Penulis : Andi Salim
Tahun ini memang sudah memasuki tahun politik, sejak dibukanya pendaftaran partai yang diverifikasi. Terdapat 40 partai yang lolos menjadi peserta pemilu pada ajang pesta rakyat tahun 2024 yang akan datang. Posisi pemilu serentak untuk menghemat anggaran tentu saja mempengaruhi atmosfer percakapan disana sini, termasuk noise yang ditimbulkannya. Sebab siapa pun mengemukakan pendapatnya agar didengar sekaligus mempengaruhi orang lain tentunya. Maka tak heran disetiap Group sosial media. Isu-isu strategis pun dimainkan, baik untuk mengamankan posisinya atau pun menyerang pihak lain agar membuyarkan strategi lawan.
Bahkan tak jarang isu dari persoalan tertentu, diseret, diangkat, diviralkan, apalagi terdapat informasi yang menghebohkan ditengah masyarakat sebagai olahan yang dimainkan. Termasuk seperti kejadian pemukulan anggota DPRD Palembang bernama Sukri Zen terhadap seorang perempuan yang terjadi kemarin. Apalagi isu Ferdy Sambo yang saat ini belum kunjung usai kepersidangan. Segalanya itu menjadi santapan publik yang menarik untuk dimainkan. Para pemainnya pun menjadi beragam, apakah mereka datangnya dari kalangan partai politik, para tokoh Organisasi masyarakat, atau perorangan yang sedang kegandrungan aksi panjat sosial.
Media pemberitaan pun tak kalah gaduhnya, corong informasi yang telah lama dipahami menjadi langganan masyarakat tentu saja dari tayangan stasiun televisi antara Metrotv versus TvOne untuk mengambil posisi benang merah atas berbagai isu nasional yang berkembang. Walau media mainstream pun memberikan imbuhan sebagai suplemen bagi perimbangan sekaligus asupan informasi yang dibutuhkan sebagai sudut angle lainnya. Seperti CNN Indonesia, Tribun News, Kompas dan lainnya, yang sering mengangkat lauk pauk bagi hangatnya media tanah air kita. Sehingga semua pihak akan melengkapi amunisi persenjataannya untuk melakukan debat kusir dalam berbagai diskusi hingga 2024 nanti.
Wacana menghadirkan Capres yang tidak sekedar 2 pasang sebagaimana Pilpres 2014 dan 2019 pun ditiupkan, alasannya untuk mengurangi tensi polarisasi politik yang memanas, bahkan melahirkan pembelahan politik yang menguras energi masyarakat. Sehingga bila lebih banyak calon presiden tentu akan lebih baik. Namun ada juga pihak yang mengatakan, dalam situasi ketika stabilitas ekonomi belum sepenuhnya pulih, ketidakpastian situasi global, pandemi yang belum sepenuhnya berakhir, sehingga Indonesia memerlukan pelaksanaan pilpres yang demokratis, cepat, kredibel, dan bagaimana memastikan pilpres ini hanya berlangsung satu putaran saja, oleh karena biayanya yang menguras kocek negara.
Tarik menarik dukungan kepada siapa calon presiden yang akan diusung pun menjadi bagian yang tak terelakkan, bahkan klaim parpol semakin menandaskan pengakuannya, bahwa merekalah selaku partai politik yang memiliki legal standing sebagai pihak yang legitimed dalam mengusung siapa capres dan cawapres yang akan direkomendasikannya ke KPU nanti, sehingga pernyataan kearah sana semakin tajam untuk menuding bahwa wacana ormas atau relawan untuk mengusung siapa pun bukanlah pihak yang memiliki kewenangan dalam hal itu. Meskipun dibalik itu semua disadari bahwa masyarakat masih sering menyalurkan aspirasinya agar kepada siapa dukungan capres dan cawapres yang dikehendakinya untuk disalurkan.
Belum lagi kita melihat pemetaan koalisi parsial yang saat ini terpetakan, baik antara partai Gerindra dengan PKB, atau koalisi KIB yang terdiri dari partai Golkar, PAN dan PPP, serta upaya masyarakat dalam menerka kearah mana pilihan PDI Perjuangan dalam menentukan sikapnya, apakah berdiri sendiri atau menggandeng partai politik lain. Sebab masih ada tersisa 3 partai yang saat ini memiliki kursi di Senayan, sebut saja partai Demokrat, PKS dan Nasdem. Dimana sebagian kalangan sudah dapat memastikan bahwa PKS dan Demokrat adalah bagian satu paket yang memiliki rekam jejak selama SBY berkuasa di era 2004 hingga 2014 silam. Praktis yang menjadi amatan kita semua akan tertuju kepada partai Nasdem pada akhirnya.
Berbagai prediksi di coba dikupas melalui pengamatan berbagai sisi serta oleh pihak baik yang dekat dengan kekuasaan atau pun para petinggi partai beserta pejabat teras dari partai oposisi yang saat ini ramai menyampaikan kisi-kisi politiknya. Bahkan tak jarang berbagai pertemuan baik formal atau pun informal digelar disana sini untuk sekedar saling mengintip dan mengembangkan sekaligus menebalkan dugaan kearah mana dermaga politik ini akan bermuara. Hitungannya tak lain akan memperkirakan arah koalisi partai dan siapa capres dan cawapres yang akan muncul serta berapa pasang yang akan ikut dipemilihannya nanti.
Namun satu hal yang penulis perlu sampaikan, bahwa politik tidak selamanya unpredictable, artinya tidak selamanya politik itu sebagai bola liar yang susah untuk di prediksi. Adakalanya treck record dan trending position menjadi ukurannya. Sehingga fakta-fakta dan berbagai indikator dan prediksi dapat diungkapkan. Walau Jokowi tidak lagi menjadi peserta dalam pilpres 2024 nanti, namun faktanya koalisi yang saat ini tergabung dalam pemerintahan Jokowi dirasakan solid dan demikian kokohnya. Lantas, apakah koalisi semacam ini tidak akan terjadi lagi, sehingga mereka hanya memberikan akses kepada masyarakat sekiranya punya kesesuaian dengan keinginan koalisi partai tersebut.
Sehingga masyarakat jangan terlalu menduga-duga jika pemilu 2024 nanti seolah-olah menjadi bola liar, apalagi tokoh-tokoh partai yang berkecimpung di dunia politik Indonesia ini pun bukanlah pelaku politik kemaren sore yang memiliki rekam jejak pendek. Mereka bahkan menghabiskan umurnya untuk mendalami serta mengabdikan hampir seluruh hidupnya guna menajamkan perencanaan agar realisasinya tidak jauh dari target yang telah ditentukannya. Jika para pakar ekonomi, perbankan, sosial mampu membuat target dimana realisasinya tidak jauh berbeda dengan apa yang direncanakan, termasuk prediksi yang dilakukan lembaga survey politik yang sering mempublikasikannya melalui Quick Count yang nyaris sama dengan hasil perhitungan KPU, maka apakah bidang politik selalu bersifat unpredictable.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
#jkwguard #Andisalim #Toleransiindonesia #TI Mari Bertoleransi, silahkan share
Bahkan tak jarang isu dari persoalan tertentu, diseret, diangkat, diviralkan, apalagi terdapat informasi yang menghebohkan ditengah masyarakat sebagai olahan yang dimainkan. Termasuk seperti kejadian pemukulan anggota DPRD Palembang bernama Sukri Zen terhadap seorang perempuan yang terjadi kemarin. Apalagi isu Ferdy Sambo yang saat ini belum kunjung usai kepersidangan. Segalanya itu menjadi santapan publik yang menarik untuk dimainkan. Para pemainnya pun menjadi beragam, apakah mereka datangnya dari kalangan partai politik, para tokoh Organisasi masyarakat, atau perorangan yang sedang kegandrungan aksi panjat sosial.
Media pemberitaan pun tak kalah gaduhnya, corong informasi yang telah lama dipahami menjadi langganan masyarakat tentu saja dari tayangan stasiun televisi antara Metrotv versus TvOne untuk mengambil posisi benang merah atas berbagai isu nasional yang berkembang. Walau media mainstream pun memberikan imbuhan sebagai suplemen bagi perimbangan sekaligus asupan informasi yang dibutuhkan sebagai sudut angle lainnya. Seperti CNN Indonesia, Tribun News, Kompas dan lainnya, yang sering mengangkat lauk pauk bagi hangatnya media tanah air kita. Sehingga semua pihak akan melengkapi amunisi persenjataannya untuk melakukan debat kusir dalam berbagai diskusi hingga 2024 nanti.
Wacana menghadirkan Capres yang tidak sekedar 2 pasang sebagaimana Pilpres 2014 dan 2019 pun ditiupkan, alasannya untuk mengurangi tensi polarisasi politik yang memanas, bahkan melahirkan pembelahan politik yang menguras energi masyarakat. Sehingga bila lebih banyak calon presiden tentu akan lebih baik. Namun ada juga pihak yang mengatakan, dalam situasi ketika stabilitas ekonomi belum sepenuhnya pulih, ketidakpastian situasi global, pandemi yang belum sepenuhnya berakhir, sehingga Indonesia memerlukan pelaksanaan pilpres yang demokratis, cepat, kredibel, dan bagaimana memastikan pilpres ini hanya berlangsung satu putaran saja, oleh karena biayanya yang menguras kocek negara.
Tarik menarik dukungan kepada siapa calon presiden yang akan diusung pun menjadi bagian yang tak terelakkan, bahkan klaim parpol semakin menandaskan pengakuannya, bahwa merekalah selaku partai politik yang memiliki legal standing sebagai pihak yang legitimed dalam mengusung siapa capres dan cawapres yang akan direkomendasikannya ke KPU nanti, sehingga pernyataan kearah sana semakin tajam untuk menuding bahwa wacana ormas atau relawan untuk mengusung siapa pun bukanlah pihak yang memiliki kewenangan dalam hal itu. Meskipun dibalik itu semua disadari bahwa masyarakat masih sering menyalurkan aspirasinya agar kepada siapa dukungan capres dan cawapres yang dikehendakinya untuk disalurkan.
Belum lagi kita melihat pemetaan koalisi parsial yang saat ini terpetakan, baik antara partai Gerindra dengan PKB, atau koalisi KIB yang terdiri dari partai Golkar, PAN dan PPP, serta upaya masyarakat dalam menerka kearah mana pilihan PDI Perjuangan dalam menentukan sikapnya, apakah berdiri sendiri atau menggandeng partai politik lain. Sebab masih ada tersisa 3 partai yang saat ini memiliki kursi di Senayan, sebut saja partai Demokrat, PKS dan Nasdem. Dimana sebagian kalangan sudah dapat memastikan bahwa PKS dan Demokrat adalah bagian satu paket yang memiliki rekam jejak selama SBY berkuasa di era 2004 hingga 2014 silam. Praktis yang menjadi amatan kita semua akan tertuju kepada partai Nasdem pada akhirnya.
Berbagai prediksi di coba dikupas melalui pengamatan berbagai sisi serta oleh pihak baik yang dekat dengan kekuasaan atau pun para petinggi partai beserta pejabat teras dari partai oposisi yang saat ini ramai menyampaikan kisi-kisi politiknya. Bahkan tak jarang berbagai pertemuan baik formal atau pun informal digelar disana sini untuk sekedar saling mengintip dan mengembangkan sekaligus menebalkan dugaan kearah mana dermaga politik ini akan bermuara. Hitungannya tak lain akan memperkirakan arah koalisi partai dan siapa capres dan cawapres yang akan muncul serta berapa pasang yang akan ikut dipemilihannya nanti.
Namun satu hal yang penulis perlu sampaikan, bahwa politik tidak selamanya unpredictable, artinya tidak selamanya politik itu sebagai bola liar yang susah untuk di prediksi. Adakalanya treck record dan trending position menjadi ukurannya. Sehingga fakta-fakta dan berbagai indikator dan prediksi dapat diungkapkan. Walau Jokowi tidak lagi menjadi peserta dalam pilpres 2024 nanti, namun faktanya koalisi yang saat ini tergabung dalam pemerintahan Jokowi dirasakan solid dan demikian kokohnya. Lantas, apakah koalisi semacam ini tidak akan terjadi lagi, sehingga mereka hanya memberikan akses kepada masyarakat sekiranya punya kesesuaian dengan keinginan koalisi partai tersebut.
Sehingga masyarakat jangan terlalu menduga-duga jika pemilu 2024 nanti seolah-olah menjadi bola liar, apalagi tokoh-tokoh partai yang berkecimpung di dunia politik Indonesia ini pun bukanlah pelaku politik kemaren sore yang memiliki rekam jejak pendek. Mereka bahkan menghabiskan umurnya untuk mendalami serta mengabdikan hampir seluruh hidupnya guna menajamkan perencanaan agar realisasinya tidak jauh dari target yang telah ditentukannya. Jika para pakar ekonomi, perbankan, sosial mampu membuat target dimana realisasinya tidak jauh berbeda dengan apa yang direncanakan, termasuk prediksi yang dilakukan lembaga survey politik yang sering mempublikasikannya melalui Quick Count yang nyaris sama dengan hasil perhitungan KPU, maka apakah bidang politik selalu bersifat unpredictable.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
#jkwguard #Andisalim #Toleransiindonesia #TI Mari Bertoleransi, silahkan share
Tidak ada komentar:
Posting Komentar