KERAGU-RAGUAN PEMERINTAH JUSTRU MENDATANGKAN INSTABILITAS KEAMANAN NASIONAL
Penulis : Andi Salim
Indonesia sudah saatnya mengatur berbagai aspek keagamaan, termasuk melakukan upaya sertifikasi penceramah agar tertib dan fokus pada nilai keagamaan semata. Keberadaan penceramah radikal harus dihindari sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat saat ini, bukan sebatas untuk diperdebatkan, melainkan supaya umat Islam itu sadar terhadap bahaya atas “kejahatan kemanusiaan” yang mengatasnamakan agama. Karena bagaimana pun penduduk Indonesia mayoritas muslim, maka tentu saja yang ditunggangi adalah mereka yang beragama Islam, dan sikap pemerintah tidak malah menjadi ragu akan tudingan sebagai pihak yang melakukan kriminalisasi islam.
Seperti ramainya tayangan yang mengkafir-kafirkan golongan lain untuk disebarkan ke dunia maya, mereka dengan sengaja mengembangkan cara-cara semacam ini melalui gerakan yang dibangun dari mimbar-mimbarnya untuk terus menerus memproduksinya. sementara pada sisi lain negara dirasakan tetap diam dan cenderung membiarkan, bagaimana nasionalisme bangsa kita tidak menjadi surut dan semakin jauh meninggalkan kecintaannya terhadap NKRI. Apalagi penerapan pembinaan Pancasila melalui BPIP belum menampakkan hasil yang menggembirakan, hal itu hanya akan sebatas memori dan sebuah mejadi kenangan saja.
Bisa dibayangkan sendiri, apa yang terjadi dimasa yang akan datang, sementara kita sering membiarkan tekanan pada hal-hal kecil dan sepele, padahal semua gerakan dan perubahan ideologi negara sekalipun selalu dimulai dengan cara-cara seperti itu yang membuatnya tumbuh dan berkembang, lalu dimana ada penerapan pembaharuan melalui mekanisme gerakan ONE SHOT dalam implementasinya. Setiap gerakan memang selalu dimulai dari skala kecil untuk melihat animo masyarakat. Apalagi disadari bahwa negara memang tidak terusik langsung oleh naiknya konservatisme beragama, tapi nasionalisme kebangsaan sudah tertindih dan mengalami sesak nafas dari ruang-ruang publiknya yang terus tergerus.
Wilayah inilah yang mesti segera ditentukan negara agar eskalasinya dipahami masyarakat secara utuh. Disadari atau tidak, banyak para pendakwah yang cenderung menyampaikan ceramahnya dengan menyebutkan pembandingnya yang justru berusaha mengarahkannya pada pemimpin saat ini, namun disisi lain terdapat perintah untuk mentaati pemimpin itu sebagai keutamaan, walau terdapat kekeliruan dari kebijakannya, maka diperintahkan untuk menggunakan cara-cara yang ma'ruf serta lemah lembut dalam penyampaiannya, agar pemimpin tersebut tidak dipermalukan dimuka publik demi menjaga kehormatannya pula.
Bahkan penjelasan akan hal ini terdapat di dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 yang menyebutkan :
"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." Tidakkah penjelasan ini perlu diwaspadai sebagai bekal bagi kalangan mualimin untuk mencermati tindak-tanduk dari siapapun dalam menyampaikan seruannya.
Apalagi terdapat hadist lain yang menyebutkan jika pada akhir zaman nanti akan muncul Ulama-ulama Palsu, dimana mereka layaknya berpakaian seorang muslim. Tapi sesungguhnya mereka itu gemar mengumbar fitnah, mengadu domba, memecah belah umat dan menyebarkan kebohongan dan kebencian. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ bersabda,”Ingatlah, sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan ulama”. (HR Ad Darimi). Fakta ini membuktikan bahwa menghormati serta mentaati pemimpin merupakan keharusan didalam islam.
Apalagi dibalik sindirannya terhadap pemimpin ditengah-tengah hasutan kepada masyarakat untuk menilai-nilai bagaimana pemimpin baik dan buruk, padahal pada konteks yang berbeda pun mereka hanya mengambil sedikit dari keadaan atau fakta yang dijadikan bagaimana cara menilai seorang pemimpin seutuhnya. Sesungguhnya instrumen dalam menilai pemimpin itu memiliki kriteria dan variable yang kompleks dan luas. Artinya apa yang disampaikan oleh penceramah tersebut diyakini kurang memiliki wawasan dan pengetahuan akan hal itu. Bukankah kondisi ini akan menciptakan kekeliruan dalam semangatnya untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana menilai seorang pemimpin yang sesungguhnya.
Disamping itu pun saat ini masyarakat menjadi kebingungan untuk mendapatkan ajakan yang benar-benar murni sebagai suatu ajaran agama, dimana para penceramah sering menghasut, memfitnah golongan yang lain, termasuk mencermati penjelasan mengenai ciri-ciri tabiat ulama yang jahat (ulama su) yang terdapat didalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dan kitab Faydh al-Qadir. Hal inilah yang sepatutnya diwaspadai bahwa para penceramah itu bisa dibedakan dari 2 kondisi dari cara menilainya agar umat tidak salah dalam mengambil pemahaman agama, sebab tidak jarang seseorang cenderung menjadi salah memahami kaidah agama setelah mengimani sesuatu padahal itu bukanlah kebenaran dan kebaikan.
Menjaga kerukunan dan mengedepankan persatuan serta kesatuan adalah wujud ekspresi harus di kedepankan, sehingga larangan mengajak kepada fanatisme yang radikal dan ekstrem tentu harus dilarang, apalagi menggunakan fasilitas publik yang bukan merupakan wadah keagamaan merupakan langkah yang tidak boleh dibiarkan. Sehingga kebutuhan akan hadirnya negara demi menerapkan kedisiplinan dan kepastian akan hal ini merupakan solusi bagi keselamatan bangsa dan negara kita. Terlepas dari perlunya kontribusi agama sebagai pilar moralitas bangsa, Sebagaimana sila pertama dalam Pancasila.
Keragu-raguan sikap pemerintah pada penegakan disiplin aturan apapun akan dinilai masyarakat kepada 2 hal. Pertama, ragu oleh karena tidak menguasai ilmu agama yang semestinya pasti pada tuntunan kebaikan seutuhnya tanpa menyangsikan langkah-langkah apa yang selayaknya disikapi. Kedua, Atau pemerintah ragu oleh karena rasa takut yang menghantui klaim mereka yang menyebutkan kelompoknya sebagai gelombang yang terbesar di republik ini, sehingga dikhawatirkan akan menciptakan kegoncangan secara nasional. Bagi rakyat hari ini atau nanti dampaknya sama saja, oleh karenanya semakin cepat merespon persoalan ini tentu akan menciptakan stabilitas keamanan dan kenyamanan publik yang menjadi hak bagi seluruh rakyat indonesia.
Semoga tulisan ini bermanfaat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar