TAHUN POLITIK MEMPENGARUHI TURUNNYA KINERJA PEMERINTAH

TAHUN POLITIK MEMPENGARUHI TURUNNYA KINERJA PEMERINTAH

Penulis : Andi Salim
05/06/2023

Apa yang terbersit di pikiran masyarakat ketika memasuki tahun politik, sejauh mana situasi politik mempengaruhi kinerja pemerintah dari masa ke masa, bagaimana sebenarnya situasi ini seharusnya disikapi oleh seorang Presiden ketika memasuki gelombang tahun politik agar tidak sekedar membiarkan dan berpangku tangan pada keadaan dimana para menterinya bahkan para menko sekalipun larut terhadap fluktuasi partisipasi politik atas duduknya para perwakilan partai-partai politik yang masuk kedalam kabinet pemerintah melalui koalisi yang terbentuk. Dampaknya, bukan hal yang aneh ketika didapati bahwa turunnya para menteri ketengah masyarakat pun sarat akan nuansa ajakan dukung-mendukung, sehingga ketajaman mereka terhadap penyelesaian persoalan sektor yang ditanganinya tidak lagi menjadi fokus dari yang semestinya diselesaikan.

Kursi kekuasaan Jokowi tidak lagi lebih dari satu tahun setengah sejak hari ini. Target pencapaiannya untuk menciptakan pijakan kekokohan ekonomi bangsa belum mutlak sepenuhnya bisa dianggap sebagai kinerja yang aman hingga masa berakhirnya beliau sebagai Presiden. Sebab ketersediaan infrastruktur serta pembangunan lain guna memfasilitasi berbagai aktifitas masyarakat masih jauh panggang dari apinya. Sebut saja pemanfaatan atas penggunaan jalan tol yang telah terbangun hingga ribuan kilometer, atau pembangunan bandara dan dermaga yang saat ini pun belum mencapai optimalisasi penggunaannya sebagai sarana yang padat aktifitas, termasuk waduk dan embung yang telah banyak tersedia, apakah sudah berimbas kepada hasil pertanian hingga hal itu bisa di lihat dari naiknya pendapatan hasil sektor pertanian nasional.

Dimana ketergantungan import khususnya kedelai dan produk pertanian lainnya. Bahkan berdasarkan data Badan Pangan Nasional (NFA), pada Maret-Mei 2023, pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 500.000 ton, jagung 527.241 ton, kedelai 746.956 ton, bawang putih 190.325 ton, daging sapi 89.054 ton, dan gula konsumsi 448.550 ton. Ini membuktikan bahwa kilas balik atas berbagai ketersediaan sarana dan prasarana yang terbangun belum sepenuhnya meraih kondisi sebagaimana yang diharapkan. Dibalik itu, komponen keterpaduan strategis dalam upaya menghentikan ketergantungan import masih belum terlihat sedikit pun. Termasuk pada prospek baru dengan berbagai terobosan yang diciptakan, seperti program urban farming yang belum terlihat dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional.

Smart Agriculture yang dicanangkan sebagai sistem pertanian cerdas yang taktis dan strategis pun tidak serta merta menciptakan petani yang smart farmer. Padahal dari sistem ini sesungguhnya dibekali pada kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi baru walau pada sisi yang berbeda, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia semestinya menjadi faktor penunjang untuk mewujudkan itu semua. Namun keberadaan mereka justru menjadi tidak jelas terhadap kontribusi yang selama ini mendompleng beban APBN negara untuk menimbulkan dampak agar kegiatan bertani menjadi lebih efektif dan efisien. Smart Agriculture semestinya menjadi solusi program untuk meningkatkan produktifitas guna mencapai ketahanan pangan melalui teknologi tinggi yang dimilikinya.

Sekelumit permasalahan diatas semakin dikacaukan oleh surutnya kinerja pemerintah yang saat ini memasuki tahun politik hingga penghujung masa jokowi pun dipertanyakan. Tingkat kepuasan publik yang tinggi yang terlihat mencapai 83 persen sebagaimana pengumuman survey LSI tidak serta merta presisi terhadap detail realitas pembangunan di lapangan. Tak jarang pujian dilontarkan justru hanya karena penampilan figur sentralnya semata. Artinya, masyarakat hanya melihat Jokowi sebagai pekerja keras, namun efek domino atas realisasi pencapaian berbagai sektor belum tentu menampakkan kesesuaian terhadap fakta yang dapat dipaparkan guna menelisik keberhasilan dari berbagai sektor yang diemban oleh para menterinya. Sebut saja sektor pertanian sebagaimana diatas, sektor Komunikasi dan informatika yang baru-baru ini justru dihempaskan oleh pembajakan anggaran negara, serta sektor lainnya yang semakin masif untuk diungkapkan.

Bahkan dalam persoalan pembajakan anggaran negara ini, hal yang mencengangkan pun terjadi dari portofolio kementerian keuangan selaku bendahara negara. Kasus impor emas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bernilai Rp 189 triliun belum melintasi meja peradilan walau sudah dilakukan langkah hukum untuk hal itu. Serangkaian permasalahan tersebut dapat saja dijadikan sandera politik atas krisis kepercayaan masyarakat melalui gugatan publik agar pemerintah melakukan Shut down sebagaimana yang biasa terjadi di pemerintahan Amerika Serikat dalam melakukan penutupan pemerintahan pada situasi ketika Kongres gagal menyepakati anggaran yang diperlukan untuk operasi pemerintahannya. Hal yang sama pun bisa saja dilakukan terhadap pemerintahan saat ini. Atau paling tidak, Jokowi harus melakukan reshuffle kabinet bagi para menterinya.

Dimana mereka saat ini menjadi disibukkan untuk ikut pada aktifitas penggalangan dirinya sebagai calon-calon Presiden dan Wakil Presiden termasuk upaya menggalang potensi koalisi partai dari posisi mereka selaku ketua umum partai yang dijabat oleh mereka. Tidakkah ini pun termasuk pembajakan keuangan negara yang secara legal masuk sebagai instrumen gaji dan tunjangan jabatan yang di embannya, namun disisi lain mereka tidak bekerja secara efektif sebagai pihak yang menikmati pajak rakyat tersebut dari berbagai fasilitas yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hal ini sama sekali dianggap bertentangan dengan kisah seorang khalifah islam yang bernama Umar bin Abdul Aziz yang suatu ketika sibuk merampungkan sejumlah tugas di ruang kerja istananya, namun tiba-tiba putranya masuk ke ruang kerjanya dan bermaksud hendak membicarakan sesuatu.

Dimana dengan seketika, sontak saja khalifah umar mematikan lampu penerang di atas meja kerjanya hingga suasana ruangan menjadi gelap. Putranya pun bertanya : "Kenapa ayah memadamkan lampu itu?" tanya putranya yang merasa heran. Maka dijawabnya : "Putraku, lampu yang sedang ayah pakai bekerja ini milik negara. Minyak yang digunakan pun juga dibeli dengan uang negara. Sementara perkara yang akan kita bahas adalah urusan keluarga," jelas Umar ketika itu. Cerita diatas tentu harus menjadi landasan hikmah bahwa Jokowi harus menerapkan sikap empati terhadap penerapan amanah secara ketat pada jajaran para menterinya. Sebab pertanggungjawaban tidak semata-mata dimintai atas sidang paripurna atau sidang istimewa sebagai ukuran kredibilitas dirinya, namun diwaktu yang berbeda, sidang tertinggi atas kedaulatannya akan dipertanyakan diakhirat kelak nantinya terhadap orang-orang yang saat ini dipilih melalui hak prerogatif yang dimilikinya dari fungsi untuk keperluan apa mereka sesungguhnya diangkat.

Semoga tulisan ini bermanfaat.

BAGAIMANA MENGEMBANGKAN ORGANISASI YANG BERBASIS DIGITAL

BAGAIMANA MENGEMBANGKAN ORGANISASI YANG BERBASIS DIGITAL

Penulis : Andi Salim

Tanggal : 2 Juni 2023

Bagaimana membangun sebuah organisasi tentu harus melihat apa dan bagaimana karakteristik organisasi itu yang akan digerakkan. Sebab tidak sama antara aktifitas organisasi yang satu dengan lainnya, apalagi program dan visi misinya pun berbeda pula. Ada yang menekankan pada pergerakan serta gelombang massa yang besar, namun ada pula yang menggapai upayanya melalui penyebaran suatu informasi guna mendapat respon publik secara kuat. 

Adanya study banding dan skala tanding, membuat berbagai organisasi harus berupaya agar lembaga atau organisasinya memiliki eksistensi dan apresiasi yang tinggi di mata publik. Pada kerangka inilah penulis atau saya selaku penggagas Gerakan Toleransi Indonesia ingin mengkonfirmasi tentang bagaimana membangun sekaligus mengembangkan Gerakan Toleransi Indonesia agar diminati masyarakat luas. Paling sedikit terdapat 8 aktifitas yang menjadi fokus GTI saat ini, diantaranya :

1. Pemantapan organisasi yang lebih fokus pada rekrutmen keanggotaan dengan sasaran pada The Right Man on the right Place sekaligus membangun struktur organisasi baik pusat mau pun daerah dalam upaya kelembagaan yang menjangkau kawasan intoleransi demi mendapatkan keseimbangan baru dikawasan tersebut.

2. Penajaman pada visi dan misi hingga menyesuaikannya pada program-program kerja yang telah direncanakan agar lebih fokus terhadap edukasi dan wawasan serta literasi toleransi yang akan dikembangkan melalui ruang-ruang publik sebagai area kebhinekaan sekaligus merupakan ruang otorisasi negara. Tentu upaya ini harus dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif pula.

3. Penerbitan sertifikasi Toleransi Indonesia guna mengangkat duta-duta toleransi di tingkat nasional dan daerah, termasuk kepala daerah, legislatif dan tokoh-tokoh masyarakat serta komponen lain yang bersedia untuk ikut mengembangkan sikap bertoleransi sebagai kultur pluralisme atas kebangsaan dan nasionalisme yang berkebhinnekaan.

4. Menciptakan media penulisan pada ruang-ruang publik demi mengarahkan peran serta masyarakat dalam menaikkan animo sikap bertoleransi di segala aspek kehidupan masyarakat melalui media sosial, Blokspot.com, Wordpress.com dan Googlenews.com, dsb, termasuk pencetakan buku-buku bagi formalitas gerakan Toleransi Indonesia.

5. Memproduksi video content guna dishare ke Tiktok dan youtube dimana materinya diambil dari berbagai penulisan yang tersedia untuk mempermudah pemahaman serta akses masyarakat dalam mendalami pengertian toleransi sekaligus mengilhami dan menginspirasi berbagai pihak demi penerapan sikap bertoleransi sebagai upaya kebersamaan dalam menerima kekayaan perbedaan yang ada.

6. Menyediakan sarana Podcast yang dishare di youtube guna melakukan dialog interaktif demi mendapatkan perspektif posisi toleransi yang ideal sekaligus mendapatkan khasanah informasi yang searah dengan persatuan dan kesatuan di tengah keragaman suku, agama dan budaya yang terkait dengan penegakkan sikap toleransi yang tinggi (Podcast : Dedi Corbuzer).

7. Memproduksi drama-drama melalui skenario yang bernafaskan pergaulan yang toleran dari kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat untuk menjadi sumber-sumber penggalian baru serta korelasi yang terkait bagi upaya penyebaran budaya nasional yang dapat di akses oleh publik di berbagai wilayah atas tersedianya konten tersebut. Sebagai contoh: Film Cemara yang dahulu pernah ada.

8. Melakukan upaya kemandirian ekonomi bagi eksistensi organisasi toleransi indonesia yang semata-mata bertujuan sosial untuk selanjutnya membangun skala usaha mandiri di tingkat internal ( ke dalam ) dan eksternal ( organisasi mitra ) guna selanjutnya menciptakan peluang keseimbangan dalam kontinuitas pembiayaan organisasi dimasa-masa yang akan datang, hingga tidak lagi membutuhkan donasi secara terus menerus.

Memahami sulitnya merealisasikan target-target diatas khususnya bagi eksistensi GTI, oleh karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka kepada siapa saja atau pihak manapun yang mau dan bersedia melakukan pengembangan organisasi yang digelutinya, penulis berharap mudah-mudahan melalui penulisan ini para pembaca sekalian dapat mengambil sedikit hikmah dibalik manfaat apa yang bisa diperoleh dari apa yang penulis sampaikan. Sebab membangun bangsa ini memang tidak bisa hanya melalui upaya segelintir orang saja, melainkan kolektifitas kemauan dari berbagai pihak tentunya.

Semoga tulisan ini bermanfaat.

RISALAH SAMBUTAN PERINGATAN PANCASILA PADA ACARA LEMBAGA ADAT KABUYUTAN LEMBANG

RISALAH SAMBUTAN PERINGATAN PANCASILA PADA ACARA LEMBAGA ADAT KABUYUTAN LEMBANG

Penulis : Andi Salim

02/06/2023

Sebagaimana tahun lalu, peringatan acara di Lembang begitu meriah oleh banyaknya antusias budayawan yang masih tersisa di republik ini yang tidak ingin warisan leluhurnya punah atau di punahkan. Berbagai partisipasi digelar demi menyemarakkan acara peringatan ke 78 tahun atas lahirnya Pancasila itu yang diyakini sebagai ideologi negara, dimana mereka sebutkan bukan bahwa Pancasila bukanlah sebagai pilar bangsa, namun merupakan azas atau pondasi negara ini. Sehingga pengertian pilar yang diartikan sebagai tiang ditolak oleh karena memiliki perbedaan dengan keyakinan yang sejak dahulu dikumandangkan Soekarno yaitu azas bangsa ini. 

Perayaan yang bertepatan dengan 10 tahun berdirinya Lembaga Adat Kabuyutan Lambang selaku lembaga budaya dari sedikit kawasan Jawa Barat yang hingga kini ikut mempertahankan Pancasila itu ditengah guncangan dari masuknya ideologi transnasional, tentu membanggakan kita semua. Sebab masih ada jejak-jejak generasi muda indonesia yang masih perduli pada keadaan ini ditengah surutnya Pancasila itu yang disinyalir tidak lagi berdiri kokoh sekaligus bukan lagi satu-satunya ideologi yang menjadi azas atas dari berdirinya organisasi nasional. Inilah yang menjadi pokok permasalahan keresahan generasi bangsa saat ini.

Kehadiran perwakilan Gerakan Toleransi Indonesia melalui legal standing keormasan dari Sarana Kebangsaan Indonesia tentu mengambil kesempatan itu demi menyuarakan sekaligus dukungan atas upaya yang dilakukan berbagai reaksi budayawan termasuk uluran tangannya kepada Lembaga Adat Kabuyutan Lembang guna ikut memberikan dorongan bagi kembali kokohnya ideologi bangsa ini demi berkontribusi atas tegak ideologi Pancasila termasuk ikut menjauhkan tangan-tangan gangguan terhadap eksistensinya. Maka melalui point-point penting yang disampaikan, serta kehadiran perwakilan Gerakan Toleransi Indonesia yang ke dua kali disana beberapa hal itu disampaikan.

Point pertama, Bagaimanapun Gerakan Toleransi Indonesia memberikan penghormatan tertinggi kepada tokoh adat kabuyutan sejawa barat dalam upaya menciptakan dampak perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah guna mengangkat sisi seni dan budaya agar terus mendapatkan porsi eksistensi budayanya dari serbuan budaya asing ditengah era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Khususnya kepada Lembaga Adat Kabuyutan Lembang yang telah berinisiatif secara terus-menerus mengupayakan hal ini demi meneruskannya kepada generasi muda yang akan datang. Sebab bagaimana pun kehadiran Lembaga Adat Kabuyutan Lembang sejak 10 tahun silam yang menjaga Pancasila ini, semestinya menjadi contoh atas gerakan yang sama bagi gerakan organisasi lainnya.

