PEMERINTAH ADALAH AKTOR UTAMA DALAM MENENTUKAN PERAN POLITIK LUAR NEGERI

 

6/11/2022

PEMERINTAH ADALAH AKTOR UTAMA DALAM MENENTUKAN PERAN POLITIK LUAR NEGERI

Penulis : Andi Salim

Dalam pelaksanaan pasal UU 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dilandasi pemikiran bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut. Negara merupakan aktor utama dalam interaksi hubungan internasional, karena memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya. Selain itu, negara merupakan entitas yang diakui keberadaanya sebagai negara yang berdaulat.

Walau dalam perkembangannya, muncul aktor-aktor lain yang mempunyai peranan tersendiri dalam hubungan internasional seperti halnya negara, yaitu non-negara. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pelakunya agar bisa dikatakan sebagai non-negara, memiliki interaksi, pengaruh, dan kapasitas. Sehingga dalam praktiknya non-negara hanya mempunyai peranan dalam memberi pengaruh terhadap negara dalam menentukan sikap dan pengambilan keputusan.

Namun keikutsertaan pihak non negara tidak boleh merubah tujuan politik luar negeri tersebut yang harus tetap memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Sebab bagaimana pun pemerintahan negara Indonesia harus konsisten untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

Melalui pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa sikap Indonesia terhadap konflik antara Israel dan Palestina tidak pernah berubah. Hal itu sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia telah mengecam serangan Israel terhadap Palestina. Apalagi paska Di tengah hiruk pikuk kecaman dan protes dari berbagai negara dibelahan dunia terhadap Amerika Serikat dan Israel terkait kebijakan pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Namun saat ini, Amerika Serikat di bawah Joe Biden diperkirakan akan mengembalikan proses penyelesaian konflik Israel dan Palestina ke meja perundingan atau jalur diplomatik, tentu hal ini memberikan perubahan baru. Pelaksana Tugas Utusan Khusus AS untuk PBB, Richard Mills, mengatakan pemerintahan Biden akan membatalkan sejumlah kebijakan pada masa Donald Trump terkait konflik Israel dan Palestina. Selanjutnya Mills mengatakan, AS akan mendorong Israel dan Palestina tidak mengambil langkah sepihak yang dapat menyulitkan solusi damai ke dua negara.

Semoga kita semua pandai mencermati keadaan dan tidak larut pada euforia yang belum pasti keadaannya. Sebab bagaimana pun kita tidak ingin situasi yang terjadi antara Palestina dan Israel justru menimbulkan perpecahan di dalam negeri, apalagi justru ikut terseret dalam situasi yang pada akhirnya di antara kita akan terjadi perpecahan dan berdampak pada disintegrasi bangsa. Disamping itu, tentu pemerintah Indonesia akan menggalang dukungan dan mengambil upaya penting dalam mewujudkan kedaulatan Palestina sekaligus mengakhiri konflik kemanusiaan yang terjadi saat ini.

Marilah kita percayakan segala sesuatunya kepada aktor utama bangsa ini yaitu pemerintah dalam menyikapi gejolak dan situasi yang timbul diluar sana agar Indonesia dapat secara hati-hati dan cermat serta benar-benar tepat dalam mengambil peran internasional dan memberikan keputusan demi mengedepankan kebijakan yang Arif dan berkeadilan tidak saja yang berdampak pada kepentingan nasional namun juga mampu memberikan sumbangan positif atas kiprah politik luar negeri kita sebagai mana yang diamanatkan UUD'45.