KAPAL BESAR KOALISI SEMAKIN MENAMPAKKAN KEKOMPAKKANNYA
Penulis : Andi Salim
Masyarakat boleh ragu pada pemberitaan Warta Ekonomi.co.id, tertanggal 22/10/2022 lalu, yang menyebutkan bahwa Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dipastikan tidak mendukung Calon Presiden Partai NasDem yaitu, Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Walau pada tulisan itu menggaris bawahi jika JK diyakini akan taat azas berdasarkan keputusan musyawarah nasional / Munas yang telah menetapkan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres usungan Golkar. Sekalipun hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa yang juga merupakan keponakan JK sendiri. Mengingat dukungan JK pada Anis Baswedan pada pilkada DKI tahun 2017 lalu.
Akan tetapi kita pantas percaya kepada apa yang disampaikan oleh Akbar Tanjung yang menyebutkan bahwa dirinya tidak mendukung Anis Baswedan sebagai Capres partai Nasdem tersebut. Ungkapan akbar tanjung yang sebatas mengucapkan selamat atas terpilihnya Anis Baswedan sebagai kandidat capres 2014 dari partai Nasdem yang tidak berarti beliau akan mendukungnya. Apalagi koalisi KIB pun belum memutuskan siapa capres dan cawapres dari kesepakatan dengan mitranya partai PKB tersebut. Malah mereka semakin terlihat kesan menunggu terhadap arah politik nasional agar tidak sembrono dalam menentukan capresnya sebagaimana pesan yang disampaikan Jokowi di acara Ultah ke 58 tahun partai Golkar kemarin.
Sebab capres kali ini tidak sekedar menemukan pemimpin yang mampu mengendalikan politik keseimbangan dalam negeri, tetapi juga harus mampu memerankan politik luar negeri yang bebas dan aktif dibalik tekanan asing yang kita melampaui batas dibalik nota kesepahaman batas wilayah Indonesia terhadap negara-negara tetangga yang sejak dahulu telah dibiarkan bahkan terkesan menjadi sewenang-wenang terhadap wilayah kedaulatan NKRI hingga saat ini. arah politik Indonesia ke depan pun akan semakin mempertegas faktor ini sebagai konsekuensi menjaga kedaulatan Indonesia. Artinya para tetangga tidak lagi dipercaya memiliki niat baik dibalik diamnya pemerintah selama ini. Termasuk lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan yang diambil alih oleh Malaysia termasuk lepasnya Timor Timur yang terintegrasi ke Indonesia.
Apalagi dibalik lepasnya Timor Timur ditengarai sarat dengan campur tangan Australia yang sering ikut campur terhadap konflik dalam negeri Indonesia, termasuk konflik di Papua belakangan ini. Bahkan sejak lama, Australia mengklaim gugusan pulau pasir yang dinamainya Ashmore and Cartier Islands yang diakui sebagai milik mereka berdasarkan MOU dengan Pemerintahan Orde baru sejak tahun 1974. Namun dibalik itu mereka tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah terhadap ke absahan kedua pulau tersebut kecuali berdasarkan sejarah penjajahan masa lampau dimana keberadaan Pulau Pasir tersebut tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda, yang mana setelah Indonesia merdeka apa-apa yang menjadi jajahan Hindia Belanda itulah yang kemudian menjadi wilayah kedaulatan NKRI.
Bahkan Inggris, kemudian mewariskan pulau Pasir tersebut menjadi bagian dari Australia. Fakta inilah yang mendasari bahwa Indonesia harus membangun Koalisi yang kuat, tidak saja melalui kekuatan koalisi partai politik, namun juga koalisi mitra kenegaraan khususnya kawasan blok Timur dengan berlandaskan keseimbangan dan kepentingan guna mengembalikan kawasan yang pernah direbut para penjajah tersebut sekaligus menjaga kedaulatan negara-negara pesertanya. Jika dahulu kawasan Indonesia sebatas limpahan eks jajahan Hindia Belanda, bukan berarti wilayah yang pernah terjajah Oleh Inggris dan bangsa lain tidak dapat direbut kembali meskipun upaya ini sulit dan melelahkan. Sebab penjajahan merupakan tindakan ilegal yang tidak perlu menjadi landasan juridis bagi penetapan batas wilayah sebuah negara.
Oleh karenanya, Pemimpin Indonesia kedepan harus mampu mengendalikan kemudi kapal besar dibalik partai-partai peserta koalisi pendukungnya guna menjaga pulau-pulau kecil yang saat ini bahkan masih banyak yang belum memiliki nama untuk didaftarkan ke PBB, termasuk melakukan hubungan keseimbangan politik antara kawasan barat dan timur yang dulu bernama NATO dan rivalnya bernama PAKTA WARSAWA. Walau pada penerapan kebijakan luar negeri Indonesia tetap menganut haluan bebas dan aktif. Namun manakala diperlukan, Indonesia tidak perlu sendirian guna menghadapi tekanan pihak asing sebagaimana Malaysia dan Singapure didukung Inggris sedangkan Australia didukung Amerika dan sekutunya.
Peran politik inilah yang sedang dimainkan Jokowi guna mengancam kesewenangan Australia yang masih keras kepala dalam mengangkangi gugusan pulau Pasir tersebut. Australia pun langsung meminta dukungan militernya kepada Inggris dan Amerika yang langsung mengirimkan armada perangnya. AS memang sedikit kecewa dengan kebijakan Jokowi atas investasi mereka di Indonesia, dibalik penguasaan saham Freeport, Chevron serta Blok Mahakam dan lainnya, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut telah beralih tangan ke bangsa kita. Namun tanpa diminta sekalipun, dukungan negara-negara sahabat pun berdatang guna membela Indonesia terutama dari pihak Rusia yang begitu geram melihat pencaplokan Australia atas pulau tersebut.
Sedangkan negara lain seperti China, Korea Utara dan Turki, walau belum secara resmi menyampaikan dukungannya terhadap Indonesia, akan tetapi hal itu dapat ditangkap dari sinyalemen mereka yang kurang senang terhadap dominasi Amerika yang sering menciptakan konflik internal terhadap negara-negara lain di dunia. Kaitan inilah yang menjadi gambaran terhadap pemimpin Indonesia kedepan, jejaknya telah terlihat bagaimana Jokowi memerankan hal itu sehingga diakui pada percaturan dunia. Termasuk koalisi partai politik yang akan terbangun saat ini, bukan sekedar kursi kekuasaan dan pembagian kewenangan, namun peran serta Indonesia bahkan diharapkan ikut menentukan arah dunia dimasa yang akan datang.
Sehingga dukungan kepada capres 2024 yang akan datang, bukan saja kepada sosok yang harus anti terhadap kelompok Intoleransi, namun juga terbebas dari sikap Inferior sebagai bangsa yang memiliki mental pernah terjajah pula. Sehingga pemimpin Indonesia berani mengambil sikap yang tegas, dan berwatak keras dalam menjaga kedaulatan negara serta berani bertarung dikancah Internasional. Bukan sekedar pemimpin kaleng-kaleng yang dipilih secara sembrono nantinya. Dari tulisan ini, mau tidak mau, Jokowi masih dibutuhkan oleh bangsa ini, walau bukan sebagai presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi nasehat dan arahannya yang begitu tajam menjadi tonggak sejarah atas kekayaan Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar