SISTEM DEMOKRASI JANGAN SAMPAI DISALAH GUNAKAN SEBAGAI AMBISI PENERAPAN POLITIK IDENTITAS

 7/10/2022

SISTEM DEMOKRASI JANGAN SAMPAI DISALAH GUNAKAN SEBAGAI AMBISI PENERAPAN POLITIK IDENTITAS
Penulis : Andi Salim

Nasionalisme merupakan sikap kecintaan kepada bangsa dan negara kesatuan republik indonesia. Sikap ini digagas jauh sebelum NKRI ini merdeka, para pejuang kita bersikukuh agar generasi muda kita tetap berketeguhan hati agar mencintai negri ini dengan segenap kelebihan dan kekurangannya, sebab walau bagaimana pun, negri ini adalah milik kita dimana kita bernaung dibawah panji-panjinya yang membanggakan.

Namun dibalik itu ada saja pihak yang menyurutkan langkah tersebut guna menariknya pada instrumen lain yang bukan kecintaan yang ditujukan kepada tegaknya sikap berbangsa dan bernegara serta mempersatukan variabel kebhinekaan ini walau faktanya kita semua berbeda namun tetap bersatu, nyatanya bukan hal yang mustahil kita memang dipersatukan oleh ideology bangsa yang nyatanya mempersatukan kita semua.

Tentu dalam setiap pendirian suatu negara, terdapat kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur pengelolaannya, sehingga diterapkannya sistem demokrasi yang bertujuan untuk mendistribusikan kekuasaan tersebut diatur di dalam banyak ketentuan dan perundang-undangan termasuk tatacara dan batasan dari setiap lembaga serta kekuasaan para pejabat yang mengemban tugasnya.

Beberapa jabatan bahkan didudukan sebagai jabatan politis dalam arti bahwa jabatan itu memang diserahkan sebagai penerapan desentralisasi kewenangan melalui mekanisme pemilihan secara demokrasi, jika terpilih maka seseorang dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan amanat konstitusi yang melekat kepadanya. Selanjutnya masa jabatannya akan dipilih kembali dengan ketentuan pembatasan sebagaimana yang diatur oleh UUD'45 pula.

Sistem demokrasi merupakan mekanisme yang diatur dalam upaya sportifitas antara pusat dan daerah yang menerapkan ketentuan Otonomi daerah, dimana kewenagan pemerintahan pusat harus diserahkan kepada daerah untuk mengelola dirinya sendiri agar lebih berkembang dan memangkas kesenjangan sosial dan ekonomi. Sehingga dengan melakukan penetrasi kawasan, akan terjadi pemercepatan pembagunan baik SDM mau pun infrastruktur yang menunjang daerah tersebut.

Akan tetapi, pada kenyataannya pemilihan kepala daerah dan pemimpin nasional selalu menghadirkan residu politik, belum lagi naiknya politik identitas yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Jika pada masa lalu, keadaan penerapan demokrasi kita lebih kepada rendahnya keikutsertaan masyarakat sebagai pemilik suara, maka saat ini hal tersebut malah dikacaukan oleh pihak-pihak yang sengaja memperkeruh suasana kebangsaan agar identitas keagamaan dijadikan alat untuk menentukan pilihannya.

Pemilihan kepala daerah atau pemimpin nasional adalah upaya untuk memperoleh pemimpin yang memiliki kemampuan dalam mengelola SDM dan resources yang dimiliki kawasan atau daerah tertentu, oleh karenanya dibutuhkan sikap layaknya seorang negarawan yang memahami hal tersebut secara komprehensif, serta melakukan persaingan antar daerah, sekaligus menindaklanjuti pembangunan kawasannya agar menjadi maju dan sejahtera.

Menakar pemimpin dari ketaatannya terhadap keyakinan yang dimilikinya adalah hal yang penting, hal tersebut mencerminkan sejauh mana moralitas seseorang yang memiliki integritas terhadap bangsa dan negaranya. Namun hadirnya sistim demokrasi tersebut bukanlah sebagai proses pemilihan untuk mendapatkan pemimpin agama, dan memperkecil makna demokrasi yang mengakomodasi segenap perbedaan yang ada. Kesadaran itu tentunya harus disadari oleh masyarakat indonesia pada umumnya.

Jika pun saat ini terdapat partai-partai yang berbasis keagamaan, akan tetapi aspek penerapan dan ideologynya harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan kecintaannya kepada NKRI, bukan malah melakukan peran disorientasi yang bertentangan dengan tujuan negara, sehingga menjadikan bangsa ini mengalami pergeseran ideology yang bukan merupakan landasan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dimana mereka harus tetap mempertahankan keberagaman, bukan sekedar sisi keber-agamaan.

Memang masyarakat indonesia mayoritas berkeyakinan agama tertentu, akan tetapi menyeret masyarakat untuk terjerat pada politik identitas adalah kekeliruan dalam memaknai penerapan sistem demokrasi yang bertujuan melakukan pendistribusian kewenangan sekaligus penerapan otonomi daerah guna memperoleh pemimpin daerah dan nasional di negara kesatuan indonesia yang kita cintai ini. Semoga tulisan ini dimaknai sebagai ajakan sikap bertoleransi yang baik bagi tumbuhnya pengertian pada ajakan Bhineka Tunggal Ika yang kita junjung tinggi.