PERTAMINA BELUM MENERAPKAN EFISIENSI SEPENUHNYA MESKIPUN AHOK BERADA DISANA
Penulis : Andi Salim
Berita Jabarekspres.com tertanggal 9/4/21, Pengamat Energi Inas N Zubir mengaku heran dan merasa ada yang tak wajar pada bisnis BBM solar di Indonesia. Bagaimana tidak, harga solar swasta yang didapatkan dari impor, harganya bisa lebih murah dari harga jual solar produksi Pertamina alias produk lokal. Mantan Ketua Komisi VI DPR itu pun berhitung, solar impor yang kemudian terkena beban biaya distribusi, landed cost, PPn, PPh dan PBBKB, dimana selayaknya dijual dengan harga Rp10.825 per liter, justru ditemukan di lapangan dijual dengan harga Rp7.650 per liter. Hal itu disebutnya tidak masuk akal dan aneh. Padahal harga jual solar Pertamina non-subsidi saat ini mencapai Rp9.600 per liter.
Belum lagi pada sisi penyaluran gas pun mengalami persoalan yang tak kalah peliknya, jika harga yang ditetapkan pertamina saat ini berdasarkan informasi dari Solopos.com tertanggal 4/8/22 menyebutkan, Pemerintah daerah diminta tidak gegabah menaikkan harga jual elpiji 3 kg di tengah reli inflasi pada paruh kedua tahun ini. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan pemerintah pusat tetap menahan harga jual eceran elpiji 3 kilogram di posisi Rp4.250 per kilogram sehingga harga gas elpiji 3 jg mestinya Rp. 12.750, Toh nyatanya pun sampai ditangan masyarakat harganya berkisar antara Rp. 20.000 dengan berbagai alasan yang mereka sampaikan.
Jika saat ini, penggunaan BBM jenis pertalite berdasarkan ungkapan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencatat, bahwa realisasi tahun 2021, konsumsi Pertalite sebesar 23 juta kiloliter (KL) dan merupakan BBM jenis bensin yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dengan Harga BBM Pertalite Rp 13.150/Liter, Itu Keekonomian yang dijual dengan harga Rp. 7.650 / liter, sehingga pertamina merugi dari penjualan BBM pertalite ini sehingga pantas untuk mendapatkan subsidi pemerintah, namun harus di ingat bahwa BBM pertalite adalah jenis BBM premium dengan kadar oktan rendah yaitu Ron 90. Dimana harga Shell jenis Regular pun harganya hanya Rp. 10.520 / liternya dan BP menjualnya hanya Rp 10.520 / liternya pula.
Mengutip laman Global Petrol Prices, rata-rata harga bahan bakar minyak (BBM) untuk bensin di Malaysia tanggal 11/8/2022 mencapai US$ 0,46 per liter atau Rp 6.789 per liter (kurs Rp 14.780/US$). Sementara untuk bahan bakar diesel mencapai US$ 0,483 per liter atau Rp 7.138 per liter. Sementara dari informasi pemberitaan CNBC Indonesia tertanggal 29 agustus 2022, kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar Subsidi Pertamina ini pun akan diumumkan pada 31 Agustus ini, dan harga baru kedua BBM tersebut akan berlaku pada 1 September 2022 ini. Dimana kemungkinan kenaikan harga BBM Pertalite di SPBU Pertamina masih akan berada di bawah Rp 10.000 per liter dengan range kenaikan Rp 1.000 sampai Rp 2.500 dari harga yang saat ini Rp 7.650 per liter.
Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Abra El Talattof - Indef, yang menyebutkan bahwa pengguna BBM pertalite subsidi dikonsumsi oleh 80% roda empat dan 20% roda dua. Sehingga dari informasi ini kita masih melihat betapa subsidi negara masih bisa dihemat dan harus terarah dari pemanfaatan tujuan anggaran subsidi tersebut. Sehingga pihak pertamina tidak terus menerus berlepas tangan pada fungsi penyaluran dan pengawasannya. Bahwa angka 80% pengguna Roda empat tersebut seharusnya keluar dari beban anggaran negara, kecuali berlaku hanya pada kendaraan Plat kuning yang dikhususkan bagi transportasi angkutan kebutuhan pangan masyarakat.
Mana mungkin pihak pemerintah tidak tahu akan hal ini. Namun yang anehnya, kenapa sejak dahulu pemerintah memberlakukan pelaksanaan subsidi ini yang seolah-olah mencerminkan azas keadilan dalam penerapannya. Sehingga tidak ada pengawasan terhadap pemanfaatan kebijakan subsidi ini yang tepat sasaran termasuk pada era Jokowi, padahal sudah barang tentu mereka pintar semua. Subsidi bukan sebagai strategi penerapan keadilan, namun lebih dari cara membendung inflasi agar barang konsumsi masyarakat tidak mengalami lonjakan harga yang signifikan sehingga melemahkan daya belinya. Para menteri semestinya paham dan merespon persoalan ini sebagai arah dan pengertian yang sama dengan tujuan bantalan subsidi pemerintah tersebut.
Oleh karenanya, jika subsidi BBM sebesar Rp 502 trilyun ini diteruskan menurut hemat penulis ini merupakan kebijakan yang keliru dan salah dalam penerapannya. Sebab subsidi dengan kondisi Indonesia yang bukanlah merupakan negara yang menganut sistem sosialis sehingga mementingkan pemerataan keadilan semata adalah cara dan strategi yang salah. Tujuan diberlakukannya subsidi itu dimaksudkan agar tidak terjadi inflasi yang diakibatkan oleh pemicu dari naiknya harga energy. Sifat kebijakan itu semata-mata sebagai upaya menopang kemampuan daya beli masyarakat agar tidak terdampak. Sebab bagaimana pun kita didalam kapal yang sama, artinya Indonesia bukan mustahil akan mengalami krisis yang dalam jika harus menanggung beban anggaran subsidi yang demikian besarnya dibalik tumpukan ULN yang melilit.
Pendapatan negara pun dirasakan belum optimal. Sekiranya subsidi sebesar ini dibiarkan, maka keuangan negara tentu akan mengalami dampaknya, artinya kita selaku rakyat tentu akan menanggung akibatnya pula pada akhirnya. Untuk itu, masyarakat harus sadar bahwa disparitas harga BBM saat ini bukanlah persoalan kenaikan harga semata, melainkan penyesuaian terhadap lompat harga yang mengalami perubahan melebihi 100% dimana mau tidak mau harus disesuaikan demi menyelamatkan keuangan negara tentunya. Walau dibalik itu pertamina belum sepenuhnya menerapkan efisiensi dan pengawasan yang optimal, namun kenyataannya harga BBM harus dinaikkan demi menyelamatkan keuangan negara. Inilah fakta yang harus kita terima.
Kekhawatiran terhadap naiknya Inflasi bukan satu-satunya alasan yang menyebabkan gagalnya kebijakan untuk menaikkan harga. Saya ilustrasikan seperti pengusaha tempe sekalipun kedelai mengalami kenaikan harga, mereka kreatif untuk sedikit memperkecil ukurannya agar masyarakat tetap mampu membelinya. Sejauh mana pemerintah kreatif dan mampu berinovasi agar dampak kenaikan harga tersebut tidak menyulut lonjakan inflasi kedepan agar tidak terlalu berdampak pada kenaikan harga bahan pokok, maka disanalah masyarakat akan mampu bertahan. Kemampuan kreatifitas pemerintah masih diperlukan yang tentu saja harus hati-hati dan cermat dalam melakukan kebijakan ini. Seperti mensubsidi angkutan plat kuning dan roda dua dan tidak pada roda empat / mobil plat hitam sebagaimana tulisan saya diatas.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar