BAGAIMANA PERSEPSI BAHAGIA BERDASARKAN OPINI MASYARAKATPenulis : Andi Salim
25/05/2023
Dalam konteks multi partai, tentu menjadi hal yang sulit untuk melihat ciri khas dari apa yang dijajakan KPU pusat melalui rangkaian verivikasi yang mereka lakukan terhadap penerimaan pendaftaran berbagai partai politik untuk selanjutnya ditawarkan kepada rakyat agar memilih partai mana yang lebih baik terutama dari tokoh-tokoh partai itu yang menjadi sentral penggerak organisasi tersebut, termasuk pendalaman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menjadi platform bagaimana kemudian partai itu akan digerakkan sebagai mesin politik. Sebab, bagaimana pun, selain merebut posisi kekuasaan, tujuan khusus partai politik itu tentu ingin memperjuangkan cita-cita mereka dalam mensejahterakan rakyat sekaligus memakmurkan bangsa dan negara ini.
Disadari bahwa membangun bangsa ini tidaklah akan mampu jika hanya oleh satu tangan, satu kelompok, bahkan satu partai sekalipun, meski pun dengan struktur dan kelembagaan yang lengkap dengan berbagai komponen SDM serta persiapan program yang memadai. Sebab, selain fakta bahwa indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, persoalan yang dihadapinya pun semakin kompleks oleh keberagaman dan etnis yang menjadi ciri khas kedaerahannya masing-masing. Belum lagi variabel waktu dari masa tertinggalnya berbagai kawasan yang sejak lama terbengkalai bahkan tak sedikit yang terisolasi hingga saat ini. Belum meratanya sumber informasi yang update pun masih menganga sebagai faktor sulitnya berbagai akselerasi pembanguan dan pemerataan kesejahteraan dapat dituntaskan.
Maka sejenius apa pun anda, akan menjadi mustahil dalam mendapatkan kerangka yang utuh dari apa yang menjadi kemauan serta harapan masyarakat sepenuhnya. Dibalik itu, persoalan pembangunan sektor riil saja, sesungguhnya kita belum sepenuhnya mendapatkan posisi pemerataan yang setara atau equal antar berbagai wilayah. Hal itu terlihat dari ketimpangan pendapatan daerah / APBD yang perolehannya sangat variatif sehingga mendatangkan kesenjangan baik sosial maupun ekonomi. Apalagi faktor ukuran kebahagiaan masyarakat, sebab berbagai rilis yang dikeluarkan oleh BPS hanya sebatas angka-angka dari politik negara yang menyuarakan layaknya pelangi pasca turun hujan. Sebab disparitas indeks kebahagiaan di setiap daerah tentu selaras dengan kebutuhan hidup. Dimana kebutuhan hidup akan terkait pula dengan tingkat pendapatan dan seterusnya.
Kebahagiaan tiap negara juga berbeda. Hal ini dapat dilihat berdasarkan World Happiness Report 2021 bahwa negara Guatemala dan Uruguay memiliki indeks kebahagiaan lebih tinggi dari Singapura yang sebenarnya memiliki PDB lebih tinggi dari kedua negara tersebut. PDB Singapura sebesar 390 miliar dollar AS sedangkan Guatemala sebesar 84,5 miliar dollar AS, dan Uruguay sebesar 56,7 miliar dollar AS. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan bukan semata-mata soal ekonomi, tetapi mencakup unsur kehidupan lainnya. Artinya, pada kondisi tertentu, indeks kebahagiaan pun akan berbeda atau bisa saja tidak terkait dengan pendapatan individu sekitanya taraf hidup masyarakatnya telah mencapai level diatas garis kemiskinan. Pada kondisi ini, pendapatan bukan lagi menjadi syarat utama dalam mencapai kebahagiaan.
Naiknya angka perceraian menjadi indikator bahwa upaya mencapai kebahagiaan menjadi pupus. Sedangkan tingginya tingkat perceraian di suatu daerah selalu terkait pada tingkat kesejahteraan atau pemenuhan batas minimum kebutuhan hidup dari para pelaku rumah tangga saat ini. Walau pada kondisi perkotaan, hal itu sedikit berbeda, namun sebagian besar masyarakat daerah cenderung gagal menggapai kondisi kemapanan dalam faktor ekonomi dan sosial mereka, sehingga berkecenderungan gagalnya menggapai kebahagiaan. Termasuk terbatasnya ketersediaan peluang berusaha dan kurangnya lapangan pekerjaan yang mampu diakses oleh mereka. Faktor lain yang mempengaruhi itu adalah sumber daya alam yang tidak merata, sehingga menyulitkan berkembangnya iklim berusaha atau sarana informasi dan transformasi yang minim ke kawasan tertentu.
Faktor kebahagiaan pun akan terkait dengan keleluasaan dalam apresiasi terhadap seni dan budaya. Apalagi terhadap kebebasan melaksanakan peribadatan dari pemeluk agama non muslim serta penghayat keyakinan yang ada di Indonesia. Alangkah mustahilnya mendapatkan indikator kebahagiaan tanpa menyandingkannya pada indikator penerapan toleransi diberbagai daerah. Jika pun BPS melaksanakan survey atas indeks kebahagiaan masyarakat saat ini, sesungguhnya angka-angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kualitas kebahagiaan yang sesungguhnya. Kecuali menyatukan instrumen berbagai faktor yang penulis sebutkan diatas, bahwa keterkaitan kebahagiaan terhadap faktor lain merupakan sebuah indikator kemutlakan sekaligus menjadi variabel yang diukur secara terukur.
Jika PDB Per Kapita Singapura dilaporkan sebesar 82,794.000 USD pada 2022 dianggap masih kalah kebahagiannya dengan Guatemala, Namun hal itu jangan begitu saja dibalik, sebab tanpa kemapanan hidup, mustahil akan mencapai kebahagiaan. Hal yang perlu kita cermati adalah bagaimana mungkin Begitu beraninya BPS mengeluarkan laporannya terhadap indeks kebahagiaan masyarakat ditengah minimnya RPTRA, fasilitas kesenian, ruang rekreasi serta nihilnya gedung-gedung apresiasi terhadap komunitas toleransi di tengah masyarakat guna tegaknya aturan dan nilai-nilai yang mengikat keberagaman berbangsa dan bernegara dari kriteria Indeks Kebahagiaan, dimana pada tahun 2014, kebahagiaan masyarakat itu diukur dari kepuasan hidup, sedangkan pada tahun 2017 ditambah menjadi dua dimensi, yaitu perasaan dan makna hidup.
Hingga pada tahun 2021, BPS menggunakan tiga dimensi yaitu kepuasan hidup, perasaan dan makna hidup dalam mengukur tingkat kebahagiaan. Sedangkan kriteria dari laporan yang sering dihubungkan dalam mengukur kebahagiaan dunia selalu mengacu pada enam faktor, yaitu produk domestik bruto, harapan hidup, kedermawanan, dukungan sosial, kebebasan, dan korupsi. Minimnya keterkaitan pada berbagai kondisi dan harapan masyarakat, sesungguhnya belum menggambarkan presisinya gambaran kebahagiaan yang mampu di ilustrasikan kedalam angka-angka, apalagi banyaknya pelanggaran HAM dan pelarangan pembangunan rumah rumah ibadah bagi komunitas non muslim yang terjadi diberbagai daerah. Lantas kebahagiaan seperti apa yang sedang dilaporkan oleh BPS saat ini sehingga pantas untuk diterima sebagai laporan yang riil bagi fakta dan kenyataan yang ada ditengah masyarakat indonesia khususnya.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Dalam konteks multi partai, tentu menjadi hal yang sulit untuk melihat ciri khas dari apa yang dijajakan KPU pusat melalui rangkaian verivikasi yang mereka lakukan terhadap penerimaan pendaftaran berbagai partai politik untuk selanjutnya ditawarkan kepada rakyat agar memilih partai mana yang lebih baik terutama dari tokoh-tokoh partai itu yang menjadi sentral penggerak organisasi tersebut, termasuk pendalaman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menjadi platform bagaimana kemudian partai itu akan digerakkan sebagai mesin politik. Sebab, bagaimana pun, selain merebut posisi kekuasaan, tujuan khusus partai politik itu tentu ingin memperjuangkan cita-cita mereka dalam mensejahterakan rakyat sekaligus memakmurkan bangsa dan negara ini.
Disadari bahwa membangun bangsa ini tidaklah akan mampu jika hanya oleh satu tangan, satu kelompok, bahkan satu partai sekalipun, meski pun dengan struktur dan kelembagaan yang lengkap dengan berbagai komponen SDM serta persiapan program yang memadai. Sebab, selain fakta bahwa indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, persoalan yang dihadapinya pun semakin kompleks oleh keberagaman dan etnis yang menjadi ciri khas kedaerahannya masing-masing. Belum lagi variabel waktu dari masa tertinggalnya berbagai kawasan yang sejak lama terbengkalai bahkan tak sedikit yang terisolasi hingga saat ini. Belum meratanya sumber informasi yang update pun masih menganga sebagai faktor sulitnya berbagai akselerasi pembanguan dan pemerataan kesejahteraan dapat dituntaskan.
Maka sejenius apa pun anda, akan menjadi mustahil dalam mendapatkan kerangka yang utuh dari apa yang menjadi kemauan serta harapan masyarakat sepenuhnya. Dibalik itu, persoalan pembangunan sektor riil saja, sesungguhnya kita belum sepenuhnya mendapatkan posisi pemerataan yang setara atau equal antar berbagai wilayah. Hal itu terlihat dari ketimpangan pendapatan daerah / APBD yang perolehannya sangat variatif sehingga mendatangkan kesenjangan baik sosial maupun ekonomi. Apalagi faktor ukuran kebahagiaan masyarakat, sebab berbagai rilis yang dikeluarkan oleh BPS hanya sebatas angka-angka dari politik negara yang menyuarakan layaknya pelangi pasca turun hujan. Sebab disparitas indeks kebahagiaan di setiap daerah tentu selaras dengan kebutuhan hidup. Dimana kebutuhan hidup akan terkait pula dengan tingkat pendapatan dan seterusnya.
Kebahagiaan tiap negara juga berbeda. Hal ini dapat dilihat berdasarkan World Happiness Report 2021 bahwa negara Guatemala dan Uruguay memiliki indeks kebahagiaan lebih tinggi dari Singapura yang sebenarnya memiliki PDB lebih tinggi dari kedua negara tersebut. PDB Singapura sebesar 390 miliar dollar AS sedangkan Guatemala sebesar 84,5 miliar dollar AS, dan Uruguay sebesar 56,7 miliar dollar AS. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan bukan semata-mata soal ekonomi, tetapi mencakup unsur kehidupan lainnya. Artinya, pada kondisi tertentu, indeks kebahagiaan pun akan berbeda atau bisa saja tidak terkait dengan pendapatan individu sekitanya taraf hidup masyarakatnya telah mencapai level diatas garis kemiskinan. Pada kondisi ini, pendapatan bukan lagi menjadi syarat utama dalam mencapai kebahagiaan.
Naiknya angka perceraian menjadi indikator bahwa upaya mencapai kebahagiaan menjadi pupus. Sedangkan tingginya tingkat perceraian di suatu daerah selalu terkait pada tingkat kesejahteraan atau pemenuhan batas minimum kebutuhan hidup dari para pelaku rumah tangga saat ini. Walau pada kondisi perkotaan, hal itu sedikit berbeda, namun sebagian besar masyarakat daerah cenderung gagal menggapai kondisi kemapanan dalam faktor ekonomi dan sosial mereka, sehingga berkecenderungan gagalnya menggapai kebahagiaan. Termasuk terbatasnya ketersediaan peluang berusaha dan kurangnya lapangan pekerjaan yang mampu diakses oleh mereka. Faktor lain yang mempengaruhi itu adalah sumber daya alam yang tidak merata, sehingga menyulitkan berkembangnya iklim berusaha atau sarana informasi dan transformasi yang minim ke kawasan tertentu.
Faktor kebahagiaan pun akan terkait dengan keleluasaan dalam apresiasi terhadap seni dan budaya. Apalagi terhadap kebebasan melaksanakan peribadatan dari pemeluk agama non muslim serta penghayat keyakinan yang ada di Indonesia. Alangkah mustahilnya mendapatkan indikator kebahagiaan tanpa menyandingkannya pada indikator penerapan toleransi diberbagai daerah. Jika pun BPS melaksanakan survey atas indeks kebahagiaan masyarakat saat ini, sesungguhnya angka-angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kualitas kebahagiaan yang sesungguhnya. Kecuali menyatukan instrumen berbagai faktor yang penulis sebutkan diatas, bahwa keterkaitan kebahagiaan terhadap faktor lain merupakan sebuah indikator kemutlakan sekaligus menjadi variabel yang diukur secara terukur.
Jika PDB Per Kapita Singapura dilaporkan sebesar 82,794.000 USD pada 2022 dianggap masih kalah kebahagiannya dengan Guatemala, Namun hal itu jangan begitu saja dibalik, sebab tanpa kemapanan hidup, mustahil akan mencapai kebahagiaan. Hal yang perlu kita cermati adalah bagaimana mungkin Begitu beraninya BPS mengeluarkan laporannya terhadap indeks kebahagiaan masyarakat ditengah minimnya RPTRA, fasilitas kesenian, ruang rekreasi serta nihilnya gedung-gedung apresiasi terhadap komunitas toleransi di tengah masyarakat guna tegaknya aturan dan nilai-nilai yang mengikat keberagaman berbangsa dan bernegara dari kriteria Indeks Kebahagiaan, dimana pada tahun 2014, kebahagiaan masyarakat itu diukur dari kepuasan hidup, sedangkan pada tahun 2017 ditambah menjadi dua dimensi, yaitu perasaan dan makna hidup.
Hingga pada tahun 2021, BPS menggunakan tiga dimensi yaitu kepuasan hidup, perasaan dan makna hidup dalam mengukur tingkat kebahagiaan. Sedangkan kriteria dari laporan yang sering dihubungkan dalam mengukur kebahagiaan dunia selalu mengacu pada enam faktor, yaitu produk domestik bruto, harapan hidup, kedermawanan, dukungan sosial, kebebasan, dan korupsi. Minimnya keterkaitan pada berbagai kondisi dan harapan masyarakat, sesungguhnya belum menggambarkan presisinya gambaran kebahagiaan yang mampu di ilustrasikan kedalam angka-angka, apalagi banyaknya pelanggaran HAM dan pelarangan pembangunan rumah rumah ibadah bagi komunitas non muslim yang terjadi diberbagai daerah. Lantas kebahagiaan seperti apa yang sedang dilaporkan oleh BPS saat ini sehingga pantas untuk diterima sebagai laporan yang riil bagi fakta dan kenyataan yang ada ditengah masyarakat indonesia khususnya.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar