PASAR DIGITAL MERUPAKAN SOLUSI KEBANGKITAN UMKM INDONESIA YANG MEMILIKI KEUNGGULAN TERSENDIRI

PASAR DIGITAL MERUPAKAN SOLUSI KEBANGKITAN UMKM INDONESIA YANG MEMILIKI KEUNGGULAN TERSENDIRI

Penulis : Andi Salim
08/05/2023

Pedagang Eceran atau disebut Bisnis ritel adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir khusus untuk penggunaan pribadi / user dan bukan untuk dijual kembali sebagai bisnis oleh pihak ke tiga / pembeli. Organisasi perusahaan ataupun perseorangan yang menjalankan bisnis ini disebut pula sebagai pengecer. Terdapat perlakuan berbeda antara pengecer dengan pihak yang menjual kembali terhadap suatu produk.Hal itu terlihat baik kwantity atau volume transaksi maupun ketentuan harga yang ditetapkannya.

Bagi golongan atau pihak yang menjual kembali, maka mereka biasanya berstatus sebagai agen reseller. reseller adalah menjual kembali sebuah barang dari supplier tanpa adanya stok barang dengan komisi yang telah ditentukan sendiri atau ditetapkan oleh supplier. Dimana agen Penjualan adalah agen yang berhubungan dengan beberapa perusahaan manufaktur yang memproduksi barang dari beberapa jenis komoditas dagangannya. Badan usaha berfungsi menjualkan seluruh hasil produk suatu perusahaan yang mempunyai hubungan secara terus-menerus dan sebagai upahnya badan ini menerima komisi.

Jika sistem perdagangan masa lalu seorang pelaku usaha harus menyediakan tempat, pola display dan modal yang cukup untuk menyediakan komoditi dagangannya, saat ini pola transaksi antara pedagang dan pembeli terus mengalami perubahan sehingga perlu disikapi dengan cepat oleh para pelaku usaha. terjadi pergeseran yang begitu cepat baik di sisi pembeli maupun pedagang yang menggunakan technology digital semakin merebak dimana-mana, yang menyebabkan perusahaan Pedagang Eceran Besar, baik Super Market atau pun Super Store bertekuk lutut dan terguling atau menutup cabang atau perusahaannya.

Hal itu disebabkan dari maraknya penggunaan pasar digital dan bertumbuhnya market place yang menjadi pusat transaksi dari pebisnis online saat ini. Tanpa kemampuan digital, seseorang atau pelaku usaha akan sulit bertahan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya. Pelaku usaha harus cepat memiliki kemampuan menyesuaikan keadaan ini. Hadirnya toko online merupakan salah satu peluang yang memungkinkan untuk menjadi peluang usaha. Selain modal yang kecil, bisnis ini bisa dilakukan sebagai usaha sampingan, tanpa harus meninggalkan rutinitas keseharian dari statusnya sebagai pegawai atau karyawan.

Secara Ideal, minimal jumlah pelaku usaha di sebuah negara adalah 3% dari total jumlah penduduk. Namun di Indonesia saat ini, jumlah pengusaha baru mencapai angka 1,65% saja. Masih tertinggal dari Malaysia, Singapura, atau negara lain yang bahkan sudah berada di atas 5%. Namun saat ini target 2 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang digagas oleh pemerintah telah melampaui target. Tercatat, per akhir Desember 2020, jumlah UMKM yang memasuki ekosistem digital mencapai 3,8 juta. Bahkan, per Maret 2021, jumlah UMKM semakin melonjak menjadi 4,8 juta. Akan tetapi hal itu belum menampakkan hasil dari kinerja aktifitas usahanya masing-masing.

Telah banyak perusahaan yang mengalihkan proses bisnis mereka ke media internet atau website. Maka memunculkan istilah E-Commerce yaitu proses pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan komputer atau handphone. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat silang pendapat mengenai UU Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik ini, hanya beberapa pasal saja yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik. Hal tersebut masih menjadi kendala perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik ini.

Kebutuhan uang elektronik semakin tak terelakkan sebagai alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Transaksinya membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer, oleh karenanya, saat ini Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, bahwa saat ini BI sedang merumuskan pembentukan Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk membendung maraknya pengunaan mata uang digital yakni kripto seperti bitcoin. Hal ini tentu memudahkan bagi segala macam transaksi baik di dalam negri atau pun perdagangan lintas negara didunia.

Pencemaran alam berdampak pada makanan dan hasil bumi. Penggunaan alat-alat produksi modern mengakibatkan terjadinya pencemaran. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi tatanan kehidupan dunia, sehingga gagasan hidup untuk kembali mencintai alam atau disebut "Back to nature” merupakan ajakan, sekaligus tantangan dalam menjaga kelestarian alam. Faktanya diluar hasil pertanian dan perkebunan, konsumen keatas produk fashion saat ini lebih memilih produksi handmade / buatan tangan, dari pada produksi pabrikan meskipun seringkali harganya sedikit lebih mahal. Namun tetap diminati konsumen pasar domestik maupun internasional, sehingga UMKM kita memang memiliki kekuatan pada sisi seperti ini.

Dalam banyak hal, kita harus optimis dari serangkaian upaya pemerintah serta realitas naiknya peserta UMKM Indonesia saat ini, walau saya dan anda sekalian mungkin bukan pesertanya oleh karena sesuatu hal, namun semangat untuk mendorong dan memberikan dukungan penuh bagi upaya ini tentu menjadi bagian keharusan oleh karena kemajuan yang akan dicapainya kelak juga termasuk hal yang berdampak signifikan dari kebangkitan Indonesia secara keseluruhan. Dibalik itu, revitalisasi sentra ekonomi seperti pasar tradisional daerah saat ini pun harus dijaga dan tetap dalam pengelolaan yang baik pula, agar pergeseran dari pola tradisional kepada sistem digital ini menjadi smooth change dan tidak mengalami turbulency ekonomi yang dikhawatirkan banyak pihak.

TACKLING KEBANGKITAN EKONOMI BERSUMBER DARI ARUS POLITIK

 TACKLING KEBANGKITAN EKONOMI

BERSUMBER DARI ARUS POLITIK
Penulis : Andi Salim
21/05/2023

Dalam istilah tehnik sepak bola, ada taktik atau cara yang sering dikenal publik dengan apa yang disebut teckling dimana tujuannya untuk merampas bola dari kaki lawan atau penguasaan bola ditangan lawan demi menghalaunya dari daerah yang dianggap berbahaya untuk menyelamatkan daerah pertahanan sendiri agar tidak terjadi kemasukan gol akibat lajunya serangan lawan. Tujuan utama dari tackling ini adalah menghentikan pergerakan bola sekaligus mengusir lawan dari wilayah pertahanan agar lajunya kecepatan pemain lawan dapat dihentikan sehingga keamanan gawang dapat terjaga secara baik. Tackling menjadi pelanggaran bila pemain dengan sengaja menekel pemain lawan tanpa menyebabkan perubahan arah bola. Namun bila dilakukan dengan baik, dimana aliran bola menjadi searah dengan pemain tanpa menciderai pemain lawan, maka tackling ini menjadi strategi yang jitu dalam suatu aksi permainan sepak bola.

Jika tackling ini berlaku dalam permainan sepak bola, namun penerapan tackling ini dapat terjadi pada olah raga lain, salah satunya adalah dalam permainan bola basket sebagai usaha yang dilakukan pemain untuk merampas bola dari tangan lawannya. Oleh karena pengertiannya yang demikian, maka tak ada salahnya jika penulis mencoba mengambil istilah ini untuk disematkan kedalam upaya politik partai serta organisasi sayap termasuk para relawannya. Khususnya pada pilpres 2024 mendatang. Sebab betapa tidak, kemenangan Jokowi pada pilpres 2014 dan 2019 tak luput dari dukungan ormas dan relawan yang mendukungnya secara gigih hingga para pendukungnya pun diperebutkan oleh berbagai kontestan capres saat ini demi meraih elektoral mereka di berbagai wilayah di Indonesia. Pada upaya inilah para capres itu melancarkan strategi bagaimana meraup dukungan yang besar dibalik tingginya kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi hingga mencapai 82 persen.

Bahkan tak sedikit dari para Jokower itu yang dianggap berhasil dalam memenangkan putra dan menantu Jokowi untuk duduk sebagai Walikota, sebagaimana Gibran Rakabuming Raka di kota Solo dan menantunya Bobby Nasution sebagai Walikota Medan. Diakui atau tidak, pengaruh ini menjadi sumber inspirasi bagi beberapa pihak untuk mengambil keuntungan coat-tail effect guna mendulang suara di pemilu 2024 yang akan datang. Salah satu langkah politik ini telah dilakukan oleh partai Gerindra, dimana partai ini mengambil putra bungsu Jokowi yang bernama Kaesang untuk dicalonkan sebagai Walikota Depok agar memutus panjangnya masa kekuasaan PKS yang telah lama bercokol dikawasan ini. Dari 50 kursi yang tersedia, pada pemilu 2019 lalu, PKS meraih 12 kursi sebagai urutan pertama. Sedangkan pada urutan kedua PDIP dengan perolehan 10 kursi dan pada tempat ke tiga adalah Gerindra dengan perolehan 10 Kursi.

Sulitnya menggeser elektoral pilwalkot Kota Depok dari tangan PKS, apalagi perolehan suara legislatif PDIP di kota ini yang justru mengalami penurunan dari pencapaiannya di pemilu 2014 lalu yang meraih 11 kursi, tentu menjadi fenomena tersendiri guna menarik Kaesang untuk maju sebagai calon Walikota baru bagi tumbuhnya harapan masyarakat kota tersebut guna mendapatkan perubahan yang signifikan tentunya. Sebab ada banyak daerah yang tampak semakin melambat terhadap aspek pembangunan, khususnya pada hal-hal mendasar yang sama sekali terlihat sekedar menjalankan rutinitas tanpa munculnya kreatifitas dan inovasi baru untuk mengiringi perkembangan kawasan tersebut guna menopang pembangunan setidaknya pada sisi Kesehatan, Ekonomi atau fasilitas Pendidikan. Oleh karena dari 3 faktor inilah yang begitu melekat pada keseharian kehidupan masyarakat kita sejak dahulu.

Walau parameter lain tetap diperlukan, namun indikator keberhasilan utama dimata rakyat akan diukur dari 3 faktor ini sebagai prioritas utamanya. Namun hingga saat ini, ukuran keberhasilan pada bidang-bidang mendasar ini amat sulit dicapai. Bahkan tak jarang bagaimana kerangka bentuk guna mengentaskannya pun belum sepenuhnya dimiliki oleh daerah baik dalam tatanan konsep atau pun strategi politik anggaran, termasuk program-program pengendalian pelayanan yang secara komprehensif bisa diwujudkan. Terlepas dari persoalan itu, beberapa pihak sering mengangkat masalah ini kedalam jargon politik guna memancing simpatik rakyat untuk memilihnya. Terutama dari segenap calon kepala daerah agar masyarakat bersedia memilih dirinya guna memenangkan pertarungan diwilayahnya masing-masing. Namun janji kampanye tetaplah menjadi janji, yang apabila tidak ditunaikan toh mereka tidak bisa dijerat secara hukum.

Orientasi politik lebih mengedepankan bagaimana memperoleh suara pemilih ketimbang apa yang menjadi persoalan dasar masyarakat. Sehingga sekalipun banyak hal yang semestinya bisa dicapai, namun hal itu tidaklah menjadi subjek yang penting dari kekuasaan yang mereka dapatkan. Toh pada akhirnya masyarakat masih tetap bisa dibodohi atas gerakan segelintir orang yang menjaga, merawat, menyuarakan mereka sebagai corong yang terus menerus dipompa ke publik dari pencapaian kinerja mereka yang rendah supaya memutar balik berbagai isu agar penguasa tersebut tetap di jalur penilaian yang dipersepsikan positif demi mempertahankan kekuasaannya. Jika sudah seperti ini, prinsip-prinsip idealisme yang semestinya mengamankan alur jangka panjang pun tak lagi dianggap hal yang utama, sebab pola-pola pragmatisme sering menjadi solusi shortcut atas berbagai persoalan yang dianggap urgent dan solutif.

Pada keadaan semacam itu, pola tackling keras pun menjadi hal yang lazim dipamerkan. Bagaimana menjatuhkan lawan politik terhadap isu-isu sensitif dan bersifat privacy bukan lagi hal yang tabu untuk dibongkar. Bahkan tak jarang kepala daerah ditelanjangi atas berbagai hal-hal yang semestinya tidak objektif untuk diukur sebagai postur ideal dari seorang pemimpin wilayah. Termasuk latar belakang pernikahan, prilaku putra-putri mereka, hingga rekam jejak pendidikan atas keabsahan ijazah yang dimilikinya. Hal itu sebagaimana yang dialami Jokowi semenjak dirinya memegang tampuk kekuasaan negeri ini. Bahkan tackling keras itu semakin ditampakkan atas munculnya berbagai pemberitaan hoaks, fitnah bahkan plesetan informasi yang sengaja di share ke publik. Peta politik pun semakin terpolarisasi pada fakta atas pentingnya mendahulukan dari aspek mana sikap masyarakat itu berpijak, apakah melandasinya melalui aturan ideologi negara atau pada ideologi agama yang menjadi sumber keyakinan individu.

Pada akhirnya segala hal dari cara-cara politik termasuk upaya yang sering disebutkan sebagai strategi guna mencapai kesejahteraan rakyat, sesungguhnya tidak sepenuhnya bergantung pada sepak terjang politik. Bahkan penulis lebih cenderung untuk menuding justru politiklah yang mendatangkan sekat-sekat dalam menghalangi kesejahteraan rakyat guna mendapatkan destinasi kesejahteraannya. Apalagi banyaknya partai politik malah semakin membebani bangsa ini terhadap berbagai kasus korupsi yang menjerat mereka pasca kekuasaan dan kewenangan yang berhasil mereka peroleh, malah mengesankan dijadikan sarana untuk memperkaya diri dan kelompoknya semata. Sehingga kondisi rakyat yang miskin hanya dijadikan objek gagasan guna diasosiasikan sebagai jargon politik semata. Pada konteks ini, penulis mengambil kutipan dari apa yang disampaikan oleh Novi Basuki bahwa China menyadari jika pembangunanlah yang menjadi kebenaran yang hakiki, bahkan politik sebagai panglima yang digaungkan sejak 27 tahun lalu kini sudah ditinggalkan.

Semoga tulisan ini bermanfaat.

BAGAIMANA PERSEPSI BAHAGIA BERDASARKAN OPINI MASYARAKAT

BAGAIMANA PERSEPSI BAHAGIA BERDASARKAN OPINI MASYARAKAT

Penulis : Andi Salim

25/05/2023

Dalam konteks multi partai, tentu menjadi hal yang sulit untuk melihat ciri khas dari apa yang dijajakan KPU pusat melalui rangkaian verivikasi yang mereka lakukan terhadap penerimaan pendaftaran berbagai partai politik untuk selanjutnya ditawarkan kepada rakyat agar memilih partai mana yang lebih baik terutama dari tokoh-tokoh partai itu yang menjadi sentral penggerak organisasi tersebut, termasuk pendalaman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menjadi platform bagaimana kemudian partai itu akan digerakkan sebagai mesin politik. Sebab, bagaimana pun, selain merebut posisi kekuasaan, tujuan khusus partai politik itu tentu ingin memperjuangkan cita-cita mereka dalam mensejahterakan rakyat sekaligus memakmurkan bangsa dan negara ini.

Disadari bahwa membangun bangsa ini tidaklah akan mampu jika hanya oleh satu tangan, satu kelompok, bahkan satu partai sekalipun, meski pun dengan struktur dan kelembagaan yang lengkap dengan berbagai komponen SDM serta persiapan program yang memadai. Sebab, selain fakta bahwa indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, persoalan yang dihadapinya pun semakin kompleks oleh keberagaman dan etnis yang menjadi ciri khas kedaerahannya masing-masing. Belum lagi variabel waktu dari masa tertinggalnya berbagai kawasan yang sejak lama terbengkalai bahkan tak sedikit yang terisolasi hingga saat ini. Belum meratanya sumber informasi yang update pun masih menganga sebagai faktor sulitnya berbagai akselerasi pembanguan dan pemerataan kesejahteraan dapat dituntaskan.

Maka sejenius apa pun anda, akan menjadi mustahil dalam mendapatkan kerangka yang utuh dari apa yang menjadi kemauan serta harapan masyarakat sepenuhnya. Dibalik itu, persoalan pembangunan sektor riil saja, sesungguhnya kita belum sepenuhnya mendapatkan posisi pemerataan yang setara atau equal antar berbagai wilayah. Hal itu terlihat dari ketimpangan pendapatan daerah / APBD yang perolehannya sangat variatif sehingga mendatangkan kesenjangan baik sosial maupun ekonomi. Apalagi faktor ukuran kebahagiaan masyarakat, sebab berbagai rilis yang dikeluarkan oleh BPS hanya sebatas angka-angka dari politik negara yang menyuarakan layaknya pelangi pasca turun hujan. Sebab disparitas indeks kebahagiaan di setiap daerah tentu selaras dengan kebutuhan hidup. Dimana kebutuhan hidup akan terkait pula dengan tingkat pendapatan dan seterusnya.

Kebahagiaan tiap negara juga berbeda. Hal ini dapat dilihat berdasarkan World Happiness Report 2021 bahwa negara Guatemala dan Uruguay memiliki indeks kebahagiaan lebih tinggi dari Singapura yang sebenarnya memiliki PDB lebih tinggi dari kedua negara tersebut. PDB Singapura sebesar 390 miliar dollar AS sedangkan Guatemala sebesar 84,5 miliar dollar AS, dan Uruguay sebesar 56,7 miliar dollar AS. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan bukan semata-mata soal ekonomi, tetapi mencakup unsur kehidupan lainnya. Artinya, pada kondisi tertentu, indeks kebahagiaan pun akan berbeda atau bisa saja tidak terkait dengan pendapatan individu sekitanya taraf hidup masyarakatnya telah mencapai level diatas garis kemiskinan. Pada kondisi ini, pendapatan bukan lagi menjadi syarat utama dalam mencapai kebahagiaan.

Naiknya angka perceraian menjadi indikator bahwa upaya mencapai kebahagiaan menjadi pupus. Sedangkan tingginya tingkat perceraian di suatu daerah selalu terkait pada tingkat kesejahteraan atau pemenuhan batas minimum kebutuhan hidup dari para pelaku rumah tangga saat ini. Walau pada kondisi perkotaan, hal itu sedikit berbeda, namun sebagian besar masyarakat daerah cenderung gagal menggapai kondisi kemapanan dalam faktor ekonomi dan sosial mereka, sehingga berkecenderungan gagalnya menggapai kebahagiaan. Termasuk terbatasnya ketersediaan peluang berusaha dan kurangnya lapangan pekerjaan yang mampu diakses oleh mereka. Faktor lain yang mempengaruhi itu adalah sumber daya alam yang tidak merata, sehingga menyulitkan berkembangnya iklim berusaha atau sarana informasi dan transformasi yang minim ke kawasan tertentu.

Faktor kebahagiaan pun akan terkait dengan keleluasaan dalam apresiasi terhadap seni dan budaya. Apalagi terhadap kebebasan melaksanakan peribadatan dari pemeluk agama non muslim serta penghayat keyakinan yang ada di Indonesia. Alangkah mustahilnya mendapatkan indikator kebahagiaan tanpa menyandingkannya pada indikator penerapan toleransi diberbagai daerah. Jika pun BPS melaksanakan survey atas indeks kebahagiaan masyarakat saat ini, sesungguhnya angka-angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kualitas kebahagiaan yang sesungguhnya. Kecuali menyatukan instrumen berbagai faktor yang penulis sebutkan diatas, bahwa keterkaitan kebahagiaan terhadap faktor lain merupakan sebuah indikator kemutlakan sekaligus menjadi variabel yang diukur secara terukur.

Jika PDB Per Kapita Singapura dilaporkan sebesar 82,794.000 USD pada 2022 dianggap masih kalah kebahagiannya dengan Guatemala, Namun hal itu jangan begitu saja dibalik, sebab tanpa kemapanan hidup, mustahil akan mencapai kebahagiaan. Hal yang perlu kita cermati adalah bagaimana mungkin Begitu beraninya BPS mengeluarkan laporannya terhadap indeks kebahagiaan masyarakat ditengah minimnya RPTRA, fasilitas kesenian, ruang rekreasi serta nihilnya gedung-gedung apresiasi terhadap komunitas toleransi di tengah masyarakat guna tegaknya aturan dan nilai-nilai yang mengikat keberagaman berbangsa dan bernegara dari kriteria Indeks Kebahagiaan, dimana pada tahun 2014, kebahagiaan masyarakat itu diukur dari kepuasan hidup, sedangkan pada tahun 2017 ditambah menjadi dua dimensi, yaitu perasaan dan makna hidup.

Hingga pada tahun 2021, BPS menggunakan tiga dimensi yaitu kepuasan hidup, perasaan dan makna hidup dalam mengukur tingkat kebahagiaan. Sedangkan kriteria dari laporan yang sering dihubungkan dalam mengukur kebahagiaan dunia selalu mengacu pada enam faktor, yaitu produk domestik bruto, harapan hidup, kedermawanan, dukungan sosial, kebebasan, dan korupsi. Minimnya keterkaitan pada berbagai kondisi dan harapan masyarakat, sesungguhnya belum menggambarkan presisinya gambaran kebahagiaan yang mampu di ilustrasikan kedalam angka-angka, apalagi banyaknya pelanggaran HAM dan pelarangan pembangunan rumah rumah ibadah bagi komunitas non muslim yang terjadi diberbagai daerah. Lantas kebahagiaan seperti apa yang sedang dilaporkan oleh BPS saat ini sehingga pantas untuk diterima sebagai laporan yang riil bagi fakta dan kenyataan yang ada ditengah masyarakat indonesia khususnya.

Semoga tulisan ini bermanfaat.

MENGAPA MENDENGAR INFORMASI UTANG LUAR NEGERI TERASA BEGITU SENSITIF BAGI OPOSISI

 

MENGAPA MENDENGAR INFORMASI UTANG LUAR NEGERI TERASA BEGITU SENSITIF BAGI OPOSISI

Penulis : Andi Salim

26/05/2023

Mendengar utang luar negeri bukan lagi hal yang menakutkan bagi bangsa ini. Apalagi setelah dominannya penguasaan saham perusahaan-perusahaan asing yang mengelola tambang-tambang kekayaan alam Indonesia termasuk banyaknya pembangunan smelter yang secara mandiri akan di kelola di beberapa kawasan di Indonesia pula. Termasuk ditambah penguatan pendapatan negara melalui program hilirisasi dan hasil kelautan yang saat ini terus merangkak naik dari terusirnya nelayan-nelayan asing serta penenggelaman kapal-kapal mereka jika masih berani memasuki perairan Indonesia. Pendek kata, pendapatan negara kita saat ini jauh melampaui utang luar negeri sehingga jika di ilustrasikan, maka utang luar negeri Indonesia praktis hanya setinggi mata kaki ketika seseorang mengalami kebanjiran. Bahkan tak sedikit pihak yang menyamaratakan Indonesia dengan negara-negara lain yang bangkrut akibat utang, seperti Sri Lanka, Venezuela, Yunani, Ekuador, Argentina dan Zimbabwe.

Persoalan utang luar negeri sebenarnya memiliki panduan dari berlakunya ketentuan yang mengatur ambang batas utang yang ditetapkan berdasarkan petunjuk UU Keuangan Negara, yakni 60 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun entah kenapa, ditengah masyarakat yang awam akan ruang lingkup persoalan ini, serta tragedi krisis moneter yang terjadi akibat gagal bayarnya utang Indonesia kepada IMF pada tahun 1998 silam, menjadikan isu utang luar negeri selalu menjadi sensitif untuk diangkat sebagai informasi yang menghangatkan suhu politik ditengah pusaran pilpres 2024 saat ini. Walau batasan UU tentang ULN ini tak pernah dilampaui semasa pemerintahan JKW, tetap saja isu itu terus diangkat demi menakut-nakuti bahaya laten atas kejadian tahun 1998 yang akan berulang. Dimana dalam pengertiannya, Bahaya laten adalah bahaya yang tetap ada dan tersembunyi untuk waktu yang lama serta bisa muncul sewaktu-waktu.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir Maret 2023, posisi utang pemerintah tercatat sebesar Rp7.879,07 triliun. Rasio utang yang tercatat sebesar 39,17 terhadap PDB sebenarnya terbilang kecil bila dibandingkan dengan pendapatan negara yang terus meningkat. Sedangkan bila kita menyimaknya dari perolehan APBN sejak 3 tahun terakhir, maka akan dapat kita tarik kesimpulan bahwa Indonesia tidak sama dengan posisi tahun 1998, bahkan pencapaiannya jauh melebihi dari rezim manapun semenjak Indonesia berdiri hingga saat ini. Walau diterpa badai Covid-19, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 mengalami defisit Rp 953,3 trilliun. Namun hal itu tidak menjadikan indonesia kedalam resesi ekonomi sebagaimana keguncangan yang dialami oleh negara-negara lain di dunia. Realisasi pendapatan negara sepanjang tahun 2020 masih mencapai Rp1.633,6 triliun.

Belum pulihnya pandemi covid-19 saja, realisasi belanja negara tahun 2021, bahkan mampu memutar balikkan prediksi pengamat jika pada kenyataannya Indonesia mampu memperoleh kekuatan pendapatan APBN sebesar Rp 2.786,41 triliun. Hingga realisasi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022 kemarin saja mencapai Rp 3.090,8 triliun. Menyandingkan kinerja APBN sebelumnya dengan pencapaian dua tahun sebelumnya, apalagi dengan era krisis moneter tahun 1998 tentu bukanlah hal yang rasional. Sebab awal tahun 2023 ini saja, Indonesia menunjukkan pemulihan ekonomi pasca guncangan Pandemi covid-19 yang semakin ciamik. Bahkan menurut laporan Kementerian Keuangan, kondisi itu tecermin dari pendapatan negara yang mencapai Rp 232,2 triliun pada Januari 2023. Dimana Pendapatan negara naik 48,1% (year/on-year/yoy) ke angka yang lebih tinggi dari Januari 2022 yang sebesar Rp156,7 triliun.

Demikian gigihnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam memaparkan kondisi keuangan negara pada konferensi pers tentang APBN pada Rabu tanggal 22/2/2023 lalu. Hal ini dilakukannya agar persoalan goreng-menggoreng utang luar negeri tidak lagi menjadi komoditi politik yang sengaja dihembuskan lawan politik pemerintah untuk menakut-nakuti apalagi menyudutkan pemerintah dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap situasi dan fakta yang terkait dengan kemampuan pembayaran serta penggunaan ULN tersebut bagi pembangunan nasional, sekaligus pencapaian kinerja ekonomi pemerintahan sekarang. Namun disayangkan, bahwa sekalipun JK pernah berada didalam pemerintahan Jokowi sejak era 2014 hingga 2019, akan tetapi gorengan isu semacam ini tetap saja terlontar dari posisinya yang sekarang sebagai lawan politik JKW yang begitu aktif mendukung pencapresan Anis Baswedan hingga berbagai pernyataannya terkesan berbalik arah.

Sorotan netizen pada layaknya kancil satu ini bukan tanpa alasan, sebab pasca dirinya tak lagi menjabat Wapres, beliau acap kali terdengar nyinyir terhadap berbagai lontaran kritiknya yang mendatangkan kegaduhan tersendiri dari keturunan dari Kahar Muzakar berdasarkan pernyataan mantan Presiden RI Gus Dur yang menyebut bahwa Jusuf Kalla atau JK merupakan keturunan dari tokoh pemberontak DI/TII Kahar Muzakkar, yang pernah viral di media sosial ketika itu. Bahkan tak sedikit pihak yang mengkaitkan duduknya para dewan direksi dan komisaris BUMN selama dirinya menjabat selaku Wakil Presiden adalah orang-orang yang memiliki kedekatan khusus terhadap dirinya. Termasuk beberapa menteri yang beliau pertahankan sebagai barisan pendukungnya pula. Sehingga walau tanpa partai politik, beliau mampu memainkan peran catur politik layaknya kekuatan sebuah partai politik besar yang dimainkannya.

Sebut saja beberapa nama seperti Iqbal Latanro eks Dirut BTN, RJ Lino mantan Dirut PT. Pelindo II, Sofyan Djalil menteri ATR BPN adalah segelintir orang yang diketahui memiliki kedekatan hubungan dengan dirinya. Termasuk kedekatannya kepada Anis Baswedan yang didukungnya pada Pilgub DKI jakarta pada 2017 silam. Belum lagi isu dugaan keterkaitan namanya pada kerugian beberapa perusahaan BUMN yang nyaris mengalami kebangkrutan atau setidaknya mengalami pembengkakan kenaikan NPL pada angka kredit macet yang dialami beberapa bank plat merah milik pemerintah tersebut, seperti bank BRI, bank Mandiri dan bank BTN dimana realisasi pengucuran kredit yang terjadi, diduga sangat erat hubungannya dengan posisi JK selaku wapres tentunya. Sehingga tak heran jika terdapat 23 perusahaan BUMN yang mengalami kerugian selama pemerintahan SBY - JK berkuasa.

Anehnya, pada tahun 2014 dan 2015 tercatat sebanyak 26 perusahaan pelat merah tersebut masih mengalami kondisi yang merugi. Total kerugian dari 26 BUMN tersebut mencapai Rp 11,7 triliun. Ini pun terjadi semasa JK menjabat selaku Wakil Presidennya. Akhir kata, Kita memang tidak boleh menuduh seseorang secara serampangan, namun kita pun harus mencermati berbagai persoalan terutama hal-ha yang terkait dengan sepak terjang politik seseorang, sejauh mana dampak ekonomi yang terhubung dengan konsekuensi politik yang diperankannya. Adakah seseorang itu datang sebagai pihak yang menguntungkan bangsa dan negara ini, atau malah sebaliknya justru mendatangkan musibah dan kerugian disana sini. Pada posisi inilah penulis ingin membangun kecerdasan dan kecermatan dalam berpikir sekaligus menelaah apa dan bagaimana seharusnya keputusan politik rakyat itu menentukan kepada siapa dan pihak mana masyarakat itu berpihak.

Semoga tulisan ini bermanfaat.

PEMERINTAH HARUS MEMPELAJARI KEGAGALANNYA SELAMA INI

5/04/2022

PEMERINTAH HARUS MEMPELAJARI KEGAGALANNYA SELAMA INI

Penulis : Andi Salim

Kehidupan masyarakat yang masih tertatih-tatih menyebabkan sikap pesimis yang tinggi, apalagi keadaan ekonomi masyarakat yang cenderung tidak berubah sejak 76 tahun indonesia merdeka, entah berapa lama lagi orang-orang yang terpilih sebagai pejabat negara itu dapat dipercaya, baik kejujurannya atau pun kepintaran serta perhatiannya pada persoalan ini, namun yang terlihat hanya sederet oknum dari mereka yang hanya sibuk memperkaya diri sendiri tanpa perduli dengan nasib masyarakat desa yang berselimut kesederhanaan dimana mereka berada nun jauh disana.

Kata cinta terhadap mereka telah berubah untuk mengambil manfaat elektoral, sedangkan kata sayang tak lagi berbuah perhatian, malah tak tampak aliran upaya dalam menanggulangi persoalan mereka yang sesak berjuang untuk sekedar ikutan menambahi jumlah penduduk walau kehadirannya tidak pernah dibutuhkan. Lalu kita pun bertanya, untuk siapa negri ini dimerdekakan. Bahkan para pecandu politik itu begitu sibuknya mendemonstrasikan angka-angka dari naiknya popularitas serta elektabilitas dimana sesungguhnya para masyarakat itu tidak memiliki sangkut paut pada naiknya ketahanan ekonomi mereka sesungguhnya.

Apalagi dalam konteks percaturan ekonomi, mereka yang datang sebagai petani, nelayan, para peternak atau budi daya lain itu seakan ditantang pada budaya baru sebagai youtuber jika ingin mengambil kesempatan ditengah pengetahuannya yang awam dan usia yang tak lagi memungkinkan untuk bersaing dengan para milenial saat ini. Gaya pertarungan yang lama yang sering menghempaskan mereka pada kekalahan demi kekalahan, baik dari sisi kekuatan modal atau technologi yang dimiliki, tentu saja membuat mereka ciut, jika harus mengulang-ulang pada panggung kompetisi yang tersedia.

Sebab betapa tidak, dari berbagai pertarungan kapitalisme dan pasar bebas yang disajikan, tak sekalipun dari mereka yang pernah merasakan kemenangan, atau setidaknya memperoleh hasil seri pada sesi keuntungan yang berkoar-koar dengan jargon win-win solution. Naiknya angka-angka kesejahteraan di ibaratkan penyelamatan muka pemerintah semata, oleh karena jika angka kemiskinan itu turun, tentu sang penguasa merasa malu yang tentu saja dianggap gagal dalam memupuk kecintaan dan kasih sayang terhadap rakyatnya.

Disamping itu cara berpolitik kita yang semakin heboh untuk mencari kambing hitam dalam setiap kesalahan, hal itu pun tidak pernah berujung pada perubahan atau sedikit perbaikan agar masyarakat miskin itu keluar dari hidupnya yang serba sulit dan terlilit. Maka aktor pemeran siapa penguasa yang lebih baik, tentu akan mengambil sikap untuk menghambur-hamburkan umpan tanpa kail berupa subsidi kepada masyarakat. Sebab menopang rakyat dianggap sebagai strategi kebaikan pemimpin walau sebenarnya itu merupakan politik picisan yang akan semakin menghimpit serta membebani anak cucu bangsa ini pula.

Tak ada lagi yang sempat berpikir, bagainana nantinua para pewaris bangsa ini akan menanggulanginya. Maka jangan heran jika hutang-hutang itu terus membengkak dan bertambah namun tidak pula ditujukan demi mensejahterakan masyarakat pada umumnya, sekalipun nama mereka telah dicatut untuk sekedar mengatasnamakan pinjaman negara itu dari syarat pencairan bagi Bank Dunia atau pemberi pinjaman lain agar tujuannya yang fokus dalam mwnamggulangi kemiskinan agar tetap hangat dalam tungku kemuliaan. Keadaan semacam ini seakan orchestra yang terus menerus didengungkan sebagai alunan yang menidurkan.

Alasan terhadap kemampuan bayar pun disampaikan berulang kali, apalagi dikaitkan terhadap PDB, dimana masyarakat pun semakin dijauhkan dari pemahaman akan hal itu, sebab mereka bukan komponen yang penting untuk ikut campur kedalam persoalan yang satu ini. Alasan terhadap kemampuan bayar pun disampaikan berulang kali, apalagi dikaitkan terhadap PDB, dimana masyarakat pun semakin dijauhkan dari pemahaman akan hal itu, sebab mereka memang tidak pandai berhitung, apalagi dalam kesehariannya yang hanya berkutat dengan sawah dan lumpur.

