AKROBATIK POLITIK DIBALIK DISTORSI SEBUAH PEMIKIRAN
Penulis : Andi Salim
Pesta demokrasi merupakan ajang pertarungan politik untuk memperebutkan kursi kekuasaan, tentu para pihak yang bertanding telah melakukan berbagai kesiapan baik pemusatan elektoralnya maupun politik gagasan yang akan direalisasikan sebagai wujud partisipatif mereka selaku infrastruktur politik negara. Terlepas dari aturan yang mengikatnya, namun permainan politik yang disajikan tentu tidak boleh melanggar dari berbagai ketentuan untuk menjaga agar perhelatan tersebut berlangsung secara sportif. Jika tidak, maka KPU melalui BAWASLU akan memberikan kartu kuning bahkan bisa saja kartu merah untuk mengeluarkan para pemain yang dianggap bermain kasar dan merugikan pihak lawan.
Sejak NKRI berdiri, bangsa ini telah banyak mengalami pemasungan demokrasi yang semestinya merupakan cara untuk menyalurkan hak konstitusinya. Sebab hak Konstitusi rakyat itu merupakan previlege yang dimiliki setiap warga negara untuk dijamin oleh Undang Undang Dasar guna menegakkan kewenangan pendistribusian jabatan politis bagi siapapun. Meskipun hak untuk menduduki jabatan tersebut tidak datang dengan sendirinya, namun upaya itu dapat diperjuangkan oleh segenap warga bangsa yang bersedia merebut dan menduduki jabatan apa yang di inginkannya, sepanjang syarat dan ketentuannya terpenuhi. Tentu saja hal itu dihasilkan melalui berbagai kontestasi dari pesta demokrasi yang di ikutinya.
Hukum dan ketentuan memang acapkali diartikan sebagai penghambat dari munculnya sebuah kreatifitas. Namun kita semua semestinya menyadari bahwa setiap aturan dan perundang-undangan memang selayaknya berada pada koridor umum yang menjadi kesepakatan bersama untuk dijadikan acuan sekaligus pembatasan baik ruang mau pun waktu bagi penyelenggaraan sebuah pertandingan. Sehingga para pemainnya dapat secara tertib untuk berada pada arena yang menjadi wilayah pertarungannya serta dibatasi oleh waktu sebagai awal dan akhir dari sebuah turnamen yang di selenggarakan, Termasuk ketentuan-ketentuan lain yang mengikat untuk ditegakkan terhadap para pesertanya pula.
Sandaran pemikiran mengenai pembatasan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku ini sebenarnya lazim dikenakan dalam suatu turnamen. Sebut saja pada saat ini, FIFA sedang mengadakan World Cup 2022 sebagai turnamen sepak bola internasional yang di ikuti oleh beberapa negara di dunia. Demi menjaga aturan penyelenggaraannya, tentu saja kita pernah mendengar banyaknya ketentuan yang ditetapkan oleh mereka dalam bentuk statuta FIFA yang wajib dipatuhi oleh para peserta anggotanya yang berasal dari berbagai negara tersebut. Namun faktanya, para pemain sepak bola tersebut tetap dapat mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bermain cantik dibawah panji sportifitas yang dimilikinya. Sehingga tidaklah benar bahwa diterapkannya suatu aturan dan ketentuan itu akan mematikan kreatifitas para pemainnya.
Kiprah partai politik sebagai peserta pemilu pun semestinya demikian. Jika pemain sepakbola dituntut berkemampuan dalam menampilkan skill yang tinggi, stamina yang baik serta disiplin dalam menjaga peran posisinya masing-masing walau memiliki resiko terhadap body contact terhadap tekanan lawan dalam menerapkan sistem pertahanan agar tidak kebobolan sebagai strategi defensive player yang ketat, atau pada sisi lain, para pemain pun harus bergerak cepat manakala dibutuhkan akselerasi terhadap sistem offensive player manakala diperoleh momentum yang tepat guna melakukan serangan balik yang difokuskan untuk menggedor gawang lawan demi menciptakan gol-gol kemenangan. Artinya, petugas partai pun semestinya menampilkan akrobatik politik untuk meyakinkan masyarakat agar memilih dirinya sebagai pemimpin mereka.
Sama halnya dengan hukum ekonomi, dimana derajat kepekaan dari penawaran suatu barang / product yang terkait langsung terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Istilah itu disebut sebagai elastisitas penawaran. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variable lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga yang ditawarkan. Sehingga hal ini berkorelasi pada penerapan gagasan politik dari apa yang ditawarkan sebagai janji sebuah kampanye yang berbanding lurus dengan harapan masyarakat dari apa yang semestinya diwujudkan. Kemampuan politik semacam inilah yang semestinya menjadi refleksi bagi pelaku politik dalam menemukan fakta keadaan ditengah masyarakat pemilihnya.
Secara sederhana, pemikiran politik adalah sebuah ide atau gagasan yang ideal dalam sasarannya mewujudkan masyarakat, bangsa, dan negara melalui sistem politik yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Sedikitnya terdapat dua aliran dalam pemikiran politik Indonesia yaitu, Nasionalisme Kebangsaan dan Islam. Kompromi politik kedua aliran pemikiran ini menghasilkan kesepakatan politik berupa dasar negara kita berupa Pancasila dan Undang-undang Dasar /UUD’45 sebagaimana kita ketahui bersama. Namun Peranan partai politik harus mampu mengkemas paket-paket kebijakannya yang selaras dengan tujuan dan sasaran dari pemikiran politik diatas untuk dijadikan strategi politik guna bermain diarena pertarungan politik gagasan atas tujuan berbangsa dan bernegara.
Refleksi terhadap sebuah gagasan ini sengaja penulis sampaikan agar manager-manager ( jika diasumsikan sebagai tim sepakbola) partai politik dapat menerapkan strateginya guna mencapai kemenangan. Sehingga sebuah partai tidak mengalami kebuntuan gagasan hingga menjadikan politik identitas sebagai strategi yang belakangan ini dijadikan sebagai strategi pemenangan mereka. Politik identitas yang rawan pelanggaran dan bermain kasar tersebut menyebabkan penampilan tim tidak layak ditonton oleh pemirsa. Jika era orde baru ada 3 partai politik, dimana PPP identik partai agama, Golkar yang identik dengan kekaryaan, sedangkan PDI mengusung tema Nasionalisme kebangsaan. Lalu bagaimana kita menilai politik identitas yang syarat kebencian itu untuk disematkan sebagai platform dari sebuah partai.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Pesta demokrasi merupakan ajang pertarungan politik untuk memperebutkan kursi kekuasaan, tentu para pihak yang bertanding telah melakukan berbagai kesiapan baik pemusatan elektoralnya maupun politik gagasan yang akan direalisasikan sebagai wujud partisipatif mereka selaku infrastruktur politik negara. Terlepas dari aturan yang mengikatnya, namun permainan politik yang disajikan tentu tidak boleh melanggar dari berbagai ketentuan untuk menjaga agar perhelatan tersebut berlangsung secara sportif. Jika tidak, maka KPU melalui BAWASLU akan memberikan kartu kuning bahkan bisa saja kartu merah untuk mengeluarkan para pemain yang dianggap bermain kasar dan merugikan pihak lawan.
Sejak NKRI berdiri, bangsa ini telah banyak mengalami pemasungan demokrasi yang semestinya merupakan cara untuk menyalurkan hak konstitusinya. Sebab hak Konstitusi rakyat itu merupakan previlege yang dimiliki setiap warga negara untuk dijamin oleh Undang Undang Dasar guna menegakkan kewenangan pendistribusian jabatan politis bagi siapapun. Meskipun hak untuk menduduki jabatan tersebut tidak datang dengan sendirinya, namun upaya itu dapat diperjuangkan oleh segenap warga bangsa yang bersedia merebut dan menduduki jabatan apa yang di inginkannya, sepanjang syarat dan ketentuannya terpenuhi. Tentu saja hal itu dihasilkan melalui berbagai kontestasi dari pesta demokrasi yang di ikutinya.
Hukum dan ketentuan memang acapkali diartikan sebagai penghambat dari munculnya sebuah kreatifitas. Namun kita semua semestinya menyadari bahwa setiap aturan dan perundang-undangan memang selayaknya berada pada koridor umum yang menjadi kesepakatan bersama untuk dijadikan acuan sekaligus pembatasan baik ruang mau pun waktu bagi penyelenggaraan sebuah pertandingan. Sehingga para pemainnya dapat secara tertib untuk berada pada arena yang menjadi wilayah pertarungannya serta dibatasi oleh waktu sebagai awal dan akhir dari sebuah turnamen yang di selenggarakan, Termasuk ketentuan-ketentuan lain yang mengikat untuk ditegakkan terhadap para pesertanya pula.
Sandaran pemikiran mengenai pembatasan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku ini sebenarnya lazim dikenakan dalam suatu turnamen. Sebut saja pada saat ini, FIFA sedang mengadakan World Cup 2022 sebagai turnamen sepak bola internasional yang di ikuti oleh beberapa negara di dunia. Demi menjaga aturan penyelenggaraannya, tentu saja kita pernah mendengar banyaknya ketentuan yang ditetapkan oleh mereka dalam bentuk statuta FIFA yang wajib dipatuhi oleh para peserta anggotanya yang berasal dari berbagai negara tersebut. Namun faktanya, para pemain sepak bola tersebut tetap dapat mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bermain cantik dibawah panji sportifitas yang dimilikinya. Sehingga tidaklah benar bahwa diterapkannya suatu aturan dan ketentuan itu akan mematikan kreatifitas para pemainnya.
Kiprah partai politik sebagai peserta pemilu pun semestinya demikian. Jika pemain sepakbola dituntut berkemampuan dalam menampilkan skill yang tinggi, stamina yang baik serta disiplin dalam menjaga peran posisinya masing-masing walau memiliki resiko terhadap body contact terhadap tekanan lawan dalam menerapkan sistem pertahanan agar tidak kebobolan sebagai strategi defensive player yang ketat, atau pada sisi lain, para pemain pun harus bergerak cepat manakala dibutuhkan akselerasi terhadap sistem offensive player manakala diperoleh momentum yang tepat guna melakukan serangan balik yang difokuskan untuk menggedor gawang lawan demi menciptakan gol-gol kemenangan. Artinya, petugas partai pun semestinya menampilkan akrobatik politik untuk meyakinkan masyarakat agar memilih dirinya sebagai pemimpin mereka.
Sama halnya dengan hukum ekonomi, dimana derajat kepekaan dari penawaran suatu barang / product yang terkait langsung terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Istilah itu disebut sebagai elastisitas penawaran. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variable lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga yang ditawarkan. Sehingga hal ini berkorelasi pada penerapan gagasan politik dari apa yang ditawarkan sebagai janji sebuah kampanye yang berbanding lurus dengan harapan masyarakat dari apa yang semestinya diwujudkan. Kemampuan politik semacam inilah yang semestinya menjadi refleksi bagi pelaku politik dalam menemukan fakta keadaan ditengah masyarakat pemilihnya.
Secara sederhana, pemikiran politik adalah sebuah ide atau gagasan yang ideal dalam sasarannya mewujudkan masyarakat, bangsa, dan negara melalui sistem politik yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Sedikitnya terdapat dua aliran dalam pemikiran politik Indonesia yaitu, Nasionalisme Kebangsaan dan Islam. Kompromi politik kedua aliran pemikiran ini menghasilkan kesepakatan politik berupa dasar negara kita berupa Pancasila dan Undang-undang Dasar /UUD’45 sebagaimana kita ketahui bersama. Namun Peranan partai politik harus mampu mengkemas paket-paket kebijakannya yang selaras dengan tujuan dan sasaran dari pemikiran politik diatas untuk dijadikan strategi politik guna bermain diarena pertarungan politik gagasan atas tujuan berbangsa dan bernegara.
Refleksi terhadap sebuah gagasan ini sengaja penulis sampaikan agar manager-manager ( jika diasumsikan sebagai tim sepakbola) partai politik dapat menerapkan strateginya guna mencapai kemenangan. Sehingga sebuah partai tidak mengalami kebuntuan gagasan hingga menjadikan politik identitas sebagai strategi yang belakangan ini dijadikan sebagai strategi pemenangan mereka. Politik identitas yang rawan pelanggaran dan bermain kasar tersebut menyebabkan penampilan tim tidak layak ditonton oleh pemirsa. Jika era orde baru ada 3 partai politik, dimana PPP identik partai agama, Golkar yang identik dengan kekaryaan, sedangkan PDI mengusung tema Nasionalisme kebangsaan. Lalu bagaimana kita menilai politik identitas yang syarat kebencian itu untuk disematkan sebagai platform dari sebuah partai.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar