JOKOWI DINILAI BERPELUANG UNTUK MEMAKMURKAN NEGARA, NAMUN BELUM MAMPU MENSEJAHTERAKAN MASYARKAT INDONESIA

 14/07/2021

JOKOWI DINILAI BERPELUANG UNTUK MEMAKMURKAN NEGARA, NAMUN BELUM MAMPU MENSEJAHTERAKAN MASYARKAT INDONESIA
Penulis : Andi Salim

Jokowi adalah Presiden Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Beliau menjabat periode pertamanya setelah terpilih dalam Pemilu Presiden 2014, Jokowi pun tercatat menjadi Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elite politik atau militer Indonesia. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Pemilu Presiden 2019. Yang merupakan masa jabatan pada periode keduanya sebagai Presiden Indonesia hingga berakhir pada tahun 2024 yang akan datang.

Dalam kepemimpinannya Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur sehingga iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik. Saat ini telah banyak jalan, pelabuhan, bandara, dan jembatan serta waduk-waduk di Indonesia yang telah dibangun hal itu menjadikan ekonomi Indonesia menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara, Namun, merealisasikan pengembangan infrastruktur Indonesia sebenarnya bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab letak indonesia yang terdiri dari sekitar 17,000 pulau itu memang menjadi kendala sejak dahulu untuk mewujudkannya.

Dalam hal menilai keberhasilannya memimpin indonesia, tentu banyak pendekatan yang dapat dilakukan, termasuk indikasi ekonomi, politik, sosial dan keamanan negara, selain dari itu, parameter lain adalah bagaimana indeks pembangunan regional dan hubungan antara pusat dan daerah serta posisi indonesia dimata internasional yang menyelimuti perspektif keseluruhannya. Namun dari semua itu, tentu terdapat dua katub untuk dinilai secara tegas, yaitu bagaimana seorang pemimpin dalam memakmurkan negaranya serta memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya pula.

Jika dilihat pada posisi itu, tentu kita dapat menjawab bahwa Jokowi telah berhasil membuka kesempatan bagi kemakmuran negara, oleh karena indikator pembangunan infrastruktur yang telah terbangun sejak masa kepemimpinannya, walau hutang luar negri sering dikambing hitamkan oleh oposisi yang dikatakan semakin bertambah, akan tetapi besarnya penyerapan anggaran dan rendahnya biaya non Budgeting, serta fokusnya pembangunan yang membuka kesempatan pembangunan ekonomi menjadikan kinerja pemerintah lebih efisien dibandingkan semua era kepemimpinan nasional sebelumnya.

Akan tetapi, jika kita melihat pada sisi yang berbeda, utamanya mengenai kesejahteraan rakyat, memang masih terdapat kekurangan disana sini, namun hal itu bukan berarti menjadi beban kesalahan beliau semata, para mentrinya semestinya sadar dan bersedia melakukan koreksi atas pencapaian yang minim prestasi tersebut, apalagi indikator PDB saat ini dirasakan rendah dimana sejak dahulu, proses perhitungannya masih tercampur dengan export dari para perusahaan besar dan konglomerat indonesia, sehingga nilai real yang dihasilkan masyarakat sulit untuk diperhitungkan.

Permasalahan utama di Kabinet Presiden Jokowi (Jilid I dan II) adalah banyak mentri yg tidak menguasai sektor yang menjadi tanggung jawabnya (bukan sebagai ahlinya). Sehingga, mereka tidak mampu memberikan kebijakan dan eksekusi pembangunan pada sektor yang diembannya. Sehingga tidak terjadi proses akselerasi program dan menemukan ide dan gagasan yg tepat dan benar. Selain itu, pada sektor-sektor yang melekat kepada kesejahteraan semestinya dijabat oleh mereka yang berlatar belakang Profesional

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang berjalan lambat, dan perolehan sektornya jauh lebih rendah ketimbang potensi sebenarnya, defisit neraca dagang dan APBN kian meningkat, utang menggunung US$ 6.500 trilyun, pengangguran dan kemiskinan meningkat, pekerja informal meningkat dari 45% angkatan kerja pada 2004 menjadi 62% pada 2020, dan kontribusi industri manufaktur (processing) terhadap PDB menurun, dari 29% pada 1996 menjadi 19.2% pada 2020.

Para kementrian ekonomi yang semestinya terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat, mereka tidak boleh membebani pundak Jokowi dengan pencapaian kinerja yang rendah, gagasan dan terobosan baru harus dihasilkan dan dimunculkan tanpa harus didikte presiden kemana dan bagaimana pengelolaan sektor yang diembannya dapat berkontribusi maksimal, terutama dalam upaya penciptaan lapangan kerja atau peluang baru yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Namun apabila kinerja mereka saat ini berada pada posisi merah, semestinya dibutuhkan ketangkasan presiden untuk segera mereshufle mereka.

Sebenarnya ada banyak gagasan yang semestinya dapat diwujudkan dalam menanggulangi merosotnya kesejahteraan rakyat saat ini, khususnya terhadap situasi pandemi yang masih menjerat kita semua, apalagi penerapan PPKM darurat ini yang tentu saja berdampak pada terbatasnya aktifitas masyarakat pada umumnya, walau pemberlakuannya sebatas Jawa dan Bali, namun efek dominonya akan terasa keseluruh kegiatan domestik. Sebab pada daerah lain pun terdapat pengaturan protokol kesehatan lain walau tidak seketat Jawa dan Bali.

Munculnya gagasan dari penasehat Mentri kelautan dan perikanan 2019-2024, Prof. Dr. Ir Rokhmin Dahuri, agar menerapkan peluang baru bagi berkembangnya Akuakultur indonesia harus disambut baik sebagai upaya pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menjawab tantangan dalam menciptakan lapangan kerja serta proses peningkatan kesejahteraan rakyat yang hingga saat ini belum tercapai. Apalagi jika melihat sebagian besar aktivitas akuakultur berlangsung di wilayah pedesaan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan luar Jawa. Maka industri ini tentu akan mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.