TOLERANSI INDONESIA MENGAJAK MASYARAKAT UNTUK TETAP DEKAT DENGAN PEMERINTAH DAERAHNYA

31/10/2022

TOLERANSI INDONESIA MENGAJAK MASYARAKAT UNTUK TETAP DEKAT DENGAN PEMERINTAH DAERAHNYA

Penulis : Andi Salim

Masyarakat saat ini harus tetap aktif dan segera belajar bahwa setiap permasalahan yang sering dihadapinya acap kali harus menemukan solusi bersama untuk memecahkan antara persoalan pribadi yang menjadi problematika kolektif dengan pemerintah daerahnya masing-masing. Tentu saja telah banyak percobaan atau eksperimen yang selama ini berjalan senantiasa menjadikan daerah sebagai ruang pencarian solusi bagi segala persoalan, walau selama itu pula masyarakat senantiasa gagal menemukan pemecahan yang utuh dan komprehensif.

Hal itu bisa terjadi oleh karena masyarakat yang sering memaksakan pendapat dan cara mengatasi persoalan kepada pemerintah daerahnya, sehingga menyudutkan dan menekan agar gagasan dan keinginan masyarakat itu mendapat persetujuan, atau sebaliknya, pemerintah daerahnya yang tidak ingin melakukan intervensi persoalan mendalam sehingga hanya mensupport melalui finansial guna menuruti keinginan atas wujudnya sesuatu yang dipaksakan melalui tokoh-tokoh masyarakat tersebut.

Padahal gagasan serta pendalaman persoalan belum dilakukan secara matang, dan masyarakat pun tidak seutuhnya mendalami permasalahan yang terjadi oleh karena meraka hanya melihat persoalan saat itu sebagai sesuatu yang harus dituntaskan dengan cara mereka saja dan tidak memikirkan progres serta hasil yang optimal bagi penanggulangan permasalahan yang mereka hadapi. Apalagi di sisi lain mereka lebih mementingkan kehidupan masing masing maka kesibukan itu tentu menyita perhatiannya.

Jika sudah demikian, maka ketika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, akan terjadi saling tuding antara masyarakat yang diberikan kesempatan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati atau Walikotanya yang telah mensupport kegiatan tersebut, dengan pihak masyarakat yang telah gagal secara maksimal untuk memperoleh hasil dari problem solving yang dikerjakan. Lagi-lagi pemerintah daerah tentu lebih mudah untuk dianggap bersalah yang dengan mudahnya mengatakan hanya mendukung secara finansial namun kurang mengawasi kegiatannya.

Pola mengkambing hitamkan pemerintah daerah itu terjadi dimana-mana dan seolah-oleh pemerintah daerah tidak kompromistis pada persoalan yang berkembang. Padahal jika saja masyarakat lebih bersabar dan mau melihat permasalahan yang dihadapi secara dalam dan komprehensive, tentu akan dibuatkan strategy penanggulangan yang lebih cermat dan memadai untuk menuntaskannya. Dari situasi semacam ini, akan menyebabkan ketidak harmonisan bagi hubungan kedua belah pihak untuk saling percaya dan saling mendukung antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Semestinya Kita harus menyadari bahwa urusan pemerintah yang sedemikian kompleksnya adalah mendahului konsep penataan dan penertiban, wilayah cakupannya tidak saja apa yang terdapat dipermukaan bumi, namun juga hal-hal yang terdapat didalam bumi seperti penggunaan air dan limbah yang berpotensi mencemari masyarakat, serta yang diatasnya pula seperti pencemaran udara serta ekosistemnya.

Belum lagi aspek sosial lingkungan dan ekonomi serta eksistensi budaya dan olah raga, atau bidang lain yang harus ditangani oleh sektor-sektor yang menangani bidang itu masing-masing. Tentu saja kompleksitas persoalannya harus ditinjau lebih seksama agar tidak bertabrakan antara kebijakan yang satu dengan yang lainnya. Pemahaman inilah yang luput dari pengertian masyarakat tentang eksistensi kebijakan pemerintah daerah disemua wilayah direpublik ini.

Walau kita menyadari, hubungan birokrasi dan kebijakan itu terkait dengan legislatif sebagai mitranya, bukan hal yang mustahil justru pihak eksekutif menjadi tertekan dari tarik menarik anggaran dan sulitnya persetujuan DPRD dalam pengesahan anggaran yang diharapkan oleh mereka. Maka kita tentu sering mendengar jika dengan terpaksa pemerintah daerah yang menempuh jalur proses under the table demi memuluskan pengesahannya.

Upaya menciptakan iklim pergaulan yang harmonis dan saling menopang kepentingan untuk bersinergi secara terintegrasi adalah bagian dari mekanisme pengentasan persoalan yang secara menyeluruh serta saling menampakkan kepedulian dan memaklumi keadaan yang berproses pada kondisi keadaan dari masing-masing kepentingan. Sehingga menjauhinya tentu menjadi persoalan kita juga nantinya.

Namun jika ada pihak yang menuding seakan-akan mendekati penguasa itu demi mencari kesempatan, hal itu tergantung dari mereka yang memiliki niatnya pula, sebab jika menampakkan sisi yang hanya berseberangan saja bukanlah solusi pemecahan persoalan bangsa. Semoga himbauan dan ajakan ini tidak disalah artikan kepada hal yang negatif, sebab walau bagaimana pun rakyat tetaplah sebagai penguasa demokrasi yang sesungguhnya dari sistem penataan yang ditujukan untuknya pula.