Lagi pula mereka pun bukan komponen yang penting untuk ikut campur kedalam persoalan yang satu ini. Sehingga kaki-kaki mereka yang kotor dianggap tidak pantas untuk menginjak lantai senayan yang suci dan mulia itu tentunya. Marwah *Legislatif* yang diagungkan tidak boleh menjadi kumuh dengan statusnya yang mentereng. Sebab kebanggaan itulah yang melekat dan tak akan terhapuskan dibenak politikus picik yang serakah. Rakyat seakan-akan hanya menjadi pelengkap penderita untuk seterusnya sebagai objek bagi sasaran kekuasaan yang akan mereka raih pada akhirnya.

Entah bagaimana pemerintah itu menjelaskan, bahwa negeri tirai bambu ( China ) dengan PDB 195 USD pada tahun 1980, sesungguhnya pernah dibawah pencapaian bangsa indonesia 492 USD pada di tahun yang sama, walau dengan skala istilah PDB yang masih sama ( belum dipahami rakyat miskin ), tapi pencapaian yang mencengangkan pun terjadi, sehingga pada tahun 2020 indonesia hanya naik 4 kali lipat dengan PDB 3.870 USD sedangkan China mencapai 53 kali lipat dengan PDB 10.500 USD. Penulis pun heran, kenapa pejabat kita pandai dengan istilah-istilah itu, namun tidak terlihat pada pencapaian bangsa ini.

KTT G20 DIBEBANI OLEH KONFLIK PERANG RUSIA VERSUS UKRAINA

7/04/2022

KTT G20 DIBEBANI OLEH KONFLIK PERANG RUSIA VERSUS UKRAINA

Penulis : Andi Salim

Politik luar negeri indonesia yang bebas dan aktif kini diuji oleh berbagai persoalan dunia, bahkan tak jarang ada saja pihak luar negeri yang seolah-olah masih menganggap bahwa sikap politik yang demikian dianggap sebagai lips service semata. Artinya, politik luar negeri indonesia dapat saja bergeser-geser jika dikaitkan dengan kepentingan tertentu bagi keuntungan yang akan ditawarkan kepada indonesia, termasuk dapat pula ditekan-tekan oleh kondisi tertentu jika hal itu berhubungan dengan sisi ekonomi dan politik demi peluang yang akan didapat Indonesia nantinya.

Terpilihnya Indonesia dalam memimpin Presidensi KTT G20 bukanlah dimaksudkan untuk mendukung salah satu pihak, apalagi terkait dengan konflik rumah tangga negara lain, sebagaimana yang terjadi antara Rusia versus Ukraina. Sebab pada kata "Recover together, recover stronger”, yang merupakan tema Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Dimana tema tersebut bisa dimaknai untuk mengajak seluruh dunia agar bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan susteinable / berkelanjutan dalam berbagai aspek secara bersama pula.

Tepatnya, tidak ada kata untuk menjadikan ruang KTT G20 tersebut sebagai forum dukung-mendukung dalam mencari solusi konflik yang terjadi antara satu negara dengan negara lain agar diselesaikan di dalam forum perundingan tingkat tinggi yang akan berlangsung di Bali nanti. Sebab forum KTT G20 adalah bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Bukan sebagaimana yang di inginkan oleh pemerintah AS dari buntunya solusi konflik Rusia dan Ukraina dari sidang-sidang PBB yang tersedia, sebagai tujuan dari forum tersebut yang semestinya dituntaskan disana.

Pihak Amerika serikat sungguh tidak pernah belajar bagaimana mereka secara perlahan-lahan ditinggalkan oleh negara-negara lain, termasuk dominasi mata uangnya yang secara transaksi keuangan internasional menjadi syarat bagi hilir mudiknya USD tersebut bagi semua negara didunia. Apalagi sebutan negara Adidaya itu pun telah bergeser oleh kepemilikan senjata nuklir atas negara-negara lain yang tidak lagi mau di dikte oleh pihak mereka, dimana beberapa negara pun memproduksi senjata pemusnah massal yang sewaktu-waktu akan digunakan untuk melindungi diri bila mendapat tekanan sebagaimana yang dialami oleh negara lain sebut saja Iraq salah satunya.

Terdapat banyak negara dengan kepemilikan persenjataan Nuklir diantaranya, Rusia, Korut, India, China, Iran dan pakistan, serta beberapa negara lainnya, dimana mereka tidak lagi mau tunduk pada politik Amerika serikat yang sarat dengan tekanan, propaganda dan intrik politik terhadap negara lain. Bahkan Indonesia pun pernah menjadi korbannya, ketika pak harto dianggap sebagai corong antek asing dimana negara yang dimaksud adalah Amerika Serikat tentunya. Maka tak heran jika tahun 1998 kondisi Indonesia praktis luluh lantak oleh krisis moneter yang melanda disemua sektor negara.

Peran politik Amerika yang dirasakan curang dan hanya mementingkan dirinya sendiri tentu lambat laun sudah dipahami banyak pihak, sehingga politik hubungan keseimbangan merupakan hal yang mutlak bahkan menjadi kegandrungan diberbagai kawasan dunia, agar negara-negara diluar NATO mereposisi peranannya. Sehingga tidak heran jika kita mendengar betapa sulitnya kedaulatan ekonomi dan keleluasaan mengolah resources energi kita untuk diberdayakan. Bahkan beberapa saat lalu, jokowi pun mengambil terobosan untuk memuluskan eksport kelapa sawit yang dianggap bermasalah oleh karena isu alih fungsi lahan yang mengganggu paru-paru dunia.

Hal itu tentu didasari pada peranan Indonesia yang terlihat menjaga jarak dengan negara-negara lain terutama Amerika Serikat. Walau dibalik itu, mereka acapkali mengedepankan ancaman Embargo ekonomi sebagai satu-satunya senjata politik dari kelompok persekutuan NATO yang dianggap menakutkan bagi negara-negara lain. Ketergantungan pada eksport terhadap Eropa dan Amerika bukanlah satu-satunya cara memakmurkan sebuah negara. Bahkan ketergantungan itu disinyalir melemahkan posisi negara tersebut untuk bersikap netral dan berani dalam menyampaikan sikap, pandangan serta kedaulatannya.

Jika Amerika dan sekutu NATO tidak merubah sikap politik dan ekonominya, tentu semua pihak pun akan mengikuti jejak Indonesia, bahwa unsur Kedaulatan negara yang bebas berekspresi dan berkehendak pada koridor internasional dalam menentukan nasib bangsanya sendiri akan dipertahankan dan dipertaruhkan demi citra serta tujuan dari masing-masing negara berdaulat tersebut. Apalagi terhadap negara-negara yang terpaut pada sejarah penjajahan masa lalu, semestinya mereka sadar diri untuk lebih bersikap lunak dan tahu diri betapa terlukanya bangsa indonesia saat itu. Dimana hak azasi bangsa kita begitu mudahnya mereka abaikan.

Permohonan maaf yang disampaikan oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia bukan berarti perbutan mereka begitu mudahnya untuk diampuni atas kesewenangannya di masa lalu. Namun hal itu tentu akan kita kaitkan seberapa jauh rasa bersalah tersebut yang mereka nampakkan sebagai dukungan moral bagi upaya indonesia dikancah Internasional kedepan. Termasuk Negara-negara lain, apakah mereka tidak menyadari, bahwa setiap kebijakan negara itu tentu diamati, dicermati serta di evaluasi, apakah perlu mendekatkan diri terhadap negaranya, atau malah menjauhi karena bersikap mementingkan negaranya sendiri serta kelompoknya saja.

PREDIKSI LEMBAGA INTERNASIONAL HARUS DISAMBUT DENGAN KEJELIAN MELIHAT PASAR DUNIA

6/03/2022

PREDIKSI LEMBAGA INTERNASIONAL HARUS DISAMBUT DENGAN KEJELIAN MELIHAT PASAR DUNIA
Penulis : Andi Salim

Jika kita menyimak dari apa yang diumumkan pada beberapa indikator ekonomi, tentu kita menyikapinya dengan kecermatan untuk membaca hal itu dari berbagai indikator sekaligus menyandingkan potensi yang terdapat dari negeri sendiri dan apa yang menjadi kekuatan dalam negosiasi bilateral yang memungkinkan celah itu bisa diperoleh, termasuk melihat peluang bagi pasar internasional yang dapat dipenuhi dari peran indonesia yang memiliki segalanya untuk diangkat sebagai upaya pendapatan eksport, apalagi Indonesia saat ini memegang peranan G20 yang tentu menjadi kemudahan tersendiri dalam melakukan pembicaraan khusus dengan negara lain.

Posisi Indonesia yang saat ini berada pada urutan 16 dunia jika dilihat dari sisi PDB semestinya merupakan posisi strategis yang tidak terlalu menonjol dan tidak pula dapat direndahkan untuk menggandeng negara lain dalam melakukan kerjasama pada sektor-sektor khusus yang bisa saja saling menguntungkan, sebab negara mana pun akan berlaku sama terhadap Indonesia untuk mengangkat kepentingan negara mereka ketika hubungan antar kedua negara itu terjalin. Sebab tidak ada satu negara pun yang membiarkan negaranya kalah dalam bernegosiasi utamanya dibidang ekonomi, walau pada kenyataannya pasca terbentuknya kerjasama tersebut yang menampakkan hasil surplus atau defisit dari neraca perdagangan yang dialaminya.

Neraca Ekspor Indonesia yang tercatat pada bulan desember 2021 hanya mencapai US$22,38 miliar. Sedangkan nilai Import pada bulan yang sama untuk tahun 2021 lalu pun sebesar senilai US$21,36 miliar. Angka ini tidak sampai sebesar sebuah kota di india yang bernama Mumbai yang merupakan satu-satunya kota di Asia Selatan yang masuk daftar kota terkaya di dunia. Dulu kota ini bernama Bombay dan sudah dikenal sebagai pusat ekonomi India. Tentu saja perbandingan semacam ini membuat kita tercengang. Apalagi melihat luas kota mumbay yang hanya 603,4 km persegi, dimana jumlah penduduk kota ini mencapai 20,4 juta jiwa atau setara dengan salah satu Provinsi ditanah jawa.

Kita akan lebih tercengang lagi jika melihat PDB india yang secara keseluruhan mencapai 2.940 Milyar Dollar, dibandingkan Indonesia yang baru sebatas 1.150 Milyar Dollar jika dilihat perekonomian Indonesia tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku yang setara dengan Rp16.970,8 triliun atau PDB per kapita kita yang mencapai Rp62,2 juta atau setara pula US$4.349,5 pada kurs Dollar saat ini. Mereka jauh lebih unggul hampir tiga kali lipat diatas kita dari perolehan yang kita tahun 2021 ini. Apakah mereka akan dapat kita kalahkan, tentu saja menjadi sulit, mengingat industri kita yang lebih besar kepada potensi diluar keinginan pasar internasional.

Sebab bagaimana pun, menemukan peluang pasar pada sisi row material seumpama eksport kayu glondongan, hasil perikanan, perkebunan, dan peternakan, sepertinya amat sulit diperoleh dari belantara perdagangan internasional, apalagi para negara tersebut tidak mengumbar informasi dari kebutuhan mereka terhadap surplus atau devisit produk dalam negrinya, sehingga perdagangan pada komoditi semacam ini selalu dijadikan pertukaran kepentingan dari kedua negara yang menjalin kerjasama untuk saling menguntungkan. Oleh karenanya, dibutuhkan kejelian pemerintah dan pelaku industri kita dalam hal memasok kebutuhan apa yang bisa disupply agar terjadi volume transaksi perdagangan tersebut.

Dalam aktifitas ekonomi, istilah memproduksi apa yang menjadi kebutuhan industri tertentu, seperti suku cadang atau bahan-bahan tertentu yang bisa diproduksi walau dalam volume yang kecil, belum tentu kalah dari memasarkan produk-produk sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena mereka pun melakukan hal yang sama. Apalagi jika kita memasarkan ikan kepada negara-negara maritim yang juga memiliki bentangan pantai sebagaimana yang dimiliki indonesia saat ini. Semestinya kita menemukan produk lain yang semestinya bisa dijual agar varian perdagangan kita pun bisa ditingkatkan, dibalik kepesertaan UMKM yang saat ini sedang diprogramkan oleh pemerintah.

Seperti dalam hal teripang, dimana indonesia penghasil teripang terbesar didunia dengan harga jual pasarannya sekitar Rp800.000 per kilogram, atau per Satu ons-nya, Rp80.000. bahkan yang dikeringkan bisa mencapai Rp 2 juta sekilo. Atau paling tidak hasil laut dan pertanian serta peternakan kita diciptakan nilai tambah sebagaimana teripang yang diproduksi Malaysia untuk dijadikan obat-obatan hingga menemukan pasarnya di dunia internasional. Tentu saja bidang kesehatan, bidang penelitian lain harus memasok informasi semacam ini kepada usaha pelaku ekonomi agar dimulai memproduksi jenis-jenis baru, termasuk pembuatan suku cadang yang belum tentu secara konglomerasi telah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dinegara-negara lain didunia.

Beberapa lembaga keuangan dunia memperkirakan Indonesia bakal menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar. Salah satunya adalah McKinsey yang menyebut di 2030 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ada di peringkat 7 di dunia. Bahkan Center for Economic and Bussiness Research juga memperkirakan di 2035 Indonesia akan menduduki posisi ke-8 dalam ekonomi dunia. Dan terdapat pula prediksi dari The Economist Inteligence Unit yang memperkirakan pada tahun 2050 mendatang indonesia akan menjadi negara ke-4 di dunia dengan pertumbuhan ekonomi terbesar. Tidakkah kita bertanya serta mempersiapkan diri sejak sekarang untuk mencapai kearah sana.

Sebab apapun prediksi yang diumumkan oleh lembaga dunia tersebut semestinya memicu semangat dan gairah berusaha bagi iklim industri dan perdagangan dalam negri guna menjangkau pasar internasional kedepan, dan mustahil hal itu akan tergapai jika kita tidak persiapkan dari sekarang. Sehingga menjaga agar kebijakan pemerintah atau estafet peralihan kekuasaan Presiden Indonesia kedepan harus pula dengan derap dan langkah yang selaras pula. Walau penulis tidak menyebutkan siapa orangnya, namun tertinggalnya Indonesia dari persaingan dunia yang berujung pada ambruk kondisi ekonomi oleh karena krisis moneter tahun 1998 serta pembakaran subsidi yang menyebabkan kita mengalami perlambatan pertumbuhan selama 10 tahun, tentu kita waspadai agar tidak terulang lagi.

 

MENARIK BENANG MERAH DIBALIK PERNYATAAN DIRUT PERTAMINA PADA RDP DPR-RI

29/03/2022

MENARIK BENANG MERAH DIBALIK PERNYATAAN DIRUT PERTAMINA PADA RDP DPR-RI
Penulis : Andi Salim

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, ada peningkatan permintaan solar subsidi sebesar 10% tahun ini. Namun, kuota penyaluran solar subsidi diturunkan 5%. Dimana penggunaan solar saat ini mencapai 93% dari total volume yang disalurkan pertamina, akan tetapi angka tersebut disinyalir lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok industri yang semestinya tidak menggunakan kuota tersebut sebagai penyimpangan dari sistem pembiayaan subsidi yang di sediakan pemerintah. Namun anehnya, Legislatif kita justru terlihat seperti tidak menangkap informasi ini sebagai suatu kejanggalan.

Sebab bagaimana mungkin alokasi anggaran subsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat bawah, kini malah merasuki sektor industri yang bersifat komersil serta menjadi beban negara. Dalam kacamata ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga yang menyebabkan meningkatnya pengeluaran masyarakat terhadap komoditi tertentu. Selain itu, ada pula beberapa manfaat dari diberlakukannya subsidi adalah agar membantu menurunkan harga barang atau jasa di bawah harga normal dalam kondisi tertentu pula. Sehingga berlakunya kebijakan subsidi merupakan strategi pemerintah untuk ketahanan masyarakat miskin tentunya.

Pentingnya menjaga daya beli warga serta meningkatkan produksi barang dan jasa yang lebih berdaya saing dari barang import yang berasal dari luar negeri tentu menjadi bagian penting untuk mencegah kebangkrutan para pelaku usaha kecil yang merasa tertekan dalam sektor usahanya, dapat saja menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga kondisi semacam ini. Semua itu akan dimasukkan kedalam prioritas kebijakan bagaimana regulasi kebijakan subsidi itu diberlakukan. Namun yang pasti, bahwa industri besar dan penggunaan subsidi itu bukan diperuntukkan bagi mereka yang mampu, apalagi bagi perusahaan asing atau PMA.

Dibukanya informasi penggunaan subsidi oleh dirut pertamina tersebut, sebenarnya terkesan membuka ketidakmampuan management dalam mengawasi dan menjalankan fungsi anggaran subsidi yang dikelolanya, dimana pengawasan akan anggaran ini tentu dibawah kendali pertamina untuk dijalankan sebagaimana amanat subsidi itu diberlakukan. Jika saat ini terdapat kenaikan dari volume penggunaan solar, tentu kita bertanya untuk apa dan bagi kepentingan siapa hal itu mereka salurkan. Lemahnya daya kontrol terhadap penggunaan subsidi ini tentu menjadi sorotan bagi kita semua, apalagi ditengah suasana ekonomi masyarakat yang kian menjerit saat ini.

Permohonan dukungan solar bersubsidi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penambahan kuota anggaran subsidi bagi industri komersil agar disesuaikan demi kebutuhan itu sebagaimana yang disampaikan dirut pertamina dalam RDP bersama Komisi VI, Senin (28/3/2022) sungguh menjadi keliru dan sama sekali tidak pantas untuk disetujui oleh pemerintah, sebab masyarakat bawah pun saat ini dalam kondisi sangat memprihatinkan. Apalagi jika tahun ini kuota solar ditetapkan sebesar 14,09 juta kilo liter (KL), namun dirinya memprediksi ada kenaikan menjadi 16 juta KL. Sehingga pemerintah perlu menambahkan sekitar 2 juta (KL) akan semakin menjadi beban APBN pemerintah tentunya.

Pemerintah melalui UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas, BPH Migas mempunyai tugas utuk melakukan pengaturan dan pengawasan agar ketersediaan BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI. Dalam pengaturan ketersediaan dan distribusi BBM, BPH Migas menetapkan kuota Jenis BBM Tertentu ( JBT ) yaitu solar subsidi dan minyak tanah, dan Jenis BBM Khusus Penugasan ( JBKP) yaitu premium untuk setiap kabupaten/kota agar BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Akan tetapi pada pelaksanaannya kita masih perlu menanyakan apakah fungsi tersebut telah dijalankan sesuai aturan yang ditetapkan.

Pada kesempatan lain, Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Erika Retnowati menegaskan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di masyarakat. Hal ini diungkapkan Erika dalam rapat koordinasi dengan Badan Usaha penerima penugasan penyaluran JBT/minyak solar yaitu PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corporindo TBK, Selasa (19/10/20) lalu. Sehingga BPH Migas selalu melakukan langkah - langkah evaluasi dan monitoring terhadap pengaturan kuota solar bersubsidi. Evaluasi ini dilakukan dengan melibatkan Pertamina dan AKR sebagai pelaksana di lapangan dan juga pemerintah daerah

Pernyataan demi pernyataan yang disampaikan oleh pertamina sungguh membingungkan dan terasa banyak kejanggalan yang semestinya menjadi kecermatan bagi kita semua, sebab bagaimana pun kuota BBM bersubsidi itu pada akhirnya menguras posisi anggaran pemerintah untuk lagi-lagi dibakar tanpa alasan yang jelas. Disamping itu, kita pun masih mengingat betapa pada periode pemerintah sebelum era kepemimpinan jokowi, anggaran ini nyaris menjadi beban masyarakat dari sisa peninggalan hutang luar negeri yang hingga saat ini masih dipikul masyarakat kita pula. Jika cara kerja semacam ini diteruskan, hal ini menampakkan bahwa masih banyak kelemahan yang terjadi pada pengelolaan BUMN kita

Sesungguhnya terhadap pengawasan anggaran subsidi yang digelontorkan pemerintah harus sesuai dengan tujuan peruntukkannya. Adanya pengawasan dan pengendalian belum sepenuhnya menyentuh pada aspek penggunaan BBM itu sebagaimana mestinya, apalagi hingga saat ini Pertamina belum menciptakan sistem penyaluran BBM yang bersubsidi itu secara ketat, hal itu terlihat pada tingkat pelayanan SPBU yang masih menggabungkan penyaluran tingkat pengguna BBM yang semestinya harus dibedakan, sehingga masyarakat kecil yang notabenenya penerima subsidi atas kendaraan sepeda motor tidak sama dengan mobil mewah yang diberlakukan secara merata.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan penugasan kepada PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina, dan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) untuk menyalurkan 15,1 juta kilo liter (kl) Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar pada 2022 ini. Namun tidak dirinci siapa pengguna BBM jenis solar itu sesungguhnya. Daya kritis pemerintah harus cermat kepada persoalan ini, dibalik naiknya harga minyak seiring perkembangan harga minyak mentah dunia, termasuk akibat perang dunia antara Ukraina versus Rusia yang berdampak pada eskalasi harga minyak tersebut. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi anda semua.