KEBEBASAN BERPENDAPAT BUKAN BERARTI MENJERUMUSKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA PALING TIDAK SOPAN DIDUNIA
Penulis : Andi Salim
Pada dasarnya pengertian organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama dan terstruktur untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapainya. Setiap organisasi berusaha menggabungkan berbagai aktivitas dan kemampuan anggotanya guna mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana hal itu diwujudkan melalui tugas dan tanggung jawab anggotanya dalam menjalankan berbagai fungsi organisasi. Adapun fungsi-fungsi organisasi itu memberikan arahan dan aturan kepada segenap anggota untuk selanjutnya berupaya meningkatkan skill dan kemampuan dari setiap pesertanya demi meningkatkan sumber daya manusia agar dapat secara optimal mencapai tujuan dan kesejahteraan para anggotanya.
Berdirinya suatu organisasi merupakan inisiatif yang baik, sebab didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan. Namun masyarakat pun harus waspada bahwa sejak dahulu banyak dari organisasi itu memiliki tujuan yang menyimpang dari pembangunan bangsa dan negara serta memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI, oleh karenanya dibutuhkan kecermatan dalam memilih dan menelaah lebih jauh kedalam perjuangan-perjuangan mereka yang secara kasat mata justru membahayakan kelangsungan hidup bagi kita semua. Sebut saja Organisasi Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar, Hizbut Tahrir Indonesia, Jamaah Ansharut Daulah atau JAD, dan Front Pembela Islam atau FPI.
Suatu organisasi mau tidak mau memang harus diakui sebagai wadah bagi berkumpulnya segala lapisan masyarakat, penerapannya pun didasari pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang. Namun penerapannya yang menyimpang membutuhkan ketelitian dan kecermatan serta ketegasan agar kondusifitas pergaulan masyarakat tidak menjadi semakin keruh oleh himpitan kepentingan termasuk pada upaya politik bagi kelompok tertentu, apalagi menyeret politik identitas sebagai injek yang mengacaukan ruang atmosfer nasionalisme kebangsaan kita.
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks itu, negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan antara hak dan kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga negara. Pengaturan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghargaan atas hak dan kebebasan orang lain, serta pemenuhan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai sosial budaya, agama, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebab tanpa itu pun bangsa ini telah tertekan oleh disparitas sosial dan ekonomi yang sejak dahulu belum usai di entaskan. Bahkan saat ini beredar viralnya berita melalui pemberitaan Official News yang menayangkan seorang emak-emak yang begitu leluasanya menghina Ibu Negara di Media Sosial baru-baru ini, dari realitas ini kita bertanya sejauh mana pemerintah melakukan ketegasan dan pengendalian para aparat pembantunya agar kebebasan itu tidak disalah artikan dan disalahgunakan demi ruang-ruang publik yang harus terjaga dengan baik dan aman. Bagaimana pun upaya semacam ini membutuhkan tangan-tangan kewenangan dari pemangku kekuasaan dalam memberikan efek kejut yang penuh ketegasan pula.
Hadirnya era digitalisasi saat ini banyak merubah tatanan berorganisasi yang lebih efisien dan cepat dalam mengambil keputusan, namun disisi yang berbeda keberadaannya pun mudah diketahui publik. Pertentangan antar ormas serta kritik-kritik yang disampaikan baik melalui pengerahan massa atau pun melalui jejaring sosial menimbulkan kebisingan dan gangguan bagi khalayak umum. Faktanya, dari berbagai statemen negatif di media sosial itu, saat ini Indonesia ditempatkan pada posisi no 4 dengan pengguna media sosial yang paling tidak sopan se-dunia, bahkan Indonesia menjadi peringkat tertinggi se Asia tenggara. Hal itu dipublikasikan oleh survey Microsoft yang menyebutkan point Indonesia berada pada skor 76 atas Digital Civility Index tahun 2021 lalu.
Belum lagi kemunculan Gerakan Nasional Anti Islamofobia yang tentu saja masyarakat akan menilainya sebagai sesuatu yang mengada-ada dibalik hebohnya perlakuan kelompok intoleransi ini terhadap para budayawan dari kasus ditendangnya sesajen di gunung Semeru, penghinaan Pancasila dengan istilah Pantat Cina, serta ajakan mengkafirkan golongan tertentu yang tidak sekeyakinan dengan mereka. Apalagi jika kita menelisik lebih dalam dari para pendukung Gerakan Nasional Anti Islamofobia ini yang justru memiliki catatan buruk, sebut saja sdr Ferry Joko Julianto yang divonis penjara pada tahun 2009, sdr M Alfian Tanjung pada tahun 2017, dan ditangkapnya sdr Slamet Maarif oleh Polresta Surakarta, serta ditangkapnya Sdr Mustofa Nahrawardaya pada 22 Mei 2019 dengan kasus kebohongannya.
Kita harus berani mengakui secara jujur bahwa pada masa orde baru sebagian masyarakat indonesia di pedesaan hidup dalam keadaan yang nyaman walau tidak aman. Hal itu berbanding terbalik dengan suasana saat ini dimana kita alami bahwa kita mendapat kehidupan yang aman namun pada lingkungan pergaulan sosial yang dirasakan kurang nyaman dan cenderung terkotak-kotakkan oleh keberadaan kaum intoleransi yang sungguh sangat meresahkan. Hal itu justru dirasakan setelah era jatuhnya presiden Soeharto, kondisi bangsa kita seakan-akan ditarik pada upaya kelompok tertentu untuk menggeser kekuasaan itu kearah isu politisasi agama yang menyeruak sehingga keberadaan nasionalisme bangsa ini begitu surut dan tertekan.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar