PROBLEM SOLVING DALAM MENELAAH DAN MENGATASI PERSOALAN BANGSA
Penulis : Andi Salim
Kepemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau pemerintahan provinsi dan pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Kewenangan pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan sebagai pelayanan yang wajib dan Urusan Pemerintahan pelayanan Pilihan dan urusan pemerintahan yang bersifat umum.
Dari fungsi pelayanan itu maka dibuatlah ketentuan untuk mengukur Kinerja pemerintah yang didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah, baik yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Hal itu mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2006. Dalam PP itu Menetapkan sistem PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Berdasarkan Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan sistem pelaporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.
Maka dari sinilah pemerintah daerah dan masyarakat dapat melihat kinerja suatu penyelenggaraan pelayanan kepemerintahan daerah dan sekaligus mengetahui posisi daerahnya untuk diperbandingkan dengan daerah lain sebagai komperatif banding dalam persaingan antar daerah baik terhadap kewilayahan dalam satu provinsi atau pun terhadap Provinsi lain, serta dapat juga untuk melihat kemampuan pelayanan yang diterima masyarakatnya dari apa yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya masing-masing.
Dalam upaya menuju kinerja yang baik itu, maka keterbukaan informasi adalah kunci untuk memastikan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar tepat sasaran. Dimana fungsi Kementerian Dalam Negeri adalah melakukan sinkronisasi program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar memberi kesinambungan pada program-program pembangunan dan penciptaan lapangan kerja bagi pertumbuhan daerah guna pencapaian kinerja yang optimal.
Bila kinerja daerah tidak selaras dengan pencapaian dari apa yang semestinya wujud ditengah masyarakat, maka hal itu akan menjadikan tekanan sosial yang bisa menyebabkan orang mengubah keyakinan dan kepercayaannya terhadap pemerintah daerah khususnya mengenai keberpihakan pemerintah daerah terhadap fungsi pelayanannya. Masyarakat akan cenderung melawan dan protes yang pada akhirnya menciptakan keresahan dengan menampakkannya melalui sikapnya yang merespon fungsi-fungsi pelayanan itu secara emosional.
Bahkan tidak jarang mereka mengorbankan akal sehat untuk melakukan reaksi berlebihan terhadap suatu kebijakan pemerintah daerah. Sebaliknya, upaya ini tentu akan mengorbankan rasa aman dan damai ditengah masyarakat serta berujung pada hilangnya hubungan sosial yang sepatutnya terbangun antara masyarakat dengan pemerintah daerahnya. Ancaman semacam ini dapat saja akan menjadi disintegrasi bangsa. Serta surutnya optimisme masyarakat terhadap pola kepemimpinan kepala daerahnya masing-masing
Jawaban atas semua itu tak lain adalah bagaimana memperkuat komitmen kebangsaan untuk dapat menumbuhkan saling percaya dan meningkatkan kepedulian sebagai bangsa yang besar dan memiliki resources yang melimpah. Bangsa Indonesia adalah bangsa besar dan memiliki potensi serta kapasitas untuk menjadi bangsa yang maju namun tetap bersatu. Kita semua secara tidak langsung tentu mencintai negara ini, dan juga memiliki harapan agar bangsa ini menjadi bangsa yang modern, maju, mandiri.
Apalagi paska era orde baru, kita pun terus mengalami peningkatan sistem demokrasi kearah yang lebih baik, walau pada perbaikan itu ada saja pihak yang melihat sisi kekurangannya untuk dimanfaatkan sebagai kelemahan dengan cara meruntuhkan sendi-sendi kebangsaan serta pemberitaan guna menggoyahkan keyakinan masyarakat terhadap sistem konstitusi kita. Namun seberapa besar komitmen untuk mempertahankannya, itulah yang harus ditampakkan dari apa yang di maksud dengan komitmen kebangsaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar