PROGRAM SOLUSI UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT SERING DIPOLITISASI OLEH KEPENTINGAN KELOMPOK

7/03/2022

PROGRAM SOLUSI UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT SERING DIPOLITISASI OLEH KEPENTINGAN KELOMPOK
Penulis : Andi Salim

Disparitas sosial dan ekonomi sejak dahulu hingga saat ini masih menganga lebar dan belum terentaskan oleh cara-cara kepemimpinan era rezim manapun, upaya untuk mengikisnya memang dilakukan oleh pemerintahan era siapapun, namun jika ditanyakan sekuat apa dan hasilnya bagaimana, hal itu masih jauh panggang dari api, termasuk rezim jokowi saat ini sekalipun.

Ungkapan sederet angka-angka dan rangkaian program guna menampakkan keberpihakan pada sisi kesejahteraan rakyat tentu bagian dari semua alasan dari setiap penguasa, bahwa mereka sedang, atau akan, bahkan sudah melakukan apapun terhadap situasi pengentasan kemiskinan dan membangun kesejahteraan masyarakat sejak masa kepemimpinannya.

Namun bagaikan melepas anak panah, review terhadap persoalan ini serta check and balances tidak pula dikerjakan agar memastikan berapa sesungguhnya angka kemiskinan itu yang nyata-nyata real penurunannya, serta berapa pula angka kesejahteraan itu meningkat. Sebab semua laporan jika sudah memasuki ruang kabinet untuk dilakukan pembahasan akan hal itu, tentu akan menjadi baik-baik saja.

Walau dibalik itu, masyarakat tetap pada kondisi yang sama bahkan bisa saja lebih parah dari sebelumnya. Seakan dimanipulasi oleh oknum sang pejabat negara, masyarakat pun terdiam dan hanya mengandalkan harapan serta doa yang semakin panjang hingga hal itu dapat membuka hati penguasanya serta memohon campur tangan Tuhan guna menyelesaikannya. Inilah cermin masyarakat kita saat ini, dimana ketegasan pemimpin diharapkan untuk serius memastikan terwujudnya upaya yang satu ini.

Pembenahan masalah ini sebenarnya harus ditarik pada aspek yang lebih jauh, agar tidak semata-mata melihat persoalan memenuhi air pada ember yang bocor, sebab membangun UKM bukan semata-mata memberikan dorongan kebijakan saja, namun juga harus dilihat pada sisi environment yang melingkupinya, sebab menanam pada lahan yang tandus tanpa air pun akan menjadi kesia-siaan belaka. Pemahaman ini harus dipakukan sebagai pengertian yang baku pula.

Apalagi dibalik ocehan yang disebut sebagai para ahli, tentu saja akan berbeda-beda pandangannya, yang semakin sulit pula dalam mencapai kongklusi persoalan tersebut. Maka tak heran pula jika kita akan melihat bahwa konsistensi mengatasi masalah ini memang menjadi sulit. Sebab para inisiator itu pun tidak berada pada situasi kebhatinan yang sama dari apa yang dirasakan masyarakat dengan tujuan atau program yang akan diterapkannya.

Sehingga banyak dari masyarakat seumpama minta cangkul, akan tetapi demi memperbesar anggaran dan belanja dari sektornya maka yang diprogramkan justru malah pemberian tractor yang menambah persoalan baru bagi para petani. Hal semacam ini pernah terjadi ketika Menteri Sosial Periode 2001-2004 dan 2004-2009 Bachtiar Chamsyah yang mencanangkan program sumbangan mesin jahit kepada masyarakat, yang pada akhirnya menjadikan beliau menjadi saksi dalam persidangan terdakwa kasus korupsi pengadaan mesin jahit tersebut pada akhirnya.

Berbagai persoalan kebijakan sering disalahgunakan oleh lapis dua atau lapis tiga dari pemimpin bangsa ini yang malah membelokkan atau sengaja menjadikan persoalan ini kearah untuk menguntungkan diri sendiri dan memperkuat sistem kroni atau kelompoknya agar dikembangkan oleh oknum tertentu, apalagi jika mereka berasal dari oposisi bahkan mungkin saja dari organisasi perlawanan terhadap pemerintah atau dari kelompok lain yang nyata-nyata bertentangan dengan ideology negara.

Bisa saja generasi muda kita sengaja dimatikan melalui pemberian kartu kredit yang nilainya sebenarnya kecil, namun karena status karyawan dan kecilnya penghasilan dibandingkan kebutuhan untuk mencukupi hidup, pada akhirnya menjadikan mereka sebagai penyandang status Blacklist, sehingga menutup kemungkinan bagi mereka untuk pada setiap program UMKM yang dicanangkan pemerintah, oleh karena pihak perbankan kita yang terafiliasi dengan kelompok tersebut. Sehingga partisipasi peserta program pemerintah hanya dari kelompok mereka saja.

Banyak program pemerintah yang seakan-akan menyelesaikan persoalan pengentasan kemiskinan dan sekaligus ingin mensejahterakan masyarakatnya, termasuk melalui program koperasi dan UKM yang seolah-olah langsung ke jantung persoalan masyarakat. Namun tanpa akses perbankan yang dibuka seluas-luasnya bagi generasi muda kita, tentu akan menjadi sulit pada akhirnya. Sebab akan mustahil jika saat ini memperoleh modal usaha selain mendapatkannya dari sistem perbankan yang tentu akan menyediakan bagi kebutuhan ini.

Selain itu pun masih terdapat sisi lain mengenai keberadaan mereka yang bertarung pada mekanisme pasar bebas, dimana mereka yang kuat duitnya tentu akan menjadi lawan yang sulit dikalahkan. Walau pemerintah memberlakukan intervensi tertentu seperti pengamanan ketahanan masyarakat dengan cara memberikan subsidi, namun hal itu masih diperlukan tinjauan lain guna menciptakan kemandirian bagi pelaku usaha muda dan pemula. Sehingga jangan sampai program apapun hanya dibiarkan lepas dari meja tanpa terkendali sebagaimana mestinya.

Keberadaan para penggerak ekonomi kerakyatan itu pun harus dilihat asal usulnya pula, jangan sampai yang ditunjuk justru malah melarikan persoalan ini menjadi kepentingan kelompoknya semata, Apalagi kita pun menjadi aneh ketika nama Fikri Bareno yang disinyalir sebagai wakil ketua komisi pemberdayaan umat dari organisasi MUI pusat yang merupakan forum bagi semua agama. Namun disisi lain, beliau pun merupakan korlap demo PA 212, tidakkah ini menjadi semakin aneh untuk kita cermati. Bahkan dari penelusuran media FIN, Fikri Bareno adalah satu dari sekian orang yang ingin menegakkan syariah Islam dengan sistem khilafah.

Dengan cara apa kita sebenarnya mengambil pengertian mengawal jokowi yang harus dilakukan oleh para pendukung dan pemilihnya dari 2 periode masa jabatan beliau, kalau bukan melakukan kritik internal agar para pembantunya benar-benar memahami bahwa masih banyak sisi pengawasan yang dilakukan masyarakat diberbagai daerah walau luput dari pantauan media, namun tidak akan pernah luput dari penglihatan masyarakat diberbagai kawasan ditanah air.

Hal ini harus menjadi perhatian agar mereka mewaspadai era keterbukaan informasi dan digitalisasi yang saat ini justru banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menyampaikan berbagai keluhan dari tumpulnya program pemerintah itu, termasuk kinerja menteri dan jajarannya yang lambat, malas dan bahkan sama sekali tidak kreatif. Sehingga persoalan pengentasan ini terus menerus bagaikan mimpi yang mendesak mereka untuk terbangun dari tidurnya.