JOKOWI ITU DIMENANGKAN OLEH RAKYAT BUKAN DARI KOALISI PARTAI POLITIK YANG MENGUSUNGNYA

6/03/2022

JOKOWI ITU DIMENANGKAN OLEH RAKYAT BUKAN DARI KOALISI PARTAI POLITIK YANG MENGUSUNGNYA
Penulis : Andi Salim

Jika kita menyimak apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, yang mana Presiden Joko Widodo semakin tegas dan bahkan berkali-kali menyatakan bahwa beliau tidak akan mengubah pernyataannya terkait wacana penundaan atau pengunduran jadwal pemilu yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Menurutnya, Jokowi sudah menyatakan tidak ingin menjadi presiden 3 periode. Itu adalah jawaban yang sama ketika isu penundaan pemilu muncul.

Namun hal itu direspon oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimuti Yudhoyono atau AHY yang menolak usulan Pemilu 2024 diundur. Bahkan dengan telak disebutkannya bahwa : "Sekali lagi tidak logis dan menurut saya memalukan cara berpikir seperti itu. Memain-mainkan suara rakyat, seolah-olah ini suara rakyat, rakyat yang mana?" kata dia dalam sambutan pelantikan pengurus DPD Demokrat Riau dan Banten secara virtual, Sabtu, 26 Februari 2022.

Hal itu pun belum lagi cukup, bahwa masih banyak penolakan tentang hal ini, walau terdapat pula pihak yang mendukung gagasan ini. Apalagi bagi kelompok penolak gagasan tersebut yang memang datangnya dari oposisi yang malah mengkaitkan mundurnya pelaksanaan pemilu tersebut sebagai pelanggaran HAM yang langsung dihubungkan bagi tegaknya Human Right / Hak Azasi kemanusiaan di Indonesia. Pemandangan semacam ini memperuncing perdebatan bagi banyak pihak termasuk bagi kita semua.

Penyampaian segala pandangan dalam konteks kebebasan berpendapat sebenarnya sah-sah saja untuk diutarakan, apalagi bagi tegaknya pelaksanaan konstitusi bernegara, namun melihat persoalan pun harus jernih serta memandang keterkaitan lain yang sangat erat dari sisi keselamatan warga negara itu sendiri. Bahwa hak masyarakat memang tidak boleh diamputasi atau dipermainkan, namun keselamatan jiwa mereka pun sama pentingnya bagi siapapun yang berkuasa saat ini. Inilah titik pemahaman krusial yang harus dicermati ketimbang sekedar pengalihan kekuasaan semata.

Walau Jokowi berakhirnya masa jabatannya semakin dekat berakhir ditahun 2024 mendatang, namun cara-cara berbagai pihak untuk merubah posisi UU demi mendapatkan kesempatan agar beliau dicalonkan kembali tersebut memang mutlak tidak dikehendakinya. Hal itu dikarenakan ketaatan dan penghormatannya pada konstitusi negara itulah yang membuatnya tidak bersedia. Akan tetapi kecenderungan pelaksanaan pemilu yang belum berakhir hingga saat ini tentu akan berdampak pada besarnya penularan dari variant baru Omicron yang sangat cepat pula penularannya.

Sebaiknya pihak oposisi atau mereka yang sering menyampaikan ujaran-ujaran kebencian terhadap dirinya segera menghentikan pernyataan apapun terkait sikap jokowi akan hal ini. Apalagi mengkait-kaitkan seolah-olah ada upaya atau rekayasa beliau untuk secara diam-diam mengkemasnya dibalik pernyataan beliau tersebut. Termasuk menyudutkannya pada pemahaman jika persoalan penundaan pemilu ini sebagai hambatan tegaknya HAM yang sebenarnya dirasakan jauh dari pengertian pelanggaran Hak Azasi Manusia yang sering diartikan bersifat masif dan sistematis.

Kita boleh saja memiliki pandanga yang bertolak belakang dengan pendapat pemerintah bahkan melakukan demontrasi dalam bentuk penyampaian pendapat untuk mempertegas apa yang ingin disampaikan. Namun menempuh jalan fitnah dan membelakangi kebenaran adalah kemunafikan dari cara-cara yang irasional untuk membodohi masyarakat kita yang sebenarnya sudah cerdas. Sebaiknya pihak oposisi atau siapapun yang haus akan kekuasaan, mempersiapkan diri untuk bertarung dalam pilpres 2024 yang akan datang.

Sebab, jika hanya terus melakukan upaya yang sama sebagaimana pola kampanye yang lalu, maka sesungguhnya hati nurani masyarakat akan terkonsentrasi pada kedudukan kebenaran dari siapa yang lebih objektif menyuarakannya. Tentu saja para penghasut dan penyebar fitnah itu akan kalah kembali pada akhirnya. Disanalah kunci pertarungan itu harus dipahami, bahwa kemenangan jokowi dimasa 2 periode yang lalu, terletak pada pijakan kebenaran yang dirasakan masyarakat berada pada posisinya untuk dipilih.

Sebenarnya pada awal pemilihan pertama dimusim pilpres 2014 yang lalu, banyak masyarakat yang bahkan tidak sama sekali mengenal jokowi baik track record atau pun sosok dan latar belakangnya, namun begitu gencarnya beliau disudutkan, sehingga masyarakat pun tertarik untuk membelanya pula. Disanalah kemenangan menjadi miliknya. Kenapa para lawan politiknya tidak mencermati dan mengambil pembelajaran dari hal ini. Bahwa pembelaan dari rakyat tentu saja akan memilih siapapun pada akhirnya.