INDONESIA DITENGAH PUSARAN KRISIS GLOBAL YANG MENGHANTUI DUNIA
Penulis : Andi Salim
Jika ingin menguasai suatu negara, cara yang dianggap tidak berprikemanusiaan adalah dengan menginvasi mereka atau mengangkat senjata dengan memeranginya, agar dengan cepat pihak lawan ditaklukan dan segera menduduki negara tersebut untuk dikuasai. Namun tidak hanya cara demikian yang tersedia sebagai opsinya, saat ini ada istilah Proxy war, perang ini tidak melalui kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Proxy war merupakan sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menghindari konfrontasi secara langsung demi mengurangi risiko konflik yang berisiko pada kehancuran yang fatal.
Berbagai serangan Proxy War ini sudah terjadi dimana-mana dan bukanlah hal yang baru pula sifatnya. Walau memakan waktu yang cukup panjang, namun serangan Proxy War pada prinsipnya dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menguasai negara lain atau kepentingan kelompok lain, tentu saja mereka ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan kerugian / biaya sekecil-kecilnya, oleh karenanya acapkali mereka memakai tangan orang lain yang dapat bekerja bagi kepentingannya. Pemilihan sosok tokoh tersebut bisa berdasarkan kontrak tertentu, persamaan ideologi, atau persamaan tujuan guna mencapai sasaran yang dilancarkannya.
Strateginya pun tentu dengan mengajak komponen lain untuk melemahkan lawannya, yang dalam hal ini tentu saja pemerintah yang berkuasa. Termasuk bagaimana mereka memperoleh dukungan baik dari dalam atau pun luar negeri guna mendapatkan pasokan pembiayaan bagi kebutuhan operasional gerakan mereka yang ditengarai bersumber lembaga-lembaga non pemerintah sekalipun. Mereka acapkali melancarkan serta mengembangkan cara-cara pendekatan kedalam instrumen politik, ekonomi, agama, budaya dan sisi-sisi lain yang mengikat masyarakat untuk dilemahkan, dikendalikan serta dikuasai agar dirubah, digantikan sesuai keinginan mereka, jika perlu dihilangkan pada akhirnya.
Ajakan kepada masyarakat untuk melawan sekaligus menolak berbagai macam upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya, tentu saja bertujuan agar masyarakat menutup diri dari penilaian objektif terhadap pencapaian kinerja pemerintah, yang mana cara ini agar masyarakat tidak lagi percaya dengan pemimpin bangsanya sendiri. Disamping itu, mereka pun sering melakukan perbuatan intimidatif kepada kelompok-kelompok nasionalisme kebangsaan yang dianggapnya sebagai sekutu pemerintah dari sisi penegakan ideologi yang menjadi sasaran mereka untuk digantikan dengan ideologi yang mereka tawarkan sebagai pengganti Pancasila tersebut.
Dari sekelumit penulisan diatas, kita dapat mencermati bahwa tekanan yang saat ini dihadapi pemerintah tidaklah ringan, aksi para kelompok intoleransi yang saat ini mengarah pada gerakan politik sengaja diagendakan kelompok Khilafah sebagai aksi Proxy war guna menguasai negara ini. Apalagi dari tekanan Geo politik internasional yang mengarah pada sisi krisis ekonomi akibat dari cuaca ekstrem yang mengarah pada gagalnya pola tanam di sektor pertanian, termasuk akibat dari perang Rusia versus Ukraina yang belum kunjung mereda, PBB pun membentuk satgas Penanganan Krisis Global yang melanda krisis dunia, Dimana Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menunjuk Jokowi sebagai salah satu dari 6 anggota Champion Group of the Global Crisis Responses Group (GCRG).
Akibatnya terjadi kelangkaan bahan pangan dinegara-negara yang biasa melakukan import pangan, dimana harga pangan dan pupuk pun mengalami kenaikan. Ditambah lagi saat ini Indonesia memasuki tahun politik, yang mana para pejabatnya sebagian besar merupakan pekerja politik yang acapkali didapati turun ke daerah guna menyambangi para warga masyarakat dan binaannya. Para pembantu Presiden itu pun menjadi gagal fokus, baik terhadap pencapaian target mau pun pola efisiensi sektor yang merupakan pengendalian atas kebijakannya. Akibatnya kunjungan kerja mereka bukan berdasarkan kepentingan objektif melainkan azas kepentingan elektoral menyongsong persiapan pemilu dan pilpres 2024 nanti.
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 12 Agustus 2022. Beliau pun menyampaikan prihal mengenai krisis global yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan. Namun biaya penyelenggaraan pemilu 2024 yang mengalami lonjakan hebat hingga lebih dari 400% seakan tidak terusik, naiknya anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) senilai Rp33,8 triliun sepatutnya dipikirkan kembali, walau hal itu disebabkan oleh pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serta pemilihan legislatif yang dilakukan secara serentak.
Wal hasil, kita acapkali membiarkan anjing menggong-gong hingga khafilah tetap berlalu, artinya demikian mengkhawatirkannya keadaan dunia saat ini, tidak direspon sedikitpun oleh berbagai sektor untuk menerapkan efisiensi anggarannya. Besaran Utang Luar Negera yang tetap mengancam stabilitas keuangan Indonesia seakan-akan dirasakan aman hingga faktor kebangkrutan negara-negara lain bukan lagi kewaspadaan bagi negeri kita yang nyaris tidak berbeda kondisi kekayaan alamnya. Walau prediksi pertumbuhan Indonesia masih relatif baik, bukan berarti kita tidak tersentuh oleh efek global atas neraca transaksi perdagangan internasional kedepan. Jika keuntungan sulit diperoleh, sesungguhnya penerapan efisiensi yang ketat adalah solusi utama dan satu-satunya cara untuk bertahan.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar