KESADARAN BERPOLITIK MENCIPTAKAN HARMONISASI KEBANGSAAN
Penulis : Andi Salim
Media massa begitu tertarik terhadap beberapa sosok capres yang digadang-gadang oleh masyarakat untuk dipilih oleh partai politik. Sebab dari inisiatif parpol, baru 2 partai saja yang merekomendasikan nama capresnya itu pun belum secara resmi didaftarkan oleh partai yang mengusungnya. Sebut saja Gerindra yang mendeklarasikan Prabowo Subianto dan Nasdem yang merekomendasikan 3 nama yaitu Anis Baswedan, Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo. Walau masih terdapat nama-nama lain seperti Erlangga Hartarto, Puan Maharani, Erick Thohir dan AHY, namun dari semua nama itu baru belum terlihat sasaran apa yang mereka ingin lakukan sekiranya mereka benar-benar duduk sebagai Presiden.
Bagaimana pun, menjadi seorang Presiden semestinya memiliki pengalaman setara atau setidaknya terdapat beberapa rekam jejak dari 34 bidang kementrian yang akan di kendalikannya, atau paling tidak menjabat selaku Gubernur untuk mensupervisi daerah, apalagi pentingnya pengalaman sebagai Bupati dan Walikota yang bersentuhan secara langsung bagi aspek kehidupan riil masyarakat kita. Sebab pada Kebijakan Kabupaten dan Kota sajalah segala Perda itu diatur untuk menampung aspirasi lokal daerah guna diterapkan secara presisi atas kebutuhan rakyat sesungguhnya. Jika kurang dari setengahnya bobot pengetahuan tersebut, maka fact finding persoalan bangsa tentu akan sulit ditemukan solusinya.
Penguasaan bidang kementrian adalah pengendalian yang bersifat taktis dan strategis, sebab pada bidang-bidang inilah segala sektor kemajuan akan dicapai sesuai target dan realisasinya guna disandingkan dengan fakta-fakta lainnya, baik secara internal, maupun eksternal berdasarkan waktu yang sama. Sedangkan penguasaan wawasan daerah diperlukan dalam upaya pengendalian operasional wilayah serta realitas perbedaan antar daerah, serta supervisi kedaerahan agar pembangunan sektor kementrian tersebut dapat secara optimal tercapai. Baik sektor pertanian, pendidikan, energy dan lain sebagainya. Maka penguasaan sektor hulu dan hilir menjadi sangat penting sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden.
Walau tidak selalu seorang capres memiliki pengalaman sebagai seorang Presiden, dan hanya dari Incumbent sajalah yang merasakan rekam jejak semacam itu, namun calon lain bukan berarti tidak memiliki potensi untuk menduduki jabatan tersebut. Akan tetapi masyarakat jangan terlalu mudah dan yakin jika mereka akan serta merta mampu melaksanakannya. Sebab pertemuan pada dua bidang antara horizontal dengan vertikal ini memiliki kerumitan tersendiri. Dimana ketajaman dan keseimbangan menjadi faktor penentu bagi keberhasilan target dan pencapaian dalam suatu kerangka pembangunannya. Apalagi Indonesia yang memiliki banyak perbedaan dalam segala hal, termasuk pada sisi budaya dan manusianya.
Desakan untuk menghadirkan seorang calon Presiden menjadi terpaksa manakala lonceng tahun politik telah dibunyikan di gedung KPU, dimana mau tidak mau, siap atau tidak siap, seorang tokoh apapun dapat saja dicalon sebagai Presiden walau bibit, bebet dan bobotnya belum memenuhi syarat sebagaimana yang disampaikan diatas. Maka promosi seorang capres pun bagaikan launching sebuah album lagu yang kejar tayang demi mendapatkan oplah penjualan secara maksimal. Artinya, pihak pengusung dan pendukung sengaja menyebarkan isu yang justru diluar konteks dari apa yang semestinya dimiliki oleh seorang calon tersebut, tanpa melihat lagi kesesuaian antara kemampuan serta pengalaman yang dimilikinya.
Lemahnya kemampuan dan pengalaman seseorang, tentu akan berpengaruh pada penerapan dan sifat eksekusi sebuah kebijkan. Dampaknya tentu saja pada pencapaian dan keberhasilan dari target atas anggaran yang dikeluarkan. Apalagi jika dikaitkan pada sifat efisiensi pelaksanaannya. Kecenderungan pada keadaan semacam ini tentu pada akhirnya akan berakibat pada gagalnya pengentasan harapan masyarakat pula. Namun anehnya, terkadang masyarakat malah terlihat antusias mendukung pencapresan seseorang walau pada sisi keilmuan dan pengalamannya sama sekali tidak singkron. Hal itu lebih disebabkan politik jual beli suara dari praktek demokrasi transaksional yang sejak dahulu telah mengakar ditengah masyarakat kita.
Tak sedikit dari cara ini, menjadikan masyarakat yang semakin baper dalam berpolitik, hal itu demi uang receh yang akan mereka dapatkan. Kehadiran pihak-pihak yang berpolitik secara Baper memang sengaja disulut untuk menciptakan polarisasi disana sini, baik secara internal terhadap partai sendiri, mau pun secara eksternal kepada lawan politiknya. Sering pemahaman demokrasi yang sesungguhnya mencari pemimpin berkualitas, justru dikalahkan oleh cara-cara diatas, sehingga calon-calon yang berkualitas itu justru terkubur dikarenakan kalah dalam investasi politik khususnya persiapan modal yang akan dibakar untuk mempromosikan dirinya. Apalagi ditengah pongahnya sikap partai yang semakin eksklusif belakangan ini.
Pilpres merupakan pesta demokrasi yang merupakan proses rekruitmen kepemimpinan nasional, dimana mereka yang terpilih akan memimpin semua sektor dan jajaran pemerintah daerah, sekalipun terdapat pembatasan OTDA. Pemilihan akan dilakukan secara serentak untuk ditawarkan kepada masyarakat dari syarat pendaftaran yang terpenuhi di KPU sehingga masyarakat tidak membeli kucing dalam karung. Para bakal calon presiden dan wakil presiden pun akan menyampaikan visi dan misinya melalui banyak tahapan, salah satunya adalah debat kandidat. Maka disanalah masyarakat akan melihat potensi dan kemampuan dari para calon tersebut. Sehingga masyarakat akan menemukan pemimpin yang berkualitas bagi kemajuan bangsa dan negara ini tentunya.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar