GERAKAN TOLERANSI INDONESIA HARUS MENJADI PRIBADI YANG INDEPENDEN DALAM MENENTUKAN SIKAPNYA
Penulis : Andi Salim
Sesungguhnya Politik identitas adalah sebuah alat politik dengan menggunakan entitas seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, sebagai bentuk kekuatan dan alat perjuangan atau dapat juga sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok atau golongan tertentu. Keadaan politik identitas muncul dalam wujud tertentu yang merasa termarjinalkan sehingga mereka berusaha membawa identitas seperti agama, ras, kelas sosial, untuk menyuarakan ketidakadilan agar dapat diterima oleh suatu masyarakat. Di Indonesia sendiri, politik identitas tumbuh subur, seperti ketika memilih pemimpin DKI Jakarta dan Pilpres 2014 dan 2019 lalu, dimana kelompok ini acapkali menggunakan agama sebagai isu politiknya.
Sebagian kalangan berpendapat bahwa masalah utama Indonesia terletak pada kemiskinan. Namun patut diketahui bahwa kemiskinan yang saat ini terjadi akibat dari adanya keterbelakangan dan kebodohan. Maka jika dilihat dari sisi pendidikan, mayoritas masyarakat Indonesia masih berpendidikan rendah. Sejak orde lama, era orde baru, serta dilanjutkan pada di era reformasi, pendidikan masyarakat Indonesia praktis lebih didominasi oleh mereka yang tamat SMA,, atau sebagian malah hanya tamat SMP saja. Hanya enam persen yang sarjana, itupun masih banyak yang menganggur. Hal ini menjadikan efek kelambanan pertumbuhan nasional baik dibidang ekonomi mau pun politik diberbagai daerah.
Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran pendidikan di APBN 2020 yakni sebesar Rp 621 triliun atau meningkat 78 Trilyun bila dibandingkan tahun 2020, sebagaimana yang dikatakan Mentri keuangan, Sri Mulyani yang menyebutkan, bahwa sumber daya manusia (SDM) adalah aset yang paling berharga dan paling penting bagi suatu kemajuan bangsa. Kemajuan suatu bangsa sangat terpengaruh oleh politik anggaran dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut. Dukungan itu diberikan demi peningkatan kualitas SDM yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kita menyadari bahwa peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat hanya dapat disalurkan bagi mereka yang menempuh pendidikan formal saat ini. Akan tetapi bagi golongan masyarakat lain, atau mereka yang terlanjur tidak meneruskan pendidikan, tentu pengembangan wawasan dan pengetahuan itu di pengaruhi oleh situasi informal yang melekat disekitar mereka, seperti organisasi dan perkumpulan disekitarnya. Namun minimnya kegiatan tersebut, mejadikan wawasan dan pengetahuan kebangsaan ditengah masyarakat begitu mudah terombang-ambing dan terseret pada arus yang keliru.
Sehingga masyarakat tidak memiliki prinsip yang kokoh oleh karena sumber pengetahuan yang minim dan tepat dalam mengembangkan wawasan nasionalnya, termasuk pada peningkatan ekonomi dan kepesertaan pada sikap politik yang tepat untuk menunjang kemajuan bangsanya. Hal itu terlihat dari mudahnya mereka terseret pada ajakan untuk mengikuti seruan atau hasutan dari kelompok yang menyeret mereka untuk menyuburkan politik identitas yang dikemas dengan agama yang dihembuskan guna membangun gerakan intoleransi walau hal itu ditengarai merusak persatuan dan kesatuan nasional.
Hal itu tentu saja mengkonfirmasi kita semua bahwa masyarakat indonesia belum sepenuhnya menemukan bentuk independen berpendapat yang semestinya dimiliki oleh setiap warga negaramya. Dimana sikap independensi itu di awali oleh wawasan dan berpengetahuan yang cukup mandiri sebagai benteng diri, meski arti mandiri dalam kata ini bukan berarti tidak membutuhkan bantuan orang lain. Kepribadian yang independen adalah kemandirian sikap dalam konteks keteguhan dalam pendirian, berbicara dan menentukan sikapnya. Sehingga tidak mudah terseret dan ikut-ikutan pada arus yang merusak keutuhan NKRI.
Dalam pengertiannya, independen juga dapat didefinisikan sebagai sikap netral atau tidak memihak kepada salah satu paham atau golongan, serta punya kemauan dan dorongan untuk menentukan sikapnya secara sendiri, atau merdeka dan tidak didominasi oleh pihak lain. Secara etimologi kata Independen berarti merdeka, berdikari, tidak bergantung kepada orang lain serta memiliki kedaulatan. Penggunaan kata independen banyak digunakan pada berbagai hal seperti keuangan, profesi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya, masyarakat kita masih belum seutuhnya memiliki sikap tersebut sebagaimana yang terlihat ditengah masyarakat kita saat ini.
Pada akhirnya ketidakmandirian sikap masyarakat ini malah menyeretnya sebagai pihak yang terombang-ambing oleh pihak-pihak lain termasuk dimanfaatkan bagi masuknya ideology transnasional. Maka tidak heran jika para pengusung politik identitas itu begitu mudah merekrut mereka hingga menjadi subur atas partisipasi rakyat khususnya dari masyarakat islam Indonesia yang masih kurang mandiri dalam penguasaan wawasan dan pentingnya keutuhan bangsa indonesia. Hal itu semakin diperparah atas dinamika lokal yang mendatangkan kegamangan pemerintah yang tidak mampu bersikap tegas bagi upaya menekan, menindak serta melenyapkan mereka dari bumi Indonesia ini
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar