KEADAAN PERUSAHAAN BUMN NASIONAL LAYAKNYA BEBAN YANG DIALAMI SANDWICH GENERATION
Penulis : Andi Salim
Istilah sandwich generation mungkin belum terlalu familiar ditelinga kita, padahal banyak diantara kita yang justru termasuk ke dalam kategori generasi ini, yang mau tidak mau kita semua alami dalam budaya kehidupan sehari-hari. Sandwich Generation adalah generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi yaitu orang tuanya, diri sendiri, serta anak-anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti susunan pada sandwich dimana sepotong daging terhimpit oleh 2 buah roti. Faktor penyebabnya tak lain adalah kesiapkan finansial yang cukup untuk menyongsong masa tua mereka tanpa harus membebani anak-anaknya. Sehingga Sandwich Generation ini memikul beban termasuk pasca mereka berumah tangga.
Jika beban yang diterima oleh para Sandwich Generation itu sebagai akibat ketidaksiapan orang tua dalam mempersiapkan diri dimasa setelah mereka tidak lagi dapat aktif bekerja, namun berbeda dengan perusahaan BUMN nasional, yang justru menciptakan bebannya sendiri atas kinerja anak dan cucu perusahaan yang mengganggu kinerja induk perusahaannya. Sehingga terjadi pembatasan dan sistem yang saling terkait hingga mempersulit dirinya sendiri dalam melakukan aktifitas induk perusahaannya yang terbebani. Solusi yang dilakukan saat ini adalah pembubaran atau privatisasi usaha sejenis, dimana hal yang sama pun pernah dilakukan pada era Kwik Kian Gie sebagai menterinya walau dengan kewenangan terbatas sebagaimana yang pernah disampaikannya.
Pengelolaan perusahaan BUMN nasional hingga saat ini belum memperlihatkan kemandirian dan kinerjanya guna mensejahterakan rakyat sebagaimana amanat UUD45 dari tujuan dari berdirinya. Hal bisa dilihat pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Disambung pada Pasal 33 ayat (3) yang menentukan, “ bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar demi kemakmuran rakyat”. Bahkan tata kelola BUMN sendiri pun diatur dalam UU No 19 tahun 2003 yang memuat tentang Good Corporate Governance yang baik.
Didasari pada rendahnya produktifitas karyawan guna menunjang kinerja usaha yang secara maksimal menaikkan angka produksi dan penjualan hingga berimbas kepada profit ideal yang dihasilkan, apalagi dibalik besarnya investasi yang ditanamkan pemerintah hingga melakukan PMN yang berulangkali dari berbagai kerugian yang dialaminya. Al hasil sisa perusahaan BUMN pun menjadi 41 perusahaan per Maret 2022. Walau terdapat beberapa perusahaan yang mengalami keuntungan, namun Jokowi tetap menerbitkan PP No.23 Tahun 2022 Pasal 59 Ayat 2 yang berbunyi komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMN yang dikelolanya. Artinya ini menjadi peringatan bagi para komisaris agar benar-benar mengemban amanatnya.
Anggaran operasional induk perusahaan dan anak perusahaan tentu menjadi beban dari fixed cost dan Variable cost yang dikeluarkan. Sehingga pergerakan usaha semakin lamban oleh karena posturnya yang tidak ideal dan tidak mampu menerapkan efisiensi anggaran secara tepat. Persaingan kedepan akan semakin sulit manakala masuknya investasi asing ke Indonesia dari lawatan jokowi ke Korea Selatan, Jepang dan China, sehingga masuknya perusahaan mereka tentu semakin menciptakan keterpurukan dikalangan perusahaan BUMN nasional khususnya terhadap pengelolaan usaha sejenis yang tidak mampu bersaing. Dimana mereka memang datang berinvestasi ke Indonesia dengan segenap berbagai kelebihannya yang handal.
Dari kunjungan Jokowi tersebut, Indonesia memperoleh komitmen Investasi dari negara-negara tersebut, seperti dari Korea Selatan hingga 2022 ini mencapai USD 9,08 Milyar, Jepang yang mencapai USD 20,86 Milyar dan China USD 3,62 Milyar. Walau pada rilis bank dunia saat ini Indonesia diramalkan akan mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dengan mengalahkan Amerika Serikat 2,3 persen dan China 3,3 persen, namun hal itu belum tentu dapat secara mudah diwujudkan. Sehingga harapan penurunan angka kemiskinan yang saat ini masih tinggi pada posisi kisaran 9,54 persen sejak maret 2022 dimana angka itu setara dengan jumlah 26,16 juta jiwa dari total penduduk Indonesia, kiranya hal itu belum tentu bisa dituntaskan.
Sehingga satu-satunya cerita keuntungan dari geliat BUMN nasional hanyalah akumulasi aset yang ditanamkan seperti harga tanah dan gedung atau aset-aset yang di inventarisir mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan nilainya yang saat ini tentu melebihi 9.295Trilyun. Memang diketahui bahwa keuntungan merupakan kenaikkan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi insidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi selain yang berasal dari pendapatan investasi pemiliknya. Namun keuntungan pun didapatkan dari pengurangan pendapatan dengan biaya-biaya produksi yang dihasilkan oleh perusahan. Sehingga keuntungan / Laba sendiri terdiri dari berbagai macam jenisnya.
Diketahui bahwa anggaran belanja pemerintah dari sisi pengeluaran gaji pegawai PNS adalah menjadi beban tetap APBN kita yang terus menerus mengalami pembengkakan dari tahun ke tahun, jika dahulu gaji swasta lebih tinggi dari pegawai negeri golongan II dan III, maka kini pegawai swasta sudah demikian jauh tertinggal bahkan dibatasi oleh ketentuan UMR yang begitu sulit mengalami kenaikan. Hal yang sama pun terjadi terhadap perusahaan BUMN kita, dimana sejak dahulu para direksinya hidup bermewah-mewah sementara perusahaan yang dikelolanya justru mengalami kerugian dibawah pengendaliannya. Lalu sampai kapan tujuan BUMN sebagaimana yang diamanatkan UU demi mensejahterakan rakyat akan tercapai.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar