KEBIJAKAN PRESIDEN BERTUMPU PADA UNSUR PEMERATAAN DAN AZAS KEADILAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.
Penulis : Andi Salim
Lain lubuk lain ikannya, pepatah ini dahulu pernah terdengar dibeberapa belahan wilayah sumatra khususnya sumatra barat, sumatra tengah dan sumatra utara, pengertian Lubuk adalah istilah geografis yang berarti bagian terdalam dari wilayah perairan seperti sungai, danau, dan laut. Istilah ini mengartikan bahwa setiap orang akan berbeda satu sama lainnya, termasuk kepribadian adat istiadat dan sopan santunnya, akan tetapi hal itu juga dikaitkan dengan pola pikir dan cara pandang dalam menjalani prinsip hidup serta disiplin dalam menilai suatu persoalan.
Banyak yang berharap agar kepemimpinan jokowi saat ini berlanjut untuk maju pada pilpres 2024 sebagai periode ke tiganya, namun keinginan masyarakat kelihatannya pupus, hal itu tentu diambil jokowi sebagai pelajaran terhadap konstitusi bernegara, selain undang-undang yang terlanjur membatasi hal tersebut sejak diamandemen pada masa kepemimpinan MPR Amin Rais era 1999 hingga 2004, hal itu juga ditolak oleh jokowi yang lebih memberikan keteladanan demokrasi indonesia kedepan, sekaligus memastikan bahwa jabatan itu bukanlah segalanya untuk terus dipertahankan.
Contoh pemimpin yang sangat kuat dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat semacam ini sebenarnya telah tiga kali dimiliki oleh bangsa ini. Pertama oleh presiden pertama RI Soekarno, kedua oleh Presiden RI ke empat yaitu Abdurahman Wahid, dan yang terakhir Presiden ke tujuh yaitu Joko Widodo. Tentu mereka yang rela untuk memberikan pelajaran bagi bangsa ini dengan tulus demi mementingkan kedamaian, kerukunan dan persatuan bangsa. Disisi lain, keberlanjutan ekonomi demi mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia pun terus diupayakan.
Dugaan yang disampaikan oleh Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, yang menyebutkan bahwa pembangunan smelter baru PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik hanya menguntungkan pebisnis-pebisnis besar. Dimana Smelter tersebut dibangun di atas lahan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) hasil patungan PT AKR Corporindo Tbk dan PT Perusahaan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III tentu menjadi keliru serta hanya berakibat mendatangkan kegaduhan pada ego kedaerah semata tanpa melihat sisi lain yang lebih objektif dibalik penentuan kenapa harus dibangun di wilayah gersik.
Terdapat kabar yang mengejutkan, dimana PT PLN (Persero) mencatatkan rekor konsumsi listrik Jawa, Madura dan Bali telah melewati 28 Giga Watt (GW). Hal tersebut terpantau saat Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini lakukan sidak ke unit-unit di Jawa Barat guna mengantisipasi lonjakan konsumsi listrik yang terus meningkat. Disamping itu terdapat pula dikawasan jawa tengah seperti pelabuhan dan kawasan industri baru di Kendal yang dibangun sejak 2016 lalu yang mana kawasan ini menyerap potensi investasi hingga Rp 200 triliun dan tenaga kerja sebanyak 500 ribu orang.
KIK atau Kawasan Industri Kendal adalah pengembangan kota industri terbesar di Jawa Tengah dengan ukuran total pengembangan 2.200 hektar. KIK juga merupakan perusahaan patungan antara dua pengembang industri di Asia Tenggara, Naming Sembcorp Development Ltd dan PT Jababeka Tbk. Hal itu untuk meningkatkan ekonomi indonesia yang memiliki daya saing serta pendapatan negara yang terus bertumbuh, sehingga APBN kita semakin kokoh untuk menciptakan pemerataan serta pembangunan di segala bidang.
Segala bentuk pendapatan negara itu harus disirkulasikan dalam bentuk APBN, jika dulu ada beberapa perusahaan besar yang masuk ke indonesia sebagai investasi asing seperti sederet perusahaan yang berdiri di Sumatra, semestinya dinikmati oleh kawasan sekitarnya. Walau sebagian ditarik ke pusat namun pemberlakuan otonomi daerah menjadikan segalanya berimbang dan berkeadilan. demikian juga dengan keberadaan freeport di Papua, tentu saja harus berdampak positif bagi tumbuh kembangnya kawasan ekonomi disana.
Kebijakan pusat yang bertumpu pada azas pemerataan dan keadilan, tidak boleh diartikan sebagai pengerukan resources daerah sehingga menyeret ego kedaerahan yang dimunculkan seolah-oleh merasa bahwa pemerintah pusat hanya berniat mengambil keuntungan sepihak dari daerah tertentu, padahal dikawasan lain pun kebijakan pemerintahan pusat juga diberlakukan sama agar keadilan dan pemerataan tetap menjadi titik fokus kepemimpinan nasional kedepan, sebab bagaimana pun kita masih berpegang pada pedoman kesatuan dan persatuan, oleh karenanya, kita semua memahami bahwa ketidakadilan hanya memperlebar disparitas kesenjangan bagi setiap wilayah.
Jika masih terdapat kritik terhadap Jokowi, hal itu dapat dimaklumi oleh karena sudut pandang dan cara melihat persoalan yang beragam. Akan tetapi jika hal itu dibebankan hanya kepada jokowi semata, tentu menjadi kurang fear, sebab beliau pun sedang dan akan terus memanfaatkan kekuasaannya demi keadilan dan pemerataan di sisa masa jabatannya yang akan berakhir. pasti ada kekurangan yang tersisa, oleh karena 7 tahun pembenahan darinya tidak cukup untuk menutupi sedikitnya 42 tahun kekuasaan lampau yang dirasakan abai dan semestinya bertitik fokus pada tujuan pembangunan nasional. Namun dibalik itu, kita harus berterima kasih dan sungguh-sungguh berterima kasih kepada sosok yang semakin kurus demi unsur perbaikan bangsa saat ini.
Penulis hanya berusaha ikut meluruskan persoalan saja demi mengajak semua pihak untuk membentuk karakter bangsa agar lebih baik dan lebih benar dan menyoroti dari sisi kebijakan mau pun pengaruh situasi politik atas tarik menarik berbagai kepentingan. Sebab kita pun harus akui memang pemerataan di papua sedikit jauh tertinggal. Keprihatinan itu harus dicermati semua pihak, disparitas ekonomi dan sosial bukan persoalan yang bisa dipandang sebelah mata, namun upaya jokowi untuk lebih fokus pada keadilan bagi rakyat papua pun sepatutnya kita hormati.
Terbukti pemberlakuan kebijakan satu harga BBM yang beliau paksakan secepatnya terjadi, toh pada akhirnya dapat direalisasikan disana, disamping itu jaringan infrastruktur yang secara besar-besaran dibangun, ditambah lagi imbas penguasaan saham freeport yang dominan juga bagian dari upaya pembangunan papua. Fokus kebijakan perekonomian yang saat ini lebih tertumpu pada sektor pembangunan wilayah papua adalah sesuatu yang tidak mudah dan pasti mendapat banyak perlawanan serta tarikan kepentingan dari pemangku kebijakan nasional kita.
Upaya berdarah-darah semacam itu janganlah mudah disepelekan, hingga kita malah ikut menekan beliau pada kejaran aspek lain yang semakin sarat dengan kesulitan. Kita boleh saja mengkritik, oleh karena itu hak dari setiap warga negara, namun pembelaan terhadap orang yang telah baik dan berpihak pada kebenaran juga sepatutnya kita bela. Rezim lama terlalu sarat dengan keputusan yang kita anggap keliru, sehingga disparitas sosial dan ekonomi telah menganga begitu lama, yang pada akhirnya kita dapati belum menampakkan perubahan yang berarti sejak sebelum jokowi menjadi Presiden.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar