FUSE TOLERANSI BERFUNGSI MENGAMANKAN KORSLETING ANTAR KOMPONEN BANGSA
Penulis : Andi Salim
Dalam banyak kesempatan tentu diantara kita sudah ada atau bahkan banyak yang mengenal secara baik dengan istilah Fuse / Sekering. Sebagian besar penggunaannya terkait dengan elektronik dan kelistrikan, menggunakan fuse/sekering merupakan faktor penting dan sangat dibutuhkan, sebab fungsinya adalah sebagai bagian untuk mengamankan peralatan elektronik dan kelistrikan itu bila terjadi hubung arus pendek dan singkat atau kesalahan lain yang mengakibatkan arus listrik mengalami kenaikan secara tidak normal. Sehingga jika Fuse/Sekering tersebut terputus maka akan terjadi “Open Circuit” yang memutuskan hubungan aliran listrik agar arus listrik tersebut tidak dapat mengalir masuk ke dalam Rangkaian yang dilindunginya
Mencermati nuansa demokratisasi yang ditampilkan saat ini sungguh mengherankan, sebab kemerdekaan yang semestinya dibangun atas dasar nilai-nilai kebangsaan dan persatuan, kini seolah-olah dibiarkan pada klaim keagamaan yang secara sepihak memompa solidaritas seiman untuk merebut kekuasaan dan tidak cukup sampai disitu, mereka pun sibuk mendeskreditkan golongan lain dalam melakukan pressure intimidatif bagi golongan diluar barisan mereka. Sehingga rakyat dihadapkan pada pilihan apakah tetap setia pada sisi pembelaan terhadap agamanya guna kemaslahatan dunia dan akhirat dengan meninggalkan kecintaan terhadap NKRI yang tidak wajib berdasarkan pemikiran sempit golongan tersebut.
Kedewasaan berpolitik untuk mendudukkan nasionalisme kebangsaan seharusnya menjadi sandaran persatuan dan kesatuan nasional, namun hal itu belum seutuhnya disikapi secara arif. Sehingga pola politik identitas masih menghiasi berbagai tarik-menarik kepentingan khususnya bagi penerapan sikap toleransi yang dianggap sebagian orang diartikan sama halnya dengan melepaskan atau membebaskan hak-hak minoritas untuk sepatutnya disetarakan dengan golongan mereka. Walau dibalik itu, pemberlakuan atas pembentukan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama yang didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama masing-masing No. 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006. Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006. Baru sebatas janji manis belaka.
Pertikaian diantara faham keislaman yang berasal dari penafsiran atas mazhab-mazhab yang berbeda cenderung menimbulkan persoalan didalam dinamika internal dari kalangan islam itu sendiri, sehingga golongan minoritas semestinya tidak perlu diseret-seret atas persoalan kepentingan masing-masing faksi, apalagi menyeretnya kedalam kancah perseteruan yang sama sekali tidak menguntungkan pihak mereka pula. Golongan islam yang begitu banyak jumlahnya dan terbagi kedalam 73 golongan berasal dari 10 kelompok. Nama kelompok tersebut adalah Ahlu Sunnah, Khawarij, Syi'ah, Murjia'ah, Mu'tazilah, Musyabbihah, Jahamiyyah, Dhirariyyah, Najjariyyah, dan Kilabiyyah. Sedangakan Ahlu Sunnah hanya terdiri dari satu golongan.
Namun berbeda lagi dengan golongan Khawarij yang terbagi kedalam 10 golongan, Mu'tazilah 6 golongan, Murji'ah 12 golongan, dan Syi'ah 32 golongan. Sementara itu, Jahamiyyah, Najjariyyah, Dhirariyyah, dan Kilabiyyah memiliki satu kelompok saja. Lain lagi dengan Musyabbihah memiliki tiga golongan. Dari fakta diatas, jangankan umat agama lain, bahkan dikalangan umat islam sendiri pun masih banyak yang belum mengetahui keadaan golongan-golongan ini secara utuh untuk memahaminya secara mendalam, terutama pada bagian-bagian apa dan bagaimana dari tiap-tiap golongan ini memiliki keunggulan dan kepantasan kepada golongan yang mana sebaiknya mereka berdiri. Apalagi bagi mereka diluar islam, untuk mengambil kesimpulan terhadap kedudukan dari masing-masing golongan tersebut.
Setiap golongan itu akan memahami Islam sesuai dengan versi mereka masing-masing. Bahkan tak jarang dari setiap aliran Islam yang kini ada, memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda-beda dan mengambil penafsiran atas persoalan budaya, hukum, seni, sosial, fiqih, politik, aqidah, maupun aspek detail lainnya, termasuk pada ideologi negara dan nilai-nilai pluralis dari setiap golongan tersebut. Bahkan tidak jarang dikalangan mereka sendiri pun terjadi klaim labelisasi pemikiran kelompoknya secara sendiri-sendiri pula. Hal itu dapat terlihat pada penetapan waktu puasa dan iedul fitri dan iedul adha yang selama ini terjadi. Sehingga fakta ini menjadikan sulitnya bagi masyarakat untuk menentukan golongan yang mana sebenarnya lebih mendekati pada inti ajaran islam sebagaimana sumber ajaran ini berasal.
Disparitas berfikir dari objektifitas berbangsa dan bernegara dengan ideologinya yang dianggap menyatukan kebhinekaan ini pun tidak sepenuhnya bisa diterima, walau pada sisi pemikiran itu para tokoh bangsa mencoba mendekati kesenjangan yang menganga baik antar umat islam itu sendiri atau pun terhadap golongan diluar islam ( Non Muslim ) demi adanya sarana pijakan bersama sebagai komitmen bangsa Indonesia. Termasuk ketika komponen lain seperti perbedaan suku, adat istiadat, budaya dan keunikan dari berbagai kawasan yang perlu dipertahankan walau tidak memuaskan semua pihak, tapi setidaknya mencukupi kebutuhan mereka akan pentingnya integrasi bersama terhadap ideologi yang menyatukan ini.
Maka, dari judul tulisan diatas penulis berkesimpulan bahwa Indonesia membutuhkan FUSE / sekering pengaman untuk menetralisir ego sektoral agar lebih mampu menyejukkan sekaligus menjadi penetrasi pengaman dari sirkulasi atmosfer bangsa yang terus memanas khususnya pada perhelatan politik yang menyeret-nyeret masyarakat awam yang terpapar dari residunya yang kotor dan merusak sekat-sekat kebhinekaan kita selama ini. Pemupukan terhadap sikap bertoleransi yang baik berpengaruh sebagai arde bias buang guna menghindari korsleting antar sesama golongan atau terhadap golongan lainnya ditengah masyarakat kita saat ini. Terima kasih.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar