19/11/2022
POLITIK MEDIA SOSIAL VERSUS STASIUN TELEVISI PROVOKATIF
Penulis : Andi Salim
Media televisi saat ini tidak lagi dipancarkan secara analog, mereka dipaksa untuk masuk keranah digital yang sejak lama dicanangkan pemerintah agar diseragamkan. Walau belum keseluruhannya diberlakukan, namun Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memastikan akan menghentikan siaran TV analog atau analog switch off (ASO) tahap pertama di lebih dari 119 Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa yang ditargetkan untuk tidak lagi bisa menonton siaran TV Analog. Sehingga masyarakat akan dialihkan untuk menonton siaran TV digital. Namun memalui penambahan perangkat set-top-box (STB) gratis yang didistribusikan ke beberapa wilayah di Indonesia tayangan lebih jernih akan bisa diperoleh masyarakat pada akhirnya.
Hary Tanoesoedibjo selaku pemilik MNC Group pun protes atas dimatikannya siaran televisi analog atau Analog Switch-Off (ASO) yang hanya berlaku di wilayah Jabodetabek. Menurutnya, kebijakan ini sangat merugikan masyarakat yang masih menggunakan TV analog. Selain itu, Kementerian Kominfo pun dirasakan menggunakan standar ganda dalam penerapan aturannya. Artinya, melalui pembatasan UU Cipta Kerja tersebut, tidak dinyatakan boleh atau tidaknya diterapkan secara parsial dari keseluruhan wilayah nasional terhadap aturan pemberlakuan ASO tersebut. Praktis saja ada banyak televisi rakyat yang menjadi rongsokan dimana pembagian set-top-box gratis pun tidak merata dikalangan masyarakat. Hal inilah yang perlu masyarakat ketahui secara jelas.
Apakah upaya ini sengaja dilakukan atau sekedar kecurigaan masyarakat saja terhadap pemberlakuan aturan ini yang dirasakan tergesa-gesa menyongsong momentum tahun politik 2024 yang akan datang, yang mana stasiun TV yaitu, Metrotv yang sebelumnya mendukung pemerintah kini malah sibuk menayangkan dan memuji-muji Capres sebagaimana dideklarasikan partai Nasdem, sedangkan masyarakat pun paham bahwa kemenkominfo merupakan menteri dari partai yang sama dan Ketua Umum partainya pun merupakan pemilik stasiun metrotv tersebut. Jika masa pilpres lalu, Tvone lebih fokus pada penayangan mendukung capres oposisi, akankah kali ini mereka berbalik arah untuk menyerap pemirsa yang ditinggalkan masyarakat atas Metrotv. Walau sejak lama netizen media sosial sering menyuarakan opini negatif tentang mereka.
Mau tidak mau harus diakui bahwa masyarakat sering mendapatkan informasi pemberitaan dari kedua stasiun televisi ini, bahkan tak jarang perspektif penayangan mereka memiliki sudut pandang berbeda terhadap suatu pemberitaan yang diperoleh mereka dari nara sumber informasi berbeda pula. Sehingga masyarakat menyandingkan pada kedua pemberitaan itu guna menarik benang merah atas situasi politik yang tengah berkembang. Meskipun pada era digital saat ini, media sosial pun memerankan posisi informasi yang tak kalah maraknya dari situasi ramainya upload informasi yang ditayangkan oleh publik. Sungguh keadaan ini memperkaya khasanah pengetahuan masyarakat pada akhirnya. Walau disisi lain masyarakat harus cerdas mengeliminasi pemberitaan Hoaks yang beredar serta berita bohong yang sengaja disebar luaskan.
Kedudukan pemberitaan semestinya senantiasa menyajikan informasi yang tajam dan terpercaya, namun jika pun hal itu terpenuhi, sebenarnya belum menjadikan segalanya clear sebagai kedudukan informasi yang benar dan valid. Masih terdapat kelemahan disana-sini terutama pada sisi objektifitas pemberitaannya yang sengaja mengambil angle shot untuk tujuan apa, kemana arah pemberitaan itu, bagaimana pola penyajian pemberitaan itu sendiri. Sehingga ketika sebuah pemberitaan itu bergulir, dapat saja informasi yang diperoleh masyarakat itu menjadi samar alias abu-abu sifatnya. Artinya, sebuah penayangan pemberitaan dapat saja berupa berupa sesi penggalan yang disengaja, atau faktor kedangkalan penggalian informasi yang diperoleh, serta korelasi pemberitaan yang kurang tepat dan faktor lain sebagainya untuk memenuhi unsur valifitasnya.
Hal inilah yang pada akhirnya akan mempengaruhi pemirsa bahkan tak jarang memancing emosional masyarakat dalam kaitannya guna mempengaruhi sikap politik masyarakat yang sengaja ditayangkan dalam memenuhi syahwat politik pemiliknya yang disinyalir berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu. Kita semua pun tahu, bahwa pemilik stasiun televisi saat ini hampir dipastikan memiliki jaringan dengan partai politik, artinya secara langsung mau pun tidak langsung, apa yang ditayangkan oleh mereka tentu saja merupakan bagian dari pesanan politik tertentu. Maka tak heran, jika para pemiliknya begitu disegani dan mendapat akses strategis bagi kiprah mereka dalam jaringan perpolitikan tanah air kita. Fakta ini memperjelas bahwa media siaran televisi masih merupakan sarana efektif dalam menyampaikan pesan-pesan politik yang di inginkan oleh pelakunya.
Kelompok Nasionalisme sepatutnya bersyukur jika Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, mengungkapkan bahwa kandidat yang akan didukung oleh partainya sebagai bakal calon presiden akan mengikuti Presiden RI Joko Widodo. Hal itu sebagaimana pernyataannya yang menyebutkan, "Kami akan ikut beliau (Jokowi)," ujar HT kepada awak media di hadapan Presiden RI Joko Widodo yang menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-8 Perindo di MNC Center, Jakarta, Senin tanggal 7/11/2022 lalu. Oleh karenanya, tidak ada salahnya jika sebagian dari masyarakat melirik partai Perindo ini pada musim pemilu 2024 yang akan datang. Sebab kehadiran sejumlah kursi DPR-RI mereka di Senayan tentu saja dibutuhkan guna mendukung Presiden terpilih pada kelangsungan pemerintahan periode tahun 2024-2029 yang akan datang.
Masih banyak jaringan yang semestinya menjadi konsentrasi pemenangan pemilu yang akan datang, apalagi dalam kaitannya terhadap sosok capres yang di inginkan masyarakat saat ini, dimana rekomendasi capres pun belum muncul sehingga belum juga terdaftar sebagai pasangan capres dan cawapres untuk pilpres 2024 nanti. Namun mekanisme pergerakan lawan politik harus tetap diwaspadai, jangan sampai netizen media sosial membuang energinya yang justru memupuskan harapan atas daya rangkul kelompok pendukung Jokowi guna menemukan estafet kepemimpinan pasca berakhirnya pemerintahan yang sekarang. Tulisan ini sebatas mengingatkan semata, tidak bermaksud menasehati atau menggurui siapa pun yang tentu saja telah memahami peta perpolitikan di masa sekarang ini.
Media televisi saat ini tidak lagi dipancarkan secara analog, mereka dipaksa untuk masuk keranah digital yang sejak lama dicanangkan pemerintah agar diseragamkan. Walau belum keseluruhannya diberlakukan, namun Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memastikan akan menghentikan siaran TV analog atau analog switch off (ASO) tahap pertama di lebih dari 119 Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa yang ditargetkan untuk tidak lagi bisa menonton siaran TV Analog. Sehingga masyarakat akan dialihkan untuk menonton siaran TV digital. Namun memalui penambahan perangkat set-top-box (STB) gratis yang didistribusikan ke beberapa wilayah di Indonesia tayangan lebih jernih akan bisa diperoleh masyarakat pada akhirnya.
Hary Tanoesoedibjo selaku pemilik MNC Group pun protes atas dimatikannya siaran televisi analog atau Analog Switch-Off (ASO) yang hanya berlaku di wilayah Jabodetabek. Menurutnya, kebijakan ini sangat merugikan masyarakat yang masih menggunakan TV analog. Selain itu, Kementerian Kominfo pun dirasakan menggunakan standar ganda dalam penerapan aturannya. Artinya, melalui pembatasan UU Cipta Kerja tersebut, tidak dinyatakan boleh atau tidaknya diterapkan secara parsial dari keseluruhan wilayah nasional terhadap aturan pemberlakuan ASO tersebut. Praktis saja ada banyak televisi rakyat yang menjadi rongsokan dimana pembagian set-top-box gratis pun tidak merata dikalangan masyarakat. Hal inilah yang perlu masyarakat ketahui secara jelas.
Apakah upaya ini sengaja dilakukan atau sekedar kecurigaan masyarakat saja terhadap pemberlakuan aturan ini yang dirasakan tergesa-gesa menyongsong momentum tahun politik 2024 yang akan datang, yang mana stasiun TV yaitu, Metrotv yang sebelumnya mendukung pemerintah kini malah sibuk menayangkan dan memuji-muji Capres sebagaimana dideklarasikan partai Nasdem, sedangkan masyarakat pun paham bahwa kemenkominfo merupakan menteri dari partai yang sama dan Ketua Umum partainya pun merupakan pemilik stasiun metrotv tersebut. Jika masa pilpres lalu, Tvone lebih fokus pada penayangan mendukung capres oposisi, akankah kali ini mereka berbalik arah untuk menyerap pemirsa yang ditinggalkan masyarakat atas Metrotv. Walau sejak lama netizen media sosial sering menyuarakan opini negatif tentang mereka.
Mau tidak mau harus diakui bahwa masyarakat sering mendapatkan informasi pemberitaan dari kedua stasiun televisi ini, bahkan tak jarang perspektif penayangan mereka memiliki sudut pandang berbeda terhadap suatu pemberitaan yang diperoleh mereka dari nara sumber informasi berbeda pula. Sehingga masyarakat menyandingkan pada kedua pemberitaan itu guna menarik benang merah atas situasi politik yang tengah berkembang. Meskipun pada era digital saat ini, media sosial pun memerankan posisi informasi yang tak kalah maraknya dari situasi ramainya upload informasi yang ditayangkan oleh publik. Sungguh keadaan ini memperkaya khasanah pengetahuan masyarakat pada akhirnya. Walau disisi lain masyarakat harus cerdas mengeliminasi pemberitaan Hoaks yang beredar serta berita bohong yang sengaja disebar luaskan.
Kedudukan pemberitaan semestinya senantiasa menyajikan informasi yang tajam dan terpercaya, namun jika pun hal itu terpenuhi, sebenarnya belum menjadikan segalanya clear sebagai kedudukan informasi yang benar dan valid. Masih terdapat kelemahan disana-sini terutama pada sisi objektifitas pemberitaannya yang sengaja mengambil angle shot untuk tujuan apa, kemana arah pemberitaan itu, bagaimana pola penyajian pemberitaan itu sendiri. Sehingga ketika sebuah pemberitaan itu bergulir, dapat saja informasi yang diperoleh masyarakat itu menjadi samar alias abu-abu sifatnya. Artinya, sebuah penayangan pemberitaan dapat saja berupa berupa sesi penggalan yang disengaja, atau faktor kedangkalan penggalian informasi yang diperoleh, serta korelasi pemberitaan yang kurang tepat dan faktor lain sebagainya untuk memenuhi unsur valifitasnya.
Hal inilah yang pada akhirnya akan mempengaruhi pemirsa bahkan tak jarang memancing emosional masyarakat dalam kaitannya guna mempengaruhi sikap politik masyarakat yang sengaja ditayangkan dalam memenuhi syahwat politik pemiliknya yang disinyalir berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu. Kita semua pun tahu, bahwa pemilik stasiun televisi saat ini hampir dipastikan memiliki jaringan dengan partai politik, artinya secara langsung mau pun tidak langsung, apa yang ditayangkan oleh mereka tentu saja merupakan bagian dari pesanan politik tertentu. Maka tak heran, jika para pemiliknya begitu disegani dan mendapat akses strategis bagi kiprah mereka dalam jaringan perpolitikan tanah air kita. Fakta ini memperjelas bahwa media siaran televisi masih merupakan sarana efektif dalam menyampaikan pesan-pesan politik yang di inginkan oleh pelakunya.
Kelompok Nasionalisme sepatutnya bersyukur jika Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, mengungkapkan bahwa kandidat yang akan didukung oleh partainya sebagai bakal calon presiden akan mengikuti Presiden RI Joko Widodo. Hal itu sebagaimana pernyataannya yang menyebutkan, "Kami akan ikut beliau (Jokowi)," ujar HT kepada awak media di hadapan Presiden RI Joko Widodo yang menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-8 Perindo di MNC Center, Jakarta, Senin tanggal 7/11/2022 lalu. Oleh karenanya, tidak ada salahnya jika sebagian dari masyarakat melirik partai Perindo ini pada musim pemilu 2024 yang akan datang. Sebab kehadiran sejumlah kursi DPR-RI mereka di Senayan tentu saja dibutuhkan guna mendukung Presiden terpilih pada kelangsungan pemerintahan periode tahun 2024-2029 yang akan datang.
Masih banyak jaringan yang semestinya menjadi konsentrasi pemenangan pemilu yang akan datang, apalagi dalam kaitannya terhadap sosok capres yang di inginkan masyarakat saat ini, dimana rekomendasi capres pun belum muncul sehingga belum juga terdaftar sebagai pasangan capres dan cawapres untuk pilpres 2024 nanti. Namun mekanisme pergerakan lawan politik harus tetap diwaspadai, jangan sampai netizen media sosial membuang energinya yang justru memupuskan harapan atas daya rangkul kelompok pendukung Jokowi guna menemukan estafet kepemimpinan pasca berakhirnya pemerintahan yang sekarang. Tulisan ini sebatas mengingatkan semata, tidak bermaksud menasehati atau menggurui siapa pun yang tentu saja telah memahami peta perpolitikan di masa sekarang ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar