TEATER POLITIK BERBUNGKUS NASKAH PESAN PERPECAHAN

 17/10/2022

TEATER POLITIK BERBUNGKUS NASKAH PESAN PERPECAHAN
Penulis : Andi Salim

Politik sepertinya tidak lagi memperlihatkan moral kemanusiaan, sebab sejak dahulu kala memang aktifitas bidang inilah yang acapkali menumpahkan darah untuk dikorbankan, sekalipun para pelakunya begitu nampak dan sangat jelas memperlihatkan sisi yang seolah-olah memanusiakan manusia. Mereka akan menghilangkan nyawa dan harta benda siapa pun untuk dikorbankan, bahkan demi kelanggengan kekuasaan, cara-cara politiklah yang tidak segan-segan membunuh orang-orang terdekatnya yang menentang dan dianggap tidak sependapat dengan penguasanya. Walau politik bukanlah agama atau keyakinan, akan tetapi para hambanya semakin berjubel dan terus bertambah jumlahnya untuk menarik siapa saja yang haus akan kewenangan dan kekuasaan.

Walau diakui, bahwa cerita mengenai kekuasaan memang menjanjikan kesenangan, tidak saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang disekitarnya pula. Asal patuh, loyal dan mau bekerjasama serta sepanjang tidak melakukan perlawanan, maka kucuran harta dan tahta itu pun akan dibagikan sesuai porsinya. Otoritarian dan strategi represif hanya sebagian wujud untuk ditampilkan agar para pengikutnya bersedia tunduk pada haluan yang dicanangkan. Meskipun aktifitas politik dibatasi oleh wilayah hukum dan konstitusi, akan tetapi pada ruang sempit sekalipun orkestra politik masih dapat dimainkan. Bahkan dibalik ancaman jeruji saja, mereka masih memperlihatkan keterampilan dan seni peran yang mampu memukau para penggemarnya.

Pelaku politik yang dapat berkolaborasi dengan komponen apapun, termasuk kepada pihak yang menggeluti ekonomi dan agama sekalipun. Tentu bukan menjadi barang yang aneh, ketika program politik mencanangkan pemberantasan kemiskinan yang menjerat masyarakat, dimana sejak dahulu telah mengikat dan menyengsarakan kehidupan rakyat. Termasuk ajakan politik identitas untuk menekan siapa saja yang tidak sependapat dengan tujuan dari apa yang disasar oleh para pelakunya di saat mereka berbaur dengan kelompok agama, bahkan eksistensi mereka semakin mencengangkan publik manakala mereka mampu mendeskreditkan atau sebaliknya melambungkan tokoh-tokoh agama manapun yang dianggap berkontribusi bagi keberhasilannya.

Mengutip tulisan sdri. Ranti Fatya Utami yang menyebutkan bahwa, undang undang berkaitan dengan hukum. Sedangkan konstitusi berhubungan dengan prinsip-prinsip, dimana undang-undang tidak berurusan dengan prinsip. Perbedaan penting inilah yang mendasari antara konstitusi dan undang-undang. Sebab pererundang-undangan adalah suatu proses, sedangkan konstitusi bukanlah suatu proses. Maka konstitusi hanya terlibat pada komposisi. Sehingga konstitusi pemerintah merupakan susunan berbagai prinsip yang terkait dengan hak dan kewajiban rakyat dalam suatu negara. Sedangkan Undang undang berkaitan dengan pembuatan hukum untuk menentukan kondisi dan ketentuan di mana tindakan atau tugas negara dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan.

Bagi mereka, bagian pembahasan diatas biarlah diserahkan kepada para akademisi yang gemar akan diskusi dan seminar, sebab tidak ada urgensinya bagi sebuah praktek perebutan kekuasaan yang identik dengan kewenangan dan otoritas birokrasi dalam mempersulit proses perijinan yang sarat akan upeti dan limpahan benafit under the table dari suatu peran penguasa. Bahkan tak jarang dari mereka yang begitu menyelesaikan perkuliahannya, justru mereka acapkali mempraktekkan sebaliknya, dimana mereka telah menemukan kelemahan perundang-undangan untuk mendapatkan keuntungan sekaligus mengambil peranan dalam kepemerintahan guna memperkaya diri sendiri, dibalik lemahnya hukum dan konstitusi sebagaimana yang dituangkan diatas.

Drama yang dimainkan telah melampaui beberapa episode dan trend kenaikan peserta dan pemirsanya begitu meningkat tajam dari tahun ke tahun. Mereka yang menjadi peran utama atau pun figuran itu tidak saja datangnya dari kelompok individu, akan tetapi mencakup para kreator budaya, agama dan dari kalangan pesantren, bahkan dari para elit pejabat serta tokoh-tokoh kampus yang tidak ingin tertinggal oleh gerbong manisnya jabatan yang biasanya heboh dengan gelaran demonstrasi kemanusiaan. Sehingga dorongan tersebut menciptakan dimensi penyimpangan, artinya bagaimana pengetahuan dan keilmuan itu digunakan sebagai konten yang memukau atas drama teater yang ditampilkan bagi masyarakat yang mayoritas awam sekalipun menyiratkan kebohongan.

Kesadaran akan perlunya upaya kolaboratif dalam melawan gerakan yang mempertahankan persatuan dan kesatuan dari kelompok yang bersikap pro terhadap pembangunan bangsa dan negara. Tentu tidak bisa dilakukan secara sepihak dan dalam komponen yang kecil-kecil saja, sebab kaum Nasionalisme itu mengendap di segenap lapisan masyarakat yang dapat saja tiba-tiba muncul dalam jumlah banyak bahkan menjadi gerakan nasional untuk melawan kelompok yang sewenang-wenang merampok kekayaan negeri ini sebagai milik segenap rakyat Indonesia. Apalagi pada era digital saat ini, dimana jari-jari mereka mampu menjadikan berita yang viral tidak saja dikancah nasional, bahkan menjadi trending topik dunia sekalipun. Dimana mereka siap menguliti dan menelanjangi pihak-pihak perampas hak-hak rakyat.

Jika para tokoh agama, ekonomi, budaya, seni, bahkan ahli hukum yang tergabung kedalam kelompok pengusung Khilafah tersebut yang merasa mampu membungkam keberadaan kaum nasionalisme yang mengendap dan kuat mengakar di sentra-sentra kehidupan masyarakat, itu hanya pembiaran sesaat dari rakyat dan bangsa ini. Sebab pada masanya, semuanya akan bangkit untuk menghalau pengacau sekaligus memukul mundur aksi-aksi mereka yang busuk sebagai penghasutan, penyebar fitnah, kebohongan yang bersumber dari pelintiran literasi keagamaan, termasuk para pemasok yang mendonasikan harta kekayaannya bagi upaya merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Pada akhirnya akan terkalahkan melalui kecintaan terhadap NKRI sebagai harga mati.

Semoga tulisan ini bermanfaat.