Point kedua, Perayaan hari lahir pancasila harus menjadi momentum guna mengiringi atau mengimbangi aspek peningkatan ritual dan spiritual yang berkembang ditengah masyarakat sekarang ini, Sehingga keberadaan budaya yang didalamnya terdapat seni, adat istiadat dan tradisi benar-benar menjadi pertahanan bagi khasanah bangsa yang harus tetap melekat bagi kalangan generasi muda Indonesia. Sehingga, masyarakat adat yang didalamnya terdapat pegiat adat dan pekerja adat tidak perlu beralih profesi kepada sektor lainnya, sebagaimana terjadinya pengalihan dari profesi petani yang berpindah menjadi buruh atau tenaga kerja pabrik diberbagai daerah. Sebab jika hal ini terjadi, tentu menjadi ancaman bagi goyahnya manifestasi ideologi yang tidak lagi menjadi kepedulian bagi masyarakat Indonesia untuk mempertahankannya.

Point ketiga, Berdirinya Lembaga adat kabuyutan Lembang sejak 2013 lalu, tentu harus ditindak lanjuti dengan upaya study banding terhadap lembaga adat nusantara lain yang telah eksis diberbagai daerah seperti Sumatera Barat dengan Wali Nagari yang mereka miliki, serta eksistensi lembaga adat Dayak dari Kalimantan, adat Jawa, adat Batak, adat Melayu, adat Bali dan lainnya diberbagai daerah yang pada akhirnya memiliki apresiasi yang sama di mata pemerintah. Hal ini demi mengadministrasi potensi dan kekayaan tradisi serta budaya sebagai khasanah wilayah masing-masing. Sebab, segala hal apapun masih bisa ditiru oleh kalangan atau golongan manapun, kecuali adat dan budaya yang melekat ditengah masyarakatnya.

Point ke empat. Skala banding terhadap apresiasi seni dan budaya tentu harus dicermati pada sisi anggaran sekaligus dukungan yang tersedia demi aktifitas dan perkembangannya. Hal ini demi suburnya warisan dari leluhur bangsa ini yang terus mampu dipertahankan. Apalagi terdapat banyak negara yang bisa di rujuk mengenai hal ini, seperti bagaimana jepang yang hingga sekarang demikian mampu menjaga eksistensi budayanya, serta korea Selatan yang begitu berkembang pada sektor ini bahkan mampu berkontribusi atas sumbangannya terhadap pendapatan nasional mereka. Tentu ini menjadi aspek strategis guna dijadikan sumber pendapatan lain, dimana pemerintah tidak sekedar mengolah kekayaan alam Indonesia atas proses penerapan hilirisasi tambang semata.

Point kelima. Pada akhirnya harapan tertinggi kepada segenap pegiat budaya nusantara khususnya terhadap Lembaga Adat Kabuyutan Lembang demi ikut menimbulkan dampak perhatian pemerintah agar menyisihkan kepeduliannya terhadap jati diri bangsa ini. Sehingga keberadaan budayawan dan pegiat seni dan tradisi tidak dipandang sebelah mata. Sehingga dari berbagai kebijakan hendaknya didasari atas pertimbangan atas dan dari kelompok ini demi menimbulkan efek kecintaan masyarakat terhadap nusantara yang mengakar sejak mereka dilahirkan. Maka, segala pertimbangan dan kebijakan itu agar tidak lagi sekedar mengambil pertimbangan agama tertentu sebagai instrumen kelayakan yang ditempuh kecuali mengadopsi budaya bangsa selaki warisan nenek moyang kita semua.

Pada akhirnya, sebagai penutup. Gerakan Toleransi Indonesia berpesan agar Lembaga adat kabuyutan Lembang dapat menerapkan sikap toleransi yang tinggi ditengah berbagai aspek perbedaan hingga tidak saja mampu menerima kenyataan perbedaan terhadap aspek keyakinan dan agama, namun mampu pula menerima perbedaan atas tradisi serta adat istiadat ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau yang tentu saja tidak ada negara lain yang sekaya Indonesia. Namun dibalik itu, banyaknya perbedaan ini pun bisa mendatangkan perpecahan dari potensi perbedaan itu sendiri dengan cara meninggikan ego sektoral atau fanatisme beragama yang radikal dan ekstrem sebagaimana yang nampak sekarang ini. Demikian penyampaian saya selaku Ketua Umum Gerakan Toleransi Indonesia. Terima kasih.

Semoga tulisan ini bermanfaat.