SISI PENTING MENYIKAPI ALTERNATIF SEBUAH KEBIJAKAN
Penulis : Andi Salim
Kenapa pemerintah menaikkan harga BBM dibalik rendahnya harga yang ditawarkan kerajaan malaysia atas penjualan BBM bagi rakyatnya. Apakah hal ini pertanda bahwa PT. Pertamina tidak kompetetif dalam persaingan global, atau pemerintah dalam hal ini kementrian BUMN yang justru malas dalam mengevaluasi berbagai kelemahan dari kinerja BUMN tersebut. Apalagi jika kita masuk kedalam tata kelola Subsidi yang dipercayakan kepada mereka, setepat apa kebijakan subsidi itu disalurkan, lantas siapa pula yang menikmatinya. Berbagai pertanyaan itu harus terjawab dan masyarakatlah yang tentu harus mendorongnya.
Masyarakat atau kita semua dapat saja berdiam diri tanpa harus terlibat dalam dengan segala kepusingan ini, lantas bagaimana nasib negeri ini jika tanpa kritik yang hadir demi membenahi segala sesuatu menuju perbaikan setahap demi setahap, walau hal itu seolah-olah sesuatu hal yang mustahil oleh karena kepentingan yang melilitnya dibalik konspirasi politik tingkat tinggi yang justru dirasakan bertentangan dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Dimana kita semua tahu bahwa koalisi partai politik selalu dibarengi dengan istilah win-win solution dalam arti demi kepentingan bersama.
Kecintaan terhadap bangsa dan negara ini memang memerlukan kepatuhan dan sikap tunduk terhadap undang-undang, namun demikian masyarakat pun diberikan celah untuk menolak dan mengkritisi segala kebijakan yang dirasakan kurang pas terhadap sisi kehidupan yang dijalaninya, apalagi terhadap dampak dan akibat dari munculnya kebijakan pemerintah tersebut. Oleh karenanya pasal 28 itu sengaja diberlakukan guna menampung aspirasi serta inisiatif masyarakat agar ikut meluruskan arah kebijakan yang baik bagi masa depan negeri ini sendiri. Termasuk penggunaan anggaran negara serta pemanfaatan sumber daya alamnya.
Setiap pola kepemimpinan akan dipengaruhi oleh siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpinnya. Semakin banyak yang membantu memang akan terlihat semakin mudah pula dalam mencapai tujuan yang di inginkan. Akan tetapi kita pun harus memahami, bahwa semakin banyak yang membantu pun dapat diartikan akan semakin komplek pula tarik menarik dan distribusi kewenangan dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Sehingga tak jarang pencapaiannya akan menjadi bias dan justru malah bertolak belakang pada tujuan semula. Sehingga dapat menimbulkan persoalan baru dalam mengambil suatu keputusan.
Peran seorang pemimpin dapat menjadi buruk manakala para pembantunya tidak secara optimal mendukung kebijakannya. atau sebaliknya pemimpin yang lemah sekalipun dapat menjadi baik manakala didukung oleh para pembantunya yang handal dan cakap dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Dari kedua hal diatas kita menyadari, bahwa pemerintah membutuhkan pantauan masyarakat untuk melihat berbagai kinerja dan efektifitas pencapaian yang dihasilkannya. Oleh karenanya, kritik dan saran serta masukan yang dibutuhkan tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai faktor tangan lain dari campur tangan masyarakat.
Peran serta publik untuk ikut mengkoreksi, mengkonfirmasi dan meluruskan tentang apa yang kita sebut sebagai kedudukan suatu kebijakan. Hal ini tentu searah dengan prinsip Good Governance yang merupakan suatu penyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi demi menghindari kesalahan alokasi anggaran dan investasi serta melakukan tindakan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, sekaligus menjalankannya dengan prinsip keterbukaan informasi kepada publik. Maka, tidakkah rangkaian yang sedemikian rupa itu bertujuan demi partisipasi masyarakat.
Oleh karenanya, kebijakan dalam hal menaikkan harga BBM subsidi sebagai cara mengurangi tekanan berat kearah APBN dibalik sikap prihatin atas besarnya ULN yang masih membebani pemerintah, menurut penulis dirasakan kurang pas bagi situasi ekonomi masyarakat saat ini. Selain menyulut inflasi nasional, tentu saja hal itu akan menyeret kenaikan harga bahan pangan pada kisaran diatas 20% yang pada akhirnya menghimpit kehidupan masyarakat pula. Walau kepemimpinan jokowi saat ini sungguh pantas di apresiasi masyarakat, akan tetapi para pembantunya belum tentu memiliki sikap yang sama dalam menjalankan roda sektor yang diembannya.
Ada baiknya pemerintah lebih mengarahkan perhatiannya pada realisasi anggaran subsidi yang telah dikucurkan sebelumnya, sejauh mana efektifitas sasaran yang dicapai dari besaran 502,4 trilyun tersebut, serta melirik pemberlakuan harga BBM negeri jiran terdekat yaitu Malaysia yang menjual BBM lebih murah dari Indonesia, sebagai evaluasi kebijakan yang akan ditempuh. Apakah perusahaan BUMN kita tidak lagi kompetetif dan malah begitu cengeng dengan mengandalkan kepemimpinan jokowi semata. Sehingga sering menjadi fakta bahwa perusahaan-perusahaan BUMN yang merugi itu malah merong-rong pemerintah agar melakukan PMN kembali. Demikian tulisan singkat ini sebagai renungan kita semua.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar