.jpg)
Komunikasi adalah sebuah interaksi yang selalu terjadi di kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga Pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Pada persiapan pilpres 2019 lalu, koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin melibatkan 200 influencer. Mereka diberdayagunakan dan sekaligus sebagai juru bicara.
Tentu saja dibutuhkan jembatan komunikasi agar mempermudah aliran informasi itu sampai kepada siapa yang dimaksudkan, maka keberadaan influencer atau pihak yang dapat mempengaruhi sangatlah dibutuhkan. Namun, belakangan ini semakin marak bermunculan influencer seiring berkembangnya media sosial, seperti Youtube, Instagram, dan Twitter. Meski dinilai mampu memberikan pengaruh terhadap opini publik, namun muncul pula kekhawatiran akan keakuratan dan informasi yang disampaikan.
Namun paska kemenangan semestinya mereka tidak lagi diperlukan dan ikut berakhir seiring pembubaran tim kampanye bagi kedua kubu yang bersaing. Lembaga swadaya masyarakat, Indonesia Corruption Watch (ICW), menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar Rp90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai 2019. Penggunaan para pemengaruh tersebut, lanjut ICW, mulai marak dilakukan pemerintah sejak 2017.
Sebenarnya tidak hanya sampai disitu, masih terdapat bagian lain yang dianggap kompensasi bagi para tim pemenangan pilpres tersebut, dari ormas dan relawan serta perorangan yang semula mendukung, bahkan banyak juga yang tertampung untuk menduduki jabatan tertentu. Pemberitaan Kompas.com tertanggal 4/9/20 menyebutkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat beberapa nama yang sebelumnya menjadi tim sukses pemenangan atau relawan Jokowi di Pilpres. Ini belum termasuk mereka yang ditampung pada anak perusahaan BUMN.
Walau hal itu dinilai wajar, sebab mereka juga dianggap berdarah-darah yang artinya bekerja siang dan malam, bahkan ada pula yang begadang semalaman suntuk sehingga melakukan kerja politik yang berada jauh dari rumahnya masing-masing. Pengorbanannya tidak sampai disitu, mereka juga tak lepas dari intimidasi dan ancaman dari pihak lawan, selain dilaporkan kepada pihak Bawaslu, mereka juga kerap dilaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini semestinya menjadi layak jika mereka ikut menikmati hasil kemenangan dari siapa yang diperjuangkan.
Saat ini, masyarakat sudah merasa sangat dekat dengan jokowi selaku presidennya, Kedekatan Jokowi dengan rakyat sekaligus memutus jembatan yang selama ini menjadi sekat untuk berhubungan secara langsung, artinya tanpa relawan dan partai politik sebagai penghubungnya, Jokowi dapat secara langsung menemui mereka disela-sela kegiatannya yang selalu turun kelapangan, Saking dekatnya Jokowi dengan rakyatnya, beliau pun sering berselfie dan berfoto bersama warga. Bahkan tidak jarang Jokowi pun juga tak enggan turun dari mobil hanya untuk menyapa warganya.
Jika sebelumnya, banyak diantara masyarakat yang belum mengenal nama Jokowi oleh karenanya para tim kampanyenya harus sibuk mengenalkan siapa dan bagaimana sosok seorang calon pemimpin bangsa ini agar masyarakat memilihnya pada pilpres 2014 dan 2019, maka kini jalinan hubungan itu sudah demikian kuat, bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang menginginkannya sebagai calon presiden untuk periode ke tiganya, walau konstitusi membatasi hal itu, namun desakan pada hal ini bukanlah suara kecil yang dapat dikesampingkan begitu saja
Pada hakekatnya, undang-undang dan peraturan itu dibuat demi menampung amanat rakyat, sebab ditangan rakyatlah nasib bangsa ini akan diperjuangkan. Melalui konstitusi negara, segala hal itu diatur guna mengamankan kepentingan yang menjadi aspirasi dan sistem amandemen yang melekat kepadanya. Oleh karenanya, tidak ada sesuatu hal yang diharamkan apabila perubahan dari pembatasan konstitusi itu dimungkinkan jika memang merupakan keinginan yang kongkrit dari seluruh bangsa Indonesia.
Sebab perjuangan apapun dari bangsa ini, adalah hasil dari perjuangan rakyat baik atas kemerdekaan mau pun anggaran yang diperoleh negara untuk membiayai kebijakan pembangunan yang berasal dari pajak rakyatnya pula. Sehingga para eksekutif, Legislatif dan Yudikatif atau lembaga lain itu, tak lebih dari hanya semata-mata menjalankan serta tunduk kepada apa yang diamanatkan oleh rakyat, walau mekanisme itu dimasukkan kedalam alur koridor ketentuan konstitusi yang berlaku saat ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar