Kekayaan alam indonesia bukan merupakan cerita mitos bahwa kita memiliki segalanya, apalagi iklim katulistiwa dan bentangan gunung merapi diberbagai daerah menjadikan alam Nusantara sebagai sumber energy yang sangat melimpah ruah termasuk keadaan wilayahnya yang berjumlah ribuan pulau, dimana panjang pantainya pun nyaris tanpa saing yang tentu saja Indonesia memiliki resources alam yang memang lebih unggul dari negara manapun, sebab laut, darat dan udaranya yang sejuk diakui dunia bagaikan surga yang dihamparkan oleh keindahan dan kekayaan dibalik rakyatnya yang dahulu pernah terjajah.
Pengelolaan sumber daya alam yang melimpah itu pun langsung direspon secara undang-undang agar sebesar-besarnya ditujukan demi kemakmuran bangsa dan negara, yang pada pada sistem penerapannya tentu secara bertingkat dan bertahap agar memberikan dampak pada peningkatan sumber daya manusia dari alih technology yang semula pengelolaannya melalui kontrak kerjasama antara indonesia dengan perusahaan asing yang lambat laun dapat dilakukan oleh sumber daya manusia indonesia yang melimpah pula. Apalagi sejak era orde baru, Indonesia dikenal banyak melakukan pengiriman tenaga kerja informal yang notabenenya adalah pekerja rumah tangga diberbagai negara tujuannya.
Sumber daya alam dan sumber daya manusia itu seakan menjadi terkalahkan manakala eksport kayu glondongan yang terjadi pada masa itu, dan menjadikan kebijakan pemerintah tertuju bagaimana aktifitas wood working diproses dinegara yang memiliki segalanya tersebut. Lantas demi daya tariknya, pemerintah Orba pun menyarakan jargon ke berbagai negara bahwa tenaga kerja dan material bagi kebutuhan produksi yang murah serta melimpah, dan akibatnya, hutan kita terkikis habis dimana masyarakatnya tak kunjung memperoleh kesejahteraan dari kebijakan yang mengalahkan upah murah tersebut. Hal ini berlangsung amat lama hingga saat ini pun baru disikapi oleh pemerintah kita.
Respon masalah pengendalian hilirisasi ini terjadi justru bertepatan dengan naiknya laju penggunaan digitalisasi dari sistem informasi yang tak lagi melalui cara-cara convensional yang lambat dan terkesan urakan, apalagi penanganan eksport dan import begitu lambat pula. Akan tetapi saat ini mata kita telah terbuka, bahwa birokrasi yang cengeng dan terkesan dimolor-molorkan justru menyebabkan sirkulasi arus barang dan jasa semakin menyurutkan permintaan serta akselerasi bidang ekonomi dan perdagangan kita yang kalah, padahal pihak asing membutuhkan pelayanan ketepatan waktu dan tercukupinya jumlah dan kualitas atas permintaan produksi dalam negri demi eksport kita yang meningkat secara tajam.
Jika pada periode pertama, jokowi sibuk mempersiapkan agar arus barang dan jasa itu dapat mengalir dengan mudahnya melalui pembangunan sarana infrastrukur, baik pembangunan waduk, pembangunan sarana jalan, serta membangun pelabuhan dimana-mana, hal itu agar proses hulu bagi penunjang kegiatan ekonomi dan perdagangan tersebut tumbuh dan berkembang. Maka saat ini, fokus beliau adalah bagaimana menyelesaikan urusan hilirisasi serta kebijakan yang mendukung kepada market dan maket yang akan dibangun bagi aktifitas ekonomi indonesia pada umumnya. Oleh karenanya, jawaban yang terbaik adalah dengan menghentikan eksport bahan mentah.
Sebab bagaimana pun, kebijakan pemerintah ini tentu berdampak pada ketersediaan tenaga kerja agar pihak asing paham dan tidak melulu merasa kepentingan negaranya adalah hal yang utama, padahal terjadinya proses produksi tersebut akibat supply bahan baku yang secara tetap diekspor dari indonesia. Oleh karenanya, maka penghentian eksport bahan mentah ini adalah upaya shock therapy bagi pengusaha asing, bahwa kita pun membutuhkan side efek dari sistem produksi dari suatu kegiatan usaha tersebut, dimana bahan bakunya berasal dari negri kita yang tercinta ini. Selain itu, kondisi ini tentu menjadi win-win solution bagi peran kedua bangsa agar mendapatkan sinergitas untuk saling menunjang dan menjaga keberlangsungan bersama.
Padahal, walau hilirisasi ini telah ditertibkan sekalipun, negri kita masih kalah dalam banyak hal, sebut saja dari apa yang disampaikan Jokowi mengenai alih technology, dimana perusahaan asing tersebut berada beberapa langkah didepan kita, walau hal ini pun terjadi, kita masih harua menyediakan tenaga kerja asing demi melakukan perencanaan yang presisi pada perkembangan ekonomi yang secara global belum dikuasasi indonesia pada umumnya. Peranan dari para konsultan asing pun masih dibutuhkan, sama halnya, pelatih sepak bola lokal kita sebenarnya banyak berada dimana-mana, namun kemampuannya relatif masih kalah dengan pelatih asing, oleh sebab itu kita pun masih membutuhkan Shin tae yong guna melatih Timnas kita agar mampu berjaya ditingkat Asia tenggara atau asia pada umumnya.
Pembangunan Smelter Gersik untuk kebutuhan proses produksi dari PT Freeport baru saja dimulai, kita membutuhkan lebih banyak pengayaan proses produksi yang dapat mempekerjakan tanaga kerja indonesia agar kembali pulang dari tanah asing sebagai pekerja informal atau sedikitnya dapat diserap secara bertahap untuk mengecap kemajuan bangsanya yang mampu menghidupi diri dan keluarganya dari kekayaan sumber daya alam yang katanya melimpah namun belum juga mampu mensejahterakan bangsa ini, malah sebagian besar masyarakatnya justru menjadi pekerja informal / pembantu rumah tangga di negri asing demi mengais sesuap nasi disana. Semoga program Presiden ini disambut baik oleh semua pihak khususnya kepada mereka yang sering berfikir terbalik.
#jkwguard #Andisalim #Toleransiindonesia #TI Mari Bertoleransi, silahkan share
https://www.facebook.com/groups/469960053549599/?ref=share
Tidak ada komentar:
Posting Komentar