BAGAIMANA MEMAHAMI PERAN AGAMA DALAM DIMENSI KENEGARAAN
Penulis : Andi Salim
Jika kita ingin mengungkapkan dari aspek mana sesuatu hal itu dikemukakan, tentu kita akan mengambil pengertian pada apa yang disebut sebagai Komprehensif atau diartikan sebagai hal yang menyeluruh, sedangkan dalam pengupasannya, tentu juga berdasarkan kondisi yang secara integral untuk membedah ruang-ruang terhadap pendapat itu sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh atau menyatu. Model berfikir komprehensif integral semacam ini merupakan model berfikir dengan memandang, menyikapi, dan berusaha mengupas dari setiap sisi yang disampaikan dengan memperhatikan hubungan sebab akibat yang secara menyeluruh dan menyatu agar setiap masalah dapat dibentangkan dengan baik.
Terhadap peran islam, pada dasarnya Islam merupakan sebuah ajaran atau agama yang diakui telah banyak memandu umat manusia dari pengikutnya yang secara aktual telah mengadaptasi pada segala masa dan zaman hingga saat ini. Sehingga kitab sucinya Al-Qura’an juga diyakini sebagai pembawa pesan hidup dan perdamaian bagi seluruh umat manusia, terlepas dari latar, perbedaan warna kulit, kesukuan, ras, dan perbedaan keyakinan atau agama itu sendiri. Sebab Al-Qur’an memuat petunjuk dan tata aturan kehidupan umatnya yang komplek harus meneladani serta mempraktekkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari.
Inti dari ajaran islam yang terbagi dalam 4 bidang pengelompokannya sebagai pemilahan dari luasnya pemahaman tersebut, hal itu terdiri dari bidang ‘Aqidah , Ibadah, Akhlak dan Muamalah. Dimana Aqidah atau keyakinan, disebut juga keimanan, merupakan perkara yang paling mendasar dan merupakan hubungan langsung secara vertikal antara hamba dengan Allah YME. Sedangkan Ibadah adalah kepatuhan dalam melaksanakan perintah, adapun pemahaman Ahlaq atau budi pekerti, yaitu tentang perilaku manusia agar menjadi identitas kepribadian bagi seorang Muslim. Dan yang terakhir adalah Mu‘amalah yang mengupas tentang kehidupan sosial serta keduniawian.
Gerakan Islam merupakan aktifitas masyarakat secara kolektif serta terhimpun kedalam organisasi Islam untuk memperkuat hubungan antar sesama umat islam sekaligus mengarahkan pada tujuan semua bidang sebagaimana sasaran yang ingin dicapainya pada 4 bidang sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Maka seruan untuk melaksanakan perintah dan larangan Nya, ketetapan dan ketentuan yang berlaku serta anjuran-anjuran-Nya tentu secara terus menerus disampaikan agar menjadi pijakan bagi para umat dalam menjalankan peran keislaman dan kaimanannya.
Banyak pilihan yang bisa dilakukan agar gerakan islam tidak memasuki ranah politik praktis, hal itu ditampakkan oleh NU melalui peraturan organisasi NU agar para kadernya tidak rangkap jabatan. Namun implementasinya dirasakan memang tidak mudah. Hal itu disampaikan Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfudh dalam sambutan pada rapat pleno PBNU di Wonosobo 2013 lalu yang menyampaikan pesan agar NU bergerak dalam tataran politik tingkat tinggi yaitu politik kebangsaan dimana nantinya dapat menjaga persaudaraan NU. Jika NU terjebak dalam politik praktis, persaudaraan NU tentu akan tercabik-cabik.
Islam politik dianggap sebagai gerakan Ideologi yang bertujuan ingin mendirikan negara Islam dalam sebuah negara. Dimana melalui partai-partai Islam dianggap banyak pihak untuk menyamarkan antara syiar islam dengan istilah islam politik. Robert W Hefner Direktur Institute on Culture, Religion, and World Affairs in the Pardee School of Global Studies Boston University, Amerika Serikat, menyebut civil islam merupakan lawan dari political islam yang menurutnya sesuatu yang perlu dikembangkan di negeri-negeri Islam adalah civil islam bukan political islam. Dimana menurutnya agama itu hanya ditempatkan diruang-ruang masjid, gereja dan tempat ibadah lainnya.
Dipahaminya bahwa agama merupakan urusan privat seseorang dengan Tuhan bukan pada wilayah publik, agar dibatasi untuk tidak masuk kedalam instrumen politik, maka Kedudukan agama di negara Indonesia ini akan menjadi sama pentingnya dalam pembangunan moral bangsa, karena Pancasila sebagai ideologi negara menunjukkan, bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler walau tidak bisa juga disebut sebagai negara agama. Secara kelembagaan, negara Indonesia dibangun seperti lazimnya negara modern sekuler, tetapi secara filosofis, negara ini didasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, serta pada pasal 28 ayat 1 UUD 1945 tentang dasar negara.
Partai politik merupakan sebuah organisasi yang menjalankan sebuah ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Dimana partai politik juga berposisi vertikal untuk tegak lurus terhadap peran kebangsaan dan negara. Akan tetapi berbeda fungsinya dengan komunitas agama dan peran keagamaan, dimana posisi mereka justru melakukan fungsi Horizontal untuk menciptakan moralitas bangsa secara simultan dan berkesinambungan demi sehat moral bangsa disemua aspek kelembagaan negara sehingga setiap aparatur negara akan menjalani tugas dan fungsi kenegaraannya secara amanah dan memiliki integritas yang tinggi pula.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar