MERAWAT PERSAUDARAAN MELALUI POLITIK KEBANGSAAN
Penulis : Andi Salim
Keberadaan Empat pilar itu sebagai tonggak negara dan sekaligus harmonisasi kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika harus tetap kokoh dan dipertahankan. perubahan dinamika di negeri ini memerlukan keteguhan sikap. Berbagai gejala yang terjadi dengan segala perbedaan yang berkembang harus tetap meneguhkan rasa kebangsaan.
Menumpukan sikap untuk mempertahankan empat pilar tersebut diatas adalah segalanya, termasuk faktor yang ditimbulkan oleh karena politik lain, seperti politik ekonomi, politik sosial, politik keagamaan dan yang paling sering kita rasakan yaitu seringnya politik kekuasaan yang merusak hingga menyeret unsur politik lain yang berpadu kedalam politik identitas. Hal inilah yang akan merusak eksistensi kebangsaan yang menabrak unsur SARA dan menghancurkan sendi-sendi kebangsaan yang selama ini diberdirikan secara kokoh oleh pendiri bangsa kita.
Demokratisasi yang semestinya memiliki nilai luhur sebagai politik kekuasaan dimana rakyat sebagai faktor yang dominan dalam memainkan perannya, kini malah semakin diperdaya dan dikecohkan oleh politik kekuasaan yang menyeret mereka untuk membangun otorisasi sebagai mayoritas yang dianggap lebih berkuasa dan menggusur segala elemen lain agar tertekan dan mengikuti gerakan yang sesungguhnya merusak pilar kebangsaan dan mengkhianati empat pilar diatas.
Terkikisnya sikap Toleransi antar sesama dan runtuhnya rasa persaudaraan yang sebangsa dan setanah air, serta dibangunnya ego kelompok, kesukuan dan keagamaan serta unsur lainnya, tentu semakin memperkeruh dan menjadi kebingungan ditengah masyarakat untuk menilai dan memahami dimana titik kekeliruan dan bagaimana pula membenahi dampak kerusakan yang timbul sekarang ini.
Betapa tidak, sebab inisiatif dibangunnya nilai persaudaraan atas kebangsaan sesungguhnya terjalin oleh karena rasa keinginan untuk mengaklamasikan serta mengaktualisasikan kehidupan berbangsa dan bernegara pada titik keseimbangan nasional yang mengikat segenap elemen untuk bersatu dan menyatukan diri kedalam wadah persatuan melalui empat pilar yang dimaksudkan diatas. Walau pada sistem demokrasi terdapat unsur politik lain yang merupakan bagian yang tumbuh baik politik kekuasaan atau politik-politik lain, semestinya tidak merusak dan menghalangi politik kebangsaan itu sendiri.
Pada sistem demokrasi kita memang dibenarkan untuk memilih partai dan berorganisasi secara bebas dari apa yang dibenarkan secara undang-undang, namun unsur politik lain itu yang merupakan bagian dari politik kekuasaan atau politik-politik lain, semestinya tidak merusak dan menghalangi politik kebangsaan itu sendiri. Oleh karenanya masyarakat harus paham dan cerdas kearah mana sasaran dan tujuan dari permainan politik kekuasaan itu dikemas.
Walau bangsa Indonesia memang dicatat dalam sejarah politik dunia sebagai negara yang tersukses dalam melaksanakan pemilu serentak secara aman dan damai, bahkan berhasil pula melaksanakan Pilpres di tahun 2019 dalam waktu sehari, hal itu tentu saja dalam mengkonfirmasi bahwa kiprah politik kekuasaan yang digelar sebagai unsur demokrasi rakyat adalah hal yang patut kita banggakan.
Namun dibalik kesuksesan itu bangsa kita telah meninggalkan residu politik yang parah dan sumbu perpecahan yang terus menganga tanpa pernah dilakukannya rekonsiliasi atas dampak tersebut. Semestinya ada pihak yang berupaya menghilangkan stigma tersebut paska terpilih untuk mempersatukan dan menjalin kekompakkan agar berupaya mendatangi masyarakat setelah terpilih meskipun masyarakat daerah itu merupakan lawan sewaktu pemilihan umum legislatif atau pemilihan lainnya.
Dalam setiap peristiwa demokrasi itu, diskursus media sosial telah mendorong perpecahan ditengah masyarakat. Eksesnya kampanye DKI lalu dan Pemilu 2014 silam yang bahkan menyebabkan gesekan serius dalam banyak hubungan keluarga dan ikatan lain ditengah masyarakat Indonesia. Sebab keretakan sosial yang terjadi, sesungguhnya diakibatkan pula oleh terpaan hoaks di media sosial yang dikonsumsi secara intensif oleh individu dan masyarakat sehingga polarisasi dan perpecahan tak lagi dapat dihindari.
Oleh karenanya, kiprah demokrasi yang dicapai bangsa ini memang telah terbebaskan dari politik otoriter yang sejak orde baru didikte dan terkungkung dalam kekuasaan, namun empat pilar yang menjadi pondasi bangsa ini hendaknya tetap terjaga dan tidak boleh terseret apalagi dirusak oleh pihak manapun dan merupakan tanggung jawab kita untuk menjaganya sampai kiamat sekalipun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar