Penulis : Andi Salim
Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2021 akan lebih baik dari tahun sebelumnya yang minus 2,07 persen. Dalam beberapa kesempatan pemberitaan, mengatakan Produk Domestik Bruto / PDB Indonesia pada tahun 2021 ada pada kisaran 4,5 persen sampai 5,5 persen. Hal itu tidak berbeda jauh dari perhitungan yang dipaparkan oleh IMF yang menyebutkan pada 2021, diperkirakan PDB Indonesia sebesar 4,8 persen. Sementara Bank Dunia menyebutkan 4,4 persen dan ADB 4,5 persen.
Namun jika kita melihat kepada negara tetangga Malaysia, target Produk Domestik Bruto (PDB) 2021 mereka begitu sangat optimis yaitu sebesar 7,5 persen dimana hal itu mendapat respon dari senator mereka yang menilai hal itu tidak realistis. Sehingga menyerukan kepada pemerintah Malaysia untuk merevisi target pertumbuhan PDB yang tidak realistis pada kondisi sekarang setelah penerapan lockdown kedua diberlakukan.
Apalagi jika dilihat pada posisi hutang Malaysia, bahwa hutang mereka sebesar 3.500 Trilyun itu mencapai 60 persen dari nilai realisasi PDB yang dihasilkan. Tentu saja hal ini sangat berat bagi negara tetangga kita saat ini. Maka kenyataan itu, kita harus optimis dan berbesar hati bahwa kondisi itu membuat negri kita masih dinilai lebih baik dan kerangka objektifitas ekonomi jika dilihat dari posisi hutangnya, maka kita hanya 29 persen dari PDB Indonesia dengan total hutang keseluruhan mencapai 5.940 Trilyun saja.
Hutang luar negeri Indonesia tahun 2019 lebih didominasi oleh hutang jangka panjang yakni mencapai US$ 354,54 miliar atau sekitar Rp 5.238 triliun. Sementara, hutang luar negeri jangka pendek hanya sebesar US$ 44,79 miliar atau sekitar Rp 661 triliun. Dilihat dari kategori krediturnya, hutang luar negeri 2019 terbesar berasal dari sektor swasta yakni sebesar US$ 181,25 miliar atau sekitar Rp 2.678 triliun, sementara dari penerbitan surat hutang sebesar US$ 173,22 miliar atau sekitar Rp 2.559 triliun.
Jika indonesia sangat gencar mengejar ketertinggalan dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi, oleh karenanya sejak periode pertama akan dilanjutkan pada periode kedua demi kebutuhan infrastruktur dan koneksitas antara wilayah RI maka alokasi anggaran yang telah digelontor pada periode pertama itu mencapai Rp 6.421 triliun. Tentu saja feedback pembangunan sarana dan prasarana ini akan menciptakan optimis tersendiri dan kita berada pada posisi ekonomi yang memiliki daya saing yang ketat bagi pengaruh ekonomi Asia mau pun dunia.
Keengganan para presiden sebelumnya untuk menciptakan koneksitas antar wilayah di Indonesia, sesungguhnya ditangkap oleh Jokowi justru sebagai peluang bagi bangkitnya ekonomi kita walau pada kondisi pandemi saat ini sekalipun. Walau sektor lain terasa melambat, namun ketahanan ekonomi kita membawa perimbangan tersendiri bagi tekanan global yang kita hadapi
Pembangunan infrastruktur masih dibutuhkan untuk meningkatkan kompetisi Indonesia di mata dunia. Sebab index daya saing indonesia terus meningkat. Oleh karenanya, jika kita lihat dari banyaknya infrastruktur yang telah kita bangun, Indonesia sesungguhnya juga lebih baik dari Filipina atau Vietnam. Namun, masyarakat Indonesia boleh puas dengan mengalahkan Filipina dan Vietnam, akan tetapi harus pendai-pandai memanfaatkan kondisi kelebihan ini untuk menempatkan negara kita lebih berpengaruh lagi terutama dikawasan Asia atau pun dunia.
Demi tujuan itu, dan masih terdapatnya wilayah yang belum secara maksimal terkoneksi diseluruh Indonesia, sebab sejak orde lama dan orde baru bahkan orde reformasi hal itu terasa lambat dan praktis indonesia terus mengalami kekalahan, maka dengan tujuan itu tentu saja membutuhkan pembiayaan yang banyak, sementara kemampuan APBN untuk langsung membiayai tidak memungkinkan, maka solusinya pemerintah membuka opsi skema kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha guna memperoleh anggaran bagi pencapaian pembangunan infrastruktur tersebut.
#Toleransiindonesia #Andisalim #jkwguard
Mari kita suarakan
Namun jika kita melihat kepada negara tetangga Malaysia, target Produk Domestik Bruto (PDB) 2021 mereka begitu sangat optimis yaitu sebesar 7,5 persen dimana hal itu mendapat respon dari senator mereka yang menilai hal itu tidak realistis. Sehingga menyerukan kepada pemerintah Malaysia untuk merevisi target pertumbuhan PDB yang tidak realistis pada kondisi sekarang setelah penerapan lockdown kedua diberlakukan.
Apalagi jika dilihat pada posisi hutang Malaysia, bahwa hutang mereka sebesar 3.500 Trilyun itu mencapai 60 persen dari nilai realisasi PDB yang dihasilkan. Tentu saja hal ini sangat berat bagi negara tetangga kita saat ini. Maka kenyataan itu, kita harus optimis dan berbesar hati bahwa kondisi itu membuat negri kita masih dinilai lebih baik dan kerangka objektifitas ekonomi jika dilihat dari posisi hutangnya, maka kita hanya 29 persen dari PDB Indonesia dengan total hutang keseluruhan mencapai 5.940 Trilyun saja.
Hutang luar negeri Indonesia tahun 2019 lebih didominasi oleh hutang jangka panjang yakni mencapai US$ 354,54 miliar atau sekitar Rp 5.238 triliun. Sementara, hutang luar negeri jangka pendek hanya sebesar US$ 44,79 miliar atau sekitar Rp 661 triliun. Dilihat dari kategori krediturnya, hutang luar negeri 2019 terbesar berasal dari sektor swasta yakni sebesar US$ 181,25 miliar atau sekitar Rp 2.678 triliun, sementara dari penerbitan surat hutang sebesar US$ 173,22 miliar atau sekitar Rp 2.559 triliun.
Jika indonesia sangat gencar mengejar ketertinggalan dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi, oleh karenanya sejak periode pertama akan dilanjutkan pada periode kedua demi kebutuhan infrastruktur dan koneksitas antara wilayah RI maka alokasi anggaran yang telah digelontor pada periode pertama itu mencapai Rp 6.421 triliun. Tentu saja feedback pembangunan sarana dan prasarana ini akan menciptakan optimis tersendiri dan kita berada pada posisi ekonomi yang memiliki daya saing yang ketat bagi pengaruh ekonomi Asia mau pun dunia.
Keengganan para presiden sebelumnya untuk menciptakan koneksitas antar wilayah di Indonesia, sesungguhnya ditangkap oleh Jokowi justru sebagai peluang bagi bangkitnya ekonomi kita walau pada kondisi pandemi saat ini sekalipun. Walau sektor lain terasa melambat, namun ketahanan ekonomi kita membawa perimbangan tersendiri bagi tekanan global yang kita hadapi
Pembangunan infrastruktur masih dibutuhkan untuk meningkatkan kompetisi Indonesia di mata dunia. Sebab index daya saing indonesia terus meningkat. Oleh karenanya, jika kita lihat dari banyaknya infrastruktur yang telah kita bangun, Indonesia sesungguhnya juga lebih baik dari Filipina atau Vietnam. Namun, masyarakat Indonesia boleh puas dengan mengalahkan Filipina dan Vietnam, akan tetapi harus pendai-pandai memanfaatkan kondisi kelebihan ini untuk menempatkan negara kita lebih berpengaruh lagi terutama dikawasan Asia atau pun dunia.
Demi tujuan itu, dan masih terdapatnya wilayah yang belum secara maksimal terkoneksi diseluruh Indonesia, sebab sejak orde lama dan orde baru bahkan orde reformasi hal itu terasa lambat dan praktis indonesia terus mengalami kekalahan, maka dengan tujuan itu tentu saja membutuhkan pembiayaan yang banyak, sementara kemampuan APBN untuk langsung membiayai tidak memungkinkan, maka solusinya pemerintah membuka opsi skema kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha guna memperoleh anggaran bagi pencapaian pembangunan infrastruktur tersebut.
#Toleransiindonesia #Andisalim #jkwguard
Mari kita suarakan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar