PARTAI-PARTAI BARU CENDERUNG LABIL DAN TIDAK KONSISTEN

11/11/2022

PARTAI-PARTAI BARU CENDERUNG LABIL DAN TIDAK KONSISTEN

Penulis : Andi Salim

Begitu banyak partai politik yang berdiri sejak runtuhnya orde baru selama 32 tahun berkuasa yang semula hanya menyediakan 3 parpol saja untuk ditawarkan kepada rakyat, yaitu : PPP, PDI dan Golkar. Namun setelah itu keberadaan partai politik pun menjadi tak terhitung jumlahnya, bahkan banyak dari mereka yang hanya sekedar muncul perdana namun pada akhirnya menjadi terseok-seok dalam memenuhi batasan ketentuan minimun sebagaimana yang tertuang pada pasal 414 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Bahkan dalam pemilu 2019 saja, terdapat 7 partai politik yang gagal menempatkan wakilnya di Senayan. Partai partai tersebut adalah : Perindo: 3,74 juta suara (2,67%), Partai Berkarya: 2,93 juta suara (2,09%), PSI: 2,65 juta suara (1,89%), Partai Hanura: 2,16 juta suara (1,54%), Partai Bulan Bintang: 1,1 juta suara (0,79%), Partai Garuda: 702,53 ribu suara (0,5%), Partai PKPI: 312,78 ribu suara (0,22%). Tentu saja angka-angka ini dilihat sebagai kelemahan partai itu, termasuk dinamika perpecahan internal dan hal lemah lainnya yang tidak terkait pada persoalan kesiapan pembiayaan partai semata. Namun lebih kepada kejelasan apa yang menjadi visi dan misi dari mereka gariskan agar partainya terlihat berbeda dengan partai lain yang sudah terlanjur melekat di benak rakyat.

Memasarkan visi dan misi partai adalah bagian strategi marketing dalam membangkitkan animo publik terhadap peran partisipasi masyarakat, jika dilihat betapa tingginya minat warga bangsa ini dalam menangkap isu-isu politik, sebenarnya hal ini menjadi titik tolak partai dalam melakukan upaya penggalangan masa bagi raihan partai baru tersebut. Namun hal ini tidak dikemas secara cermat untuk mengambil manfaat kearah mana selera publik itu mengalir. Sehingga partai baru cenderung bertolak belakang dengan apa yang di inginkan masyarakat. Hingga pada akhirnya yang tersisa hanya orang-orang didalam strukturnya saja yang mencoblos bagi perolehan suara di balik bilik pemilihan umum tersebut.

Hampir tidak terlihat isu-isu politik yang dibangun untuk menciptakan perubahan dan konsep baru yang mampu mendobrak kebekuan tatanan politik tanah air. Padahal begitu banyak yang semestinya diangkat kepermukaan, dari berbagai keterlibatan masyarakat yang berusaha mencapai kesejahteraan mereka melalui penggalian potensi dari apa yang terkandung didalam kekayaan alam indonesia di berbagai daerah, sebut saja aspek pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, peternakan dan pengolahan makanan yang semestinya mendapat sentuhan khusus demi mendatangkan gaya baru dalam upaya mendekatkan diri mereka. Sebab hanya melalui cara semacam itulah komunikasi terhadap masyarakat akan mudah dibangun.

Termasuk pendekatan partai dalam artian positif kepada kalangan agama dan para penganut keyakinan, atau di bidang pendidikan, kesehatan serta seni dan budaya yang dirasakan belum mencapai hasil yang maksimal hingga saat ini. Semestinya masih banyak peluang yang bisa ditempuh sebagai cara mendekati rakyat dari sisi kehidupan sosial dan pembinaan kesejahteraan keluarga, bahkan iklim usaha yang membuka akses keuangan untuk memajukan mereka agar memperoleh keterpaduan terhadap sistem modern di era digitalisasi sekarang ini, supaya keterampilan dan wawasan mereka menjadi meningkat hingga mampu mengembangkan dirinya disektor formal mau pun informal sekaligus dapat menangkap arus perubahan yang cepat serta berakselerasi secara tepat pula.

Pemimpin partai baru itu belum terlihat mapan dalam menciptakan harapan bagi masyarakatnya, hal itu bisa dilihat dari minimnya realisasi perencanaan atas program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang mereka yang sama sekali tidak terdengar ikut serta dalam menanggulangi hal-hal kecil yang berkaitan terhadap kecukupan dan kelayakan sandang, pangan dan papan, termasuk membantu pemerintah dalam penyediaan harga yang murah, serta mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan nasional yang tidak hanya bergantung kepada pajak rakyat semata, malah semestinya mereka masuk dalam meningkatkan strategi pelayanan publik yang di sesuaikan pada ruang baru dari iklim kemajuan sekarang ini.

Jika pun barangkali mungkin, bagaimana mereka menemukan sisi aspek hukum yang mereduksi peraturan perundangan-undangan agar lebih dinamis serta presisi terhadap tatanan dan kualitas hidup masyarakat. Sehingga dalam upaya yang sesederhana itu, akan terlihat sejauh mana peran partai politik yang terlibat untuk menciptakan efek kebahagiaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong stabilitas keamanan lokal dan nasional, apalagi pada suhu keseimbangan partai yang saat ini mengalami ketimpangan dari kiprah internasionalnya yang tertinggal dari peranan pemerintah yang diakui dunia. Begitu pula kepastian dalam pengaturan mengenai hak-hak individu dan golongan guna mendorong berlakunya reward and punishment terhadap individu atau pihak tertentu.

Sehingga bagaimana partai baru ini beserta para kadernya memperoleh wawasan dan pengetahuan yang cukup, jika hanya mengandalkan aksi kritik politik dari statemen lips services saja, sementara mereka tidak menyentuh pendalaman masalah yang menjerat rakyat sekaligus menemukan problem solving dari suasana kebatinan mayarakat atas perubahan dari apa yang di inginkan mereka. Al hasil, partai-partai ini hanya pandai mengumbar retorika sebagai wacana yang menyasar pada target kanibalisme dari kepesertaan mereka terhadap partai lain. Mereka sesungguhnya bukan kalah dalam pertarungan perebutan dalam meraih massa mengambang atau Floating mass, namun lebih sebagai predator bagi partai yang selama ini mapan dalam perpolitikan tanah air.