KETELADANAN DAN SPORTIVITAS MERUPAKAN UNSUR DASAR GUNA MENILAI SEBUAH PARTAI POLITIK
5/12/2022
Penulis : Andi Salim
Seseorang sering diam saja manakala mendengar cerita dari apa yang disampaikan orang lain, apalagi mereka yang acapkali melantunkan nyanyian tentang dirinya sendiri dalam upaya ingin dihormati dan dianggap berjasa atas sesuatu hal, sehingga apa yang diceritakannya pun semakin terdengar sumbang oleh karena ketidaksesuaian antara fakta dengan cerita yang disampaikannya, namun hal itu hampir tidak pernah dibantah oleh seseorang selaku pendengar yang mengkhawatirkan jika diri pembicaranya akan tersinggung atau mendapat malu. Sehingga kita lebih memilih untuk tidak memperdebatkan hal-hal yang semacam itu, sekalipun kuping kita terusik ingin membantah cerita sampah yang demikian.
Cerita semacam itu semakin layaknya kaset kusut manakala pendongengnya telah lanjut usia / sepuh, dongeng fantasinya akan terdengar bagaikan pemekak telinga yang semestinya dibungkam dengan menggunakan palu gada Thor yang menghancurkan. Dongeng semacam itu memang sama sekali tidak bermanfaat namun tetap saja masih ada pihak yang melantunkannya. Termasuk dongeng para intoleran yang ingin memenangkan AB sebagai Presiden. Sebab para tokoh golongan ini sengaja memanfaatkan buntunya solusi dari berbagai kelompok lain yang berseberangan terhadap pemerintah, termasuk komponen keagamaan yang tidak memiliki celah pintu masuk ke dalam akses kekuasaan. Kecuali dari pos-pos yang telah disediakan untuk menampung persoalan itu.
Maka tak heran kelompok intoleransi ini akan mengumbar setiap janjinya yang disesuaikan terhadap keinginan pihak mana pun guna mendapatkan celah baru untuk secara bersama-sama menaikan AB ketampuk pimpinan kekuasaan tertinggi direpublik ini. Walau Jokowi tahu akan hal ini, persoalan yang dihadapinya tentu menimbang lebih fokus bagaimana agar mereka tidak mengganggu rencana pemerintah dalam upaya mengamankan kondisi ekonomi tahun 2023 yang dirasakan cukup mengkhawatirkan serta program IKN yang harus tetap berjalan dan berkelanjutan serta komitmen berbagai investasi asing yang akan masuk ke Indonesia pasca pertemuan KTT G-20 yang lalu terhadap penyesuaian situasi politik saat ini. Disamping pembangunan infrastruktur yang masih in progress hingga sekarang.
Mesti diakui bahwa tatanan peraturan dan perundang-undangan memang belum mencakup aspek keseluruhan dari sebuah aturan. Sehingga celah ini dianggap sebagai perlakuan yang anarki dari sekelompok orang tertentu saja. Sebab pengertian anarki yang dipahami masyarakat atas sebuah kondisi ketiadaan hukum dan aparat hukum sehingga terjadi kekacauan dimasyarakat. Sehingga individu dan kelompok menjadi hukum itu sendiri berdasarkan persepsi yang dimilikinya. Sifat kekosongan aturan atau regulasi mengenai hal ini dimaknai sebagai tindakan anarki sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Fachri Hamzah atas kampanye Anis Baswedan dan partai Nasdem yang belakangan ini melakukan kampanye diberbagai daerah. Sementara KPU baru membuka pendaftarannya pada tanggal 7 ~ 13 september 2023 yang akan datang.
Aksi penolakan terhadap Anis Baswedan dan partai Nasdem pun terjadi diberbagai daerah yang mensinyalir bahwa kegiatan safari politik yang dilakukan Anies dan Nasdem belakangan ini merupakan aksi Anarki yang terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon Presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Sebenarnya masyarakat mampu memahami mengenai kondisi dari masing-masing partai politik saat ini. Begitu pula dalam perbandingan atas apa yang mereka sampaikan sebagai sebuah pernyataan politiknya. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi terkecoh oleh jargon-jargon politik yang menggugah minat masyarakat yang belakangan partai itu malah bertentangan dengan apa yang disampaikannya.
Kelompok pertama adalah kelompok yang tidak menguasai hukum sepenuhnya, sehingga tidak berani bertindak secara anarki dalam konteks untuk memanfaatkan celah kekosongan regulasi yang belum tersedia. Kelompok ini dianggap awam namun mereka pandai menjaga dirinya untuk tidak terkontaminasi dengan arus sikap politik negatif yang terjadi di sekitar lingkungannya. Mereka cenderung masa bodoh dan mengisi aktifitas politiknya tanpa mau terlibat dalam isu-isu sosial politik di masyarakat apa lagi memanfaatkan isu-isu SARA yang sangat sensitif. Bahkan mereka cenderung bermain pada romantisme politik untuk secara idealis memperjuangan citra politik guna mengatasi isu-isu aktual yang ada. Biasanya kelompok ini cenderung merupakan partai-partai baru dan memposisikan dirinya sebagai partai eksklusif.
Kelompok kedua merupakan kelompok yang sedikit / lebih terbuka terhadap perkembangan situasi yang hangat, apalagi terhadap kesenjangan ekonomi dan penegakkan HAM, namun belum sepenuhnya melepaskan diri dari nilai-nilai etika politik untuk menyampaikan kritiknya dimuka publik. Kelompok ini acapkali bersikap netral dan terbiasa bermain di jalur tengah. Sehingga partai ini tidak sampai mempermasalahkan keadaan yang muncul dipermukaan akibat lemahnya pelaksanaan dari sisi pemerintah. Mereka lebih menonjolkan diri pada hal-hal positif yang dibawanya kedalam persaingan antar partai dalam merebut hati rakyat. Sehingga penganut politik ini cenderung moderat dan bisa dikategorikan sebagai partai politik yang inklusif
Kelompok ketiga, adalah kelompok penganut kritikus yang sedang atau bahkan sudah melepaskan diri dari ikatan nilai-nilai politik tradisional yang membelenggu partai mereka. Dalam tataran ideal, mereka mengklaim diri sebagai penganut idealisnya sebuah partai politik tetapi sebetulnya secara praktis lebih suka melepaskan diri dari pengaruh paham politik tertentu dan cenderung merespon aktivitas-aktivitas politik masyarakat dari cara mereka sendiri. Partai semacam ini sering memperjuangkan nilai-nilai sportifitas, etika, humanisme, kebebasan. Mereka memiliki kesadaran akan realitas perbedaan dalam idealisme dan prinsip-prinsip politik yang ada, serta menerima perbedaan pandangan politik masing-masing. Namun demikian, mereka tidak mengikuti ideologi politik partai lain, baik secara eksklusif ataupun inklusif.
Pemilu adalah ajang pesta demokrasi yang menjunjung tinggi sportifitas dan kejujuran dari para pesertanya. Melakukan start diluar ketentuan KPU boleh saja didalihkan kepada belum adanya ketentuan yang mengatur hal itu, namun dari kacamata orang awam sekalipun bisa menilai bahwa tabiat bagi mereka yang gemar melakukan hal-hal semacam itu tentu dikatagorikan sebagai orang yang tidak sportif bahkan dapat saja disebutkan sebagai perangai yang punya sifat curang. Jika demikian, dengan cara apa masyarakat menilai partai Nasdem dan Capresnya akan berlaku sportif serta patuh pada ketentuan terhadap aturan yang diberlakukan oleh panitia pertandingan yang dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu jika mereka malah memamerkan kecurangannya melakukan safari politik yang bersifat anarki dan arogan disaat partai lain belum mempersiapkan diri untuk hal itu.
Cerita semacam itu semakin layaknya kaset kusut manakala pendongengnya telah lanjut usia / sepuh, dongeng fantasinya akan terdengar bagaikan pemekak telinga yang semestinya dibungkam dengan menggunakan palu gada Thor yang menghancurkan. Dongeng semacam itu memang sama sekali tidak bermanfaat namun tetap saja masih ada pihak yang melantunkannya. Termasuk dongeng para intoleran yang ingin memenangkan AB sebagai Presiden. Sebab para tokoh golongan ini sengaja memanfaatkan buntunya solusi dari berbagai kelompok lain yang berseberangan terhadap pemerintah, termasuk komponen keagamaan yang tidak memiliki celah pintu masuk ke dalam akses kekuasaan. Kecuali dari pos-pos yang telah disediakan untuk menampung persoalan itu.
Maka tak heran kelompok intoleransi ini akan mengumbar setiap janjinya yang disesuaikan terhadap keinginan pihak mana pun guna mendapatkan celah baru untuk secara bersama-sama menaikan AB ketampuk pimpinan kekuasaan tertinggi direpublik ini. Walau Jokowi tahu akan hal ini, persoalan yang dihadapinya tentu menimbang lebih fokus bagaimana agar mereka tidak mengganggu rencana pemerintah dalam upaya mengamankan kondisi ekonomi tahun 2023 yang dirasakan cukup mengkhawatirkan serta program IKN yang harus tetap berjalan dan berkelanjutan serta komitmen berbagai investasi asing yang akan masuk ke Indonesia pasca pertemuan KTT G-20 yang lalu terhadap penyesuaian situasi politik saat ini. Disamping pembangunan infrastruktur yang masih in progress hingga sekarang.
Mesti diakui bahwa tatanan peraturan dan perundang-undangan memang belum mencakup aspek keseluruhan dari sebuah aturan. Sehingga celah ini dianggap sebagai perlakuan yang anarki dari sekelompok orang tertentu saja. Sebab pengertian anarki yang dipahami masyarakat atas sebuah kondisi ketiadaan hukum dan aparat hukum sehingga terjadi kekacauan dimasyarakat. Sehingga individu dan kelompok menjadi hukum itu sendiri berdasarkan persepsi yang dimilikinya. Sifat kekosongan aturan atau regulasi mengenai hal ini dimaknai sebagai tindakan anarki sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Fachri Hamzah atas kampanye Anis Baswedan dan partai Nasdem yang belakangan ini melakukan kampanye diberbagai daerah. Sementara KPU baru membuka pendaftarannya pada tanggal 7 ~ 13 september 2023 yang akan datang.
Aksi penolakan terhadap Anis Baswedan dan partai Nasdem pun terjadi diberbagai daerah yang mensinyalir bahwa kegiatan safari politik yang dilakukan Anies dan Nasdem belakangan ini merupakan aksi Anarki yang terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon Presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Sebenarnya masyarakat mampu memahami mengenai kondisi dari masing-masing partai politik saat ini. Begitu pula dalam perbandingan atas apa yang mereka sampaikan sebagai sebuah pernyataan politiknya. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi terkecoh oleh jargon-jargon politik yang menggugah minat masyarakat yang belakangan partai itu malah bertentangan dengan apa yang disampaikannya.
Kelompok pertama adalah kelompok yang tidak menguasai hukum sepenuhnya, sehingga tidak berani bertindak secara anarki dalam konteks untuk memanfaatkan celah kekosongan regulasi yang belum tersedia. Kelompok ini dianggap awam namun mereka pandai menjaga dirinya untuk tidak terkontaminasi dengan arus sikap politik negatif yang terjadi di sekitar lingkungannya. Mereka cenderung masa bodoh dan mengisi aktifitas politiknya tanpa mau terlibat dalam isu-isu sosial politik di masyarakat apa lagi memanfaatkan isu-isu SARA yang sangat sensitif. Bahkan mereka cenderung bermain pada romantisme politik untuk secara idealis memperjuangan citra politik guna mengatasi isu-isu aktual yang ada. Biasanya kelompok ini cenderung merupakan partai-partai baru dan memposisikan dirinya sebagai partai eksklusif.
Kelompok kedua merupakan kelompok yang sedikit / lebih terbuka terhadap perkembangan situasi yang hangat, apalagi terhadap kesenjangan ekonomi dan penegakkan HAM, namun belum sepenuhnya melepaskan diri dari nilai-nilai etika politik untuk menyampaikan kritiknya dimuka publik. Kelompok ini acapkali bersikap netral dan terbiasa bermain di jalur tengah. Sehingga partai ini tidak sampai mempermasalahkan keadaan yang muncul dipermukaan akibat lemahnya pelaksanaan dari sisi pemerintah. Mereka lebih menonjolkan diri pada hal-hal positif yang dibawanya kedalam persaingan antar partai dalam merebut hati rakyat. Sehingga penganut politik ini cenderung moderat dan bisa dikategorikan sebagai partai politik yang inklusif
Kelompok ketiga, adalah kelompok penganut kritikus yang sedang atau bahkan sudah melepaskan diri dari ikatan nilai-nilai politik tradisional yang membelenggu partai mereka. Dalam tataran ideal, mereka mengklaim diri sebagai penganut idealisnya sebuah partai politik tetapi sebetulnya secara praktis lebih suka melepaskan diri dari pengaruh paham politik tertentu dan cenderung merespon aktivitas-aktivitas politik masyarakat dari cara mereka sendiri. Partai semacam ini sering memperjuangkan nilai-nilai sportifitas, etika, humanisme, kebebasan. Mereka memiliki kesadaran akan realitas perbedaan dalam idealisme dan prinsip-prinsip politik yang ada, serta menerima perbedaan pandangan politik masing-masing. Namun demikian, mereka tidak mengikuti ideologi politik partai lain, baik secara eksklusif ataupun inklusif.
Pemilu adalah ajang pesta demokrasi yang menjunjung tinggi sportifitas dan kejujuran dari para pesertanya. Melakukan start diluar ketentuan KPU boleh saja didalihkan kepada belum adanya ketentuan yang mengatur hal itu, namun dari kacamata orang awam sekalipun bisa menilai bahwa tabiat bagi mereka yang gemar melakukan hal-hal semacam itu tentu dikatagorikan sebagai orang yang tidak sportif bahkan dapat saja disebutkan sebagai perangai yang punya sifat curang. Jika demikian, dengan cara apa masyarakat menilai partai Nasdem dan Capresnya akan berlaku sportif serta patuh pada ketentuan terhadap aturan yang diberlakukan oleh panitia pertandingan yang dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu jika mereka malah memamerkan kecurangannya melakukan safari politik yang bersifat anarki dan arogan disaat partai lain belum mempersiapkan diri untuk hal itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar