Penyakit diabetes selalu menjadi komplikasi manakala yang bersangkutan tidak teratur dalam mengkonsumsi obat untuk menekan kadar gula dalam darah, disamping itu harus pula memperhatikan tingkat kekentalan darah yang dimiliki pasien penderita diabetes tersebut, pola maintenance adalah satu-satunya cara agar penyakit tersebut beradaptasi dengan kehidupan sang penderita, olah raga teratur merupakan kunci penyesuaian kebiasaan bagi siapa pun yang menderita penyakit tersebut. Walau sudah teratur sekalipun, maka sewaktu-waktu penyakit ini pun akan menyerang ginjal oleh karena konsumsi obat secara terus menerus, ditambah pengentalan darah yang akan menyerang jantung sebagai multi efek dari penyakit ini.
Demikian pula jika kita menggambarkan apa yang disebut sikap intoleransi terhadap nilai kebangsaan kita saat ini, suplemen edukasi kebangsaan dan nilai-nilai ideology tidak lagi dikonsumsi secara teratur, yang pada gilirannya intoleransi tersebut masuk kepada sendi-sendi berbangsa dan bernegara bagi kita semua, sehingga darah nasionalisme kita pun menjadi mengental akibat tercampur oleh ideology lain yang merusak kondisi elemen kebangsaan lain yang dipengaruhinya. Apalagi sistem konstitusi kita yang terbuka dan dapat dimasuki secara mudah dari infrastruktur partai yang disediakan oleh sistem demokrasi yang memang menyediakan bagi siapapun atau kelompok manapun yang ingin mendirikan partai hingga mengikuti pelaksanaan pemilu yang secara lima tahunan digelar secara rutin.
Maka dari sarana ini, asaz tunggal pancasila telah diberlakukan bagi peserta pemilu. Artinya suatu partai dapat saja tidak menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya azas berdemokrasi yang dianut oleh partai yang ditawarkan bagi pilihan masyarakat kita, maka pengkhianatan terhadap Pancasila pun bukan hal yang mustahil untuk kita temui dimana-mana, sebab partai tersebut tentu menggunakan azas lain dan sekaligus mengajaknya agar membangun militansi kearah ideology lain yang mereka usung untuk secara terbuka menyuarakan apa yang menjadi tujuan dari didirikannya partai mereka, termasuk azas agama yang ditawarkan yang semakin memperparah kondisi kebangsaan saat ini. Apalagi negara pun dinilai semakin surut pada upaya penguatan nilai-nilai kebangsaan yang dirasakan.
Gagasan pembentukan Badan Pembinaan Ideology Pancasila atau yang kita kenal dengan BPIP yang semestinya menjadi lembaga yang berkegiatan pada persoalan itu tidak secara efektif mendampingi masyarakat bawah agar landed disetiap komunitas masyarakat indonesia, kedudukan mereka yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi tidak dirasakan berakibat langsung pada sisi nasionalisme masyarakat indonesia pada umumnya. Hal ini terlihat jika sampai saat ini pun mereka masih diplafond rumah bangsa kita tanpa pernah landed ditanah ibu pertiwi yang kita cintai bersama.
Walau badan ini secara sah diresmikan sejak tanggal 19 Mei 2017, dimana Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerjanya, namun keberadaan mereka belum dapat dirasakan hasilnya serta membutuhkan waktu yang lama untuk dikembangkan diseluruh struktur elemen bangsa kita kedepan, sekalipun saat ini saja, keberadaan mereka sudah sangat dibutuhkan demi menghalau penyakit intoleransi yang kronis serta menjalar disetiap batang tubuh dan merusak sendi keberagaman dan keberagamaan ditengah kita semua. Kelambanan ini tentu menjadi kekhawatiran kita untuk membandingkan antara laju perbaikan dengan kerusakan moral bangsa kita kedepan.
Upaya membangkitkan nasionalisme atas sikap berbangsa itu semestinya sejalan dengan pembangunan phisik yang ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat indonesia, melalui pembinaan ideology pancasila yang terus menerus, serta memperkenalkan aneka ragam budaya Indonesia, mencintai produk karya dalam negeri, serta menanamkan pengetahuan sejarah perjuangan Indonesia untuk mendidik generasi muda agar menghargai perbedaan sekaligus memperkenalkan permainan tradisional adat adat istiadat budaya bangsa kita adalah cara untuk memupuk mereka sejak dini. Sebab jika tidak, maka generasi kita akan mudah dikelabui untuk percaya pada pergeseran terhadap ideology lain yang bukan berasal dari keaslian nilai kebangsaan kita.
Dimulai dari hal yang mudah, agar BPIP ini dapat berkembang dengan cepat dan diterima masyarakat sebagai penangkal arus digitalisasi yang menyimpang, serta antisipasi terhadap kelompok intoleransi yang semakin melembaga dimana-mana, maka BPIP semestinya mengajak, mendorong, merangkul segenap organisasi baik pemerintah atau pun swasta agar penyerapan ideology pancasila tertanam dan membumi di seantero ibu pertiwi ini, hal itu menjadi harapan banyak pihak yang terlihat dari banyaknya sikap penolakan terhadap keberadaan kelompok intoleransi yang berkembang di berbagai daerah. Fakta ini membuktikan, bahwa respon pemerintah harus cepat tanggap, bukan saja sebagai gagasan, namun juga pada kepastian penerapannya.
Jika penulis mengilustrasikan intoleransi itu sebagai penyakit diabetes sebagai mana pada awal penulisan diatas, maka lambatnya daya serap BPIP untuk melakukan pengembangan ke daerah dan memfungsikan aliran ideology kita sebagai energy kebangsaan dan kecintaan pada NKRI, tentu selaras dengan menjaga organ tubuh lainnya seperti ginjal, jatung, pankreas serta organ tubuh lainnya sebagaimana komplikasi yang dialami oleh penderita diabetes saat ini. Kepedulian bangsa demi menjaga dan mengamankan negara dari situasi yang dimunculkan khususnya akibat naiknya konservatisme agama adalah momentum yang masih didambakan oleh seluruh anak bangsa dinegri ini tentunya.
Apalagi banyaknya organisasi yang menentang pelaku perusak bangsa ini yang telah marak pula diberbagai wilayah, tidakkah kita menjadi prihatin. Sebab mereka pun masih menunggu sikap pemerintah yang seakan ragu terhadap akibat yang bermuara pada keamanan nasional, dimana kelompok mereka sesungguhnya terbilang masih kecil serta hanya berlindung dibalik mayoritas agama yang sebenarnya bertentangan dengan keaslian islam itu sendiri, sebagaimana ajaran dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang berjasa pada bangsa kita pula. Oleh karenanya, pemerintah tidak perlu ragu dalam menindak siapapun dan dalam bentuk gagasan apapun dalam mengambil ketegasan sekalipun mereka berdalih atas kebebasan berpendapat dan berserikat atau pada sisi hak azasi manusia yang sengaja diselewengkan.
#jkwguard #Andisalim #Toleransiindonesia #TI Mari Bertoleransi, silahkan share
Demikian pula jika kita menggambarkan apa yang disebut sikap intoleransi terhadap nilai kebangsaan kita saat ini, suplemen edukasi kebangsaan dan nilai-nilai ideology tidak lagi dikonsumsi secara teratur, yang pada gilirannya intoleransi tersebut masuk kepada sendi-sendi berbangsa dan bernegara bagi kita semua, sehingga darah nasionalisme kita pun menjadi mengental akibat tercampur oleh ideology lain yang merusak kondisi elemen kebangsaan lain yang dipengaruhinya. Apalagi sistem konstitusi kita yang terbuka dan dapat dimasuki secara mudah dari infrastruktur partai yang disediakan oleh sistem demokrasi yang memang menyediakan bagi siapapun atau kelompok manapun yang ingin mendirikan partai hingga mengikuti pelaksanaan pemilu yang secara lima tahunan digelar secara rutin.
Maka dari sarana ini, asaz tunggal pancasila telah diberlakukan bagi peserta pemilu. Artinya suatu partai dapat saja tidak menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya azas berdemokrasi yang dianut oleh partai yang ditawarkan bagi pilihan masyarakat kita, maka pengkhianatan terhadap Pancasila pun bukan hal yang mustahil untuk kita temui dimana-mana, sebab partai tersebut tentu menggunakan azas lain dan sekaligus mengajaknya agar membangun militansi kearah ideology lain yang mereka usung untuk secara terbuka menyuarakan apa yang menjadi tujuan dari didirikannya partai mereka, termasuk azas agama yang ditawarkan yang semakin memperparah kondisi kebangsaan saat ini. Apalagi negara pun dinilai semakin surut pada upaya penguatan nilai-nilai kebangsaan yang dirasakan.
Gagasan pembentukan Badan Pembinaan Ideology Pancasila atau yang kita kenal dengan BPIP yang semestinya menjadi lembaga yang berkegiatan pada persoalan itu tidak secara efektif mendampingi masyarakat bawah agar landed disetiap komunitas masyarakat indonesia, kedudukan mereka yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi tidak dirasakan berakibat langsung pada sisi nasionalisme masyarakat indonesia pada umumnya. Hal ini terlihat jika sampai saat ini pun mereka masih diplafond rumah bangsa kita tanpa pernah landed ditanah ibu pertiwi yang kita cintai bersama.
Walau badan ini secara sah diresmikan sejak tanggal 19 Mei 2017, dimana Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerjanya, namun keberadaan mereka belum dapat dirasakan hasilnya serta membutuhkan waktu yang lama untuk dikembangkan diseluruh struktur elemen bangsa kita kedepan, sekalipun saat ini saja, keberadaan mereka sudah sangat dibutuhkan demi menghalau penyakit intoleransi yang kronis serta menjalar disetiap batang tubuh dan merusak sendi keberagaman dan keberagamaan ditengah kita semua. Kelambanan ini tentu menjadi kekhawatiran kita untuk membandingkan antara laju perbaikan dengan kerusakan moral bangsa kita kedepan.
Upaya membangkitkan nasionalisme atas sikap berbangsa itu semestinya sejalan dengan pembangunan phisik yang ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat indonesia, melalui pembinaan ideology pancasila yang terus menerus, serta memperkenalkan aneka ragam budaya Indonesia, mencintai produk karya dalam negeri, serta menanamkan pengetahuan sejarah perjuangan Indonesia untuk mendidik generasi muda agar menghargai perbedaan sekaligus memperkenalkan permainan tradisional adat adat istiadat budaya bangsa kita adalah cara untuk memupuk mereka sejak dini. Sebab jika tidak, maka generasi kita akan mudah dikelabui untuk percaya pada pergeseran terhadap ideology lain yang bukan berasal dari keaslian nilai kebangsaan kita.
Dimulai dari hal yang mudah, agar BPIP ini dapat berkembang dengan cepat dan diterima masyarakat sebagai penangkal arus digitalisasi yang menyimpang, serta antisipasi terhadap kelompok intoleransi yang semakin melembaga dimana-mana, maka BPIP semestinya mengajak, mendorong, merangkul segenap organisasi baik pemerintah atau pun swasta agar penyerapan ideology pancasila tertanam dan membumi di seantero ibu pertiwi ini, hal itu menjadi harapan banyak pihak yang terlihat dari banyaknya sikap penolakan terhadap keberadaan kelompok intoleransi yang berkembang di berbagai daerah. Fakta ini membuktikan, bahwa respon pemerintah harus cepat tanggap, bukan saja sebagai gagasan, namun juga pada kepastian penerapannya.
Jika penulis mengilustrasikan intoleransi itu sebagai penyakit diabetes sebagai mana pada awal penulisan diatas, maka lambatnya daya serap BPIP untuk melakukan pengembangan ke daerah dan memfungsikan aliran ideology kita sebagai energy kebangsaan dan kecintaan pada NKRI, tentu selaras dengan menjaga organ tubuh lainnya seperti ginjal, jatung, pankreas serta organ tubuh lainnya sebagaimana komplikasi yang dialami oleh penderita diabetes saat ini. Kepedulian bangsa demi menjaga dan mengamankan negara dari situasi yang dimunculkan khususnya akibat naiknya konservatisme agama adalah momentum yang masih didambakan oleh seluruh anak bangsa dinegri ini tentunya.
Apalagi banyaknya organisasi yang menentang pelaku perusak bangsa ini yang telah marak pula diberbagai wilayah, tidakkah kita menjadi prihatin. Sebab mereka pun masih menunggu sikap pemerintah yang seakan ragu terhadap akibat yang bermuara pada keamanan nasional, dimana kelompok mereka sesungguhnya terbilang masih kecil serta hanya berlindung dibalik mayoritas agama yang sebenarnya bertentangan dengan keaslian islam itu sendiri, sebagaimana ajaran dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang berjasa pada bangsa kita pula. Oleh karenanya, pemerintah tidak perlu ragu dalam menindak siapapun dan dalam bentuk gagasan apapun dalam mengambil ketegasan sekalipun mereka berdalih atas kebebasan berpendapat dan berserikat atau pada sisi hak azasi manusia yang sengaja diselewengkan.
#jkwguard #Andisalim #Toleransiindonesia #TI Mari Bertoleransi, silahkan share
Tidak ada komentar:
Posting Komentar