AHY PANTAS DIJULUKI TOKOH POLITIK NASIONAL INDONESIA
Penulis : Andi Salim
Pembangunan yang seyogyanya selesai di era SBY ternyata berbuntut panjang, sebab estafet kegiatan pembangunannya terhenti lantaran terjegal kasus hukum yang kian merugikan negara, dimana anggaran yang menguap dinikmati oleh para aktor pemainnya yang terjerat kasus korupsi baik terhadap proses perijinannya mau pun pada sisi pelaksanaannya yang sarat akan bagi-bagi rejeki haram, sehingga terjadinya kerugian negara itu menjadi alasan bagi KPK untuk menghentikan pelaksanaan berbagai proyek tersebut, dimana perkaranya berakhir pada persidangan dengan sederet tersangka, hingga segalanya menjadi mangkrak alias terbengkalai. Dari 34 proyek yang direncanakan, terdapat 12 proyek yang dipastikan tidak dapat dilanjutkan sama sekali dan menjadi kerugian negara seutuhnya.
Namun anehnya, pihak partai demokrat justru menyuarakan sebaliknya, tiupan yang didengungkan melalui pernyataan ketum demokrat beberapa waktu lalu, seakan tidak menyiratkan penyesalan atas kerugian besar yang dialami negara, bahkan mereka mengklaimnya sebagai prestasi atas Proyek-proyek yang mangkrak tersebut, sebagai aliran gagasan perencanaan dan peletakan batu pertama dimasa rezim mereka yang dianggapnya cemerlang. Padahal jika tidak dilanjutkan, tentu saja proyek-proyek tersebut semakin menambah beban kerugian yang semakin dalam oleh karena pengeluaran semen, besi, pasir, semen, biaya tenaga kerja, biaya perencanaan, coat of money dan sederet hitungan lainnya yang terlanjur ditanamkan diatas lahan yang telah dibebaskan melalui pajak rakyat tersebut.
Bahkan dalam hal yang berbeda, BUMN kita seolah-olah dijarah dari terungkapnya berbagai kerugian yang dialaminya dimana hal itu terjadi pada kurun waktu antara tahun 2004 hingga 2014, artinya masa tersebut adalah waktu dimana SBY berkuasa dan mengendalikan kebijakan atas keputusan apapun. Termasuk juaranya partai demokrat selaku pendatang baru, ketika memenangkan pemilu 2009 dimana 3 partai ( Golkar, PPP, PDIP ) yang sarat dengan kubangan sejarah begitu tertatih-tatih dalam menaikkan angka elektoralnya. Namun belakangan kondisinya kian merosot seiring lepasnya kekuasaan dari tangan mereka. Angka kemerosotannya terjadi tahun 2014 yang nyaris terisa 61 kursi. Bagaimana mungkin demokrat semerosot itu jika bukan disebabkan hengkangnya para pemilihnya.
Padahal di tahun 2009 mereka memperoleh suara 27 juta dengan jumlah 127 kursi di DPR. Hal itu terus berlanjut hingga pemilu 2019 lalu, dimana pencapaian mereka terus terjun bebas dan mengalami penurunan jumlah keterwakilan di DPR-RI yang hanya 51 kursi yang duduk sebagai peringkat 7 dari 9 partai yang berlabuh di Senayan dengan perolehan suara 10,8 juta perolehan suara nasional atau 7,77% dari suara yang masuk ke KPU. Kelangsungan partai demokrat ini diduga akan terus mengalami trend penurunan hingga dikalahkan oleh partai-partai menengah dan bawah yang lebih menampakkan sisi kepercayaan publik terhadap komitmen partai untuk benar-benar menyalurkan aspirasi masyarakat. Bahkan saat ini saja, upaya membangkitkan elektabilitas melalui pernyataan-pernyataan Ketua Umumnya malah sering direspon negatif oleh netizen.
Klaim buah busuk dan keroposnya beberapa BUMN semenjak ditinggal dari kekuasaannya pun terkuak layaknya bagaikan bangkai yang membusuk. Walau phisiknya belum ditemukan, namun bau busuknya begitu menyengat yang diduga adanya bangkai disekitar kebijakan itu. Sebut saja kerugian yang di alami perusahaan Asuransi Asabri yang merugi hingga 23,7 Trilyun, kasus Bank Century 6,7 Trilyun, BPJS Tenaga Kerja senilai 20 Trilyun, Perusahaan Asuransi Jiwasraya 13,7 Trilyun, kerugian PT. Pelindo II 6 Trilyun, menguapnya dana E-KTP senilai 2,3 Trilyun dan Proyek Hambalang senilai 3 Trilyun. Belum lagi proyek-proyek yang mangkrak dan sama sekali tidak dapat dilanjutkan sebagaimana 12 proyek yang disebutkan diatas, angka kerugiannya tentu saja semakin mencengangkan kita semua.
Pernyataan AHY yang menyebutkan jika Presiden Jokowi hanya sebagai pihak yang sekedar menggunting pita dari ceremonial pesta perayaan pembukaan atas fasilitas publik sebagai sarana dan prasarana yang telah siap digunakan, tentu saja tertolak oleh karena terkait kasus-kasus hukum yang menjerat kelangsungan proyek tersebut untuk dilanjutkan. Bahkan banyak kalangan kontraktor menyebutkan jika pembangunan rumah atau konstruksi apapun akan lebih mudah dan gampang dari pada merenovasi dan melanjutkan pekerjaan pihak lain sebagai kelanjutan dari pendahulunya. Maka tak jarang para kontraktor tersebut memasang tarif yang lebih tinggi dari pada melanjutkan pekerjaan orang lain yang terlanjur mangkrak.
Sebab tak sedikit pekerjaan bongkar pasang akibat besi yang terpasang telah berkarat hingga harus diganti. Hal itu diperlukan oleh karena pihak kontraktor yang melanjutkan pekerjaan tersebut harus pula memberikan jaminan hasil pekerjaannya. Termasuk keadaan yang lebih berat lagi atas struktur pondasi yang terlanjut terpasang namun sudah tidak layak pakai pada kondisinya, pekerjaan bongkar pasang semakin meluas pada pembongkaran dinding diatasnya, dimana biaya pembongkaran menjadi sangat mahal sebab harus dikerjakan secara hati-hati dengan peralatan yang tidak sederhana pula. Sebab jika terjadi kecelakaan kerja, apalagi hingga terjadi kematian akibat kecerobohan kerja dan kurangnya peralatan pendukung, tentu saja berujung pada kerugian hasil usaha serta proses kepolisian yang akan mempidanakan mereka pula.
Keberanian AHY atas klaim proyek-proyek mangkrak pada masa SBY yang saat ini telah diselesaikan Jokowi tentu kita apresiasi, sebab tidak semua orang berani melakukan itu. Apalagi berbagai rentetan kasus yang membelit proyek tersebut hingga dicebokin Presiden Jokowi bukanlah perkara mudah dan dianggap enteng. Hanya mereka yang bermuka tebal saja yang sanggup melakukannya. Dari sikap AHY yang demikian, kita bisa menduga jika dirinya memiliki sikap layaknya untuk dijadikan tokoh politik nasional bangsa ini yang memiliki karakter muka tebal dan sering mengakui jasa atas perjuangan pihak lain. Atas klaim AHY tersebut, kita justru bangga dengan sikap Jokowi yang hanya diam dan membiarkan Netizen untuk menjawab kebenarannya. Sehingga dengan mengamati masalah ini, tentu banyak pihak yang memperoleh bekal nasehat kepada anaknya agar jujur dalam menyampaikan sesuatu.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar