TEKANAN SUBSIDI DIBALIK APBN YANG DIHARAPKAN POWERFUL
Penulis : Andi Salim
Anggaran adalah salah satu aspek terpenting dalam aspek perencanaan dan pembangunan negara. Setiap anggaran disusun berdasarkan periode yang sudah ditentukan. Perencanaan anggaran merupakan upaya mengestimasikan keuangan yang memiliki peran penting sebagai bentuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi baik secara internal maupun eksternal sebuah negara. Sehingga penggunaan anggaran dapat membantu merencanakan alokasi pembiayaan sekaligus mengendalikan aktivitas suatu pemerintahan. Oleh karenanya suatu anggaran dianggap bagian yang paling vital dalam segala aspek pembangunan dan pertumbuhan suatu negara.
Tersedianya anggaran yang powerful tentu menjadi dambaan setiap negara, tanpa kecuali Indonesia sekalipun, sebab anggaran yang prima dan tidak terbebani oleh kewajiban-kewajiban apapun diluar rutinitas pengeluarannya adalah menjadi keleluasaan bagi pemerintah untuk melalukan orientasi lain yang tidak saja sekedar bertahan namun diharapkan dapat melakukan penyesuaian terhadap perkembangan jaman, atau mengejar akselerasi terhadap wilayah-wilayah tertinggal akibat kebijakan lama yang tidak fokus pada upaya pembangunan merata. Sehingga dari kelonggaran anggaran itu dapat tercipta pembangunan yang memenuhi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saat ini Indonesia sedikitnya telah keluar dari tekanan ULN atas nilainya yang pernah menyentuh angka 7.000 trilyun, namun berdasarkan catatan BI yang menyebutkan bahwa ULN Indomesia pada akhir Juni tahun 2022 sebesar US$ 403 miliar atau sekitar Rp 5.919 triliun (kurs Rp 14.688/US$). Sehingga pada triwulan II tahun 2022 ini, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di kisaran 31,8%. Walau secara tahunan, inflasi pada Juni 2022 mencapai 2,63% (yoy), sedikit meningkat bila dibandingkan periode bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,58% (yoy). Namun kondisi ini masih relatif stabil bila dibandingkan negara-negara dikawasan asia lainnya yang pada masa ini sedang mengalami kesulitan.
Hal itu terlihat dari pemberitaan CNN Indonesia pada tanggal 13 juli 2022, dimana Perekonomian Indonesia saat ini jauh dari jurang resesi. Dibandingkan negara lain di kawasan Asia, potensi Indonesia mengalami resesi ekonomi paling kecil.
Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan ekonom Bloomberg yang dikutip, Rabu (13/7), Indonesia menempati posisi kedua terjauh dari lubang resesi. Potensi resesi Indonesia hanya 3 persen dan di atasnya ada India 0 persen. Oleh karenanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sepakat dengan hasil survei ini. Pasalnya, ekonomi Indonesia masih cukup kuat, sehingga jauh dari jurang resesi. Fakta ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki pondasi ekonomi yang cukup kuat tentunya.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, baik di daratan maupun lautan. Dimana Indonesia pun dikenal sebagai negara agraris karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Hasil pertanian Indonesia, antara lain padi, jagung, tebu, teh, kelapa sawit, kopi, tembakau, cengkeh, karet, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Disamping itu Indonesia juga memiliki hasil tambang, berupa minyak bumi, emas, batu bara, nikel, perak, besi, belerang, mangan, timah, dan aluminium. Ketergantungan dunia pada hasil tambang Indonesia ini, menyebabkan posisi tawar negara kita untuk mendatangkan Investasi asing menjadi terbuka luas.
Namun saat ini, Indonesia justru sedang mengalami beban anggaran dari naiknya angka subsidi dibidang energy yang menyentuh angka hingga 502,4 Trilyun akibat harga pasar global yang meningkat dari import yang dilakukan pemerintah dibalik produksi minyak dalam negeri kita yang tidak mencukupi dari kebutuhannya. Angka subsidi energi sebesar itu diperuntukkan menutup selisih harga keekonomian bahan bakar minyak, gas, dan listrik yang disalurkan oleh Pertamina dan PLN kepada masyarakat. Harga keekonomian Pertalite yang semestinya sekitar Rp 17.200 per liter dan Solar Rp 18.150 per liter harus ditutup dengan anggaran subsidi yang sedemikian besarnya yang tentu saja ini menjadi persoalan bagi kita semua.
Anggaran subsidi energi sebesar itu hanya dapat diselesaikan melalui tiga cara : Pertama, melakukan pengurangan tekanan kearah penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran yang diperuntukkan bagi kalangan rakyat bawah semata. Kedua, masyarakat harus beralih untuk lebih banyak pada penggunaan transportasi publik agar mengurangi penggunaan BBM itu sendiri. Ketiga, sedikit menaikkan harga BBM demi melonggarkan beban subsidi agar tidak menekan APBN kita. Oleh karenanya, pemerintah harus mengambil upaya tegas kearah kebijakan diatas jika menilai faktor pengamanan secara global. Sebab bagaimana pun, negara tidak boleh tersandera pada beban semacam ini yang akan membahayakan keuangan negara nantinya.
Walau kekhawatiran naiknya inflasi akan terjadi, namun resistensi tersebut dapat dikurangi dari pemberlakuan terhadap penggunaan BBM subsidi yang tetap dinikmati oleh pengguna sepeda motor sebagai sarana kendaraan mahasiswa dan masyarakat, serta kendaraan-kendaraan angkutan Plat Kuning yang mendistribusikan barang ke seluruh wilayah jangan sampai menimbulkan lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat, termasuk penggunaan BBM Solar untuk aktifitas nelayan agar terpantau secara ketat dan tidak disalah gunakan. Diluar kebutuhan tersebut, pemerintah tidak lagi boleh mentolerir kepada siapa pun dan pihak manapun agar anggaran subsidi itu dapat turun secara drastis tentunya.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar