Penulis : Andi Salim
Sejarah lama tentu harus menjadi pemikiran kita bersama, bahwa pilihan atas diksi kemerdekaan versus berintegrasi adalah bukti bahwa siapa pun yang dihadapkan pada pilihan tersebut tentu akan memilih kemerdekaan, sama halnya ketika kita dihadapkan pada pilihan apakah memilih bekerja di negaranya sendiri dengan memilih bekerja diluar negri, tentu saja kita akan melakukan pilihan bekerja dinegri sendiri, jika hal tersebut merupakan choice yang bisa dipilih. Walau ada juga yang mengambil pilihan yang berbeda, namun persentasenya tentu tidak sebesar pilihan pertama. Sebab merdeka selalu di identikkan dengan kata bebas dari suatu ikatan atau terikat.
Indonesia pernah mengalami duka perpisahan atas referendum Timor timur yang dahulu digelar oleh PBB, dimana choice yang dimunculkan pada masyarakat Timor Timur kala itu untuk memilih MERDEKA atau BERINTEGRASI dengan NKRI, nyatanya pilihan untuk menentukan nasibnya sendiri adalah fakta yang tak bisa dibantah dari naluri kemanusiaan, kemana sesungguhnya arah pilihan seseorang atau masyarakat untuk menentukan sikapnya. Sebab sesungguhnya pilihan yang tidak berimbang dari values yang dihadapkan bukan kesetaraan, seperti halnya jika sekiranya pilihan tersebut memiliki nilai yang sama, tentu saja persentase choice dari para pemilih akan menjadi berimbang.
Terdapat beberapa wilayah yang hingga saat ini ingin memisahkan dirinya dari penggabungan atas negara lain didunia, sebut saja Catalunia / Barcelona yang ingin memisahkan diri dari negara Spanyol, atau Irlandia utara dan Wales yang ingin pula memisahkan diri dari Inggris Raya. Akan tetapi upaya itu terus terganjal dan dihalang-halangi, sebab jika pun diadakan referendum dimana negri induknya begitu sangat makmur pasti akan terkalahkan oleh opsi merdeka yang merupakan dambaan bagi setiap orang atau kelompok untuk meraihnya, jika hal tersebut dimungkinkan untuk didapati. Walau negara induknya merupakan negara yang makmur sekalipun, namun pilihan merdeka akan jatuh sebagai choice masyarakatnya.
Kejahatan akan terjadi sekiranya ada kesempatan, kata itu sering kita dengar sebagai bentuk kewaspadaan dari kita semua agar mewaspadai tindak-tanduk untuk membekali diri agar tidak mengenakan perhiasan di muka umum atau dijalanan yang merupakan lalu lintas publik. Sebab unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Walau secara umum, dalam hal penyelidikan dan penyelidik akan melihat dari sisi actus reus akan didahulukan untuk dijadikan dasar dalam pemeriksaan lanjutan, namun unsur mens rea (sikap batin) yang bukan merupakan phisik menjadi penting pula untuk dibuktikan pada tahap berikutnya.
Dari delik mens rea tersebut hukum dapat melihat objektifitas suatu tindak pidana dan motif apa yang menyebabkan kejahatan itu terjadi. Demikian pula jika kita melihat maraknya intoleransi yang mengemuka saat ini, naiknya ujaran kebencian dan narasi hoaks yang lalu lalang di hampir semua media sosial, tentu dibarengi dengan maksud tertentu serta tujuan apa yang akan diraihnya. Apalagi dibalik itu, kita dikejutkan pada gerakan Khilafah dan upaya terhadap rong-rongan kedaulatan NKRI, bahkan kelompok ini semakin nyata untuk saling membela satu dengan lainnya, agar kebijakan pemerintah semakin gamang sehingga peran penegakan hukum menjadi tumpul.
Kepala BNPT Boy Rafly Amar menyampaikan bahwa paham radikalisme dan intoleransi serta terorisme dilakukan dalam berbagai sarana, termasuk menggunakan media sosial dan media tatap muka. Terdapat 600 akun yang berpotensi melakukan radikalisme dan intoleransi di media sosial, melalui monitoring yang dilakukan bersama dengan melibatkan pihak Kepolisian, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Nasional (BIN) maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika. Disamping itu, tertangkapnya terduga teroris sebanyak 364 orang yang diduga mengancam kedaulatan negara.
Maka upaya mapping Masjid pun dianggap sebagai solusi sebagaimana yang disampaikan Brigjen Pol Umar Effendi. Sebab media media sosial, media tatap muka untuk menyampaikan narasi intoleransi sering digunakan menggunakan sarana tempat ibadah sebagai media tatap muka dalam menyampaikan narasi intoleransi dan radikalisme ke hadapan publik apalagi di indonesia terdapat 287.064 mesjid dan 345.336 musholla yang tersebar di seluruh indonesia. Tentu saja alasan Brigjen Pol. Umar yang menyebutkan bahwa pihak Kepolisian akan melakukan pemetaan masjid untuk mencegah paham radikalisme dan terorisme merupakan hal yang patut diapresiasi.
Namun pandangan lain datang dari Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa aksi radikalisme itu justru berasal dari rumah kontrakan. Seperti aksi-aksi pembuatan bom, membentuk kelompok-kelompok dan jaringan, bahkan membuat aksi radikalisme. Sehingga JK mendorong untuk memeriksa semua rumah kontrakan. Tudingan itu tentu beralasan dari berbagai penangkapan pihak kepolisian yang menggerebek teroris tersebut dibeberapa kejadian penangkapannya. Akan tetapi narasi dan ajakan serta hasutan yang diserukan kepada publik sebagai sarana tatap muka, tentu tidak ditempat sebagaimana yang dituduhkannya.
Senada dengan itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman pun merespon hal ini dengan menyatakan bahwa pembiaran terhadap gerakan intoleransi di Indonesia akan sangat berbahaya. Disamping itu, menurut data yang tercatat, bahwa Jawa Barat (Jabar) merupakan provinsi di Indonesia dengan jumlah masjid atau mushalla terbanyak. Provinsi yang beribukotakan Bandung ini memiliki 56.106 masjid dan 43.028 mushalla dengan kepadatan penduduk mencapai 42 juta penduduk. Sehingga diainyalir jika provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan kasus intoleransi dan radikalisme tertinggi di Indonesia.
Kepolisian negara dan TNI adalah alat kelembagaan untuk melindungi segenap bangsa indonesia dari ancaman terhadap kedaulatan negara dan keamanan rakyatnya, maka dalam konteks tersebut semestinya masyarakat harus percaya bahwa fakta ancaman terhadap bahaya terorisme dan radikalisme ekstrem serta ujaran kebencian melalui sikap yang intoleransi terhadap sesama warga bangsa merupakan ancaman yang serius serta harus dicermati secara sungguh-sungguh, bahwa masjid dan musholla memang sepatutnya menjadi sakral sepanjang penggunaannya sebagai sarana ibadah, oleh karenanya memang harus steril dari ajakan radikalisme ekstrem dan terorisme yang membahayakan kedaulatan negara.
#jkwguard #Andisalim #Toleransiindonesia #TI Mari Bertoleransi, silahkan share
Indonesia pernah mengalami duka perpisahan atas referendum Timor timur yang dahulu digelar oleh PBB, dimana choice yang dimunculkan pada masyarakat Timor Timur kala itu untuk memilih MERDEKA atau BERINTEGRASI dengan NKRI, nyatanya pilihan untuk menentukan nasibnya sendiri adalah fakta yang tak bisa dibantah dari naluri kemanusiaan, kemana sesungguhnya arah pilihan seseorang atau masyarakat untuk menentukan sikapnya. Sebab sesungguhnya pilihan yang tidak berimbang dari values yang dihadapkan bukan kesetaraan, seperti halnya jika sekiranya pilihan tersebut memiliki nilai yang sama, tentu saja persentase choice dari para pemilih akan menjadi berimbang.
Terdapat beberapa wilayah yang hingga saat ini ingin memisahkan dirinya dari penggabungan atas negara lain didunia, sebut saja Catalunia / Barcelona yang ingin memisahkan diri dari negara Spanyol, atau Irlandia utara dan Wales yang ingin pula memisahkan diri dari Inggris Raya. Akan tetapi upaya itu terus terganjal dan dihalang-halangi, sebab jika pun diadakan referendum dimana negri induknya begitu sangat makmur pasti akan terkalahkan oleh opsi merdeka yang merupakan dambaan bagi setiap orang atau kelompok untuk meraihnya, jika hal tersebut dimungkinkan untuk didapati. Walau negara induknya merupakan negara yang makmur sekalipun, namun pilihan merdeka akan jatuh sebagai choice masyarakatnya.
Kejahatan akan terjadi sekiranya ada kesempatan, kata itu sering kita dengar sebagai bentuk kewaspadaan dari kita semua agar mewaspadai tindak-tanduk untuk membekali diri agar tidak mengenakan perhiasan di muka umum atau dijalanan yang merupakan lalu lintas publik. Sebab unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Walau secara umum, dalam hal penyelidikan dan penyelidik akan melihat dari sisi actus reus akan didahulukan untuk dijadikan dasar dalam pemeriksaan lanjutan, namun unsur mens rea (sikap batin) yang bukan merupakan phisik menjadi penting pula untuk dibuktikan pada tahap berikutnya.
Dari delik mens rea tersebut hukum dapat melihat objektifitas suatu tindak pidana dan motif apa yang menyebabkan kejahatan itu terjadi. Demikian pula jika kita melihat maraknya intoleransi yang mengemuka saat ini, naiknya ujaran kebencian dan narasi hoaks yang lalu lalang di hampir semua media sosial, tentu dibarengi dengan maksud tertentu serta tujuan apa yang akan diraihnya. Apalagi dibalik itu, kita dikejutkan pada gerakan Khilafah dan upaya terhadap rong-rongan kedaulatan NKRI, bahkan kelompok ini semakin nyata untuk saling membela satu dengan lainnya, agar kebijakan pemerintah semakin gamang sehingga peran penegakan hukum menjadi tumpul.
Kepala BNPT Boy Rafly Amar menyampaikan bahwa paham radikalisme dan intoleransi serta terorisme dilakukan dalam berbagai sarana, termasuk menggunakan media sosial dan media tatap muka. Terdapat 600 akun yang berpotensi melakukan radikalisme dan intoleransi di media sosial, melalui monitoring yang dilakukan bersama dengan melibatkan pihak Kepolisian, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Nasional (BIN) maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika. Disamping itu, tertangkapnya terduga teroris sebanyak 364 orang yang diduga mengancam kedaulatan negara.
Maka upaya mapping Masjid pun dianggap sebagai solusi sebagaimana yang disampaikan Brigjen Pol Umar Effendi. Sebab media media sosial, media tatap muka untuk menyampaikan narasi intoleransi sering digunakan menggunakan sarana tempat ibadah sebagai media tatap muka dalam menyampaikan narasi intoleransi dan radikalisme ke hadapan publik apalagi di indonesia terdapat 287.064 mesjid dan 345.336 musholla yang tersebar di seluruh indonesia. Tentu saja alasan Brigjen Pol. Umar yang menyebutkan bahwa pihak Kepolisian akan melakukan pemetaan masjid untuk mencegah paham radikalisme dan terorisme merupakan hal yang patut diapresiasi.
Namun pandangan lain datang dari Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa aksi radikalisme itu justru berasal dari rumah kontrakan. Seperti aksi-aksi pembuatan bom, membentuk kelompok-kelompok dan jaringan, bahkan membuat aksi radikalisme. Sehingga JK mendorong untuk memeriksa semua rumah kontrakan. Tudingan itu tentu beralasan dari berbagai penangkapan pihak kepolisian yang menggerebek teroris tersebut dibeberapa kejadian penangkapannya. Akan tetapi narasi dan ajakan serta hasutan yang diserukan kepada publik sebagai sarana tatap muka, tentu tidak ditempat sebagaimana yang dituduhkannya.
Senada dengan itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman pun merespon hal ini dengan menyatakan bahwa pembiaran terhadap gerakan intoleransi di Indonesia akan sangat berbahaya. Disamping itu, menurut data yang tercatat, bahwa Jawa Barat (Jabar) merupakan provinsi di Indonesia dengan jumlah masjid atau mushalla terbanyak. Provinsi yang beribukotakan Bandung ini memiliki 56.106 masjid dan 43.028 mushalla dengan kepadatan penduduk mencapai 42 juta penduduk. Sehingga diainyalir jika provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan kasus intoleransi dan radikalisme tertinggi di Indonesia.
Kepolisian negara dan TNI adalah alat kelembagaan untuk melindungi segenap bangsa indonesia dari ancaman terhadap kedaulatan negara dan keamanan rakyatnya, maka dalam konteks tersebut semestinya masyarakat harus percaya bahwa fakta ancaman terhadap bahaya terorisme dan radikalisme ekstrem serta ujaran kebencian melalui sikap yang intoleransi terhadap sesama warga bangsa merupakan ancaman yang serius serta harus dicermati secara sungguh-sungguh, bahwa masjid dan musholla memang sepatutnya menjadi sakral sepanjang penggunaannya sebagai sarana ibadah, oleh karenanya memang harus steril dari ajakan radikalisme ekstrem dan terorisme yang membahayakan kedaulatan negara.
#jkwguard #Andisalim #Toleransiindonesia #TI Mari Bertoleransi, silahkan share
Tidak ada komentar:
Posting Komentar