DIBALIK PENOLAKAN UPAYA LABELISASI ISLAM DIBEBERAPA WILAYAH INDONESIA
Penulis : Andi Salim
Banyak yang meragukan sistem kapitalisme akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat kecil. Sebab sistem ekonomi kapitalisme yang berpijak pada pertumbuhan ekonomi semata sehingga membutuhkan arus modal yang kuat bagi siapa pun yang ingin bertahan pada sirkulasi sistem semacam ini, bagi siapa pun yang tidak memiliki modal tentu akan tersingkir dan terlindas selama-lamanya. Apalagi dibalik langkahnya yang menciptakan pola keuangan yang sentralistik bagi para pemainnya yang membutuhkan modal melalui pinjaman perbankan / kredit.
Tentu saja hal itu menciptakan konsekwensi pada pengeluaran ekstra bagi pelaku usaha kecil, sebab selain pokok pinjamannya, mereka pun harus mengembalikan bunga berikut denda-dendanya yang terus mencekik leher hingga pertumbuhan masyarakat kecil semakin tertekan untuk tetap berada ditempat asalnya dan selamanya tetap miskin tergilas oleh beban-beban yang harus dipikulnya. Maka istilah bagi mereka yang kaya tambah kaya dan yang miskin semakin miskin pun tak terhindarkan hingga saat ini.
Disamping itu, pengusaha kaya yang bermodal besar semakin menjadi-jadi dalam menguasai sumberdaya yang ada, mulai dari sumber daya alam yang terus dikeruk bagi kepentingan usahanya, hingga sumber daya manusia yang dijadikan mesin keuntungan pun terus digulung hingga tak bersisa, buntutnya mereka pun masuk pada instrumen politik yang selanjutnya memainkan perannya untuk menguasai regulasi serta merangkul birokrasi demi menguntungkan keberadaan mereka yang terus menerus mengeruk keuntungan tanpa batas.
Tawaran lain pun datang, bahwa pada sistem sosialisme yang percaya bahwa negara dapat menguntungkan masyarakat dan rakyatnya, sebab sistem ini mengatur keadilan bagi masyarakat tanpa syarat. Dimana sistem ini bertumpu pada nilai utama sosialisme yaitu kesetaraan, kerja sama, dan kasih sayang. Segala proses produksi dilakukan atas dasar penggunaan, bukan hanya demi keuntungan bersama. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah.
Pada sistem ini sentralisasi kebijakan ekonomi oleh pemerintah dilakukan agar bisa menciptakan tujuan pemerataan bagi masyarakat karena sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan publik atau bersama-sama atas alat-alat produksi. Dimana alat-alat produksi tersebut termasuk di dalamnya mesin, perangkat, pabrik, yang digunakan untuk memproduksi barang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Kaum sosialis yang mengeluhkan bahwa sistem kapitalisme yang mengarah pada konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang tidak adil dimana hanya segelintir orang saja yang muncul sebagai pemenang dari persaingan pasar bebasnya. Namun sistem sosialisme yang dianggap masyarakat sama dengan sistem komunisme dimana pada kedua sistem ini memiliki tujuan untuk memperbaiki masalah yang timbul akibat sistem kapitalisme pasar bebas pun tertolak yang dianggap bahwa keberadaan mereka telah menimbulkan tragedy G30SPKI.
Kini masyarakat dihadapkan pada sistem ekonomi syariah yang merupakan sistem ekonomi bertujuan mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah, bersumber dari ajaran agama islam nilai dan prinsip syariah yang berlaku secara universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Dimulai dari berdirinya Bank Syariah yang bukan hanya diperuntukan kepada umat Islam, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Bank Syariah hadir sebagai lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan bisnis nasabahnya, tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku bangsa, warna kulit dan budaya.
Perkembangan dari gagasan itu semakin diperluas untuk menjadikan pariwisata indonesia yang berlabel wisata syariah dari sistem pengelolaan wisata yang berdasarkan pada syariat Islam. Artinya, dalam wisata tersebut tidak akan menyediakan fasilitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Buntutnya, perluasan pada gagasan ini mendapat respon beragam dari masyarakat, hal itu terlihat dari gaduh spanduk bertuliskan 'Malang Tolerant City Not Halal City'. Spanduk ini membuat heboh netizen karena terpasang di depan Balai Kota Malang dan sekitarnya. Tentu ini pertanda bahwa sistem ini belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat kita.
Pada 5 abad silam, kedamaian beragama sekaligus berbudaya pernah dirintis oleh Sunan Kudus dan para wali lainnya di tanah Jawa. Saat ini upaya tersebut malah cenderung menjadi gagal dipahami untuk membangun sikap toleransi antar umat beragama dan para pelaku seni dan budaya sebagaimana sejarah yang ditorehkan oleh para wali terdahulu. Kehadiran para penggagas syariah islam tersebut lebih dicurigai sebagai upaya membenturkan agama dan budaya, atau malah diartikan masyarakat sebagai penggusuran dan penghilangan dari kearifan lokal ditengah masyarakat yang semestinya terjaga secara utuh.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar