saja harus on the track pada hak-hak dan kewajibannya, termasuk pada fungsi dan tujuan terhadap apa yang menjadi point inti atas ketajaman lembaga itu didirikan. Meski pun masih terdapat beberapa variabel penting yang terkadang luput dari perhitungan atas berbagai fokus urusan lembaga itu guna memasukkan hal-hal detail sebagai suplemen kemajuan sebuah bangsa. Namun tak jarang kita dapati bahwa ada saja faktor lain yang mempengaruhi gagalnya target lembaga tersebut yang semestinya bisa dicapai. Hal itu bisa dimaklumi oleh karena banyaknya persoalan lain yang semula tidak diperhitungkan, namun pada akhirnya justru menjadi faktor penentu dalam pencapaian goals keseluruhan terhadap eksistensi kelembagaan itu yang terlanjur hadir ditengah masyarakat.

Sama halnya dengan eksistensi sebuah keluarga, tentu saja setiap pembentukannya didasari atas niat untuk menjalin hubungan yang harmonis serta mencapai kebahagiaan melalui target kesejahteraan agar sandang, pangan dan papan dapat teratasi secara mapan. Upaya kearah sana pun dibangun melalui kerja keras dan kerja cerdas agar setiap komponen sebagai individu dalam keluarga tersebut dapat merasakan hangatnya atmosfer yang diciptakan melalui kedisiplinan terhadap aturan dan penerapan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari peranannya masing-masing. Sekalipun para pihak tak jarang dihadapkan pada berbagai persoalan yang saling bersinggungan atas kepentingan atau kebutuhan masing-masing, akan tetapi sepanjang kemauan untuk tetap fokus keseimbangan pada peranan masing-masing hal itu dapat terselesaikan hingga berlanjut dalam jangka waktu yang panjang.

Tanpa adanya kesalahan atau disfungsi peranan para pihak saja, berbagai persoalan dan tantangan masih banyak yang harus ditaklukkan, sebab faktor eksistensi sebuah keluarga tidak sekedar penilaian dari sisi orang-orang yang menjadi anggota keluarga tersebut, apalagi bila ditinjau dari mana latar belakang keluarga atas hubungan suami atau istri tersebut berasal. Dinamika ini akan terlihat semakin luas, sebab keberadaan mereka pun akan terkait pada tumbuh kembangnya sebuah keluarga. Hidup memang terus tumbuh dan berkembang, seiring bertambangnya kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi berbagai penyesuaian terhadap itu semua. Apalagi jika para pihak tanpa berpikir panjang telah melakukan kesalahannya, seperti suami terlibat kasus korupsi, atau perselingkuhan istri, serta anak yang tertangkap mengkonsumsi narkoba. Tentu saja berakibat buyarnya tujuan keluarga yang semula ditanamkan melalui disiplin yang ketat.

Keadaan ini sama halnya dengan membangun sebuah bangsa. Walau upaya kemajuan dari berbagai bidang menjadi tantangan yang nampak begitu banyak tersebar hingga menjadi sulit meregistrasi skala prioritas mana yang lebih penting, oleh karena sifat urgensi dan faktor akselerasi bangsa ini yang sedemikian lama tertinggal dari bangsa lain. Termasuk menentukan pembangunan yang mana untuk didahulukan, apakah dari sisi SDM atau pembangunan sektor riil guna mengolah sumber daya alam agar dengan segera menumpas kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus melakukan penyesuaian bangsa ini terhadap pertumbuhan dunia internasional. Maka, segalanya itu terlihat begitu penting untuk didahulukan, apalagi terkait peningkatan sarana pendidikan agar SDM generasi mudanya menjadi pewaris yang handal dikemudian hari.

Satu hal yang harus kita cermati bahwa banyak pihak yang melakukan kritik terhadap pemerintah saat ini, mulai dari peranan sektor mau pun subsektor yang mereka sampaikan secara detail. Akan tetapi, sesungguhnya mereka lupa bahwa kemampuan negara masih terlampau lemah untuk memenuhi segala kebutuhan, baik dari sisi sumber daya manusianya yang belum tersedia, atau dari faktor anggaran yang belum teralokasikan guna menyelesaikan serta menutup celah mana yang menjadi prioritas penting dan gentingnya masalah itu dituntaskan. Sebab pemerintah masih terus mengalami defisit anggaran yang sejak lama terngiang ditelinga masyarakat. Bahkan hal itu terjadi sejak orde lama dan orde baru sekalipun. Hal itu menampakkan bahwa anggaran yang dibutuhkan selalu menjadi dinamis termasuk alokasi penyesuaian dalam merespon iklim pertumbuhan internasional.

Tanpa adanya kesalahan masyarakat saja pemerintah sudah begitu kerepotan guna menutup prioritas mana yang semestinya didahulukan, apalagi adanya prilaku yang memecahbelah, bahkan berwacana mengganti ideologi negara serta menerapkan politik identitas yang mengarah pada kekhawatiran atas falsafah kebhinnekaan bangsa ini. Apalagi membawa-bawa faktor etnis yang sengaja ditujukan untuk mendiskreditkan pihak lain hingga terasa semakin kurang elok bagi kemajuan demokrasi di tanah air. Hal itu sama halnya dengan terjadinya guncangan bagi eksistensi sebuah keluarga sebagaimana penulis sampaikan diatas, hingga buyarnya keluarga itu akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh komponen individu didalamnya. Lagi pula, Kekhawatiran rakyat sebenarnya bukan terhadap besarnya Utang Luar Negeri Indonesia yang saat ini masih jauh dari 60% terhadap PDB nasional sebagaimana ketentuan UU, namun justru lebih khawatir atas pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa ini tentunya.

Semoga tulisan ini bermanfaat.

PRINSIP HIDUP ITU MEMERLUKAN LANDASAN KEBENARAN DALAM PENERAPANNYA

PRINSIP HIDUP ITU MEMERLUKAN LANDASAN KEBENARAN DALAM PENERAPANNYA

Penulis : Andi Salim

13/05/2023

Setiap orang memiliki prinsip, tentu prinsip itu dijadikan panduan guna menjalani hidupnya, sebab hal itu menjadi pegangan untuk menerima konsekwensi baik terhadap dampak positif mau pun negatif dari perjalanan hidup yang diarunginya. Posisi orang yang memiliki prinsip hidup akan menjadi petunjuk jalan dan Pelita penerang bagi segala persoalan yang dihadapi.

Prinsip hidup harus merujuk pada kebenaran yang memiliki persesuaian antara pengetahuan dan objek tertentu yang bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan daya serap atau daya tolak seseorang serta tidak merugikan diri sendiri. Oleh karenanya prinsip hidup pun banyak diperdebatkan baik oleh kawan mau pun lawan ketika hal itu diterapkan.

Dari fungsinya, pengetahuan dibagi menjadi tiga kategori umum, yakni: ~Pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk atau yang disebut juga dengan etika / agama.
~Pengetahuan tentang indah dan yang tidak indah atau yang disebut dengan estetika / seni.
~Pengetahuan tentang yang benar dan yang salah atau yang disebut dengan logika/ilmu.

Sehingga, Ilmu pengetahuan sebagai pijakan prinsip hidup merupakan suatu Pengantar yang pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita butuhkan untuk mengetahui tentang objek tertentu, termasuk di dalamnya adalah kaidah kebenaran itu sendiri. Dengan demikian ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia di samping berbagai pengetahuan lainnya.

KEBENARAN ILMIAH
Kebenaran yang diperoleh secara mendalam berdasarkan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, koheren.
~Kebenaran Pragmatis: Sesuatu (pernyataan) dianggap benar apabila memiliki kegunaan/manfaat praktis dan bersifat fungsional dalam kehidupan sehari-hari.
~Kebenaran Koresponden: Sesuatu (pernyataan) dianggap benar apabila materi pengetahuan yang terkandung didalamnya berhubungan atau memiliki korespondensi dengan obyek yang dituju oleh pernyataan tersebut.
~Kebenaran Koheren: Sesuatu (pernyataan) dianggap benar apabila konsisten dan memiliki koherensi dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar.

NON-ILMIAH
Kebenaran yang diasumsikan kedalam faktor-faktor non-ilmiah. Beberapa diantaranya adalah:
~Kebenaran Agama dan Wahyu: Kebenaran mutlak dan asasi dari Allah dan Rasulnya. Beberapa hal masih bisa dinalar dengan panca indra manusia, tapi sebagian hal lain tidak.
~Kebenaran Intuitif: Kebenaran yang didapat dari proses luar sadar tanpa menggunakan penalaran dan proses berpikir.

FILSAFAT
Kebenaran filsafat ini memiliki proses penemuan dan pengujian kebenaran yang unik dan dibagi dalam dualisme kelompok, misal mengakui kebenaran realisme dan naturalisme sekaligus.
~Realisme: Mempercayai sesuatu yang ada di dalam dirinya sendiri dan sesuatu yang pada hakekatnya tidak terpengaruh oleh seseorang.
~Naturalisme: Sesuatu yang bersifat alami memiliki makna, yaitu bukti berlakunya hukum alam dan terjadi menurut kodratnya sendiri.

Dari paparan ini, bukankah semestinya segala prinsip hidup itu harus memenuhi unsur sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Maka semestinya bagi siapa pun untuk tidak menutup diri dari pengetahuan guna memenuhi aspek fundamental berfikir menuju kecerdasan dan tidak menutup mata pada segala informasi demi kwalitas kebenaran yang diperoleh untuk terus memperbaiki diri sendiri serta membantu orang lain.Hal ini menjadi penting, sebab upaya untuk meningkatkan kwalitas hidup dan mencapai kesejahteraan serta kedamaian yang berpijak pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari mana pun asalnya.

Tentu faktor ini tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Oleh karena pengetahuan agama hanya satu angle dari banyaknya sudut yang harus digenapi baik mengenai tinjauannya atau pun derajat pemahaman yang lebih komprehensive untuk melengkapi skala berfikir yang dibutuhkan. Sehingga, pada akhirnya kita dapat mendudukkan objek atau memperoleh status benar dan salah dari perspektif yang luas dan memiliki unsur pijakan yang kuat pula, untuk menjadi pegangan atau dikemukakan pada orang lain.

Semoga bermanfaat

JK MENGINGATKAN JOKOWI AGAR TIDAK JAUH TERLIBAT PILPRES

 

JK MENGINGATKAN JOKOWI AGAR TIDAK JAUH TERLIBAT PILPRES

Penulis : Andi Salim

14/05/2023

JK begitu risihnya atas sepak terjang Jokowi yang dianggapnya mengganggu elektoral Anis Baswedan, dimana dukungan JK terhadap AB ini diketahui publik sejak jauh-jauh hari dari pengakuan JK selama mendukung Anis Baswedan dalam memenangkan pilkada DKI Jakarta, bahkan disinyalir bukan saja dukungan politik, namun beliau ikut memasok pinjaman yang berjumlah fantastis demi memenangkan AB agar mengalahkan Basuki Tjahaya Purnama selaku petahana pada tahun 2017 silam. Dari sikapnya yang tak netral selaku Wakil Presiden ketika itu, maka tak heran jika AB pada akhirnya memenangkan pilkada, walau publik menyesalkan sikapnya yang tak netral selaku negarawan.

Jika Jokowi diam atas campur tangan JK terhadap pilkada ketika itu, oleh karena persoalan etik bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan unsur terjadinya pelanggaran terhadap, baik dilihat dari substansi UU maupun konstitusi bernegara, maka JK pun dengan santainya menjawab pertanyaan wartawan bahwa dirinya tidak merasa bersalah atas dukungannya tersebut. Dari caranya demikian, walau publik menilainya kurang etis akan tetapi, oleh karena bukan merupakan suatu pelanggaran, isu itu pun berlalu dimana para insan pers tidak lagi menanyakan sikapnya terhadap aksi yang begitu nyatanya mendukung kepada salah satu cagub hingga diduga publik bahwa AB merupakan bagian dari kroni JK, sehingga hal itu menjadi sah-sah saja dilakukannya.

Namun kini, dengan lantangnya JK mengingatkan JKW agar tidak terlalu ikut campur dalam kontestasi politik jelang Pemilu 2024 di akhir jabatannya. Pernyataan itu disampaikan JK dalam merespon langkah Jokowi yang tidak mengundang Ketua Umum partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan Parpol Koalisi Pemerintah di Istana Merdeka, Selasa (2/5) kemarin. Disebutkannya bahwa "di Istana seharusnya membicarakan tentang urusan pembangunan itu wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja semestinya NasDem diundang. Berarti ada pembicaraan politik," ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu (6/5) malam. Dari pernyataannya ini, publik pun merespon berbagai kejanggalan dan kemana arah substansi ungkapannya yang demikian.

Sebab, banyak orang yang pintar membungkus pernyataannya agar terlihat elok dimata publik, sementara dirinya pun melakukan hal yang sama sebagaimana yang penulis utarakan diatas. Lagi-lagi kita akan bertanya, apakah Jokowi telah melakukan kesalahan sebagaimana yang dilakukannya terhadap AB selaku pihak yang didukungnya, bukan saja saat pilkada, namun disinyalir jika kini pun JK ikut mendukung pencapresan AB guna memenangkan pilpres 2024 mendatang yang tentu saja beliau berusaha dengan berbagai cara, termasuk menghentikan dukungan JKW terhadap salah satu capres agar AB memenangkan Pilpresnya sehingga capres lain akan kalah dengan sendirinya. Dimana perlu diketahui publik, bahwa strategi yang efektif untuk mengalahkan lawan adalah dengan cara membelenggunya.

Pernyataannya diatas tentu mendatangkan kegaduhan yang pada akhirnya mata publik mengarah kepada JKW. Namun publik harus paham bahwa JK pun tidak netral dari beberapa rekam jejaknya sekiranya diukur dari sikap seorang negarawan. Sebab nyatanya beliau hanya melihat celah apa yang bisa menjatuhkan orang lain termasuk sikap apa yang dilakukan JKW saat ini, walau dirinya begitu sulit melihat apa yang telah dan saat ini dilakukannya. Sehingga apa yang disampaikannya menjadi serupa dengan pepatah lama yang menyebutkan jika, Gajah di pelupuk mata tidak tampak, namun semut di seberang lautan tampak. Artinya kebenaran seseorang yang jelas ada tidak dibicarakan namun persoalan yang sangat kecil dari seseorang tersebut semakin dibesar-besarkan.

Publik masih mengingat betapa rekam jejak AB selaku Gubernur DKI Jakarta yang sangat lemah dari berbagai programnya yang dikritik guna menggapai kemajuan sebagaimana yang diharapkan publik. namun nyatanya, ukuran banjir jakarta yang belau janjikan sebagai program Naturalisasi saja tidak menampakkan hasil apapun. Bahkan program tersebut nyaris serupa dengan apa yang dilakukan Ahok melalui program Normalisasi sungai semasa dirinya memimpin DKI jakarta sebelumnya. Hal ini menampakkan bahwa apa yang dilakukan AB hanya sebatas retorika dan ungkapan dari mahirnya kata-kata yah keluar dari mulutnya selaku seorang pakar akademisi. Berbagai pembelaan atas pentingnya arti penyampaian dan kata-kata pun sebagai hal yang mendasar dari setiap orasi politiknya.

Bahkan digaris bawahinya bahwa kerja nyata atau implementasi sebuah program hanya akan terjadi melalui pentingnya narasi atau kata-kata sebagai pijakan awalnya. Hal ini demi membungkus kelemahan terhadap rangkaian kerja-kerja nyata agar eksistensi dirinya tidak terlihat publik sebagai sesuatu yang kurang / lemah bagi kelengkapan persyaratan yang semestinya dimiliki oleh seorang pemimpin. Bahkan publik menyandingkannya dengan kerja nyata JKW yang menghiasi sepak terjangnya dengan bukti-bukti nyata atas kerja kerasnya demi mewujudkan sesuatu sebagai bukti otentik dari kerja keras seorang pemimpin. Citra inilah yang menjadi selera masyarakat terhadap hadirnya pemimpin baru Indonesia dimasa yang akan datang.

Dalam hal sikap berpolitik memang sah-sah saja kritik dilakukan, apalagi terhadap pandangan yang berbeda dari apa yang semestinya berdasarkan penafsiran pribadi yang memiliki celah atau kekeliruan yang perlu disampaikan terhadap siapapun. Namun selaku insan politik, apalagi berbasis ketokohan terhadap partai politik tertentu, tentu setidaknya harus menampakkan loyalitasnya pada partai apa yang menaunginya. Hal ini sekedar mengingatkan JK, bahwa dirinya acap kali tidak loyal dan nampak berseberangan dengan Golkar, sebagaimana pilpres 2004 ketika Golkar mengusung Wiranto - Solahudin Wahid, dimana dirinya justru mencalonkan diri yang berpasangan dengan SBY, serta ketika 2014 saat Golkar mendukung Prabowo - Hatta Rajasa, lagi-lagi dirinya pun dipasangkan dengan JKW hingga Golkar pun harus menelan pil pahitnya.

Bahkan kini, begitu terlihat secara kasat mata jika arah politik JK lebih menggadang- gadang agar Golkar ikut mendukung AB, walau melalui sikap politik Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum partai Golkar, hal itu lebih condong untuk mengusung calon lain guna menguatkan langkah politik partai ini untuk memfasilitasi kearah tokoh-tokoh politik yang berbasis nasionalisme sebagai capres yang bukan berasal dari kalangan agama sebagaimana yang di inginkan dirinya. Lagi pula, kini publik sudah sedikit cerdas untuk memilah atas kritik siapa dan sejauh mana orang yang melontarkan kritik tersebut agar pantas didengar, bukan dari mereka yang acap kali hanya manfaatkan kendaraan partai politik untuk merebut jabatan publik atau kekuasaan sehingga memperkaya diri sendiri dari cawe-cawe proyek atas kehadirannya dalam kancah politik nasional.

Semoga tulisan ini bermanfaat.