PEMERINTAH SEMAKIN TERLIHAT BERLAPANG DADA ATAS KRITIK MASYARAKAT YANG MENYUDUTKANNYA
Penulis : Andi Salim
Segala hal-hal detail yang disampaikan oleh pihak manapun utamanya yang terkait sasaran terhadap pemerintah semestinya kita simak untuk ditelaah lebih jauh, hal semacam itu sudah sewajarnya kita lakukan, termasuk jika diperlukan suatu sanggahan dari tiap-tiap usulan dari pihak manapun agar masyarakat tidak terlanjur ikut-ikutan untuk menyetujui atau terjebak pada opini yang disampaikan oleh kelompok manapun sekiranya hal itu keliru atau malah menyesatkan. Oleh karenanya, faktor edukasi dan ajakan kepada solusi yang menyejukkan dari utuhnya pemahaman berbangsa dan bernegara harus disampaikan secara elegan.
Apalagi terhadap ajakan rekonsiliasi nasional. Walau hal itu penting, namun saat ini ada saja pihak yang bertujuan agar mengajak pemerintah atau malah Presiden agar merangkul tokoh-tokoh yang nyata-nyata berlaku intoleran supaya tercipta rekonsiliasi damai ditengah masyarakat kita saat ini. Namun berkompromi dengan mereka yang berpaham tidak sesuai dengan ideologi yang telah disepakati bangsa ini, yaitu Pancasila, tentu saja tidak perlu direspon oleh pemerintah. Hal ini pun pernah disinggung oleh Presiden, agar setiap Pejabat negara jangan menggadaikan kewibawaannya dari cara mereka mendekati tokoh-tokoh intoleransi tersebut.
Sehingga Kompromi hanya boleh terjadi manakala ideology negara itu sebagai hal yang tidak terpisahkan dalam kompromi apapun. Termasuk pada sikap toleransi beragama dan berkebangsaan, oleh karenanya sisi fanatisme beragama bukan sebagai alat untuk menekan kewibawaan pemerintah dari dan oleh pihak manapun. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka selayaknya siapapun harus diabaikan agar pemerintah tetap tegak lurus pada tujuan pembangunan bangsa ini tanpa harus terseret pada arus balik yang membuat energy bangsa ini terkuras habis oleh isu-isu yang sengaja dimunculkan dan menjadi kontra produktif bagi pembangunan bangsa dan negara serta pencapaian kesejahteraan masyarakat.
Memang sulit untuk mendudukkan fakta fakta / sejarah yang sebenarnya kepada alur yang sebenarnya, oleh karena pengaruh lain yang sangat rentan dengan rasa dan sikap persatuan dan kebersamaan dari bangsa ini yang harus dijaga. Dimana sebenarnya kita sedang berproses untuk diakui sebagai bangsa yang ikut mempengaruhi konstelasi dunia. Baru sekitar satu abad kesadaran untuk berbangsa dan bernegara diantara terbangun, sebut saja sejak berdirinya Budi Utomo yang di pelopori dan di motivasi oleh dr. Wahidin Soediro Husodo selaku pendirinya. Walau setelahnya berbagai permasalahan pun timbul pasca pergerakan pemuda bangsa ini.
Sebut saja dari Institusi kepolisian atas berbagai oknumnya yang melakukan tindak kesalahan dimana masyarakat langsung menudingnya sebagai rekayasa oleh pihak mereka. Hal ini harus kita luruskan serta menjadi kewajiban untuk mempertahankan kewibawaannya pula. sebab kalau sampai institusi ini disudutkan dimana mereka adalah alat kita selaku masyarakat untuk memperoleh kedamaian, kenyamanan dan rasa keadilan atau bantuan-bantuan lain yang memanfaatkan jaringan pengaman bagi kebutuhan masyarakat, maka kita pulalah yang membersihkan sekaligus melakukan klarifikasi dan menjauhkan posisi mereka dari berbagai tarik-menarik kepentingan oleh dan dari pihak manapun.
Apalagi terhadap naiknya intoleransi yang saat ini merebak kepermukaan. Betapa kita menyadari bahwa komponen penegakan hukum memang harus melakukan upaya politik walau bukan pada tataran politik praktis yang biasanya kita kenal. Sebab dalam perspektif bidang dan sektor yang harus sama-sama bangsa ini bangun, segalanya pun akan menggunakan strategi politik bagi kemajuan sektor-sektor itu untuk mendorong eksistensi serta akselerasi perkembangan pada kemajuan jaman yang terus menuntut perubahan dalam segala aspek. Terlebih lagi di era digital saat ini, semakin banyak berbagai penyesuaian yang harus dilakukan guna menunjang keberadaannya.
Kita tentunya masih ingat betapa kelompok intoleransi itu menginginkan agar Densus-88 dibubarkan, atau pihak-pihak yang bersumpah serapah manakala pihak mereka ditangkap dan dijerat dengan UU serta pasal-pasal atas setiap kejahatannya. Tentu saja ini sangat terkait erat dengan rasa keadilan masyarakat guna menciptakan suasana yang kondusif serta transparan agar para pelakunya mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Apalagi posisi mereka pun diwajibkan untuk mempersilahkan demontrasi pihak manapun dan oleh golongan apapun dalam upaya menyampaikan pandangannya yang berbau radikalisme dan anarkis.
Ketangguhan seseorang akan terlihat manakala dirinya mampu mengatasi berbagai persoalan yang melilitnya, demikian juga Pemerintah dan Kepolisian RI, mereka punya cara masing-masing dalam melepaskan jeratan tersebut demi memperoleh kondusifitas pada sisi internal serta berbagai dinamika yang terus berkontraksi didalam ruang-ruang kelembagaan sebagai tuntutan akselerasi keseimbangan yang pada akhirnya dari cara itu, mereka akan menampilkan seperti apa bebet, bibit serta bobot yang mereka miliki. Hal itu harus pula di imbangi oleh kecerdasan masyarakat yang meningkat serta sumber daya manusia Indonesia yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
Bagaimana pun secara umum dipahami bahwa kecerdasan akan menaklukan rekayasa, penggiringan opini, hasutan serta ajakan dalam bentuk apapun, terutama hal-hal negatif seperti ajakan perpecahan, arogansi, penyebaran sikap kebencian dan radikalisme yang ekstrem serta perlawanan terhadap hukum dan konstitusi pada akhirnya. Dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap warga negara sebagai proses dalam pembentukan sikap moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya dalam memelihara kesinambungan perjalanan kehidupan bangsa dan negara tentunya.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar