NEGERIKU TIDAK BOLEH GUNDAH NAMUN UPAYANYA DIRASAKAN TERBELENGGU
Penulis : Andi Salim
Tingginya resistensi antar kelompok dan golongan yang saat ini mengemuka ditengah masyarakat saat ini, tentu menjadikan banyak pihak khawatir atas keadaan seperti ini jika dibiarkan secara terus menerus. Bukan saja aktifitas masyarakat yang terganggu, namun eksistensi NKRI pun akan tidak akan lepas dari target dan sasarannya. Lemahnya penegakan hukum dan tidak redanya penentangan dari kelompok pro oposisi dan separatis jalanan membuat kita semakin jengkel dan marah pada sikap mereka yang terus memaksakan kehendaknya. Residu politik paska pilpres, Pilgub dan pilkada terus mengendap untuk sekian lamanya, tanpa ada pihak yang melakukan upaya rekonsiliasi demi pemulihan paska pemilihan tersebut.
Belum lagi perseteruan antar golongan bagi sesama organisasi Islam, yang tentu menambahkan suhu atas semakin memanas sehingga atmosfier perpecahan terus meluas, tidak saja dipusat yang menjadi ibu kota Indonesia, namun telah menyebar diberbagai daerah dari cabang-cabang organisasi yang bertikai itu. Ada banyak gradasi dan keretakan disana sini, mulai dari penyudutan etnis yang dinarasikan sebagai kelompok minoritas hingga memuncak pada istilah mayoritas dan minoritas yang dilabelkan dengan sematan non muslim dengan sebutan kekafirannya.
Dimensi dan segmen wilayah pertikaian yang semakin luas serta hampir tak tersisa lagi ruang yang menjadi elemen pemersatu bangsa, kini malah semakin menjadi, bahkan tidak segan-segan untuk diterjang dan dihancurkan, mulai dari lambang, keorganisasiannya bahkan aktifitas dari kelompok yang semula dianggap sebagai khasanah bangsa dan selama ini baik pun, tak lagi dapat terlepas dan melepaskan diri dari tarikan pusaran kebencian dan pemberitaan Hoaks yang bersumber dari antah berantah.
Vlog dan Cuitan Nikita Mirzani yang dulu pernah menghebohkan Netizen itu telah menyentakkan perhatian banyak pihak, sebab tayangan itu menyeruak dari seorang wanita yang langsung menjadi viral dan dimaknai sebagai keterwakilan suara bathin masyarakat saat ini. Sebab absennya kegiatan untuk menyejukkan suasana, baik dalam bentuk dialog ataupun mendudukkan perindingan sebagai wacana untuk mendapatkan solusi demi hadirnya rekonsiliasi nasional, belum menyentuh pada persoalan yang mendasar serta belum ketemunya rumusan titik kesepakatan.
Ditambah lagi dengan pemanasan genderang politik sebagai pendahuluan atas inisiatif babak baru dari pilpres 2024 yang semestinya masih jauh panggang dari api itu, telah menyeret sang maestro juru damai Indonesia yang secara diam-diam memasok kekuatan dan dukungannya terhadap sosok yang akan diusungnya nanti. Hal ini tentu sebagai persoalan baru yang menyita ruang perhatian tersendiri serta konsentrasi kita pun semakin terpecah pada fokus mana yang harus didahulukan.
Rangkaian fakta dan peristiwa dari keadaan yang menghimpit masyarakat saat ini semakin menekan dari kepingan persoalan yang saling menindih, situasi pandemi dan krisis ekonomi masyarakat menjadi tergadaikan oleh kepentingan pragmatisme politik yang menyerupai bank keliling untuk menjerat leher rakyat sehingga mau tidak mau akan mengikuti kepada siapa haluan kekuasaan dan sekaligus memberikan sedikit harapan hidup dan song-songan kesejahteraannya, walau buah perjuangan atau kompensasi politik yang ditawarkan tidak sepadan dengan upah kerja-kerja politiknya.
Oleh karenanya, dari kenyataan itu Negara harus berhenti dari posisinya untuk berdiam diri, sebab instrumen moralitas bangsa yang diharapkan bisa tegak dan tegas melibas pelanggarnya tentu menjadi solusi atas padamnya keadaan yang menyesakkan ini. Sebab kelengkapan dan bangunan struktur yang dimiliki negara yang sedemikian kokohnya, jangan malah menjadi terombang-ambing dan sekedar ikut-ikutan khawatir atas dampak kerusakan dari keruhnya keadaan dan tudingan melakukan pencitraan atau yang malah lebih ekstrem lagi disebut sebagai rezim anti ulama.
Sebab kegiatan untuk menjadikan suasana damai dan sejuk tentu akan tetap diharapkan oleh kelompok yang menyukainya, dan kontra bagi mereka yang mendambakan kebebasan berekspresi pada kebebasan yang tak berbatas. Namun pengendalian keamanan dan ketertiban umum harus menjadi kepastian yang diwujudkan oleh setiap penyelenggara negara, terutama pemerintah yang berkuasa saat ini. Oleh karenanya, Negara harus berupaya pada tataran yang lebih dalam serta intensif menangkap persoalan yang berkembang, sehingga tidak sekedar dipermukaannya saja.
Sebab mendiamkan keadaan bangsa ini terbelenggu sungguh merupakan perlakuan dari absennya kehadiran Negara dari situasi yang dibutuhkan rakyatnya, jangan sampai solusi yang muncul justru akan menyempit kearah tindakan intimidatif yang represif dari buntunya dialog antar golongan sehingga terjadinya pemaksaan kehendak oleh pihak-pihak kelompok tertentu yang merupakan tindakan inkonstitusional yang bertentangan dengan UU. Hal itu demi menyelamatkan bangsa dan NKRI yang tentu saja kita cintai bersama.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar