15/11/2022
MEMILIH FIGUR YANG OTENTIK MELALUI DEMOKRASI RAKYAT
Penulis : Andi Salim
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut sert, baik secara langsung atau tak langsung. Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu merupakan representasi dari suara rakyat, yang dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.
Hak untuk memilih dan dipilih merupakan manifestasi dari wujud hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya di dalam Konstitusi Negara, hak ini juga menegaskan seseorang tersebut harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, dan segala tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa takut terhadap apa yang di inginkannya. Kehendak itu dapat disalurkannya melalui peran partai politik sebagai sarana infrastruktur demokrasi, dimana fungsi mereka selaku lembaga politik atau mesin politik informasi yang memiliki peran secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik untuk diteruskan kepada suprastruktur politik.
Infrastruktur politik memiliki tujuan utama untuk menyalurkan aspirasi serta kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Unsur infrastruktur politik terdiri dari partai politik yang merupakan organisasi bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Partai politik sebagai sebuah organisasi masyarakat memiliki kekuatan yang cukup strategis dalam hal mengendalikan kekuasaan. Oleh sebab itulah, partai politik termasuk dalam unsur infrastruktur politik.
Pada dasarnya sistem demokrasi untuk mendapatkan figur yang ideal untuk menemukan pemimpin sebuah pemerintahan, hal tersebut semata-mata menampung aspirasi masyarakat dalam mewujudkan pemimpin yang otentik serta presisi terhadap kehendak rakyat. Negara penganut sistem demokrasi seperti Indonesia, partai politik merupakan salah satu atribut negara demokrasi. Adapun fungsi partai politik dalam negara demokrasi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan.
Syarat tersebut antara lain, Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.
Pemimpin otentik menjadi contoh standard dan figur bagi organisasi mau pun masyarakat secara keseluruhan. Karakteristik kepemimpinan yang otentik dan cara mengukur tingkat otentisitas kepemimpinan adalah bagian terpenting sebagai wujud akumulasi kehendak rakyat terhadap calon pemimpin yang ditawarkan oleh partai politik melalui mekanisme pemilihan yang selektif. Survei adalah pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif. Survei yang dilakukan dalam melakukan penelitian itu biasanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara, dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka, apa yang mereka pikir, rasakan, atau kecenderungan terhadap suatu tindakan.
Tujuan dari survey adalah memaparkan data dari objek penelitian, dan menginterpretasikan serta menganalisisnya secara sistematis. Kebenaran informasi itu tergantung kepada metode yang digunakan dalam survei. Metodologi survei mempelajari pengambilan sampel unit individu dari suatu populasi dan teknik terkait pengumpulan data survei. Langkah-langkah penelitian survei sendiri meliputi beberapa tahapan yaitu menentukan permasalahan; menyusun hipotesis; menentukan tujuan penelitian; menentukan tipe survei yang sesuai; menentukan desain sampel; menetukan besarnya sampel; membuat pertanyaan dan memilih alat tes apa yang akan digunakan dan lain sebagainya. Sehingga didapat kesimpulan dari hasil survey yang menjadi pijakan partai politik dalam menemukan postur yang ideal terhadap kehendak rakyat tersebut.
Deklarasi calon presiden dan wakil presiden yang tidak berpijak pada otentisitas kehendak rakyat adalah wujud ego sektoral yang tidak memiliki dasar dalam pengambilan keputusan. Apa yang dilakukan oleh partai politik untuk menentukan kebijakannya, terkesan sebagai sikap yang sekonyong-konyong dalam menentukan capres dan cawapres diumumkannya sehingga tidak mencerminkan aspek demokrasi yang ideal. Kredibilitasnya patut dipertanyakan dan perlu direspon masyarakat bahwa munculnya rekomendasi partai tersebut bersumber dari apa dan bagaimana mereka menentukan hal itu
Hal senada inilah yang disampaikan oleh Jokowi agar setiap partai politik benar-benar cermat dan tidak sembrono dalam memilih calon pemimpin yang akan ditawarkan kepada masyarakat Indonesia sebagai alternatif pilihan rakyat. Sebab bagaimana mungkin bangsa dan negara ini mengalami kemajuan yang berarti jika pemimpin yang dipilih rakyat hanya didasari pada nuansa politik identitas semata tanpa melihat rekam jejak dan prestasinya untuk memajukan Indonesia ke depan.
Melalui pidato Jokowi di beberapa HUT partai yang dihadirinya guna memberikan pandangannya terhadap hal itu, Ketua Umum partai Perindo pun menyadarinya dan mengikuti nasehat Presiden tersebut. Namun berbeda dengan partai Nasdem, yang belum merespon hal ini secara mendalam sehingga Surya Paloh pun hanya memberikan kesan pendalaman dan pengalaman politiknya yang belum dewasa. Maka tak keran jika masyarakat bertanya apa dan bagaiman gagasan Restorasi itu bisa diwujudkan, manakala rekam jejak yang direalisasikan justru bertolakbelakang dari tujuan restorasi itu sendiri.
Apalagi dibalik itu tersemat pernyataan bahwa dirinya siap mundur jika elektabilitas partai Nasdem akan turun di pemilu 2024 mendatang, hal itu justru menampakkan sisi yang dangkal betapa gagasan dipilihnya capres mereka saat ini, hanya dari sisi kenaikan elektoral yang pada akhirnya menambah jumlah kursi legislatif mereka walau dibalik itu esensi demokrasi mereka cenderung memaksakan kehendak formalitasnya sebagai partai politik yang disinyalir bertentangan dengan kehendak rakyat.
Surya Paloh boleh saja menyangkal ucapan Jokowi yang menyebutkan agar partai politik jangan sembrono dalam memilih capres pada kesempatan di HUT Golkar beberapa waktu yang lalu. Merasa dirinya tersindir oleh ungkapan itu, beliau lantas menepisnya dengan mengatakan bahwa masih ada pihak yang belum dewasa dalam berpolitik. Namun masyarakat pun bertanya, sejauh mana pemikiran beliau selaku negarawan dengan rentetan pengalaman politik yang dimilikinya, Jika keputusannya itu terlihat tidak konsisten dan cenderung tidak didasari pada mekanisme demokrasi yang sesungguhnya.
Kita semua pun dibuat terkecoh oleh pernyataan dalam orasinya, dimana Surya Paloh berbicara soal praktik politik identitas yang tak lepas dari dinamika perpolitikan Tanah Air. Beliau memandang politik identitas tak selalu negatif dalam sejarah. Hal itu disampaikan pada acara penganugerahan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) kepada dirinya. Surya Paloh menerima gelar Doktor bidang sosiologi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
Penganugerahan itu digelar di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (25/7/2022). Dimana dari pernyataannya ini, Islah Bahrawi pun membantahnya secara tegas dan keras, sebagaimana videonya yang beredar ditengah masyarakat.
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut sert, baik secara langsung atau tak langsung. Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu merupakan representasi dari suara rakyat, yang dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.
Hak untuk memilih dan dipilih merupakan manifestasi dari wujud hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya di dalam Konstitusi Negara, hak ini juga menegaskan seseorang tersebut harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, dan segala tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa takut terhadap apa yang di inginkannya. Kehendak itu dapat disalurkannya melalui peran partai politik sebagai sarana infrastruktur demokrasi, dimana fungsi mereka selaku lembaga politik atau mesin politik informasi yang memiliki peran secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik untuk diteruskan kepada suprastruktur politik.
Infrastruktur politik memiliki tujuan utama untuk menyalurkan aspirasi serta kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Unsur infrastruktur politik terdiri dari partai politik yang merupakan organisasi bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Partai politik sebagai sebuah organisasi masyarakat memiliki kekuatan yang cukup strategis dalam hal mengendalikan kekuasaan. Oleh sebab itulah, partai politik termasuk dalam unsur infrastruktur politik.
Pada dasarnya sistem demokrasi untuk mendapatkan figur yang ideal untuk menemukan pemimpin sebuah pemerintahan, hal tersebut semata-mata menampung aspirasi masyarakat dalam mewujudkan pemimpin yang otentik serta presisi terhadap kehendak rakyat. Negara penganut sistem demokrasi seperti Indonesia, partai politik merupakan salah satu atribut negara demokrasi. Adapun fungsi partai politik dalam negara demokrasi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan.
Syarat tersebut antara lain, Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.
Pemimpin otentik menjadi contoh standard dan figur bagi organisasi mau pun masyarakat secara keseluruhan. Karakteristik kepemimpinan yang otentik dan cara mengukur tingkat otentisitas kepemimpinan adalah bagian terpenting sebagai wujud akumulasi kehendak rakyat terhadap calon pemimpin yang ditawarkan oleh partai politik melalui mekanisme pemilihan yang selektif. Survei adalah pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif. Survei yang dilakukan dalam melakukan penelitian itu biasanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara, dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka, apa yang mereka pikir, rasakan, atau kecenderungan terhadap suatu tindakan.
Tujuan dari survey adalah memaparkan data dari objek penelitian, dan menginterpretasikan serta menganalisisnya secara sistematis. Kebenaran informasi itu tergantung kepada metode yang digunakan dalam survei. Metodologi survei mempelajari pengambilan sampel unit individu dari suatu populasi dan teknik terkait pengumpulan data survei. Langkah-langkah penelitian survei sendiri meliputi beberapa tahapan yaitu menentukan permasalahan; menyusun hipotesis; menentukan tujuan penelitian; menentukan tipe survei yang sesuai; menentukan desain sampel; menetukan besarnya sampel; membuat pertanyaan dan memilih alat tes apa yang akan digunakan dan lain sebagainya. Sehingga didapat kesimpulan dari hasil survey yang menjadi pijakan partai politik dalam menemukan postur yang ideal terhadap kehendak rakyat tersebut.
Deklarasi calon presiden dan wakil presiden yang tidak berpijak pada otentisitas kehendak rakyat adalah wujud ego sektoral yang tidak memiliki dasar dalam pengambilan keputusan. Apa yang dilakukan oleh partai politik untuk menentukan kebijakannya, terkesan sebagai sikap yang sekonyong-konyong dalam menentukan capres dan cawapres diumumkannya sehingga tidak mencerminkan aspek demokrasi yang ideal. Kredibilitasnya patut dipertanyakan dan perlu direspon masyarakat bahwa munculnya rekomendasi partai tersebut bersumber dari apa dan bagaimana mereka menentukan hal itu
Hal senada inilah yang disampaikan oleh Jokowi agar setiap partai politik benar-benar cermat dan tidak sembrono dalam memilih calon pemimpin yang akan ditawarkan kepada masyarakat Indonesia sebagai alternatif pilihan rakyat. Sebab bagaimana mungkin bangsa dan negara ini mengalami kemajuan yang berarti jika pemimpin yang dipilih rakyat hanya didasari pada nuansa politik identitas semata tanpa melihat rekam jejak dan prestasinya untuk memajukan Indonesia ke depan.
Melalui pidato Jokowi di beberapa HUT partai yang dihadirinya guna memberikan pandangannya terhadap hal itu, Ketua Umum partai Perindo pun menyadarinya dan mengikuti nasehat Presiden tersebut. Namun berbeda dengan partai Nasdem, yang belum merespon hal ini secara mendalam sehingga Surya Paloh pun hanya memberikan kesan pendalaman dan pengalaman politiknya yang belum dewasa. Maka tak keran jika masyarakat bertanya apa dan bagaiman gagasan Restorasi itu bisa diwujudkan, manakala rekam jejak yang direalisasikan justru bertolakbelakang dari tujuan restorasi itu sendiri.
Apalagi dibalik itu tersemat pernyataan bahwa dirinya siap mundur jika elektabilitas partai Nasdem akan turun di pemilu 2024 mendatang, hal itu justru menampakkan sisi yang dangkal betapa gagasan dipilihnya capres mereka saat ini, hanya dari sisi kenaikan elektoral yang pada akhirnya menambah jumlah kursi legislatif mereka walau dibalik itu esensi demokrasi mereka cenderung memaksakan kehendak formalitasnya sebagai partai politik yang disinyalir bertentangan dengan kehendak rakyat.
Surya Paloh boleh saja menyangkal ucapan Jokowi yang menyebutkan agar partai politik jangan sembrono dalam memilih capres pada kesempatan di HUT Golkar beberapa waktu yang lalu. Merasa dirinya tersindir oleh ungkapan itu, beliau lantas menepisnya dengan mengatakan bahwa masih ada pihak yang belum dewasa dalam berpolitik. Namun masyarakat pun bertanya, sejauh mana pemikiran beliau selaku negarawan dengan rentetan pengalaman politik yang dimilikinya, Jika keputusannya itu terlihat tidak konsisten dan cenderung tidak didasari pada mekanisme demokrasi yang sesungguhnya.
Kita semua pun dibuat terkecoh oleh pernyataan dalam orasinya, dimana Surya Paloh berbicara soal praktik politik identitas yang tak lepas dari dinamika perpolitikan Tanah Air. Beliau memandang politik identitas tak selalu negatif dalam sejarah. Hal itu disampaikan pada acara penganugerahan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) kepada dirinya. Surya Paloh menerima gelar Doktor bidang sosiologi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
Penganugerahan itu digelar di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (25/7/2022). Dimana dari pernyataannya ini, Islah Bahrawi pun membantahnya secara tegas dan keras, sebagaimana videonya yang beredar ditengah masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar