LAYAKKAH UPAYA REKONSILIASI NASIONAL DIHARAPKAN RAKYAT
Penulis : Andi Salim
Tingginya resistensi antar kelompok dan golongan yang saat ini mengemuka ditengah masyarakat saat ini, tentu menjadikan banyak pihak khawatir atas keadaan seperti ini jika dibiarkan secara terus menerus. Bukan saja aktifitas masyarakat yang terganggu, namun eksistensi NKRI pun semakin tidak lepas dari target dan sasarannya. Lemahnya penegakan hukum dan tidak redanya penentangan dari kelompok pro oposisi dan separatis jalanan membuat kita semakin jengkel dan marah pada sikap mereka yang terus memaksakan kehendaknya. Residu politik paska pilpres, Pilgub dan pilkada terus mengendap untuk sekian lamanya, tanpa ada pihak yang melakukan upaya rekonsiliasi demi pemulihan paska pemilihan tersebut.
Harus diakui ada banyak terdapat gradasi dan keretakan yang terjadi disana sini, mulai dari penyudutan etnis yang dinarasikan sebagai kelompok minoritas hingga memuncak pada istilah mayoritas dan minoritas yang dilabelkan dengan menyematkan istilah non muslim sebagai pengelompokkannya. Dimensi dan segmen pertikaian yang semakin luas serta hampir memenuhi sisa ruang yang menjadi elemen pemersatu bangsa, kini keadaan itu malah semakin menjadi-jadi, bahkan tidak segan-segan untuk diterjang dan dihancurkan, mulai dari lambang, keorganisasian golongan non muslim, bahkan aktifitas dari kelompok ini yang semula dianggap sebagai khasanah bangsa, tak lagi dapat terlepas dan melepaskan diri dari tekanan pusaran kebencian dan pemberitaan Hoaks yang bersumber dari media antah berantah.
Ditambah lagi sikap Politik Surya Paloh yang oleh sebagian orang sebagai bentuk pengingkaran pada sisi Nasionalisme partai Nasdem yang menciderai suasana bathin masyarakat dengan memilih Capres yang bukan saja warga negara asli bangsa ini, namun juga sarat akan politik identitas yang dinilai masyarakat atas kemenangannya pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Tentu saja keterwakilan suara masyarakat toleran dengan serta merta mencibir sekaligus mencemooh partai ini. Sebab sudah barang tentu mereka disinyalir tidak lagi ikut menyejukkan suasana kebangsaan baik dalam bentuk dialog ataupun mendudukkan perundingan guna membangun wacana demi mendapatkan solusi agar menghadirkan gagasan rekonsiliasi nasional yang belum menyentuh pada persoalan yang mendasar sebagai rumusan kesepakatan bersama.
Masyarakat memang tidak paham atas strategi politik Nasdem yang ingin menaikkan elektoralnya dalam dimensi dua pembelahan atas kubu nasionalis dan agamis. Sebab dibalik sikap Nasdem yang pragmatisme seperti itu, mau tidak mau harus diakui bahwa langkah mereka memang menjadi keputusan yang jitu jika dikaitkan dengan pangsa pasar kaum agamis dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Oleh karena perolehan angka kelompok ini tidak berbeda jauh dengan koalisi pemerintah yang pada Pilpres 2014 dan 2019 begitu menjanjikan partai manapun untuk mendulang suara mereka. Sehingga akan lebih menguntungkan jika Nasdem berada di posisi mereka dimana rivalitas atas peserta partainya dirasakan amat rendah, sebut saja dugaan kita pada PKS dan partai Demokrat.
Rangkaian fakta diatas tentu menciptakan luka bathin yang amat dalam, sebab rekonsiliasi nasional dirasakan belum terkonklusi pada berbagai kesimpulan pemikiran guna mencapai kesepakatannya. Artinya, kita tidak bisa melakukan Cut Off guna mengakhiri riwayat buruk terhadap catatan perjalanan bangsa ini. Oleh karena masih terdapat transaksi-transaksi politik yang terus berjalan yang belum mau mengakhiri aktifitasnya guna melakukan penghitungan persoalan bangsa ini sekaligus menciptakan gugusan kebijakan baru agar kelangsungan perpolitikan bangsa ini lebih baik setelah proses rekonsiliasi nasional itu terjadi. Hal itu hanya bisa di wujudkan jika fact finding masalah tersebut bisa diregistrasi melalui penghentian kegiatan politik sesaat, layaknya Amerika serikat yang melakukan Shutdown pada aktifitas pemerintahannya.
Keberadaan partai politik itu merupakan infrastruktur negara, sebab dari merekalah yang mengisi suprastruktur pemerintah itu sebagai pendelegasian rakyat dalam bentuk kekuasaan dan kewenangan yang diterima mereka sebagai mandat dari rakyat. Sehingga mereka tidak boleh menyuntikkan virus apapun yang sekiranya melemahkan strata sosial kehidupan masyarakat yang terjaga dari dinamika politik mereka terhadap piramid konstitusi hukum negara yang terbangun. Oleh karenanya, dari kenyataan itu Negara harus berhenti untuk berdiam diri, sebab instrumen yang diharapkan bisa tegak dan tegas tentu menjadi solusi atas padamnya keadaan yang menyesakkan ini. Sebab kelengkapan dan bangunan struktur yang dimiliki negara yang sedemikian kokohnya, jangan malah menjadi bersikap diam dan ikut-ikutan khawatir atas dampak kerusakan nama baik dan tudingan melakukan pencitraan atau yang lebih ekstrem lagi disebut sebagai rezim anti ulama.
Sebab kegiatan untuk menjadikan suasana damai dan sejuk tentu akan tetap menjadi Pro pada kelompok yang menyukainya, dan kontra bagi yang mendambakan kebebasan berekspresi yang sebebas-bebasnya. Apalagi peluang ini dijadikan sarana bagi pengusung ideologi Transnasional yang menganggap kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat sebagai hal yang di lindungi UU. Tentu saja ini menjadi pemikiran untuk membatasi pemahaman tersebut agar tidak menjadi liar. Oleh sebab itu, pengendalian keamanan dan ketertiban umum sudah merupakan kepastian yang harus diwujudkan dari setiap penyelenggara negara, terutama pemerintah yang berkuasa saat ini. Sebab, negara harus berhenti untuk diam dan berupaya tidak sekedar pada tataran permukaan saja.
Mendiamkan keadaan yang membelenggu masyarakat saat ini sungguh merupakan perlakuan dari absennya kehadiran Negara pada situasi damai untuk mendapatkan azas kebahagiaan masyarakat yang dibutuhkannya, sedangkan pembiaran atas tindakan yang represif dan intimidatif dari kelompok-kelompok tertentu semakin menampakkan kebuntuan pada dialog kebangsaan hingga terjadinya pemaksaan kehendak dari suatu golongan. Ini merupakan tindakan inkonstitusional serta bertentangan dengan upaya penegakkan persatuan demi menyelamatkan bangsa dan NKRI ini. Apalagi jika kita melihat potensi abuse of power dan pelanggaran hak asasi manusia keseluruhan di dalamnya, rasa-rasanya tindakan tegas dan terukur oleh kepolisian patut kita telaah untuk dilanjutkan.
Tingginya resistensi antar kelompok dan golongan yang saat ini mengemuka ditengah masyarakat saat ini, tentu menjadikan banyak pihak khawatir atas keadaan seperti ini jika dibiarkan secara terus menerus. Bukan saja aktifitas masyarakat yang terganggu, namun eksistensi NKRI pun semakin tidak lepas dari target dan sasarannya. Lemahnya penegakan hukum dan tidak redanya penentangan dari kelompok pro oposisi dan separatis jalanan membuat kita semakin jengkel dan marah pada sikap mereka yang terus memaksakan kehendaknya. Residu politik paska pilpres, Pilgub dan pilkada terus mengendap untuk sekian lamanya, tanpa ada pihak yang melakukan upaya rekonsiliasi demi pemulihan paska pemilihan tersebut.
Harus diakui ada banyak terdapat gradasi dan keretakan yang terjadi disana sini, mulai dari penyudutan etnis yang dinarasikan sebagai kelompok minoritas hingga memuncak pada istilah mayoritas dan minoritas yang dilabelkan dengan menyematkan istilah non muslim sebagai pengelompokkannya. Dimensi dan segmen pertikaian yang semakin luas serta hampir memenuhi sisa ruang yang menjadi elemen pemersatu bangsa, kini keadaan itu malah semakin menjadi-jadi, bahkan tidak segan-segan untuk diterjang dan dihancurkan, mulai dari lambang, keorganisasian golongan non muslim, bahkan aktifitas dari kelompok ini yang semula dianggap sebagai khasanah bangsa, tak lagi dapat terlepas dan melepaskan diri dari tekanan pusaran kebencian dan pemberitaan Hoaks yang bersumber dari media antah berantah.
Ditambah lagi sikap Politik Surya Paloh yang oleh sebagian orang sebagai bentuk pengingkaran pada sisi Nasionalisme partai Nasdem yang menciderai suasana bathin masyarakat dengan memilih Capres yang bukan saja warga negara asli bangsa ini, namun juga sarat akan politik identitas yang dinilai masyarakat atas kemenangannya pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Tentu saja keterwakilan suara masyarakat toleran dengan serta merta mencibir sekaligus mencemooh partai ini. Sebab sudah barang tentu mereka disinyalir tidak lagi ikut menyejukkan suasana kebangsaan baik dalam bentuk dialog ataupun mendudukkan perundingan guna membangun wacana demi mendapatkan solusi agar menghadirkan gagasan rekonsiliasi nasional yang belum menyentuh pada persoalan yang mendasar sebagai rumusan kesepakatan bersama.
Masyarakat memang tidak paham atas strategi politik Nasdem yang ingin menaikkan elektoralnya dalam dimensi dua pembelahan atas kubu nasionalis dan agamis. Sebab dibalik sikap Nasdem yang pragmatisme seperti itu, mau tidak mau harus diakui bahwa langkah mereka memang menjadi keputusan yang jitu jika dikaitkan dengan pangsa pasar kaum agamis dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Oleh karena perolehan angka kelompok ini tidak berbeda jauh dengan koalisi pemerintah yang pada Pilpres 2014 dan 2019 begitu menjanjikan partai manapun untuk mendulang suara mereka. Sehingga akan lebih menguntungkan jika Nasdem berada di posisi mereka dimana rivalitas atas peserta partainya dirasakan amat rendah, sebut saja dugaan kita pada PKS dan partai Demokrat.
Rangkaian fakta diatas tentu menciptakan luka bathin yang amat dalam, sebab rekonsiliasi nasional dirasakan belum terkonklusi pada berbagai kesimpulan pemikiran guna mencapai kesepakatannya. Artinya, kita tidak bisa melakukan Cut Off guna mengakhiri riwayat buruk terhadap catatan perjalanan bangsa ini. Oleh karena masih terdapat transaksi-transaksi politik yang terus berjalan yang belum mau mengakhiri aktifitasnya guna melakukan penghitungan persoalan bangsa ini sekaligus menciptakan gugusan kebijakan baru agar kelangsungan perpolitikan bangsa ini lebih baik setelah proses rekonsiliasi nasional itu terjadi. Hal itu hanya bisa di wujudkan jika fact finding masalah tersebut bisa diregistrasi melalui penghentian kegiatan politik sesaat, layaknya Amerika serikat yang melakukan Shutdown pada aktifitas pemerintahannya.
Keberadaan partai politik itu merupakan infrastruktur negara, sebab dari merekalah yang mengisi suprastruktur pemerintah itu sebagai pendelegasian rakyat dalam bentuk kekuasaan dan kewenangan yang diterima mereka sebagai mandat dari rakyat. Sehingga mereka tidak boleh menyuntikkan virus apapun yang sekiranya melemahkan strata sosial kehidupan masyarakat yang terjaga dari dinamika politik mereka terhadap piramid konstitusi hukum negara yang terbangun. Oleh karenanya, dari kenyataan itu Negara harus berhenti untuk berdiam diri, sebab instrumen yang diharapkan bisa tegak dan tegas tentu menjadi solusi atas padamnya keadaan yang menyesakkan ini. Sebab kelengkapan dan bangunan struktur yang dimiliki negara yang sedemikian kokohnya, jangan malah menjadi bersikap diam dan ikut-ikutan khawatir atas dampak kerusakan nama baik dan tudingan melakukan pencitraan atau yang lebih ekstrem lagi disebut sebagai rezim anti ulama.
Sebab kegiatan untuk menjadikan suasana damai dan sejuk tentu akan tetap menjadi Pro pada kelompok yang menyukainya, dan kontra bagi yang mendambakan kebebasan berekspresi yang sebebas-bebasnya. Apalagi peluang ini dijadikan sarana bagi pengusung ideologi Transnasional yang menganggap kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat sebagai hal yang di lindungi UU. Tentu saja ini menjadi pemikiran untuk membatasi pemahaman tersebut agar tidak menjadi liar. Oleh sebab itu, pengendalian keamanan dan ketertiban umum sudah merupakan kepastian yang harus diwujudkan dari setiap penyelenggara negara, terutama pemerintah yang berkuasa saat ini. Sebab, negara harus berhenti untuk diam dan berupaya tidak sekedar pada tataran permukaan saja.
Mendiamkan keadaan yang membelenggu masyarakat saat ini sungguh merupakan perlakuan dari absennya kehadiran Negara pada situasi damai untuk mendapatkan azas kebahagiaan masyarakat yang dibutuhkannya, sedangkan pembiaran atas tindakan yang represif dan intimidatif dari kelompok-kelompok tertentu semakin menampakkan kebuntuan pada dialog kebangsaan hingga terjadinya pemaksaan kehendak dari suatu golongan. Ini merupakan tindakan inkonstitusional serta bertentangan dengan upaya penegakkan persatuan demi menyelamatkan bangsa dan NKRI ini. Apalagi jika kita melihat potensi abuse of power dan pelanggaran hak asasi manusia keseluruhan di dalamnya, rasa-rasanya tindakan tegas dan terukur oleh kepolisian patut kita telaah untuk dilanjutkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar