POLITIK SEMESTINYA TIDAK MELAKUKAN PEMERKOSAAN TERHADAP RAKYAT
Penulis : Andi Salim
Mendengar kata politik, sontak saja kita mengkaitkannya dengan jabatan, kekuasaan dan kewenangan yang melekat padanya. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dalam kehidupan masyarakat, dan tergolong dalam ilmu sosial. Politik adalah seni kemungkinan yang artinya sesuatu yang tidak mungkin dapat diubah menjadi mungkin atau sebaliknya. Ilmu Politik merupakan salah satu bidang ilmu yang terus mengalami perkembangan, seiring dengan dinamika pertumbuhan masyarakat yang membutuhkan perhatian atas kesehatan, ekonomi dan sosial, serta hal-hal lainnya.
Politik pun akan membawa sesuatu yang bersifat ketertarikan atas masyarakat, sebab pada politiklah segala persoalan hulu dan hilir serta dari berbagai tingkatan persoalan bangsa ini akan dikupas tuntas. Bahkan ruang persoalannya menjadi luas baik keadaan kondisi bantaran kali hingga ke istana negara yang menjadi wilayah cakupannya. Dari politik hak-hak anak-anak akan diusungnya sebagai jargon yang perlu disuarakan, termasuk kekerasan rumah tangga dan keadaan pasangan yang tidak dapat menjalankan fungsinya secara baik pun bagian yang tidak tertinggal untuk diusung demi mengambil simpatik dari masyarakat.
Hampir tidak ada yang tidak memerankan politik dalam kehidupan sehari-harinya, entah hanya skala rumah tangga dengan apa yang dimaksudkan sebagai Home Politics / politik rumah tangga, atau skala kantoran yang disebut Office Politics atau politik birokrasi dan perkantoran. Namun politik tetaplah seni yang diperankan seseorang dalam mempengaruhi atau menyikapi berbagai persoalan demi menjaga pertumbuhan dan keseimbangan para pihak didalamnya. Walau banyak pihak yang berpikir bahwa politik hanya mengurusi soal kekuasaan, padahal lebih dari itu. Esensi politik sebenarnya adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.
Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh pimpinan dan prajurit TNI untuk meningkatkan kapasitas sebagai TNI yang profesional. Sebab prajurit TNI harus benar-benar terlatih, tidak terlibat politik praktis, tetapi terus mendukung kebijakan politik negara karena politik TNI adalah bagian dari politik Negara itu sendiri. Apalagi setelah pasca pemerintahan otoriter orde baru selama 30 tahun lebih, politik Indonesia mengalami proses pembaruan untuk memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat Indonesia. Era ini dikenal sebagai periode Reformasi.
Pemisahan politik dan agama sesungguhnya terkandung dalam prinsip Indonesia sebagai negara berketuhanan yang maha esa. Presiden Joko Widodo pun menyatakan keharusan pemisahan agama dan politik. Itu artinya pernyataan Presiden menjadi sangat prinsip sebagaimana yang terkandung dalam ideologi negara. Dimana hal itu menandakan Indonesia negara yang mengakui Tuhan, bukan sebagai negara ateis, serta sekaligus hal itu pun menandakan bahwa Indonesia bukan negara berdasarkan pada prinsip satu agama tertentu. Sebab Indonesia bukanlah negara agama karena negara agama pastilah hanya berdasarkan pada satu agama tertentu saja.
Dalam menjalankan politik kemanusiaan, pemerintah harus mendorong berkembangnya SDM yang kuat untuk pertumbuhan kesejahteraan yang baik terhadap sisi sosial masyarakat, keluarga, bangsa dan negara. Implementasi SDM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan mewujudkan kebahagiaan rakyatnya. Disamping itu, pemerintah pun harus memberikan perhatian khusus pada masyarakat yang memiliki keunggulan dalam mengembangkan potensi dirinya, seperti memberikan beasiswa pendidikan, sarana olah raga serta menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak tersedia. Termasuk menyediakan Kota hijau sebagai kota yang lebih humanis bagi semua kalangan.
Upaya politik dalam hal memupuk Nasionalisme Kebangsaan pun menjadi sangat penting untuk membangun semangat yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dalam mencintai tanah airnya. Ada banyak faktor yang menjadi latar belakang munculnya rasa kebanggaan menjadi bagian dari bangsa Indonesia, salah satunya adalah perjuangan dalam meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia yang berkemajuan, serta masyarakat yang mampu bersaing dikancah dunia pun merupakan wujud adanya sikap nasionalisme yang tinggi yang ada pada diri seseorang. Meskipun hal itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh beberapa unsur kesamaan tentunya.
Politik negara pun dihadirkan dalam nuansa sistem demokrasi yang ditampilkannya, Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi Undang-undang Dasar 1945. Demokrasi pancasila pun harus terikat dengan ketentuan UUD 1945 dalam pelaksanaannya. Sehingga sistem demokrasi Indonesia mencerminkan keterbukaan, peluang, serta apresiasi bagi segenap warga bangsa untuk ikut dalam pesta memilih mau pun dipilih dari setiap partisipasi masyarakatnya.
Dalam hal memangkas dan memperpendek disparitas sosial dari berbagai kesenjangan yang ada, upaya politik negara pun harus hadir guna memetakan sekaligus memangkasnya melalui strategi politik, baik melalui program bantuan sosial, bantuan modal usaha atau pun melalui kebijakan subsidi yang mengedepankan pengamanan bagi kemampuan dan pertahanan daya beli masyarakat. Oleh karenanya, melalui politik anggarannya pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, komunikasi dan kesehatan rakyatnya. Sehingga pada akhirnya, melalui sarana politik segalanya itu akan terwujud menuju kebahagiaan rakyatnya.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar