21/11/2022
PRESIDEN HARUS MENDUDUKKAN MENTRI YANG PROFESIONAL DEMI MENEPIS KRITIK DARI BARISAN OPOSISI YANG KUAT
Penulis : Andi Salim
Terbentuknya Kabinet Indonesia Maju menjadi harapan banyak pihak, Presiden pun telah melantik para wakil menteri untuk menunjang kinerja sektor yang diperlukan. Namun banyak yang menuding posisi wakil menteri hanya sekedar sarana mengakomodasi seluruh kelompok pendukung pada perjuangan Pilpres 2019 lalu. Jumlah kursi wakil menteri yang semakin bertambah jika dibandingkan dengan kabinet di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi menguatkan dugaan kearah sana. Apalagi rekam jejak dari beberapa Mentri dan wakil Mentri tersebut sama sekali tidak memiliki kompetensi pada bidangnya pula.
Penunjukan menteri dan wakil menteri yang baru itu, menimbulkan reaksi beragam dari pengamat hingga mendatangkan kecemburuan dan berbagai kalangan, termasuk para pengusaha nasional. Para anggota baru Kabinet Indonesia Maju dituntut segera berlari kencang di tengah kondisi yang sulit saat ini. Namun hasilnya, banyak kalangan yang menilai bahwa kemampuan eksekusi mereka yang terlihat lemah dan kurangnya kreatifitas mereka pun terkesan datar dan hambar, apalagi penyesuaian bagi keadaan Pandemi yang belum juga pulih. Mereka malah terkesan menunggu instruksi dan arahan Presiden semata, dari serangkaian rapat rutin kabinet, dimana Jokowi harus memberikan petunjuknya secara terus menerus.
Walau bazzer atau influenser yang selama ini dituding sebagai pihak yang dibayar, dan telah banyak pula melakukan pembelaan bagi para wakil Mentri itu untuk membuktikan diri atas kemampuan yang akan dihasilkannya, namun hingga saat ini prestasi itu tak kunjung nampak kepermukaan, malah hal itu semakin memberatkan netizen yang membela pemerintah pada Cyber War dimedia sosial hingga saat ini. Apalagi daya kritik yang dimunculkan pun semakin mendesak kearah titik dimana Presiden jualah yang menjadi titik pusat dari segala bentuk kritik yang mereka tujukan.
Dalam skala penilaian, tentu kita akan mendekatkannya pada posisi rata-rata yang dihasilkan oleh seluruh kinerja kementrian, dimana terdapat beberapa Mentri dengan yang memang baik, namun bukan berarti tidak ada yang memiliki nilai merah pula. Sehingga jika ditarik rata-rata, kinerja sebagian mentri itu akan diposisikan sebagai Mentri yang tidak wajar dan harus dikecualikan. Sebab, semestinya standard minimum kinerja mereka tidak boleh berada pada posisi penilaian kurang baik alias dibawah nilai baik.
Pertarungan opini kini memang semakin tajam terjadi di lini media sosial dengan berbagai platform yang digunakan. Media mainstream pun bahkan kewalahan menghadapi serbuan dari ganasnya narasi buzzer tajam di media sosial sehingga banyak dipenuhi informasi yang tidak bisa lagi diblok oleh satu kelompok tertentu saja. Walau bagaimana pun, buzzer pro-pemerintah cenderung bersikap reaktif terhadap segala kritik yang ada. Padahal kritik yang dilontarkan masyarakat itu sengaja diarahkan pada ketidakbecusan kepada sebagian jajaran Mentrinya
Walau ada anggapan bahwa pembelaan yang berlebihan dari para buzzer dan netizen itu berpotensi menjadi bumerang bagi Presiden Jokowi, sebab hal itu diduga dapat berakibat pada citra presiden yang akan menjadi buruk dan legitimasi dukungan terhadap pemerintah juga semakin melemah. Namun dugaan itu hingga saat ini sama sekali tak terbukti kebenarannya. Walau dirasakan saat ini kritik yang dibangun dari kelompok lawan pemerintah semakin luas dan menyasar pada sektor kementrian yang minim prestasi, hal itulah perlunya dilakukan reshufle bagi Mentri dan wakil Mentri tersebut.
Kalau seorang Mentri hanya mengandalkan kemampuan eksekusi saja tanpa diimbangi keahlian untuk menampakkan kretifitas dan inovasi, hal itu tidak lebih seperti layaknya seorang karyawan yang hanya menunggu perintah saja. Selaku pemangku sektor mereka harus memiliki kreatifitas dan inovasi untuk menerobos hal-hal yang biasa dan menjadikannya luar biasa, demi akselerasi kemajuan sektornya. Selain itu mereka pun harus pula memiliki kecepatan kerja dan akurasi yang tinggi pula. Sebab dunia internasional pada masa globalisasi saat ini, telah melakukan penyerapan technology dan penguasaan informasi disemua sektornya.
Maka, Jika kemampuan sebagian dari para Mentri dan wakil Mentri saat ini hanya berkualitas biasa saja dan berkemampuan biasa-biasa pula, lantas tidak terlihat adanya perubahan yang signifikan, tentu hal ini semakin membebani pemerintah dalam hal mendatangkan kritik yang bertubi-tubi pada setiap lini sektor penguasaan Bidang yang semestinya ikut berkontribusi positif. Namun saat ini hanya beberapa kementrian saja yang dianggap memuaskan, dibalik pembangunan infrastruktur dari hasil kerja kemenPUPR serta beberapa kinerja kementrian lainnya. Inilah yang harus disadari semua pihak dan menjadi maklum adanya.
Terbentuknya Kabinet Indonesia Maju menjadi harapan banyak pihak, Presiden pun telah melantik para wakil menteri untuk menunjang kinerja sektor yang diperlukan. Namun banyak yang menuding posisi wakil menteri hanya sekedar sarana mengakomodasi seluruh kelompok pendukung pada perjuangan Pilpres 2019 lalu. Jumlah kursi wakil menteri yang semakin bertambah jika dibandingkan dengan kabinet di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi menguatkan dugaan kearah sana. Apalagi rekam jejak dari beberapa Mentri dan wakil Mentri tersebut sama sekali tidak memiliki kompetensi pada bidangnya pula.
Penunjukan menteri dan wakil menteri yang baru itu, menimbulkan reaksi beragam dari pengamat hingga mendatangkan kecemburuan dan berbagai kalangan, termasuk para pengusaha nasional. Para anggota baru Kabinet Indonesia Maju dituntut segera berlari kencang di tengah kondisi yang sulit saat ini. Namun hasilnya, banyak kalangan yang menilai bahwa kemampuan eksekusi mereka yang terlihat lemah dan kurangnya kreatifitas mereka pun terkesan datar dan hambar, apalagi penyesuaian bagi keadaan Pandemi yang belum juga pulih. Mereka malah terkesan menunggu instruksi dan arahan Presiden semata, dari serangkaian rapat rutin kabinet, dimana Jokowi harus memberikan petunjuknya secara terus menerus.
Walau bazzer atau influenser yang selama ini dituding sebagai pihak yang dibayar, dan telah banyak pula melakukan pembelaan bagi para wakil Mentri itu untuk membuktikan diri atas kemampuan yang akan dihasilkannya, namun hingga saat ini prestasi itu tak kunjung nampak kepermukaan, malah hal itu semakin memberatkan netizen yang membela pemerintah pada Cyber War dimedia sosial hingga saat ini. Apalagi daya kritik yang dimunculkan pun semakin mendesak kearah titik dimana Presiden jualah yang menjadi titik pusat dari segala bentuk kritik yang mereka tujukan.
Dalam skala penilaian, tentu kita akan mendekatkannya pada posisi rata-rata yang dihasilkan oleh seluruh kinerja kementrian, dimana terdapat beberapa Mentri dengan yang memang baik, namun bukan berarti tidak ada yang memiliki nilai merah pula. Sehingga jika ditarik rata-rata, kinerja sebagian mentri itu akan diposisikan sebagai Mentri yang tidak wajar dan harus dikecualikan. Sebab, semestinya standard minimum kinerja mereka tidak boleh berada pada posisi penilaian kurang baik alias dibawah nilai baik.
Pertarungan opini kini memang semakin tajam terjadi di lini media sosial dengan berbagai platform yang digunakan. Media mainstream pun bahkan kewalahan menghadapi serbuan dari ganasnya narasi buzzer tajam di media sosial sehingga banyak dipenuhi informasi yang tidak bisa lagi diblok oleh satu kelompok tertentu saja. Walau bagaimana pun, buzzer pro-pemerintah cenderung bersikap reaktif terhadap segala kritik yang ada. Padahal kritik yang dilontarkan masyarakat itu sengaja diarahkan pada ketidakbecusan kepada sebagian jajaran Mentrinya
Walau ada anggapan bahwa pembelaan yang berlebihan dari para buzzer dan netizen itu berpotensi menjadi bumerang bagi Presiden Jokowi, sebab hal itu diduga dapat berakibat pada citra presiden yang akan menjadi buruk dan legitimasi dukungan terhadap pemerintah juga semakin melemah. Namun dugaan itu hingga saat ini sama sekali tak terbukti kebenarannya. Walau dirasakan saat ini kritik yang dibangun dari kelompok lawan pemerintah semakin luas dan menyasar pada sektor kementrian yang minim prestasi, hal itulah perlunya dilakukan reshufle bagi Mentri dan wakil Mentri tersebut.
Kalau seorang Mentri hanya mengandalkan kemampuan eksekusi saja tanpa diimbangi keahlian untuk menampakkan kretifitas dan inovasi, hal itu tidak lebih seperti layaknya seorang karyawan yang hanya menunggu perintah saja. Selaku pemangku sektor mereka harus memiliki kreatifitas dan inovasi untuk menerobos hal-hal yang biasa dan menjadikannya luar biasa, demi akselerasi kemajuan sektornya. Selain itu mereka pun harus pula memiliki kecepatan kerja dan akurasi yang tinggi pula. Sebab dunia internasional pada masa globalisasi saat ini, telah melakukan penyerapan technology dan penguasaan informasi disemua sektornya.
Maka, Jika kemampuan sebagian dari para Mentri dan wakil Mentri saat ini hanya berkualitas biasa saja dan berkemampuan biasa-biasa pula, lantas tidak terlihat adanya perubahan yang signifikan, tentu hal ini semakin membebani pemerintah dalam hal mendatangkan kritik yang bertubi-tubi pada setiap lini sektor penguasaan Bidang yang semestinya ikut berkontribusi positif. Namun saat ini hanya beberapa kementrian saja yang dianggap memuaskan, dibalik pembangunan infrastruktur dari hasil kerja kemenPUPR serta beberapa kinerja kementrian lainnya. Inilah yang harus disadari semua pihak dan menjadi maklum adanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar