SEORANG FAISAL BASRI MENUDING JOKOWI SEBAGAI ORANG TOLOL
Penulis : Andi Salim
Dengan santainya Faisal Basri menuding Jokowi sebagai Pembohong, mengutip ucapannya yang melandasi dugaan kerugian negara dari sisi selisih harga Nikel yang berlaku di Syanghai 80 dollar dimana harga eksport Indonesia kesana hanya 34 dollar, dengan volume eksport Indonesia sebanyak 95 % tertuju ke negara tirai bambu tersebut. Lalu Ekonom Senior UI Faisal Basri ini tanpa segan-segan menegaskan bahwa yang paling banyak merugikan Keuangan Negara adalah Presiden Jokowi. Dalam sebutannya beliau mengucapkan : "Yang paling banyak merugikan Keuangan Negara adalah Pak Jokowi,” tegas Faisal Basri ini.
WOW, Tanpa etika yang baik, beliau lantas menuding Jokowi sebagai sosok yang Tolol akibat kebijakan larangan Nikel yang dianggapnya merugikan Indonesia. Namun benarkah tudingannya tersebut, kenapa begitu mudahnya kata-kata yang demikian kasarnya terlontar dari mulut besar dari seorang pembicara dengan treck record akademisi tulen yang banyak didengar publik kayaknya Rizal Ramli yang sering mengumbar amarahnya. Apalagi beliau menyebutkan bahwa nasib bangsa Indonesia dimana rakyat yang bergantung pada Jokowi bukan sekedar anak dan istrinya saja. Begitu hebatkah dirinya sehingga mampu memberikan penilaian semacam itu.
Nikel adalah salah satu unsur logam yang terdapat pada pembuatan baterai mobil listrik. Sehingga produksi baterai mobil listrik akan meningkatkan dari konsumsi atas permintaan nikel dunia yang tentunya berdampak positif bagi laju harga nikel. Indonesia merupakan produsen terbesar Nikel dibandingkan negara lainnya. Indonesia memiliki cadangan Nikel sebanyak 72 juta ton. Pernyataan Faisal Basri yang berubah-ubah dengan menyebutkan: "Jadi sangat merugi Indonesia memanfaatkan sumber daya tambangnya untuk mendukung industrialisasi di China. Warga kita kelas 2, sedangkan warga kelas satunya adalah pengusaha China. Jadi nilai tambahnya memang terbentuk, tapi 90% nilai tambahnya larinya ke China," ujar Faisal kepada CNBC Indonesia beberapa waktu yang lalu.
Padahal seperti masyarakat ketahui bahwa dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi telah berkali-kali menegaskan untuk menyetop ekspor nikel, bahan mentah bauksit dan mineral mentah lainnya. Dengan ini, pemerintah terus mendorong program hilirisasi industri, sebagai cara meningkatkan nilai tambah di sektor industri dan daya saing perekonomian nasional. Presiden Jokowi dalam peresmian pabrik ferronikel (Feni) dan Stainless Steel PT Gunbuster Nickel Industry di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, pada Senin (27/12/2021)kembali menegaskan untuk menyetop ekspor nikel, bahan mentah bauksit dan mineral mentah lainnya. Walau dibalik keputusan ini terkesan kurang sedap bagi pelaku eksportir Indonesia.
Indonesia memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel sejak tanggal 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Presiden Jokowi mencontohkan, nilai tambah yang dihasilkan dari hilirisasi industri tembaga melalui proses akuisisi PT. Freeport Indonesia sejak 2018. Larangan ekspor bahan mentah nikel tersebut di karena Indonesia ingin agar eksport Indonesia tidak sekedar bahan mentahnya saja. Dengan proses hilirisasi ini, Indonesia dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia di Tanah Air. Tidakkah Jokowi begitu cermat dalam memandang persoalan ini bagi kebutuhan lapangan kerja Indonesia.
Pemberitaan Bisnis.com tertanggal 8/3/22 menyebutkan tajuknya berjudul "Harga Nikel Meroket Tajam, Indonesia Terancam Tak Dapat Apa-Apa". Benarkah demikian, namun kita pun memaklumi bahwa judul pada sebuah pemberitaan memang harus dibuat sedemikian rupa agar memancing minat pembacanya. Akan tetapi faktanya tentu saja tidak demikian. Bahkan dalam pemberitaan media CNBC Indonesia, Harga nikel dunia saat ini pun melemah di tengah permintaan yang menyusut dan ancaman resesi global yang meningkat seiring dengan kenaikan suku bunga bank yang berlaku pada bank sentral di banyak negara. Bahkan pada september 2022 lalu, harga nikel dunia tercatat hanya berkisar US$ 23.030 per ton.
Dibalik itu, penulis hampir tidak menemukan potensi kerugian dari eksport Nikel sebagaimana yang disebutkan oleh Faisal Basri tersebut. Apalagi dengan begitu banyak cercaan dan kritik yang pernah disampaikannya terhadap pemerintah khususnya ungkapannya yang mencecar kinerja Jokowi yang disebutkan merugikan, tolol atau hinaan lainnya dibeberapa kesempatan termasuk upaya beliau dalam mencari popularitas bagi pengakuan publik terhadap eksistensi dirinya selaku seorang ekonom. Jika bukan karena kebebasan pendapat yang dilindungi UU, apakah saudara Faisal Basri ini bisa bernafas leluasa jika ucapan dan pernyataannya itu disampaikan pada masa Orde baru dahulu.
Seorang ekonom memang bukan praktisi hukum, sehingga ucapannya menjadi tidak terukur manakala apa yang disampaikannya tidak memiliki data yang kongkrit untuk dipertanggung jawabkan. Bahwa sifat kerugian negara harus dibuktikan dengan berbagai cara dan alat bukti yang memenuhi delik pidana atau pun perdata dalam sebuah penyampaian. Kalau semua boleh menyampaikan dari apa yang menurutnya benar, sesungguhnya memerlukan pembuktian hukum yang menjadi fakta dari proses pembuktiannya agar diakui secara berketetapan hukum. Sebab mereka yang berani belum tentu benar, atau pun sebaliknya. Sehingga sebaiknya Faisal Basri harus belajar dengan capres AB dalam menata kata untuk keluar dari jeratan hukum nantinya.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar