POSISI NON BLOK KEMBALI DIBUTUHKAN PASCA KEMBALINYA BIPOLARISASI BARAT DAN TIMUR
Penulis: Andi Salim
Jika kita menelaah jauh kebelakang, maka gagasan saat pertama kali dibentuknya Forum G20 bertujuan untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan internasional. Secara umum, tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Forum G20 atau Group of Twenty adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. Walau anggota dari G20, termasuk negara-negara Group of Seven atau biasa dikenal dengan nama G7 yang menguasai 79% perdagangan dunia.
Artinya, bahwa forum ini sengaja dibentuk untuk menciptakan kerjasama dalam bentuk ekonomi guna memasok kebijakan-kebijakan yang diperlukan demi keseimbangan yang dibutuhkan bagi anggotanya secara berkesinambungan. Selain G20, masih terdapat forum kerjasama lain seperti, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah forum kerja sama antar 21 Ekonomi di lingkar Samudera Pasifik yang berdiri tahun 1989, dan forum kerjasama ASEAN, WTO, COP, dan lain sebagainya. Walau dibalik itu, terdapat pula forum kerjasama internasional diluar bidang ekonomi, seperti bidang kesehatan, pertahanan dan forum-forum lainnya.
Dibawah naungan PBB sebagai induk dari wadah perserikatan bangsa-bangsa, kerjasama diberbagai bidang dapat kita temui. Namun disamping forum internasional, masih terdapat pula kerjasama regional dan bilateral yang terbentuk, hal itu demi mengentaskan berbagai persoalan dari negara anggotanya. Bidang-bidangnya pun beragam, bahkan dalam penanganan perubahan iklim menjadi salah satu topik yang menjadi agenda pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB, yaitu COP atau singkatan dari Conference of the Parties. Badan pembuat keputusan tertinggi dari United Nations Framework Convention on Climate Change.
Saat ini, sudah ada beberapa negara yang melakukan embargo dan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Embargo biasanya diberlakukan karena adanya kondisi politik atau ekonomi, dimana alah satu tujuan embargo adalah untuk mengisolasi, memberi sanksi, atau menciptakan kesulitan ke suatu negara yang dianggap merugikan. Namun yang menjadi pertanyaan kita semua, haruskah G20 menjadi aksi dukung mendukung atas pemberlakuan sanksi terhadap negara lain, dimana sejak dahulu pun dunia terpecah pada 3 faksi yaitu Blok Barat, Blok Timur dan Non Blok, dimana indonesia pernah menjadi ketuanya.
Pada KTT Gerakan Non Blok sering ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi tersendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya. Walau pasca runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 yang menyebabkan berakhirnya sistem bipolarisasi pada konstelasi politik dunia, sehingga eksistensi keberadaan GNB dirasakan menjadi kurang bermakna. Akan tetapi dari realitas situasi saat ini, sepertinya perlu difikirkan kembali agar GNB menyalurkan aspirasinya untuk menghadapi tantangan keseimbangan baru bagi dunia pasca-Perang Dingin tersebut.
Negara-negara dunia semestinya melihat persoalan konflik negara lain harus secara jernih, bahwa forum G20 bukan merupakan kepanjang tanganan bagi kepentingan negara-negara tertentu yang dengan mudah memasukkan agenda kepentingannya bagi haluan kebijakan yang akan dimunculkan oleh organisasi tersebut, apalagi keberadaan Rusia memang sejak lama telah lama menjadi anggotanya. Bahkan pembentukan G20 pun tidak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi dunia saat itu.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan sejumlah pejabat tinggi keuangan dunia melakukan aksi walkout dari rapat G20 di Washington, yang dipimpin Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Mereka meninggalkan ruangan ketika pejabat Rusia berbicara, sebagai bentuk protes terbaru dari Barat terhadap invasi Moskow ke Ukraina, Rabu (20/04). Pejabat Inggris dan Kanada juga ikut serta dalam aksi boikot tersebut, lansir kantor berita AFP. Perlakuan semacam ini sering dialami Rusia, termasuk pada tahun 2014 silam, pasca Putin mencaplok Krimea, maka para anggota G8 pun setuju untuk mengecualikan Rusia dari pertemuan mereka dan kembali menjadi forum G7.
Jika dahulu Amerika dan sekutunya begitu mendominasi dunia dari sepak terjangnya terhadap negara-negara miskin untuk mengikuti keinginan dalam berbagai peran yang dimainkannya, sehingga pilihan bagi negara-negara berkembang yang serba ketergantungan atas hutang dihadapkan pada keterpaksaan "ingin mati atau ikut kebijakan mereka", maka saat ini dari banyaknya kepemilikan senjata Nuklir, sebut saja India, Iran, Korea Utara, apalagi Rusia dan China, tentu tidak lagi perlu tunduk pada tekanan mereka. Sehingga tawaran pilihan pun menjadi seimbang, "apakah bisa bekerjasama demi hidup bersama, atau kita semua mati secara bersama-sama pula". Disinilah mereka harus memahaminya.
Apalagi sekiranya dahulu negara-negara jajahan itu harus pandai menyesuaikan diri pada pergaulan internasional demi kelangsungan bangsa dan negaranya, maka sudah saatnya mereka selaku negara-negara pendikte itu harus menyesuaikan iklim kehidupan dari peran negaranya bagi komunitas internasional yang menuntut kesamaan derajat dan kedudukan yang sama pula, dimana perubahan iklim dunia sekalipun Indonesia memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan masyarakat mereka pada umumnya. Kalau pun mereka menjadi negara kaya dari menguras hutan dan pengerusakan lingkungan yang telah terjual habis, maka kita dapat saja menguras resources alam yang kita miliki untuk ditukar sebagai kekayaan bangsa dan negara kita.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar