PRILAKU POLITIKUS INDONESIA MEMILIKI CITRA YANG BURUK DIMATA MASYARAKAT
Penulis : Andi Salim
Seorang calon, entah legislator atau Kepala daerah, sering melakukan upaya masif agar dirinya menjadi sosok yang menempatkan dirinya dihati masyarakat luas, maka berbagai cara pun dilakukan agar sosoknya tersebut terlihat baik, penuh perhatian bahkan menjadi pihak yang bisa diharapkan oleh siapapun yang membutuhkan penyelesaian apapun termasuk realitas persoalan yang menjangkiti masyarakat sekitarnya, entah terhadap mereka yang sakit, manula bahkan bantuan ekonomi sekiranya dibutuhkan. Sebab diyakini bahwa jika namanya sudah dikenal, prilakunya dianggap baik dan terlihat cakap dalam merangkul banyak pihak, hal itu dirasakan cukup.
Jika sebelum terpilih, mereka sibuk mencari konstituen guna mendukung pencalonannya, maka paska terpilih hal itu berbanding terbalik keadaannya, dimana masyarakat menuntut agar sang kepala daerah atau legislator itu melakukan perannya sebagaimana yang dijanjikan pada saat masa kampanye pemilu tersebut. Namun bak kacang lupa kulitnya, betapa kasihannya masyarakat yang terlanjur berharap banyak akan janji dari mereka yang terpilih itu justru menghindari masyarakat yang dijanjikan itu, dimana secara UU sesungguhnya tidak ada aturan yang mengatur bahwa hal tersebut dapat digugat secara hukum baik perdata mau pun pidananya sekiranya hal itu di ingkari.
Harapan bahwa akan datangnya perubahan kearah yang lebih baik dan mengalami peningkatan pasca terpilihnya mereka, baik dari sisi ekonomi, sosial, pendidikan serta kawasan daerah yang lebih aman dan berkemajuan dari sebelumnya, serta pengelolaan anggaran yang lebih efisien serta turunnya tingkat pengangguran, justru dijawab dengan prilaku korupsi dan masuknya kroni-kroni pihak mereka. Sehingga acapkali mereka malah menghiasi layar kaca dan media sosial yang belakangan terpublikasi bahkan viral dari kecurangan yang mereka lakukan. sebab, sedikitnya terdapat 586 kasus anggota DPR /DPRD bahkan terdapat 127 kepala daerah dari 514 kabupaten / kota sepanjang tahun 2004-2021, yang menjadi tersangka korupsi dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir belakangan ini.
Hal itu tentu tidak dilakukan sendiri oleh kepala daerah atau legislatif tersebut yang menjadi keprihatinan kita semua. Mereka bukannya memberikan sumbangsih dan memenuhi janjinya terhadap masyarakat, bangsa dan negara, namun malah menjadi larut dan turut serta sebagai pelaku korupsi ditengah derasnya tawaran untuk mengkhianati sumpah dan jabatannya. sebab pemilihan kepala daerah atau legislatif yang diadakan selama 5 tahun sekali itu bukanlah masa waktu yang panjang. Maka setelahnya, mereka pun berharap bisa terpilih kembali guna menjalani proses yang sama sebagaimana yang penulis ceritakan diatas.
Upaya untuk kembali didukung masyarakat agar bisa kembali menjabat seperti sebelumnya untuk masa periode pemilihan selanjutnya itu dapat saja dihentikan, jika masyarakat sadar bahwa prilaku mereka sungguh tidak terpuji, walau atribut keagamaan melekat dibadannya. Mereka pun memahami bahwa pada penampilan yang demikian tentu akan berdampak pada penilaian yang baik, walau hal itu tidak berkorelasi pada prilaku dan sifat seorang pemimpin yang diharapkan. Disinilah dibutuhkan kesadaran akan kemampuan cara untuk melakukan penilaian dari masyarakat itu harus terbangun.
Pihak mereka pun memahami bahwa pada penampilan yang demikian tentu akan berdampak pada penilaian yang baik, walau hal itu tidak berkorelasi pada prilaku dan sifat dari seorang pemimpin yang diharapkan. Apalagi tergandengnya para tokoh masyarakat dan para ulama yang memiliki kepentingan serta tidak lagi menjaga jarak dengan para kepala daerah dan legislator tersebut. Sungguh hal ini semakin ikut mempengaruhi penilaian masyarakat yang semula ragu, bahkan tak heran jika hadirnya tokoh agama itu malah disuarakan melalui mimbar-mimbar disetiap pelosok guna mendapatkan kemenangan dari kepentingan untuk saling mendukung tersebut.
Jokowi pernah berharap agar setiap menterinya dipilih berdasarkan kriteria yang tidak tersangkut korupsi, maka rekomendasi dari KPK merupakan salah satu indikator jika para menteri yang terpilih nantinya dirasakan cukup memiliki legitimasi yang baik. Akan tetapi belakangan diketahui bahwa KPK sebagai lembaga yang pernah dipercaya masyarakat itu pun disinyalir malah menjadi sarang Taliban melalui wadah Pegawainya yang juatru diduga akan memasok menterinya dari kalangan mereka saja sehingga menjadi pintu atas penyebaran paham yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila yang kita pertahankan.
Jika persoalan itu ditengarai sebagai dugaan untuk memperkuat gerakan dari pemasok radikalisme dan intoleransi ini diteruskan, maka apa bedanya jika para kepala daerah dan legislator kita justru bergandeng tangan dengan kelompok mereka yang terlihat sama sekali tak berjarak tersebut. Disadari atau tidak, bahwa keamanan dan kenyamanan pun seharusnya menjadi faktor yang sepantasnya sebagai indikator dari terpilihnya seorang calon. Jika tidak, maka siapa lagi yang menjaga negeri ini dari tumbuhnya kelompok pemasok intoleran tersebut kedalam batang tubuh NKRI yang sepatutnya bersih dari gerakan-gerakan semacam ini.
Tidak ada pengamanan yang lebih efektif dan kuat, kecuali mereka para perusak bangsa itu dijauhi dari kekuasaan, sebab bagaimana pun, jika dilihat sebagai sosok berkeyakinan yang sama toh mereka pun membantahnya, dibilang memiliki landasan ideologi yang sama pun mereka menolaknya, bahkan disebut pembela rakyat sekalipun, mereka hanya mementingkan kelompoknya saja. Lalu pada sisi objektifitas yang mana, masyarakat itu menggantungkan harapannya dari sosok yang nyata-nyata bukan untuk kepentingan kita semua. Jangan berharap pemerintah yang membumi hanguskan kelompok ini, namun disisi yang berbeda rakyat justru mendekati bahkan memilihnya pula.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar