MENGAPA PBB MENJADI AJANG KEBERPIHAKAN BAGI PENYELESAIAN MASALAH ANGGOTANYA

5/03/2022

MENGAPA PBB MENJADI AJANG KEBERPIHAKAN BAGI PENYELESAIAN MASALAH ANGGOTANYA
Penulis : Andi Salim

Sistem demokrasi kita memungkin untuk mendukung dan memilih seseorang sebagai pemimpin adalah sesuatu yang positif selama upaya itu tidak mengganggu hak orang lain. Namun menolak sosok tertentu sebagai calon pemimpin pihak lawan bukanlah merupakan ekspresi politik yang baik, bila tak disertai dengan argumentasi yang tak selaras dengan etika berdemokrasi. Termasuk menawarkan figur pemimpin yang kita usung kepada orang lain pun tak berarti bersikap emosional serta memujanya secara berlebihan yang justru mendatangkan kontra produktif bagi naiknya tingkat popularitas bagi seorang calon.

Pada sistem pemilihan langsung dari sistem demokrasi yang tersedia, mau tidak mau, suka atau tidak suka, masyarakat harus memilih wakil mereka di parlemen, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten, DPD RI, hingga presiden dan wakil presiden. Sebab hanya dengan cara itulah kita akan mendapatkan pemimpin atau perwakilan di parlemen yang memiliki legal standing secara konstitusional. Sebab sistem pemerintahan yang terpilih itu akan mengendalikan suatu negara dalam mengatur tata kelola pemerintahannya, termasuk apa yang dijanjikan dalam masa kampanyenya untuk sedapat mungkin ditunaikannya.

Bentuk sistem demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah politik, dimana kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, baik secara langsung / pemilihan demokrasi langsung, atau melalui perwakilan / demokrasi tak langsung. Dari cara ini, maka diharapkan jika partisipasi masyarakat menjadi hal yang esensial dalam membangun negara demokrasi. Oleh karenanya, sistem ini diharapkan dapat mewujudkan partisipasi politik guna mendorong kepada kompetisi yang positif pula, dalam arti jabatan-jabatan publik yang harus dikompetisikan untuk diduduki oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam kewenangannya.

Sehingga pada sistem ini semestinya akan ikut mendorong guna mempengaruhi kebijakan publik, sekaligus berdampak pada kebebasan berpendapat, yang mana pemerintah justru mengambil dari peran serta masyarakat itu serta tidak boleh pula menghalang-halangi gerakan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya, termasuk memerankan dirinya sebagai katalisator bagi keinginan masyarakat sepenuhnya termasuk kebijakan peran politik luar negri dan politik dalam negri yang akan disikapi oleh pemerintah yang mendapat amanat kekuasaan nantinya. Maka disinilah sistem demokrasi itu menyumbangkan dinamika kepentingan yang menjadi menarik tentunya.

Oleh karena itu, bagaimana pun sikap pemerintah yang akan terpilih tentu dapat dipastikan bahwa segala keputusannya harus berlandas pada pendapat dan suara masyarakat yang tidak mungkin tersalurkan secara bulat dan hanya terdiri pada sikap yang tunggal semata. Alangkah baiknya sistem demokrasi tersebut, mengingat bahwa pemerintah pun tidak gampang untuk memerankan sikap untuk menjadi otoriter. Bahkan justru berupaya untuk mencitrakan dirinya melalui para pembantunya bahwa era kepemimpinannya yang sangat demokratis dan terbuka. Termasuk citra internasional dalam menampilkan peranannya. Sebab hanya pemimpin yang berpijak pada kemampuan berdemokrasilah yang akan disukai.

Banyak dari negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi ini, akan tetapi out put yang dihasilkan tidak selaras dengan tujuan politik luar negrinya yang cenderung ingin menang sendiri serta menekan negara lain dalam berbagai perundingan. Mereka malah memanfaatkan forum-forum kerjasama antar negara yang dianggapnya berpotensi secara strategis untuk memenangkan percaturan dimata internasional sehingga peranannya menggerus pengaruh negara lain dalam bernegosiasi baik secara politik mau pun ekonomi. Sehingga tak jarang pada tekanan itu mereka membawa kekuatan negaranya baik secara militer atau pun ekonomi untuk mendapatkan pengaruh secara global pula.

Dalam konteks ini, tentu negara-negara besar dan makmurlah yang selalu menjadi penentu dari setiap perundingan yang terjadi, maka tak jarang pengaruh negara kecil pada perundingan atau sidang umum PBB hanya dipandang sebelah mata bahkan hampir tidak mempengaruhi sama sekali, malah sebaliknya negara kecil itu sering diusik-usik pada hal-hal yang bersifat tragedy kecil seperti pemberontakan atau pun perlawanan pemerintah dalam mengendalikan keamanan dalam negri yang justru menjadi perhatian mereka. Namun saat ini kita pun dikejutkan, bahwa hal itu terjadi pula negara adidaya seperti Rusia.

Sebab baru saja terjadi bahwa PBB yang menggelar konferensi pada selasa tanggal 1 maret 2022 itu sangat mempermalukan Rusia atas walk outnya 100 Diplomat negara asing yang menjadi peserta konferensi tersebut. Dimana ajakan itu disinyalir berasal dari delegasi Ukraina sehingga ketika delegasi Rusia tersebut mendapat giliran untuk bicara, sontak saja peserta lainnya meninggalkan ruang sidang tersebut. Hal ini menampakkan bahwa Amerika dan Nato sengaja menjadikan forum tersebut hanya untuk kepentingan mereka. Dimana sesungguhnya PBB yang semestinya bersikap netral dan tidak menjustifikasi Rusia dan menanyakan kenapa opsi perang itu dipilihnya sebagai penyelesaian konflik tersebut.

Pada dasarnya tidak ada yang suka dengan opsi perang dalam menyelesaikan suatu masalah, namun jika perundingan menjadi deadlock dan penyelesaian kearah kemufakatan tidak terbentuk, maka jangankan sikap suatu negara, bahkan konflik individu saja akan saling membunuh demi menuntaskan persoalannya masing-masing. Oleh karenanya, PBB sebagai forum internasional bagi semua kepentingan negara-negara anggotanya, harus memberikan kesempatan bagi Rusia dalam menyampaikan pandangannya, bukan malah mendukung salah satu pihak yang menjadi sekutu dari para pihak yang berseteru tersebut.